Menetapkan barang bukti berupa : Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeri Tonsea Lama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11-9-20 dengan nomor register 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan I. - Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun 1962. --------------------------------------------------------------------------------- Foto copy surat silsilah Hendrik Nelwan dengan isteri Berta Lumingas tertanggal 28 Januari 2002. -----------

Menyatakan barang bukti berupa: = Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeriTonsea Lama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11920 dengannomor register 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan I. * Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun1962. nn nn ne Pts.No.478/Pid.B/2014/PN.Mdo.

Foto copi Garis Tanah dari Pendoedoek Negeri tonsea lamaart 6 Minahasa Landrete Regeling tahun 1920.2. Foto copiSilsilah keturunan Keluarga NELWAN tertanggal 22Agustus 1947, 3). Surat Asli daftar silsilah keturunan keluarga HENDRIKNELWAN. oo wen nan ann nnn nee ne Dan menurut saksi bahwa saksi tidak mengetahui siapa yangmembuat surat Garis Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lamaart 6 Minahasa Landrete Regeling tahun 1920.

Menurut Saksi Ahli bahwa saat ini Ahli sebagai Asisten DosenLuar Biasa di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu PengetahuanbudayaUniversitas Indonesia ( U.I ) dan menurut Ahli Bukuregister atau Garis tanah dari penduduk Negeri tonsea lama art 6dari Minahasa Landrete Regeling 1920 dengan nomor register 829folio 80 atas nama HENDRIK NELWAN tidak memiliki petunjukarah angin utara, timur, barat dan selatan.

Hal. 36yang dipergunakan yaitu Garis tanah dari penduduk Negeritonsea lama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 1920.

Suratsurat : Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeriTonsea Lama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 11920 Pts.No.478/Pid.B/2014/PN.Mdo. Hal. 48dengan nomor register 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan L. * Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun1962.

dalamperkara Perdata di Pengadilan Negeri Manado;Bahwa dalam proses persidangan perkara perdata tersebut TerdakwaHENDRIK MEINDER NELWAN bersamasama dengan Pangemanan Nelwandan Jantje Nelwan Korompis memberikan keterangan dan menyatakan bahwamereka adalah sebagai ahli waris atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut,sehingga untuk mendukung pembuktian atas hal tersebut Terdakwa HENDRIKMEINDER NELWAN mengajukan bukti berupa surat Garisan Tanah DariPendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dari Minahasa Landrete

PLN Persero sebelum melakukan pembayaran atas ganti rugitersebut kepada Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN Cs, telahmelakukan penelitian lebih lanjut atas bukti yang dijadikan dasar gugatan yaituberupa Surat Garisan Tanah Dari Pendoedoek Negeri Tonsea Lama Art 6 dariMinahasa Landrete Regeling 11091920 dengan Nomor Register 829 Folio 80Hal. 2 dari 23 hal. Put.

No. 958 K/Pid/2016Minahasa Landrete Regeling 11091920 dengan Nomor Register 829 Folio 80atas nama Hendrik Nelwan diduga palsu karena pada tahun 1920 ada Arsipyang lebih jelas dan keterangan dari Gemeentear Chief Rottterdam (KantorArsip Kotapraja Rotterdam) yang menerangkan bahwa pada tahun 1920 tanahyang terletak di Tonsea Lama yang selama ini dikuasai oleh PT. PLN Perserotelah dibebaskan oleh Perusahaan LIstrik dari Belanda yang dibayarkan kepadaInsinyur Dewan Minahasa berdasarkan saksi Drs.

Peta lokasi dengan tulisan tangan adalah menggunakan tinta yang sama;D.Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tandatangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknislaboratoris kriminalistik;Bahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dariMinahasa Landrete Regeling 110920 sudah tidak berlaku lagi karena NegaraIndonesia telah memiliki pemerintahan serta UndangUndang Dasar 1945 PasalHal. 12 dari 23 hal. Put.

Menyatakan barang bukti berupa : Surat register tanah atau garisan tanah dari pendoedoek negeri TonseaLama art 6 dari Minahasa Landrete Regeling 110920 dengan nomorregister 829 folio 80 atas nama Hendrik Nelwan ; Foto copy dilegalisir Buku register tanah Desa Tonsea Lama tahun 1962; Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri NomorLab : 1218/DTF/2014 tertanggal 12 Mei 2014;Hal. 13 dari 23 hal. Put.

ObyekSengketa a quo didasarkan kepada pasal 76 ayat (1) yang secara limitatifpada pokoknya menyebutkan : Permohonan sebagaimana dimaksuddalam pasal 73 ayat ( 2 ) huruf C harus disertai dengan DOKUMEN ASLIYANG MEMBUKTIKAN ADANYA HAK YANG BERSANGKUTANSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM pasal 24 ayat ( 1 ) PeraturanPemerintah tersebut, pada huruf ( c ) menyebutkan ........ surat tanda buktihak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yangbersangkutan atau pada huruf ( F ) disebutkan : Petuk Pajak Bumi /landrete

hak atas tanah yng berasal dari konversi hak hak lamadibuktikan dengan alat alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupabukti bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yangbersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudukasi dalampendaftaran tanah secara sistematis atau secara sporadik, dianggap cukupuntuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak hak pihak lain yangmembebaninya, sedangkan pada huruf K nya, dimana dalam penjelasandisebutkan ( pada huruf K yaitu : Petuk Pajak Bumi / Landrete

MTR.k. petuk Pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum. lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, VI dan VII KetentuanketentuanKonversi UUPA.7.

tanahnya oleh Badan PertanahanNasional;Menimbang, bahwa SPOP atau dalam bahasa daerah dikenal denganketitir selama ini telah diterima sebagai bukti kepemilikan karenanya Hakimharus menerimanya sebagai hukum positif yang hidup di masyarakat;Menimbang, bahwa adapun dasar penentuan objek pajak, masing masingtanah yang ada saat itu adalah status tanah milik dengan hak milik Barat dan milikadat, biarpun yang menguasai tanahmemintanya, kalaubukan tanahmilik, tidakakan dikenakan pajak verponding atau landrete

,bentuk alat bukti tertulis yang disebut sebagai Petuk PajakBumi/Landrete, girik, pipil, ketitir, dan Verpoding Indonesiasebelum berlaku PP No. 10 Tahun 1961, atausekarang lebihdikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan.Sebelum diberlakukannya UUPA, rincikmerupakan buktikepemilikan hak atas tanah, namun setelah berlakunya UUPAdan adanya Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, lalu mempertegas keberadaan rincik atauPetuk Pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, ketitir, dan

No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran tanah yang mengatakan : Untuk keperluan pendaftaran hak,hak atas tanah yang berasal dari konversi hakhak lama dapat dibuktikan denganalatalat bukti mengenai adanya hak tsb berupa buktibukti tertulis, ..... dst; Jugadi dalam Penjelasan pasal 24 ayat (1) tersebut di mana dikatakan bahwa alatalat bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa : ... petuk pajak bumi/landrete,girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PeraturanPemerintah No. 10 tahun

penebitan objek sengketa juga melanggar ketentuan Pasal 76Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan :Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat ( 2 ) huruf charus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yangbersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 7 )Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, antara lain yaitu huruf f :petuk pajak bumi/landrete

yuridis serta;. penyimpanan daftar umum dan dokumen)Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Penjelasan pasal24 ayat 1, huruf (k) yang berbunyi : Bukti Kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kKepemilikan atas namapemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudianberalih, bukti peralinan hak berturutturut sampai ke tangan pemegang hak padawaktu dilakukan pembukuan hak: 2222222225 ===Alatalat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:k. petuk Pajak Bumi/landrete

Sporadik,dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak danhak hak pihak lain yang membebaninya ;Bahwa dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1)menjelaskanbahwa bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri daribukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktuberlakunya UndangUndang Pokok Agraria dan apabila haktersebut kemudian beralih, bukti peralihan hakberturutturut sampai ke tangan pemegang hak padawaktu dilakukan pembukuan hak ;Bahwa alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapatberupa: petok pajak bumi, landrete

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.22/DDA/1970 yang menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak atastanah adalah semua bukti Rincik dan pajak bumi yang diterbitkan sebelum tanggal24 September 1960.Bahwa sampai pada masa tahun 1961 dasar penentuan objek pajak, masing masing tanah yang ada saat itu adalah status tanah milik dengan hak milik Baratdan milik adat, biaroun yang menguasai tanah memintanya, kalaubukan tanahmilik, tidak akan dikenakan pajak verponding atau landrete, artinya hanya tanah

Keputusan Menteri DalamNegeri No. 22/DDA/1970 yang menegaskan bahwa yang dianggap sebagaibukti hak atas tanah adalah semua bukti Rincik dan pajak bumi yangditerbitkan sebelum tanggal 24 September 1960.Sampai pada masa tahun 1961 dasar penentuan objek pajak, masing masingtanah yang ada Saat itu adalah status tanah milik dengan hak milik Barat dan milikadat, biaroun yang menguasai tanah memintanya, kalau bukan tanah milik, tidakakan dikenakan pajak verponding atau landrete, artinya hanya tanahtanah

Penguasaan tersebut ...... dst, tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutanataupun pihak lainnya ;Keberatan kami atas penerapan hukum ini adalah :Pengadilan Tinggi tidak membaca secara lengkap ketentuan ini yangmana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) termasuk buktibukti tertulisadalah : petuk Pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, kekitir dan verpondingIndonesia...dst. (linat Penjelasan PP 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat (1)huruf k.

(k) Petuk PajakBumi/Landrete, girik, pipil, Kekitir, dan verponding Indonesia sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atau (I) suratketerangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan...;3.2.Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan kejanggalankejanggalan dalam bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yangdiajukan oleh Para Termohon Kasasi.

Jadi pada intinyasatu buku iuran IPEDA yang dianggap Jaksa Penuntut Umum sebagailetter C desa bukanlah buku letter C desa karena tidak ada rincianperalinan sama sekali dalam buku tersebut;Bahwa perlu diketahul jika Girik, Petok, Petuk, Pipil, Kikitir, Rincik, IPEDA,Letter C, Verponding, Landrete, adalah istilan untuk surat tanah yangdianggap sebagian orang menjadi bukti sebagai hak atas tanah.Bentuknya bagaimana? Sebagian besar hanya berbentuk tulisan di bukucatatan di kelurahan.

Terhadap kepemilikanya atas tanah menurut hukumadat yang ada di pulau Sulawesi dibuktikan dalam bentuk Surat yang lazimdisebut sebagai Rincik Letter C;Bahwa sampai pada sebelum tanggal 24 September 1960 maka skema/dasarpenentuan objek pajak untuk tanahtanah Negara Hindia Belanda/Indonesiaadalah didasarkan atas status kepemilikan baik Hak Milik Barat maupun HakMilik Adat, dimana hanya Tanah Milik yang dikuasai dan dikerja sendiri yangdikenakan pajak verponding atau landrete.

Jenisjenis pajak itu secaraberurutan berupa: Verponding Eropa, Verponding Indonesia, Landrete (pajakbumi), dan Pajak Hasil Bumi/PHB.

Artinya bahwa rincik itu30lahir pada zaman penjajahan Belanda, karenanya surat daftarketerangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor perkotaan a.nMando Azis persil 14 a SII, Nomor 598 CI seluas 0.32 Ha yang baruterbit/lahir tanggal 1111986 tersebut menjadi aneh, janggal dantidak rasional; nee nnn nn nnn nnn nn nn nnn nn nn nnnd) Girik, Petok, Petuk, Pipil, Kikitir, Rincik, IPEDA, Letter c, Verponding,Landrete adalah istilahistilah yang dikenal dalam sejarahpemungutan pajak terhadap tanahtanah yang

Alatalat bukti tertulis yang dimaksudkandapat berupa k. petuk pajak bumi/Landrete, girik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlaku peraturan Pemerintah no. 10Tahun 1961;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bukti tertulisKomang Gara selaku pemegang hak telah diajukan Para Penggugat didepan persidangan melalui bukti P1 berupa Pipil Garuda No. 288, Percil29 Tahun 1961 atas nama KOMANG GARA, LAMPER yang diterbitkanoleh pejabat pertanahan yang berwenang dan bukti P1 tersebut juga

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada buktibukti yang sah menurut hukumAdat di Minahasa serta terdaftar dalam Register Pemilikan Tanah di Desa BatuPutih sebagalmana di isyaratkan oleh Artikel 6 Minahasa landrete regelingsehingga sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri diBitung, kiranya Putusan Perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi danPihak Tergugat;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut

Pada saatsaksi mengerjakan objek sengketa, Yacob south tidak pernah menegur Saksi.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanbuktibukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II ;Bahwa dari bukti T.1.21 ditarik data daftar garisan tanah dari orangorang penduduk Paslaten art 6 dari Minahasa Landrete regeling.

Bahwa untuk membuktikan dalil tersebutTergugat I dan I mengajukan bukti T.1.21 yaitu daftar garisan tanah dariorangorang penduduk Paslaten art 6 dari Minahasa Landrete regeling. Bahwadalam daftar tersebut termuat nomor urut dan sejumlah gambar sketsa tanahyang menerangkan kedudukan, batasbatas dan pemilik tanah atas tanahtersebut. Bahwa dalam Jawaban, Duplik serta kesimpulan Tergugat I dan Ilbukti tersebut dimaknai sebagai Register desa paslaten.