PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) Masa Bakti (Periode) 2016-2020 vs I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA-RI., II. PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI);

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telan memutussebagai berikut dalam perkara:PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATEDO INDONESIA(PB LEMKARI), MASA BAKTI (PERIODE) 20162020,beralamat di Gedung KONI Pusat, Lantai 8, Jalan Pintu Senayan, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Prof. Dr. H.Yuddy Chrisnandi, M.E., dan Metty Murni Wati Ibrahim, S.E.

PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATEDOINDONESIA (PB LEMKARI), suatu lembaga organisasiyang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia,beralamat di Jalan Kramat VII Nomor 17, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Anton Lesiangi, S.E., dan Choiril Anam,S.H., jabatan Katua Umum dan Sekretaris PengurusBesar Lembaga KarateDo Indonesia (PBLEMKARI);Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2019Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/DahuluTerbanding/Semula Penggugat: PB LEMKARI Masa Bakti (Periode)20162020, tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 44/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 12 April 2019, yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor124/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 15 November 2018, yang dimohonkankasasi tersebut;Mengadili Sendiri:.

Putusan Nomor 428 K/TUN/2019Bahwa meskipun sengketa a quo menyangkut diterbitkannyakeputusan pengesahan badan hukum oleh Termohon Kasasi /Tergugat,namun pokok persengketaan adalah menyangkut keabsahan akta yangmendasari penerbitan objek sengketa serta keabsahan pengurus badanhukum mana yang berhak bertindak mewakili Pengurus Besar LembagaKarateDo Indonesia (PB Lemkari) diantara Pemohon Kasasi/Penggugatdengan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi, olen karenanya PeradilanTata Usaha Negara tidak

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGURUSBESAR LEMBAGA KARATEDO INDONESIA (PB LEMKARI), MASABAKTI (PERIODE) 20162020;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE - DO INDONESIA (PB LEMKARI) MASA BAKTI (PERIODE) 2016-2020 VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE - DO INDONESIA (PB LEMKARI);

Menyatakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Tergugat I mengatasnamakan Pendiri dan Pemilik Lembaga Karate-Do Indonesia serta mengatasnamakan Ketua Umum Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia, berupa :- Surat Keputusan No.16/PB.LEM/SK.KU/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 ;- Surat Keputusan Ketua Umum LEMKARI No.017/PB.LEM/SK.KU/2016, tertanggal 14 Desember 2016 ;- Surat Keputusan Lembaga Karate-Do Indonesia Nomor. 17.2/PB.LEM/SK.KU/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 ;- Surat Edaran

PB LEMKARI No.18/PB.LEM/SK.KU/XII/2016, tertanggal 20 Desember 2016 ;- Surat Keputusan Pemilik/Pendiri LEMKARI No.ISTIMEWA/PENDIRI/II/2017, tertanggal 20 Pebruari 2017 ;- Surat Keputusan Pemilik/Pendiri LEMKARI No.01/PENDIRI/II/2017, tertanggal 27 Pebruari 2017 ;Bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;4.

Menyatakan keputusan-keputusan, berupa :- Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia No. 001/PB/LEMKARI/2712/VII/2017, tertanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;- Susunan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2017-2022 yang dibuat dan ditetapkan oleh TERGUGAT II, tertanggal 04 September 2017 ;Bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;6.

PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) PERIODE 2016-2020 X DR. ANTON LESIANGI, S.E.Cs

., DKK VS PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) PERIODE 2016-2020

ANTON LESIANGI, S.E, dkk vs PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) PERIODE 2016-2020

:Yang menerangkan dibawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika tersebut terjadiPada hari Rabu tanggal 08 September 2021, sekira pukul 19.45 Wita,bertempat di Jalan raya Ketewel tepatnya di Gang Lemkari, Banjar Gumicik,Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab.

Gianyar, kemudian saksi mendapattelephone dari seorang lakilaki yang mengaku petugas Kepolisian dari Sat.Resnarkoba Polres Gianyar yang meminta diri saksi untuk ikutmenyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas diJalan raya Ketewel, tepatnya di dalam Gang Lemkari, Banjar Gumicik, DesaKetewel, Kec. Sukawati, Kab.

Gianyar, kemudian SAKSI mendapat telephone dari petugasKepolisian. meminta diri saya untuk ikut menyaksikan prosespenggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas di Jalan raya Ketewel,tepatnya di dalam Gang Lemkari, Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.

Gianyar terhadap seorang lakilaki terkait kKasus Narkoba.Atas permintaan tersebut saksi pun menyanggupinya, setelah itu saksimenelephone pecalang banjar Gumicik yang bersama NYOMAN DANAuntuk meminta dirinya ikut mendatangi lokasi penggeledahan di Jalan rayaKetewel, tepatnya di dalam Gang Lemkari, Banjar Gumicik, Desa Ketewel,Kec. Sukawati, Kab.

Gianyar tepatnya didalam Gang Lemkari;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;4.

PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

Bayupati;Bahwa kemudian untuk pertama kalinya, LEMKARI membuat AktaPendirian, sebagaimana Akta Nomor 23, tanggal 31 Oktober 1998 tentangPerguruan LEMKARI, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris SigitSiswanto, S.H., yang merupakan Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga (untuk selanjutnya disebut AD/ART) LEMKARI;Bahwa kemudian AD/ART LEMKARI tersebut telah disempurnakan dandisahkan dalam Kongres keXIll LEMKARI (untuk selanjutnya disebutAD/ART LEMKARI Tahun 2011), yang diadakan di Denpasar Bali, padatanggal

10 Januari 2011;Bahwa selain penyempurnaan dan pengesahan AD/ART LEMKARI Tahun2011, Kongres keXIIl LEMKARI juga telah memilih dan menetapkan Dr.Anton Lesiangi sebagai Ketua Umum PB LEMKARI untuk Masa Bakti20112016;Bahwa dalam kurun wakiu kepengurusan PB LEMKARI Masa Bakti (201 1 2016), Dr.

Ketua Umum LEMKARI pada saat Kongres LEMKARI Tahun 2016;Halaman 67 dari 100 halaman.

pendiri organisasi Lemkari yaituAnton Lesiangi, hal tersebut berdasarkan aturan yang tertuang dalam AktaPendirian Lemkari Tahun 1998;Bahwa berdasarkan Pasal 19 Pendirian Yayasan Lemkari harus oleh pendiriLemkari sedangkan Harried Taning bukanlah sebagai pendiri Lemkari;Bahwa saksi di tunjukkan SK pembekuan kepengurusan Lemkari oleh pendiriLemkari bapak dr Anton Lesiangi, dan surattersebut berisikan tentang alasanalasan mengapa perlu di bekukannya kepengurusanya PB LEMKARI;Bahwa pendiri lemkari memiliki

keXIll LEMKARI juga telahmemilin dan menetapkan Dr.

Usman.e. 3 (tiga) lembar foto copy anggaran kegiatan Gasuku di bukit Kasih Manado Sulawesi Utara.f. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : 03/PB/LEM/KU-SU/IV/2011.g. 2 (dua) lembar foto copy susunan Pengurus Daerah Lemkari Papua masa bhakti 2010 s/d 2014. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Barnabas Suebu untukKejurnas Merah Putih di Jakarta, Terdakwa tidak pernah menyimpan dana tersebut kerekening Lemkari atau Terdakwa setorkan secara tunai kepada Bendahara Lemkari sesuaiaturan.

Saksi tersebut menyatakan dalam sidang bahwa saksi selakuSekretaris Pengda Lemkari Papua menyatakan positif bagi Pengda Lemkari Papuauntuk kegiatan Gashuku Lemkari Papua ke Bukit Kasih Sulut yang sudahdilakukan oleh Terdakwa.

Donator tersebut memberikansumbangan dana tunai sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada Pgs.Ketua Lemkari Papua / Pembina Lemkari Papua Doktor Muhdi Ibrahim,S.E..M.M.

Akan tetapi ternyata tidak demikiankarena mulai dari pelapor hingga oknumoknum Militer tidakmenggunakan ketentuan AD/ART Lemkari, bahkan ketentuan undangundang No. 31 Tahun 1997 Pasal 1 angka 14, tidak digunakannya.Pasal 9 AD/ART Lemkari adalah bila masalah keuangan Lemkari makaharus diperiksa Komisi Pemeriksaan Keuangan internal, sedangkanpasal 1 angka 14 UU No. 31 Tahun 1997 adalah tentang pelapor yangberhak.

BarnabasSuebu untuk Kejurnas Merah Putih di Jakarta, Terdakwa tidak pernah menyimpandana tersebut ke rekening Lemkari atau Terdakwa setorkan secara tunai kepadaBendahara Lemkari sesuai aturan.

Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII ;c. Kupas tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII ;d. Sebuah aliran sesat Khawarij gaya baru ;e. Aliran dan faham sesat di Indonesia ;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Hajarullan Aswad Bin Muhamad Aminmembayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.390/Pid.B/2008/PN.TPI. tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.

Hajarullan Aswad BinMuhamad Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)Tahun ;Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :(satu) buah kaset rekaman pembicaraan antara M.Jamil Dewan (RRITanjung Pinang) dengan Terdakwa Drs.Hajarullan Aswad ;(lima) buku (copy) berjudul :Capita Selekta Aliran Sempalan di Indonesia ;Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII ;Kupas tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII ;Sebuah aliran sesat Knawarij gaya baru ;Aliran dan faham sesat di Indonesia

No. 2312 K/Pid/2009 1 (Satu) buah kaset rekaman pembicaraan antara M.Jamil Dewan (RRITanjung Pinang) dengan Terdakwa Drs.Hajarullan Aswad ; 5 (lima) buku (copy) berjudul : Capita Selekta Aliran Sempalan di Indonesia ; Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII ; Kupas tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII ; Sebuah aliran sesat Knawarij gaya baru ; Aliran dan faham sesat di Indonesia ;Dirampas untuk dimusnahkan ;4.

Amin Djamaluddin yang banyak ditiadakan olehMajelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya antara lain dimana saksisecara tegas menyatakan bahwa LDII itu adalah sesat dan hanya gantibaju saja yang sebelumnya bernama Islam Jamaah dan atau Lemkari,begitu juga saksi H.Abdul Karim Ahmad yang menyatakan bahwa LDII ituhanya ganti baju dan ada 9 (Sembilan) ajaran yang menyimpang dariajaran Islam yang sesungguhnya yang berpedoman kepada AlQurandan Hadits menurut saksi dipersidangan, akan tetapi hal ini tidakdipertimbangkanbahkan

No. 2312 K/Pid/2009menyangkut barang bukti berupa beberapa buku yaitu :e Capita Selekta Aliran Sempalan di Indonesia;eBahaya Islam Jamaah Lemkari LDII;eKupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII;eSebuah Aliran Sesat Khawarij Gaya Baru ;eAliran dan Faham Sesat di Indonesia;Dari beberapa referensi bukubuku tersebut diatas yang dijadikanbarang bukti dalam perkara aquo ini ternyata sama sekali tidakdijadikan pertirnbangan oleh Hakim Pertama Pengadilan NegeriTanjung Pinang maupun Hakim pada tingkat banding

Bahwa pada bulan April 2010 Pengda Lemkari Papua, mendapat undangandari Panitia Pelaksana Kejurnas Merah Putih Open Tournament 2011 dariPengda Lemkari DKI Jakarta Nomor 01/Und.MPKOT/III/2011, untukmengikuti Kejurnas Merah Putih di GOR Ciracas, Jakarta Timur yang akandilaksanakan pada tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 24 April2011..

BarnabasSuebu untuk Kejurnas Merah Putih di Jakarta, Terdakwa tidak pernahmenyimpan dana tersebut ke rekening Lemkari atau Terdakwa setorkansecara tunai kepada Bendahara Lemkari sesuai aturan.

Pelapor yang bernama Justince Thaime tidak ikut serta dalam kegiatandimaksud tersebut point 2 (dua) di atas, oleh karena Pelapor tersebut tidakdimiliki dasar yang kuat sebagai Pelapor wakil Organisasi Karate Lemkari.. Bukti lainnya disampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masihdipercayakan mewakili Organisasi Lemkari setempat saat Musda ForkiPropinsi Papua di Jayapura, sehingga foto copy peserta Musda Forki Papua2014 Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan. (Terlampir)..

Kakumdam XVII/Cenderawasih dan Justince Thaine dari oknum sipil di Jayapura dan oknummelaporkan tentang Lemkari terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Haltersebut tidak bisa dia lakukan karena AD/ART Lemkari mengharuskanpemeriksaan internal Lemkari lebih dulu sebagaimana AD/ART dimaksud.Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/20167.

Berhubungan putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 11 Agustus 2015 tersebut telah menjadi sejarah bagi LemkariPapua, maka pada tanggal 11 Agustus 2015 oleh Lemkari Papua tanggal 21Desember 2015 telah dimasukkan pada sejarah Lemkari Papua.

Penggugat:
Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB LEMKARI)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

AKIBAT pemukulan/ unsurkekerasan dari tangan dan kaki saya;Bukan dari niat atau itikad kesengajaan saya peristiwa itu terjadi;Saya bukan preman, saya bukan penjahat, saya bukan maling ataupunpelaku kriminal yang harus dihukum dalam tahanan;Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, saya menyampaikan bahwasaya masih memiliki anak perempuan yang berusia 6 tahun dan masihmembutuhkan asuhan saya sebagai lbunya;Pertimbangan lain juga saya sampaikan, bahwa saya mantan Atlit KarateNasional dari perguruan LEMKARI

Saya melatih Atlit Lemkari DKI Jakarta untuk event kejuaraanNasional. Dan dalam waktu dekat ini bulan Januari 2017 dan eventevent jangkapanjang. Pusat pelatihannya di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara(KEMENPAN). Atlit Lemkari DK!

Gedong AirKecamatan Tanjungkarang Pusat,Kota Bandar Lampung ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Honorer Islamic Center Tanggamus / PegawaiHonorer Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ;Terdakwa tidak ditahan :yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, karenadidakwa :Bahwa ia terdakwa DESY NILAYANTI Binti SYUKUR PIRNGADI padahari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2007bertempat di Sekretariat Lemkari

setidaktidaknya di satu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarangdi Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban WAWAPERIMA LINSE.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketikakorban sedang berada di ruangan sekretariat dan sedang berbincang bincang dengan saksi JUMIYATI dan EDWIN mengenai masalah persiapankejuaraan karate Lemkari

No. 1293 K/Pid.Sus/2015A3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit camcorder merek Sony DCRSR68dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra Komunikasi MitraPolri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra Komunikasi Mitra Polridengan Kepolisian R.I yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar AD/ ARTSenkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku dengan judul Bahaya IslamJamaah Lemkari LDII Penerbit dan Pengkajian Islam (LPPI);Terlampir pada Berkas Perkara.4.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) keping CDR Verbatin Nomor Seri NO5NH2378060549BI dariMabes Polri, 1 (satu) keping CDR Verbatin Nomor SeriA3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit camcorder merek Sony DCRSR68untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra Komunikasi MitraPolri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra Komunikasi Mitra Polridengan Kepolisian R.I yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar AD/ARTSenkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku dengan judul Bahaya IslamJamaah Lemkari

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) keping CDR Verbatin Nomor Seri NO5NH2378060549BIdari Mabes Polri, 1 (satu) keping CDR Verbatin Nomor SeriA3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit camcorder merek Sony DCRSR68 untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra KomunikasiMitra Polri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra KomunikasiMitra Polri dengan Kepolisian R.I yang telah dilegalisir, 1 (satu)lembar AD/ART Senkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku denganjudul Bahaya Islam Jamaah Lemkari

berupa:a. 1 (satu) keping CDR Verbatin Nomor Seri NO5NH2378060549BI dariMabes Polri, 1 (satu) keping CDR Verbatin Nomor SeriA3122PJ31163563LH, 1 (satu) unit Camcorder merek Sony DCRSR68untuk dikembalikan kepada yang berhak;b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 4 (empat) buku Sentra Komunikasi MitraPolri, fotokopi Nota Kesepahaman Antara Sentra Komunikasi Mitra PolriDengan Kepolisian RI. yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar AD/ARTSenkom Mitra Polri, 1 (satu) buah buku dengan judul Bahaya IslamJamaah Lemkari

ZAHRA HARYATI menginginkan perceraian dengan pemohon kasasikarena adanya dorongan dari pihak ketiga yang itu BANGKIT SUPARTO.Pihak ketiga ini diketahui sebagai anggota LDII (embaga Dakwah IslamIndonesia) dahulu disebut "ISLAM LEMKARI" atau "ISLAM JAMAAH".Aliran agama yang telah dilarang oleh pemerintah. Motif pihak ketiga iniingin menguasai harta korban melalui perceraian dengan menggunakanajaran sesat;6. Bahwa Termohon Kasasi Hj.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikutPada tanggal 13 Januari 2006 sekitar pukul 16.00 Witakontingen karate Lemkari Cabang Karangasem bertolak keSingaraja untuk mengikuti Kejurda Karate dan Terdakwaselaku Ketua Kontingen yang mana saksi korban sebagai salahsatu. anggota kontingen putri sementara Drs. GedeSumantara Ady Prenatha (Terdakwa dalam perkara lain) selakupelindung Pengda Lemkari Cab. Karangasem telah menyediakansebuah rumah di Jalan Srikandi Gg.

Pembanding/Tergugat II : PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA PB LEMKARI,
Terbanding/Penggugat : Pengurus Besar Lembaga Karate Do Indonesia. Diwakili oleh Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Kemudian Saksi1 mengatakan agar tidak mengurusi Lemkari Papua,segera bertemu dengan keluarga dan jangan sampai terlambat kembali ke Kesatuanserta kembali ke Jayapura naik pesawat terbang.Bahwa seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli2011, ternyata Terdakwa baru masuk dinas tanggal 15 Juli 2011.

Penggugat:
PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI)
Tergugat:
1.Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia
2.DR (HC). H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

KemudianSaksi1 mengatakan agar tidak mengurusi Lemkari Papua, segera bertemu dengan keluarga danjangan sampai terlambat kembali ke Kesatuan serta kembali ke Jayapura naik pesawat terbang.6. Bahwa seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011.,ternyata Terdakwa baru masuk dinas tanggal 15 Juli 2011.