tuaPenggugat;bahwa, Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat karena melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertenggkar;Bahwa Tergugat sering mencuri seperti mencuri Sepeda motor dansekarang Tergugat masuk penjara di Lembaga Pemasyarakatan TanjungRaja Kabupaten Ogan Ilir;bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggaldan telah berlangsung selama 2. tahun ;bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugatdan sekarang Tergugat dipenjara di Lembagaa

Penggugat ; bahwa, Saksi mengetahui perselisinan dan pertengkaran Penggugat danTergugat karena melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertenggkar; Bahwa Tergugat sering mencuri seperti mencuri sepeda motor dansekarang Tergugat masuk penjara di Lembaga Pemasyarakatan TanjungRaja Kabupaten Ogan llir ; bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggaldan telah berlangsung selama 2 tahun ; bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dansekarang Tergugat dipenjara di Lembagaa

terjadi perpisahan;e Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;e Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat masih hidup bersamadan masih sempat tidur bersama dan keesokan harinya Penggugat langsungkembali ke Kotamobagu, karena menurut cerita Penggugat bahwa Tergugattelah dijemput oleh pihak kepolisian karena kasus menghamili perempuane Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasiyang hingga kini sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya karena Tergugatsudah ditahan di Lembagaa

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN LbpTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yenzarman, SH, AgusGaring Muda, SH, Nur asiah,SH, InansyahTanjung,SH dan Riki Syahputra,SHdari kantor Lembagaa Bantuaan Hukum Bekend yang beralamat dijalanVeteran No.38 Kel. Gang Buntu, Kec.

Kayu Putih V No. 1 RT.006/RW.06Kecamatan PuloGadung, KotaJakarta Timur ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing masing bernama :HERMANSYAH, AK, SH,TOMMY MAURITS POLI, SH,;IMELDA HANDAYANI, SH,DECROLY RAINTAMA, SHVICTOR RUMAMBI, SHKelimanya adalah Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Lembagaa fF WO MY +Bantuan Hukum Bintang Demokrat yang beralamat di jl.

Bahwa, berpedoman pada ketentuan BAB KETENTUAN UMUM, pasal ayat( 3 ) UndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa, maka apa yang telah disepakati olehPenggugat dan Tergugat mengenai clausula Penunjukan Lembagaa aArbitrase kedalam suatu perjanjian tertulis sebagai lembagapenyelesaian perselisihan disebut dengan PERJANJIAN ARBITRASE.3.

KepalaSeksi Kerjasama Antar LembagaA. Kepala Dinas Pendidikan Mengesahkan Rekap Data usulan dari Sudinsudin Merekomendasikan penerima Dana Hibah BOP padasekolah swasta kepada Gubernur cq. Kepala BPKDuntuk ditetapbkan sebagai penerima dana hibah BOPSekolah Swasta.5. Gubernur Menetapkan Daftar penerima Dana Hibah BOP sekolahswasta sebagai Dasar pembuatan NPHD BOPSekolah Swasta6. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta Menandatangani NPHDBOP Sekolah Swasta7.

dimaksudkan oleh Penggugat, Tergugat II telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah membeli tanahobyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Malang, maka yang berhak memutus apakah TergugatI melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak adalah merupakanwewenang dari pengadilan.e Bahwa terkait permasalahan a quo, kita sebagai pemenang lelangdikategorikan melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melawanhukum, maka rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembagaa

Bahwa Turut Tergugat adalah suatuinstitusi/lembagaa Keuangan/badan usaha yang bidangusahanya salah satunya adalah menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,Hal. 35 dari 84 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2011/MS.Lsm36deposito berjangka, sertipikat deposito, tabungan,dan/atau) bentuk lainnya yang dapat dipersamakandengan itu;.

Kegiatan hubungan antar lembagaa. Dialok audensi dengan toloh masyarakat Rp. 85.100.000,b. Forum Pimpinan daerah Rp. 191.400.000.c. Koordinasi pejabat pemerintah daerah Rp. 98.300.000,d. Fasilitas kerjasama pemerintah daerah Rp. 103.600.000,e. Temu wicara peran serta masyarakatdalam pembangunan Rp. 140.250.000.Jumlah Rp. 618.700.000,Halaman 105 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2016/PN. Bgl2. Kegiatan Hubungan antar Pemerintah daerah :a.

Kegiatan hubungan antar lembagaa. Dialok audensi dengan toloh masyarakat Rp. 85.100.000,b. Forum Pimpinan daerah Rp. 191.400.000.c. Koordinasi pejabat pemerintah daerah Rp. 98.300.000.d. Fasilitas kerjasama pemerintah daerah Rp. 103.600.000.e. Temu wicara peran serta masyarakatdalam pembangunan Rp. 140.250.000.Jumlah Rp. 618.700.000,2. Kegiatan Hubungan antar Pemerintah daerah :a. Fasilitas kerjasama pelayanan publi Rp. 143.500.000,b.