Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidanahalaman 122 menyatakan sebagai berikut: "Salah satu cara penanggulangankejahatan adalah dengan mengunakan pendekatan yang lebih manusiawi padapelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jati diri dansecondari deviance);Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan secara sertamerta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiritidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat;Atas dasar pandangan

Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi DalamHukum Pidana hal. 122 menyatakan sebagai berikut : Salah satu carapenanggulangan kejahatan adalah dengan mengunakan pendekatan yang lebihmanusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisisjati diri dan secondari deviance).

depanPemohon Banding dan keluarganya.Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukumpidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukumanyang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatankembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.Selain itu pendapat diatas menurut Pakar Hukum PidanaIndonesia M.Sholehudin dalam bukunya Sistem SanksiDalam Hukum Pidana hal. 122 menyatakan bahwa:"Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalahdengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawipada pelanggar (mengurangi labeling

Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Labeling;2. Menyiapkan kotak DANI dan Bon FRUBBO;3. Mengawasi pengisian Kotak Inner DANI;4. Melaksanakan perintah asisten supervisor gudang, asisten manajerproduksi (vide Bukti PVII);Bahwa surat perintah kerja tersebut bertentangan dengan Anjuran DinasSosial dan Tenagakerja Kota Medan Nomor 567/746/DSTKM/2014.

Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam HukumPidana hal 122 menyatakan sebagai berikut : Salah satu carapenanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan pendekatan yanglebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi labeling yangmenimbulkan krisis jati diri dan secondari deviance). Tanggung jawabpemidanaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada pelakukejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskandari realitas kehidupan masyarakat.

pengulangan (recidive), hal tersebut menunjukkanpidana yang pernah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak memberikan efekkorektif serta pembinaan terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatuketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yangbiasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehinggaperbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatanyang tidak menyimpang dan secara teori kriminologi yakni teori labeling

Terdakwa telah memberikan cacat fisik,cacat moral, serta memungkinkan timbulnya Labeling/stigmanegatif terhadap Saksi2 tersebut, disamping itu) Saksi2tersebut adalah termasuk dalam KBT (Keluarga Besar Tentara)yang merupakan putri dari Purnawirawan TNI AD yangsebelumnya Terdakwa telah mengetahuinya.2.

Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana halaman122 menyatakan sebagai berikut : "Salah satu cara penanggulangan kejahatanadalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi padapelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jati diri dansecondari deviance)".Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan secara serta mertakepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidakdapat dilepaskan dari realitas Kehidupan masyarakat.

Hal ini sejalandengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yangmenyatakan bahwa hukurnan yang bersifat mendidik dapatmembuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagaimanusia yang utuh.10Sejalan dengan pendapat diatas menurut Pakar HukumPidana Indonesia M.Sholehudin dalam bukunya Sistem SanksiDalam Hukum Pidana hal 122 menyatakan sebagai berikut :Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah denganmengunakan pendekatan yang lebib manusiawi pada pelanggarpemula ( mengurangi labeling yang

Sholehudin,SH, MH dalam bukunya sanksi dalam hukum pidana halaman 122diuraikan sebagai berikut : "Salah satu penanggulangan kejahatanadalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi padapelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisisjati diri dan secondary deviance) .Tanggung...Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan serta mertakepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itusendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupanmasyarakat.

Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat , hal ini dapat kita kaitkan denganteori labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang parakriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalahindividuindividu. yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagaipemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas.4.

Putusan Nomor 791/B/PK/PJK/2012 Bahwa produk Pemohon Banding di packing dan di labeling dengan standardinternasional dengan merek Seram B/T Premium, Aqua Ocean dan Prima Fresh;Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tanggal 8 Januari 2007tersebut, di sebutkan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategisantara lain barang hasil pertanian (angka I.c.)

yang akan dikirim,Mempersiapkan bale yang akan didispet termasuk persiapan alokasi hider,Melaksanakan restacking bale semua gudang textile, Pemisahan old bale1A, 2A, R, B grade dalam satu tempat, Pemisahan bale untuk booking danspecial customer seperti bitratex atau akarsoy dalam satu tempat,Memastikan bale yang dkumpulkan benar secara quality , quantity bale ,line production, Memastikan bale yang dikumpulkan baik kondisinya (balecover dan kontaminasi) Memastikan setiap row bale teridentifikasi (labeling

Memastikan bale yang dkumpulkan benarsecara quality , quantity bale , line production, Memastikan bale yangdikumpulkan baik kondisinya (bale cover dan kontaminasi), Memastikansetiap row bale teridentifikasi (labeling, perquality/line, status, quantity)setelah dilakukan pemisahan.

Sholehudin,SH, MH dalam bukunya sanksi dalam hukum pidana halaman 122diuraikan sebagai berikut ; "Salah satu) penaggulangan kejahatanadalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi padapelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisisjati diri dan secondary deviance)Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan serta mertakepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itusendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupanmasyarakat.

bulanUpah : Rp. 2.826.4002.5 Penggugat 5Jabatan : Can makingMasa Kerja: Tahun 2011 s/d February 2018=7 tahunUpah : Rp. 2.826.400Hal 44 dari 158 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN Mnd2.6 Penggugat 6JabatanMasa KerjaUpah2.7 Penggugat 7JabatanMasa KerjaUpah2.8 Penggugat 8JabatanMasa KerjaUpah2.9 Penggugat 9JabatanMasa KerjaUpah2.10 Penggugat 10JabatanMasa KerjaUpah2.11 Penggugat 11JabatanMasa KerjaUpah2.12 Penggugat 12JabatanMasa Kerja: Produksi: Tahun 2011 s/d Februari 2018 = 7 tahun: Rp. 2.826.400: Labeling

Februari 2018 = 10 tahun 3 bulan: Rp. 2.826.400: Produksi: Februari 2011 s/d Februari 2018 = 7 tahun: Rp. 2.826.400Hal 52 dari 158 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN Mnd2.60 Penggugat 60JabatanMasa KerjaUpah2.61 Penggugat 61JabatanMasa KerjaUpah2.62 Penggugat 62JabatanMasa KerjaUpah2.63 Penggugat 63JabatanMasa KerjaUpah2.64 Penggugat 64JabatanMasa KerjaUpah2.65 Penggugat 65JabatanMasa KerjaUpah2.66 Penggugat 66Jabatan: Produksi/Loining: Februari 2016 s/d Februari 2018 = 2 tahun: Rp. 2.826.400: Labeling

2.826.400: Quality Control/SanitasiHal 53 dari 158 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN MndMasa KerjaUpah2.67 Penggugat 67JabatanMasa KerjaUpah2.68 Penggugat 68JabatanMasa KerjaUpah2.69 Penggugat 69JabatanMasa KerjaUpah2.70Penggugat 70JabatanMasa KerjaUpah2.71 Penggugat 7 1JabatanMasa KerjaUpah2.72 Penggugat 72JabatanMasa KerjaUpah2.73 Penggugat 73: Desember 2007 s/d Februari 2018 = 10 tahun 2 bulan: Rp. 2.826.400: Prod/Receiving: Januari 2009 s/d Februari 2018 = 9 tahun bulan: Rp. 2.826.400: Labeling

85JabatanMasa KerjaUpah2.86 Penggugat 86JabatanMasa Kerja: Cold Storage: Februari 2014 s/d Februari 2018 = 4 tahun: Rp. 2.826.400: Prod/Receiving: Februari 2010 s/d Februari 2018 = 8 tahun: Rp. 2.826.400: Produksi/Loining: Februari 2010 s/d Februari 2018 = 10 tahun: Rp. 2.826.400: Produksi/Loining: Maret 2008 s/d Februari 2018 = 9 tahun 11 bulan: Rp. 2.826.400: Can Making: Februari 2013 s/d Februari 2018 = 5 tahun: Rp. 2.826.400: Produksi: April 2007 s/d Februari 2018 = 10 tahun 10 bulan: Rp. 2.826.400: Labeling

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatuketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, danhukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yangdilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidakmenyimpang dan dari teori labeling, bahwa Terdakwa sebagai Anggota Polri yangsenantiasa merasa bahwa didalam dirinya melekat bahwa hukum tidak dapatMETAL GKA CIEIN Ya j~~~== =~ nnn inn nn nemMenimbang, bahwa Terdakwa

HighFrequency (HF), tahun 2006;Digital Broadcasting Training Course di Korea, tahun 2006;Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen Spectrum FrekuansiRadio, tahun 2009;Workshop Monitoring Identifikasi Pengguna Pita Frekuensi 2 GHz dan 5GHz, tahun 2010;Diklat R&S Argus Software Training tahun 2014;Diklat Maintenance and Trobleshooting of R&S, tahun 2015;Diklat Maintenance and Trobleshooting of R&S Monitoring and DirectionFinder Technologies di Singapore, tahun 2015;Workshop pengawas dan pengendalian dan labeling

pengulangan (recidive), hal tersebut menunjukkanpidana yang pernah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak memberikan efekkorektif serta pembinaan terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatuketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yangbiasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehinggaperbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatanyang tidak menyimpang dan secara teori kriminologi yakni teori labeling

Anak akan mendapatkan cap / labeling dari masyarakat bahwa Anakadalah penjahat karena Anak pernah ditempatkan di dalam rumahtahanan / lembaga pemasyarakatan;Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN.POL.Menimbang, Penasihat Hukum Anak juga menyatakan bahwa tuntutanyang disampaikan Penuntut Umum sangatlah berlebinan dan terkesan hanyamenjadi terompet undangundang, dimana Penuntut Umum hanya mengutipketentuan Pasal 79 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana

korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ; Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebabdari suatu tindak pidana dilakukan.Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma,menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampumerubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagaiperbuatan yang tidak menyimpang dan dari teori labeling