Dan layanaan peningkatan kesejahteraanrakyat menjadi kesengsaraan rakyat ;Bahwa apapun alasannya persetujuan persetujuan antara Penggugatdengan Tergugat tentang Plafondering adalah tidak dibenarkan, dan cideraHal. 3 dari 17 hal. Put.

MINWARDI.Laporan rekapitulasi progres bulanan bulan ke 4 periodetanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 denganprogres sebesar 6.9741 %Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Kelompok kerja UnitLayanan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintan KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok KerjaUnit Layanaan Pengadaan

(Pokja ULP) Pemerintan KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 TentangKelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP)Pemerintah Kabupaten Natuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran Nomor 23Tahun 2015, tanggal 09 Februari 2015 tentang penunjukan danpengangkatan tim peneliti kontrak pengadaan barang dan danjasa

: 13 /PSR / NTN AA VI / 2015 perihal saran, tanggal 19 Juni2015.Halaman 29 dari 575 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Tpg.201.202.203.204.205.206.207.208.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Kelompok kerja UnitLayanan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintan KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok KerjaUnit Layanaan

Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 TentangKelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP)Pemerintah Kabupaten Natuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran Nomor 23Tahun 2015, tanggal 09 Februari 2015 tentang penunjukan danpengangkatan tin peneliti kontrak pengadaan barrang

MINWARDI.Laporan rekapitulasi progres bulanan bulan ke 4 periodetanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 denganprogres sebesar 6.9741 %Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Kelompok kerja UnitLayanan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintan KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok KerjaUnit Layanaan Pengadaan

(Pokja ULP) Pemerintan KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 TentangKelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP)Pemerintah Kabupaten Natuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran Nomor 23Tahun 2015, tanggal 09 Februari 2015 tentang penunjukan danpengangkatan tim peneliti kontrak pengadaan barang dan danjasa

: 13 /PSR / NTN AA VI / 2015 perihal saran, tanggal 19 Juni2015.Halaman 29 dari 575 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Tpg.201.202.203.204.205.206.207.208.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Kelompok kerja UnitLayanan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintan KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok KerjaUnit Layanaan

Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 TentangKelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP)Pemerintah Kabupaten Natuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran Nomor 23Tahun 2015, tanggal 09 Februari 2015 tentang penunjukan danpengangkatan tin peneliti kontrak pengadaan barrang

Tpg.21.22.23.24.25.26.27.28.Laporan rekapitulasi progres bulanan bulan ke 4 periodetanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 denganprogres sebesar 6.9741 %Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Kelompok kerja UnitLayanan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintan KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok KerjaUnit Layanaan

Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 TentangKelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP)Pemerintah Kabupaten Natuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran Nomor 23Tahun 2015, tanggal 09 Februari 2015 tentang penunjukan danpengangkatan tim peneliti kontrak pengadaan barang

perihal kondisi lapangan, tanggal 14Mei 2015.Fotocopy Legalisir Surat konsultan pengawas nomor : 13 /PSR / NTN AA VI / 2015 perihal saran, tanggal 19 Juni2015.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Kelompok kerja UnitLayanan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintan KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok KerjaUnit Layanaan

Tpg.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP)Pemerintah Kabupaten Natuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran Nomor 23Tahun 2015, tanggal 09 Februari 2015 tentang penunjukan danpengangkatan tin peneliti kontrak pengadaan barrang dan danjasa pemerintah dilingkungan dinas pekerjaan umum tahunanggaran 2015.Fotocopy Legalisir Dokumen Pengadaan Nomor: 03/SBDFisik/LUJamak/VI/2014 tanggal 25

Tpg.203.204.205.206.207.208.209.210.211.Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok KerjaUnit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah KabupatenNatuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 TentangKelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP)Pemerintah Kabupaten Natuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran Nomor

pagu anggaran senilaiRp2.297.464.000,00 (dua milyar duaratus sembilanpuluh tujuh jutaempatratus enampuluh empat ribu rupiah), Ssesuai plotingyang dibuatSETIYONO untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paketpekerjaan kelompokTANDONyang~ dikelola oleh DWI FITRINURCAHYOdan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M.WONGSO KUSUMO pemilikCV.SINAR PERDANA sekaligus sebagaiKetua Gapensi Kota Pasuruan;Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUTKUMKMdilakukan olehKelompok Kerja (Pokja) Il Bagian Layanaan

SINAR PERDANA sekaligus sebagaiKetua Gapensi Kota Pasuruan;Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUTKUMKM dilakukan olehKelompok Kerja (Pokja) Il Bagian Layanaan Pengadaan (BLP).

Foto copy Lingkup Layanaan.262. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna DharmaPerdana & Co Nomor 31 Tanggal 21 Desember 1983.263. Foto copy Akta Perbaikan Nomor 29 tanggal 22 Oktober 1984.264. Foto copy Keterangan Penetapan risalan Rapat Nomor 84 tanggal30 April 1994.265. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02966HT.01.01 Th.85 tanggal 25 Februari 1985.Hal. 67 dari 348 hal. Put.

Foto copy Lingkup Layanaan.262. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna DharmaPerdana & Co Nomor 31 Tanggal 21 Desember 1983.263. Foto copy Akta Perbaikan Nomor 29 tanggal 22 Oktober 1984.264. Foto copy Keterangan Penetapan risalah Rapat Nomor 84 tanggal30 April 1994.Hal. 144 dari 348 hal. Put.

Foto copy Lingkup Layanaan.262. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna DharmaPerdana & Co Nomor 31 Tanggal 21 Desember 1983.263. Foto copy Akta Perbaikan Nomor 29 tanggal 22 Oktober 1984.264. Foto copy Keterangan Penetapan risalan Rapat Nomor 84 tanggal30 April 1994.265. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02966HT.01.01 Th.85 tanggal 25 Februari 1985.266.

Tentang Kelompok kerja Unit LayananPengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja UnitLayanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang KelompokKerja Unit Layanaan

Sesuai denganSurat Keputusan Walikota Salatiga Nomor027.05/128/2008 tanggal 28 April 2008 tentang TimAdvisor Unit layanaan pengadaaan barang/jasa KotaSalatiga;Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Advisor UnitLayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kota Salatiga,berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor027.05/128/2008 tanggal 28 April 2008 Tentang TimAdvisor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa KotaSalatiga, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalahsebagai berikut : Berdasarkan Keputusan WalikotaSalatiga

Sesuai denganSurat Keputusan Walikota Salatiga Nomor027.05/128/2008 tanggal 28 April 2008 tentang TimAdvisor Unit layanaan pengadaaan barang/jasa KotaSalatiga.Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Advisor UnitLayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kota Salatiga,berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor027.05/128/2008 tanggal 28 April 2008 Tentang TimAdvisor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa KotaSalatiga, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalahsebagai berikut : Berdasarkan Keputusan WalikotaSalatiga

Sesuai dengan Surat KeputusanWalikota Salatiga Nomor : 027.05/128/2008 tanggal 28 April2008 tentang Tim Advisor Unit layanaan pengadaaan barang/jasa Kota Salatiga.Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Advisor UnitLayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kota Salatiga,berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor027.05/128/2008 tanggal 28 April 2008 Tentang Tim AdvisorUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Salatiga, adapuntugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut :a) Berdasarkan Keputusan

Sesuai dengan SuratKeputusan Walikota Salatiga Nomor : 027.05/128/2008 tanggal 28 April 2008 tentangTim Advisor Unit layanaan pengadaaan barang/jasa Kota Salaatiga; Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Advisor Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/JJasa Kota Salatiga, berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor027.05/128/2008 tanggal 28 April 2008 Tentang Tim Advisor Unit LayananPengadaan Barang/Jasa Kota Salatiga, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalahsebagai berikut: Berdasarkan Keputusan

memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa berita acara pemeriksaan didepan penyidik dan saksi telah bertandatanganadalah benar adanya; Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota tim Advisor Bidang Pengadaan barang dan Jasa,Kota Salatiga yang menunjuk saksi adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Salatigadengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kemudian ditindak lanjuti WalikotaSalatiga, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 027.05/128/2008tanggal 28 April 2008 tentang Tim Advisor Unit layanaan

23. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun 2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.

24. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.

202. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun 2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.

203. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.

Sel.Barang atau Jasa Pemerintah disebutkan bahwa kepala ULPberdasarkan pasal 1 angka 8 Perpres No. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNo. 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanaan Pengadan BarangPasal 1 angka 6 disebutkan unit layanan pengadaan yangselanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yangberfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa di K/L/D/Iyang bersifat permanen dapat berdiri sendiri

WasantaraNettadalah layanaan Dedicatet Corporate yang artinya adalah layanan dengan159radio kecepatan akses keinternetnya adalah 1:1 dan layanan tersebut berbedajauh dengan layaanan rumahan seperi layanan internet speedy;Bahwa yang dibayarkan kepada PT.

23. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun 2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.

24. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.

202. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun 2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.

203. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Natuna Nomor 224 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pedoman perusahaan layanaan BNI Emerald Bab Il SB B (IN/397/CMM/001tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi in absentia.c. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorismeIndeks 0400601 Bab SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.Hal 451 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Ambd.