Tergugat II tersebut jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf b dan Pasal 12 Ayat 8Anggaran Rumah Tangga lIkatan Notaris Indonesia tersebut, danjuga melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnyaPasal 3 Ayat 11;c.

Pasal 1313 KUH Perdata,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lIkatan Notaris Indonesia,Tata Tertib Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia, serta Kode Etik Notarisdikategorikan sebagai suatu perikatan yang dilahirkan karena persetujuan,Halaman 19 dari 85 halaman putusan perkara Nomor : 752/Pdt/2018/PT.DKI10.11.12.dimana pada Anggaran Dasar lIkatan Notaris Indonesia, Tata TertibKongres XXII Ikatan Notaris Indonesia dan Kode Etik Notaris yangmelakukan persetujuan adalah mereka Peserta Kongres, sedangkan

padaAnggaran Rumah Tangga lIkatan Notaris Indonesia yang melakukanpersetujuan adalah mereka Peserta Rapat Pleno Pengurus Pusat YangDiperluas;Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan NotarisIndonesia, Tata Tertib Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia, serta KodeEtik Notaris memenuhi syaratsyarat sahnya persetujuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan karenanya berdasarkanketentuan Pasal 1338 KUH Perdata maka Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga lIkatan Notaris Indonesia

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;4.1.4.2.Bahwa perkara a quo merupakan perkara yang menyangkutpermasalahan internal perkumpulan/organisasi lIkatan NotarisIndonesia, perkara a quo sudah diselesaikan melalui foruminternal perkumpulan/ organisasi Ikatan Notaris Indonesia yaituMAHKAMAH PERKUMPULAN yang bersifat final dan mengikatseluruh anggota lIkatan Notaris Indonesia maka gugatanPenggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang prematur;Bahwa di dalam halaman 3 point 7 Surat Gugatan; Penggugatsecara tegas

Bahwa pada butir 2 huruf a sampai dengan d; Penggugat yangpada intinya mendalilkan terkait dengan jumlah kertas suara,kotak suara, finger print; yang berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14Anggaran Rumah Tangga lIkatan Notaris Indonesia merupakankewenangan dari Tim Verifikasi dan Tim Pemilihan bukanlahkewenangan Presidium Kongres sebagaimana Pasal 18 AnggaranRumah Tangga lIkatan Notaris Indonesia, oleh karenanya telahterbukti gugatan Penggugat adalah salah pihak;3.

Lampung Selatan, dengan koordinat 05 29 33,8 LS 105 2328,9 BT (nol lima derajat dua puluh sembilan menit tiga puluh tiga koma delapandetik Lintang Selatan seratus lima derajat dua puluh tiga menit dua puluhdelapan koma sembilan detik Bujur Timur), Titik Ikatan dengan nilai 05 29 47.0LS (nol lima derajat dua puluh sembilan menit empat puluh tujuh koma nol detikLintang Selatan) 105 23 16,5 BT (seratus lima derajat dua puluh tiga menit enambelas koma lima detik Bujur Timur), Jarak dari Titik likatan

Kecamatan Merbau Mataram di lokasi koordinat 05 29 33,8LS 105 23 28,9 BT (nol lima derajat dua puluh sembilan menit tigapuluh tiga koma delapan detik Lintang Selatan seratus lima derajat duapuluh tiga menit dua puluh delapan koma sembilan detik Bujur Timur), TitikIkatan dengan nilai 05 29 47.0 LS (nol lima derajat dua puluh sembilanmenit empat puluh tujuh koma nol detik Lintang Selatan) 105 23 16,5 BT(seratus lima derajat dua puluh tiga menit enam belas koma lima detikBujur Timur), Jarak dari Titik likatan

gelondong tersebut di lokasikoordinat 050 29 33,8 LS 1050 23 28,9 BT (nol lima derajat dua puluhsembilan menit tiga puluh tiga koma delapan detik Lintang Selatan seratus lima derajat dua puluh tiga menit dua puluh delapan koma sembilandetik Bujur Timur), Titik Ikatan dengan nilai 050 29 47.0 LS (nol limaderajat dua puluh sembilan menit empat puluh tujuh koma nol detik LintangSelatan) 1050 23 16,5 BT (seratus lima derajat dua puluh tiga menit enambelas koma lima detik Bujur Timur), Jarak dari Titik likatan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sampe bin Bandong) dengan Pemohon II (Mariani binti Likatan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2001 di Sebuku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

Pdt.P/2021/PA.NnkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:Sampe bin Bandong, tempat tanggal lahir Bala Batu, 11 Oktober 1972, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempattinggal di Tetaban, RT. 02, Desa Tetaban, KecamatanSebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara,sebagai Pemohon I;Mariani binti Likatan

Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (Sampe bin Bandong)dengan Pemohon II (Mariani binti Likatan) yang dilaksanakan pada tanggal 10Februari 2001 di Sebuku;3.

petani, bertempat tinggal di Tetaban, RT. 01, Desa Tetaban,Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara, di bawahSumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karenasaksi adalah Teman Pemohon II dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurut SyariatAgama Islam pada tanggal 10 Februari 2001 di Sebuku: Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi walinikah adalah Wali Hakim karena Ayah kandung Pemohon II yangbernama Likatan

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Sampe bin Bandong) denganPemohon II (Mariani binti Likatan) yang dilaksanakan pada tanggal 10Februari 2001 di Sebuku;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanpernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;4.

(MULYATI KARMAWIDJAJA) dan, yang dibuat di hadapan NotarisLILIS SURYANI, S.H., MKn.Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS237/PP.IKPI/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010, perihalKepemilikan Asset IKPI. yang ditanda tangani oleh SUKIATTOOYONG, S.E., Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs.

IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKP)).Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS090/PP.IKPI/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, tentangPermasalahan BPUSKP, ditujukan kepada para Ketua Daerah IKPI,para Ketua Cabang IKPI di Seluruh Indonesia, yang ditanda tanganioleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKP)).Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor$123/PP.IKPI/II/2009, tanggal 25 Maret 2009, tentang Pengaduanatas pembuatan Akta Nomor 11 dari Notaris HARUN KAMIL, S.H.

MARPAUNG.Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor$123/PP.IKPI/II/2009, tanggal 25 Maret 2009, perihal Pengaduanatas pembuatan Akta Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 dariNotaris HARUN KAMIL, S.H., ditujukan kepada Ketua MejelisPengawas Notaris Jakarta Selatan, yang ditanda tangani olehDrs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKP)).Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS148/PP.IKPI/V/2009, tanggal 04 Mei 2009, perihal KeputusanPengurus Pusat IKP No.

SURYOPRABOWO(Sekretaris Umum).Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS271/PP.IKPI/XI/2010, tanggal O08 November 2010, perihalPanggilan (Pertama) ditujukan kepada Dra. IRENE MULYATISALAKI, C.P.A., yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG,S.E., Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T.SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).Legalisir Surat lIkatan Konsultan Pajak Indonesia NomorS270/PP.IKPI/XI/2010, tanggal O8 November 2010, perihalPanggilan (Pertama) ditujukan kepada Ir. R.

Bahwa saksi selaku Ketua Umum lIkatan Konsultan PajakIndonesia (IKPI) bertugas mengawasi para Terdakwa sebagaipengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi KonsultanPajak (BPUSKP).b.

PERKARAei2 BI yaS Ball abyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawanswasta, tempat tinggal di ALAMAT (Rumah NAMA), dalamhal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnyaNAMA Advokat dan Pengacara pada Lembaga BantuanHukum lIkatan

(seribu tujuhratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Perjanjian lIkatan JualBelinya, yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg. Nuri Nomor 1 ,Banjar Pekandelan, Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan DenpasarSelatan, Kota Denpasar;3.

Bahwa terhadap objek sengketa dijual oleh Komang Suarka alm.kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian lIkatan Jual Beli yangdisepakati bersama dengan harga sebesar Rp1.750.000.000,00 (satumiliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas olehPenggugat sebelum akta perjanjian ikatan jual beli ditandatangani oleh Komang Suarka alm.;5.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yangtidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak patut menuruthukum seharusnya putusan Pengadilan Negeri Denpasar juga haruslahdi dibatalkan karena tidak sesuai dengan Kitab UndangUndang HukumPerdata terutama dalam Pasal 1338 s/d Pasal 1840 yang melakukanIkatan Jual Beli orang tuanya yang bernama Komang Suarka Alm,sehingga beralasan untuk dikuatkan. lIkatan tersebut tidak melanggar1213Pasal 1330 Komang Suarka adalah dewasa untuk

Putusan Nomor 454 K/Pdt/201314dibuat ternyata Komang Suarka tersebut dalam keadaan depresi, dalamkeadaan orang yang menderita depresi, Majelis berpendapat adalah tidakcakap untuk melakukan suatu tidakan hukum dalam hal ini jual belitanah", adalah merupakan pertimbangan yang keliru, sebab sesuaidengan saksi Notaris Eddy Hermansyah, S.H., Ikatan Jual Beliditandatangani di rumah Komang Suarka atas kehendak kedua belahpihak dan saat menandatangani masih sehat, lIkatan Jual Beliditandatangani tanggal

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran RumahTangga lIkatan Notaris Indonesia ditegaskan bahwa Kongres Luar Biasaadalah Kongres yang diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perludan/atau mendesak di luar Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat 2, antara lain apabila terdapat temuan Ketua Umum terpilih terbuktimelakukan pelanggaran dalan proses pemilihan Ketua Umum yang diketahuisetelah Ketua Umum dilantik;13.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 5 Anggaran RumahTangga lIkatan Notaris Indonesia ditegaskan bahwa apabila karena sebabapapun Ketua Umum Pengurus Pusat tidak dapat menjalankan jabatansampai akhir masa jabatannya, di antaranya karena berhalangan tetap, makasalah seorang Ketua yang dipilin olen Rapat Pleno Pengurus Pusat bertindaksebagai Pejabat Ketua Umum Pengurus Pusat sampai berakhir masa jabatan;Tentang Duduk Perkara:1.

lIkatan Notaris Indonesia ditegaskan bahwa apabila karena sebabapapun Ketua Umum Pengurus Pusat tidak dapat menjalankan jabatansampai akhir masa jabatannya, di antaranya karena berhalangan tetap, makaHal. 21 dari 99 Hal.

Bahwa di dalam posita angka 9 13 halaman 14 15 SuratGugatan, yang pada intinya mendalilkan pelaksanaan pemungutansuara, dibatalkannya Keputusan Kongres, serah terima jabatan,Turut Tergugat telah terpilin dan dilantik; tidak sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lIkatan NotarisIndonesia oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksamenolak dalil tersebut;4. TENTANG JUMLAH KERUGIAN;4.1.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmengadili perkara aquo karena merupakan permasalahan internalperkumpulan/organisasi lIkatan Notaris Indonesia yang sudahdiselesaikan melalui forum internal perkumpulan/organisasi IkatanNotaris Indonesia yaitu MAHKAMAH PERKUMPULAN yang bersifatfinal dan mengikat seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia.b.

mendatangi tempat pelaku usahaatau kantor tersebut setiap harinya kalau pelaku usaha atau kantor tersebuttidak memberikan uang sesuai yang diminta para Terdakwa, sehingga pelakuusaha atau kantor tersebut merasa tidak nyaman dan merasa terganggu ataskehadiran para tersebut, sehingga pelaku usaha atau kantor tersebut secaraterpaksa memberika uang sesuai dengan permintaan yang diminta oleh paraTerdakwa.Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mengatasnamakan Organisasi Masa yang bernama lIkatan

50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman dengan caramendatangi tempat usaha secara langsung dan menemui pimpinan ataupemilik tempat usaha tersebut, selanjutnya meminta uang dengan carapaksa dengan tujuan mengintimidasi atau menakutnakuti tempat usahaagar mau memberikan uang kepada Terdakwa;Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan temantemanTerdakwa hanya menggunakan proposal atas nama lIkatan

Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa dan temantemannya hanya menggunakan proposal atas nama lIkatan PemudaIndonesia Kota Pekanbaru (IPI Kota Pekanbaru) dan kwitansi uang tanpasepengetahuan dari IPI Kota Pekanbaru untuk meyakinkan para Terdakwaada usaha;. Bahwa total uang yang telah terminta atau terkumpul sejak para Terdakwadan temantemannya melakukan perbuatan tersebut adalah : lebih kurangRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah).

Idris telah membuat dan menandatangani AktaPerjanjian Ikatan Jual Beli di hadapan turut Tergugat sebagaimana Akta Perjanjian lIkatan Jual Beli No. 04 tanggal12 September 1990 secara hukum akta tersebut telah dibuatdengan tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum karenatidak sesuai dengan kemauan atau kehendak Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat dan II tidak bermaksudmenjual tanah sawah sengketa kepada siapapun' termasukkepada Dura alias H.

Foto copy Akta Perjanjian lIkatan Jual Beli No. 04tanggal 12 September 1990 dengan alasan:1.

menyatakan bahwadalam satu akta Notariel terhadap suatu perbuatanhukum apabila berkehendak yaitu tentang pengalihanhak, maka akta yang demikian haruslah tetapdinyatakan sah adalah bertentangan denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Rl dalamputusannya No. 1440 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwasuatu akta Notaris yang isinya memuat dua perbuatanhukum, maka akta Notaris tersebut telah melanggaradagium yang berprinsip bahwa suatu akta otentikhanya berisi sutu) perbuatan hukum saja dan olehkarena Akta lIkatan

Asruyaalias Asru menjadi atas nama Penggugat;Foto copy Akta Jual Beli tanggal 23 September1991 No. 105/Arj.1X/1991:1.Bahwa Akta Jual Beli tersebut dibuatberdasarkan Akta Perjanjian lIkatan Jual Beli No. 04tanggal 12 September 1990 yang dalam Pasal 6, 7 dan8 dapat diketahui atau diartikan sebagai kuasamutlak yang secara hukum bertentangan denganInstruksi Menteri Dalam Negeri No. 144 Tahun 1982dan Pasal 1320 KUHPerdata yang secara hukumperbuatan hukum jual beli tersebut batal demi hukum;Bahwa ternyata

Usulan itudisetujui oleh Bapak PRIMUS PARERA (PENGGUGAT sekarang ), yang ketika itusebagai kepala kantor Yayasan lIkatan Petani Pancasila (IPP) yang ada di Ende;Bahwa, dengan mengingat orangtua TERGUGAT dan Il ( yang bernamaDOMINGGUS MANA) ketika itu bertempat tinggal jauh, yaitu di Wolotopo makaBapak PRIMUS PARERA sebagai PENGGUGAT sekarang ini, mengijinkan orangtuaTERGUGAT dan Il ( yang berrnama DOMINGGUS MANA ) untuk menempatirumah tinggal di lokasi tanah itu dengan status sebagai penjaga kebun

Bahwa hasil RapatAcara Pembahasan EVAPRACA MARET TAHUN 1996 sampai JULI 1997 termuatHalaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.semua asetaset Yayasan lIkatan Petani Pancasila (IPP) termasuk Kebun ContohNanganesa milik Lembaga;Bahwa Yayasan lIkatan Petani Pancasila (IPP) ditutup pada Tanggal 29 Juni 2002sehingga asetaset Yayasan lIkatan Petani Pancasila (IPP) penggugat sewenangwenangnya mengatakan Tanah Milik WILLY PAUL DOY yang dijualkan kepadaPRIMUS PARERA adalah tidak benar, itu

hanya menyebut saja tanah Yayasan lIkatan PetaniPancasila (IPP) sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang;. Bahwa Uraian Penggugat pada waktu itu Yayasan Ikatan Petani Pancasila(IPP) belum ada tanah sehingga Yayasan lkatan Petani Pancasila (IPP)kontrakan tanah milik WILLY PAUL DOY itu adalah tidak benar mohon SuratKontrakannya sejak Tahun Berapa ?.......

CONTOH NANGANESA adalah milik LEMBAGA,pembakaran Dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sebelumYayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) di Bubar atau di Tutup guna untukmenggelapkan segala asetaset Yayasan lIkatan Petani Pancasila (IPP),pembakaran dokumendokumen tersebut yang dilakukan oleh :1.

PRIMUS PARERA, sebagai Kepala Kantor Yayasan lIkatan PetaniPancasila (IPP) yang sekarang Penggugat.2. WILLY PAUL DOY sebagai Ketua Yayasan Ikatan Petani Pancasila(IPP).3. ANDREAS ENGA LAMA sebagai Sopir Mobil Yayasan Ikatan PetaniPancasila (IPP)4.

( yangbernama DOMINGGUS MANA) ketika itu bertempat tinggal jauh, yaitu diWolotopo maka Bapak PRIMUS PARERA sebagai PENGGUGAT sekarang ini,mengijinkan orangtua TERGUGAT dan Il ( yang berrnama DOMINGGUSMANA ) untuk menempati rumah tinggal di lokasi tanah itu dengan statussebagai penjaga kebun percontohan itu, dan bukan untuk dimiliki.Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) telah menyiapkan rumah tinggalbagi setiap penjaga kebun percontohan sejak lokasi tanah itu dikontrakkan.Bahwa, setelah Yayasan lIkatan

Dokumendokumen Yayasan lIkatan PetaniPancasila (IPP) aslinya sudah dibakar oleh Oknumoknum tersebut diatas,sedangkan copiy surat dokumendokumen tersebut ada ditangan tergugat 1(satu) sebagiannya.

Bahwa hasil Rapat Acara Pembahasan EVAPRACA MARETTAHUN 1996 sampai JULI 1997 termuat semua asetaset Yayasan Ikatan PetaniPancasila (IPP) termasuk Kebun Contoh Nanganesa milik Lembaga;Bahwa Yayasan lIkatan Petani Pancasila (IPP) ditutup pada Tanggal 29 Juni2002 sehingga asetaset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) penggugatsewenangwenangnya mengatakan Tanah Milik WILLY PAUL DOY yangdijualkan kepada PRIMUS PARERA adalah tidak benar, itu adalah untukmenggelapkan segala asetaset Yayasan lIkatan Petani

KPGBahwa uraian Penggugat tindakan tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) danatas perbuatan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) semasahidupnya jelasjelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum adalahtidak benar yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum adalahPenggugat, dengan cara melakukan pembakaran dokumendokumen YayasanIkatan Petani Pancasila (IPP) pada Tahun 2000 dan 2001 sebelum YayasanIkatan Petani Pancasila (IPP) diobubarkan atau ditutup sehingga segala asetasetYayasan lIkatan

Petani Pancasila (IPP) penggugat menjual kepada orangoranglain untuk menggelapkan segala asetaset Yayasan Ikatan Petani Pancasila(IPP) seperti Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), sudah dijual BengkelYayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) serta Mobil Roda Empat dan Motor RodaDua dan Asetaset lainnya masih belum dipertanggungjawabkan oleh KepalaKantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) kepada KaryawankaryawanYayasan lIkatan Petani Pancasila (IPP) yang sekarang Tergugat 1 (satu) danTergugat

Bahwa lIkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanadiuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yangSakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari sSuatuperkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;6.

Bahwa lIkatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimanadiuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yangSakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini sebagai berikut:PRIMAIR:1.

sebagaimanadiatur di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang TenagaKesehatan, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang RumahSakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang TenagaKesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 262 Tahun 1979, haruslah Tenaga Medis, dalam hal iniDokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis ;Bahwa lIkatan

Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 29 tahun 2004,menyatakan: Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untukdokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi, dan Pasal9 Anggaran Dasar IDI yang berbunyi; /katan Dokter Indonesiamerupakan satusatunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia,Bahwa lIkatan Dokter Indonesia adalah badan hukum perdatasebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU100.AH.01.06.

Tahun 2009, tentangPengesahan lIkatan tertanggal 26 Agustus 2009, sebagaimana yangtermuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10Nopember 2009 Nomor 90;Bahwa lkatan Dokter Indonesia (IDI) sebagaimana diatur dalam Pasal 7angka 2 Anggaran Dasar IDI bertujuan untuk "Memadukan segenappotensi dokter di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dankehormatan diri dan profesi dokter di Indonesia, mengembangkan ilmupengetahuan dan teknologi kedokteran, dalam rangka meningkatkanderajat

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar lIkatan DokterIndonesia Nomor 1138/PB/A4/05/2014 tentang Pengesahan Ketua IkatanDokter Indonesia Wilayah Jambi Masa Bakti Tahun 20142017 tertanggal22 Mei 2014, memutuskan mensahkan dr. H. DERI MULYADI, S.H., MH.Kes., M.Kes., Sp.OT sebagai Ketua IDI Wilayah Jambi;8.

Bahwa Penggugat (lIkatan Dokter Indonesia) Wilayah Jambimerupakan Badan Hukum Perdata (recht persoon) berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaHalaman 24 dari 27 halaman.

Bahwa lIkatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimanadiuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yangSakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;6.

Ikatan Wanita Kristen Indonesia (IWKI)3.1.1.Bahwa lIkatan Wanita Kristen Indonesia (IWKI) adalahorganisasi keagamaan yang berdiri sejak tanggal 11 April1912 pada waktu itu bernama "Afdeling Nederlandsch Indievan Nederland Schen Vrouwenbond Tot Verhoging van HetZedelijk Zijn" (Bagian Hindia Belanda dari Persatuan WanitaBelanda untuk Meningkatkan Tata Susila).

Tentang Lahirnya dan Gugurnya Surat Kuasa Subtitusi Nomor65/SKSUBS/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004;3.5.1.3.5.2.Bahwa lahirnya Surat Kuasa Subtitusi Nomor 65/SKSUBS/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004 (vide Bukti P10.dalam novum) dari Kuasa Hukum lIkatan Wanita KristenIndonesia pada saat itu Djafar Tuasikal, S.H. kepada KRMHJapto S.

Faktanya adalah bahwabaik lIkatan Wanita Kristen Indonesia (IWKI) maupunkuasanya (Djafar Tuasikal, S.H.) tidak mengetahui bahwatanah yang terletak di jalan Menteng Raya Nomor 37Jakarta Pusat (milik IWKI) telah dilakukan Perjanjian JualBeli antara PT. Wijaya Wisesa Realty dengan PersekutuanGerejaGereja di Indonesia (PGI) yang telah memperolehjaminan dari KRMH Japto S.

Namun justru pada faktanya ahliwaris Hans Sulaiman telahmenjual tanah milik Ikatan Wanita Kristen Indonesia (IWKI) tanpasepengetahuan lIkatan Wanita Kristen Indonesia (IWKI) dan telahmenerima dana sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliarrupiah) dari saksi KRMH Japto S. Soerjosoermarno;5.

Sedangkan lIkatan WanitaKristen Indonesia (IWKI) berjuang sendirian mempertahankanhaknya mengenai obyek a quo dari Pihak Ketiga yang memakanwaktu, tenaga, air mata, dan biaya yang cukup bahkan sangatbesar tanpa bantuan/andil sedikitopun dari Pihak (alm.) HansSulaiman dan atau ahli warisnya baik dari sisi tenaga maupunbiaya;Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, terlihat bahwa Pihak(alm.

Bahwa lIkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanadiuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yangYLBHPKP 2PageSakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;7.

MUNGUT (almarhumah) telahmenjual tanah seluas + 17.010 M2 (tujuh belas ribu sepuluh meterpersegi) a quo kepada PENGGUGAT, meskipun permohonan Hak Milikatas tanah dimaksud yang diajukan melalui Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur belum selesai diproses ;Bahwa terkait proses jual beli terhadap sebidang tanah a quo telahdibuatkan suatu Akta Perjanjian lIkatan Jual Beli antara Ny.

MUNGUT(almarhumah) untuk menyerahkan serta melakukan proses balik namaatas sebidang tanah a quo sesuai dengan Perjanjian Ikatan Jual Beliyang telah dibuatnya, namun tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa oleh karena sikap Ny.MUNGUT (almarhumah) yang tidak maumelaksanakan Perjanjian lIkatan jual beli yang dibuatnya bersamadengan PENGGUGAT, maka telah ternyata Ny. MUNGUT (almarhumah)melakukan wanprestas! ;Bahwa sebagai anak kandung dari Ny.

MUNGUT (almarhumah),TERGUGAT merupakan ahli waris yang secara hokum sah mewaristerhadap seluruh harta peninggalan Ny.MUNGUT (almarhumah)termasuk sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Bernomor 1885 seluas +17.010 M2 (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) yang merupakanobjek Perjanjian lIkatan Jaul Beli antara PENGGUGAT denganNy.MUNGUT (almarhumah) ;Bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT agarsegeramelaksanakan kewajiban dalam Perjanjian lkatan Jual Beli yangtelah dibuat lIbundanya (Ny.

Termohon kurang saling pengertian yakni sering berbeda pendapat sertasalah faham sehingga sering terjadi percekcokan;Bahwa puncaknya sejak tanggal 01 Januari 2016 Pemohon dengan Termohontelah pisah ranjang (pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang;Bahwa lIkatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimanadiuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yangSakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan, sehingga lebih baik putus karena

Putusan Nomor 363/Pat.G/2020/PTA.Smg.5. lIkatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapatdibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekuranganmasingmasing;6.

Bahwa Pembanding tidak ada bukti yang menunjukan kalau masihmencintai Terbanding karena selalu mengancam kepada Terbanding;8. lIkatan perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapatdibina lagi dikarenakan Terbanding sudah tidak sanggup lagi hidupberumah tangga dengan Pembanding dan perlakuan Pembandingselama ini sudah menimbulkan trauma yang dalam bagi jiwaTerbanding;9.