Ditemukan 4 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN MUARO Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Mrj Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FEBRI HARIANTO,S.H
Terdakwa:
Arzan Kuamala Sari Pgl Arsan
109 — 9
FEBRI HARIANTO,S.H
Terdakwa:
Arzan Kuamala Sari Pgl Arsan
109 — 9
Penuntut Umum:
FEBRI HARIANTO,S.H
Terdakwa:
Arzan Kuamala Sari Pgl Arsan
Register : 16-04-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PA BANGIL Nomor 692/Pdt.G/2015/PA.Bgl Tanggal 15 Juni 2015 — Perdata
12 — 2
12 — 2
dan Termohon adalah suami isteri ;e Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon, dimana setelah menikah Pemohon dan Termohonkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniaianak, namun sekarang mereka sudah pisah tempat kediamanselama kurang lebih 3 bulan;e Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohonpisah tersebut karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadipertengkaran dan perselisinan disebabkan Pemohon mau menikahlagi dengan wanita lain bernama Siti Kuamala
Putus : 05-12-2013 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 329/ Pdt.G/ 2012/ PN.Mks. Tanggal 5 Desember 2013 —
45 — 8
45 — 8
RurungBahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalahmasalah tanah yang terletak di jalan Kuamala, yang setahu saksitanah tersebut milikTjekong bin Kalaming atau biasa dipanggil Tjekong Dg, Ngaji.Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Tjekong tapi lihatTjyekong pernah tinggal diatas tanah tersebut.Bahwa waktu Tjekong bin Kalaming masih hidup saat itu saksi masihkecil.Bahwa Tanah Tjekong tersebut pernah disewa/dikontrak oleh TuanSetoer selama 30 tahun, itu saksi tahu karena
Register : 16-11-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2015/PTUN-SMD Tanggal 18 Mei 2016 — BARISAN ANAK DAYAK KALIMANTAN TIMUR;
melawan
1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
2. PT. SINAR KUMALA NAGA (T. II INTERVENSI);
209 — 163
209 — 163
SINAR KUAMALA NAGA ;4) Bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk menikmatipengelolaan hutan dan hak menikmati kualitas lingkungan hidupyang dihasilkan hutan, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan. Pasal 47, huruf a dan b, dan Pasal 68 ayat (1):Pasal 47Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:a.