Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
Lokataru

Advokatdan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lokataru, KantorHukum dan HAM yang beralamat di Jalan Balai Pustaka No.14 Jakarta Timur 13220, berdasarkan surat kuasa khususNo:088/SkuasaLokataru/ XII/2020 tanggal 8 September2021selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu sebagaiPelawan;LawanPT Smelting, beralamat Eapital Plaee Offiee Tower lantai 3, Unit E Jend GatotSubroto Kav 18 Jakarta (Head Offiee) Eq. PT Smelting EabangGresik Desa Roomo Kecamatan Manyar P.O.

.,, Fakhriy Ilmullah,S.H.keseluruhannya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabungdalam Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang beralamat diJalan Balai Pustaka 1 No. 14, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan PuloGadung, Jakarta Timur , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Desember 2019, selanjutnya disebut Para Pembanding semula ParaPenggugat;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2021/PT.DKILawan:1.

., MPPM, Para Advokat dan Konsultan Hukum yangtergabung dalam Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, yangberalamat di Jalan Balai Pustaka I No. 14, Kel. Rawamangun, Kec.Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 192/SKuasaLokataru/VII/2020 tanggal 13 Juli2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTangerang dibawah Nomor: 2123/Sk.Pengacara/2020/ PN.

., Para Advokatdan Penasehat Hukum pada LOKATARU, KantorHukum dan HAM, beralamat di jalan Balap SepedaNo.61N, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung,Jakarta 13220, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 004/SKuasaLokataru/VIII/2017 tertanggal 11Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0942/Pdt.P/2017/PA.JP.Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;Telah mempelajari berkas

., dan kawankawan, Para Advokat pada Lokataru,Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkantor di JalanBalai Pustaka , Nomor 14, Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;Termohon Kasasi:Halaman 17 dari 8 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2020DanPT FREEPORT INDONESIA, diwakili oleh Direktur PTFreeport Indonesia, Achmad Ardianto, dan kawan,berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling X7,Nomor 6, Plaza 89, Lantai 5, Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada A.

., dan kawankawan, Para Advokatpada Kantor Hukum Lokataru, beralamat di Jalan BalaiPustaka , Nomor 14, Rawamangun, Jakarta Timur,bersamasama dengan Yonatan lyai, Petra Jaya Borumey,dan Tri Puspita selaku Pengurus cabang Federasi SerikatPekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia Kabupaten Mimika, beralamat di JalanYos Sudarso, Wawaripi, Timika, Papua, berdasarkan SuratKuasa Khusus masingmasing tanggal 27 Juli 2019, 31 Juli2019, 12 Oktober 2019, 15 Oktober 2019;Para Pemohon

LL.M,Advokat dan Penasehat hukum pada LOKATARU, Kantor Hukum dan HAM,beralamat di Jakarta 13220 ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksisaksi dipersidangan;Pntp.

WAHYU H WIBOWO, SH & REKANAdvokat/penasehat hukum yang beralamat di jalan Ondikleo 18 perumnas 1wanea, Jayapura sesuai dengan surat kuasa tertanggal 28 November 2017akan tetapi surat kuasa tersebut sudah dicabut oleh terdakwa didalam ruangpersidangan dan telah menunjuk kuasa baru untuk mendampingi terdakwadalam persidangan yaitu HARIS AZHAR, SH.MA, NURKHOLIS HIDAYAT, SH.LL.M, SRI SUPARYATI, SH sebagai advokat pada LOKATARU, kantor HUKUMdan HAM yang beralamat di jalan balap sepeda no 61N, Jakarta

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 di Timika, beberapaPerwakilan Serikat Pekerja Caretaker PUK SPKEP SPSI PTFI bersamadengan Kuasa hukum dari Lokataru menemui TERGUGAT II untukmeminta pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan danHalaman 7 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 498/Pdt/2019/PT.DKImengingatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGATI, namun, peringatan tersebut tidak diindahkan TERGUGAT II (Bukti P12) ;30.

berperkara ;e Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objekyang diperkarakan, serta ;e Mencantumkan tanggal serta tandatangan pemberi kuasa ;Semua syarat di atas bersifat kumulatif, oleh karena itu apabila salah satusyarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacatformil (Yahya Harahap : Hukum Acara Perdata, halaman 437) ;Bahwa dalam gugatannya tertanggal 15 Februari 2018, PENGGUGATmendalilkan telah memberikan kuasa khusus kepada Kantor Hukum danHak Asasi Manusia Lokataru

., dkk Para Advokatdan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lokataru,Kantor Hukum dan HAM, yang beralamat di Jalan BalaiPustaka No. 14 Jakarta Timur 13220, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 22 September 2020, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratSurat yang bersangkutan;Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksiSaksiyang diajukan oleh pihak para pihak di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa

Fotokopi dari fotokopi Press Release Lokataru tanggal 11 Juli 2010, Bukti T2;3. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Nomor O3/PPAK/SSD/II/20 tentangpembelian akun YouTube Channel Syakir Daulay antara Penggugat denganTergugat tanggal 7 Februari 2020, Bukti P3;4. Print out dari Bukti pembuatan akun Channel YouTube Syakir Daulay di tahun2016, Bukti T4;5. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 146/SKLokataru/V/2020 tanggal 28 Mei2020, Bukti T5;6.

perusahaanPerusahaanPrivatisal dan kontraknya) beserta anggota keluarganya yang meninggaldunia karena layanan BPJS Kesehatannya di non aktifkan secara tidak sahdan melawan hukum;Mereka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Haris Azhar, SH, MA,Nurkholis Hidayat, SH, LL.M, Sri Suparyati, SH, LL.M, Fachran Dirgantara M,SH, Markus Hadi Tanoto, SH, Popy Meilani Erwanti, SH, Ardi Dananjoyo, SH,Mohammad Fandi Denisatria, SH, yang semuanya merupakan Advokat danKonsultan Hukum yang tergabung dalam Lokataru

Pak Ketut, Saat saksiminta tandaterima, Pak Ketut menjawab Kantor masih tutup, maka saksiminta difoto saja sebagai tanda terima telah menyerahkan surat tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui, terkait persoalan ini telan ada kespakatanyang dibuat antara SP Pusat dengan PT Freeport; Bahwa saksi tidak mengetahui pernah melihat/mengetahui terkaithimbauan perusahaan agar karyawan untuk bekerja kembali, Karena saksidi Jayapura; Bahwa saksi pernah mengetahui, para pekerja pernah memberikan kuasakepada Lokataru

untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakartaterkait BPJS; Bahwa saat pemberian kuasa kepada Lokataru tersebut, saksi tidakmengetahui perkara sudah putus apa belum, karena setelah memberikankuasa ya urusan yang di Jakarta saksi tidak mengikuti prosesnya, karenamengurusi keluarga;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil dalam tanggapannya,Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi suratsurat bermeteraicukup yang diberi tanda T1 sampai dengan T23 dengan perincian sebagaiberikut

T18,T19 namun tidak menjadi saksi dalam perkara tersebut;Bahwa saksi mengetahui tentang gugatan Lokataru khusus karyawanFreeport sedangkan terkait gugatan yang lain tidak mengetahul;Bahwa saksi mengetahui jumlah karyawan Freeport yang terkena dampakfurlough sekitar 3300 orang pekerja;Bahwa saksi pernah melihat terkait surat nota pemeriksaan yang dikeluarkanDisnaker sekitar tahun 2018 atau 2019 yang isinya apabila tidak adakesepakatan bisa mengajukan ke hubungan industrial;Bahwa saksi menerangkan

Keseluruhannyaadalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabungdalam Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, yangHalaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utrberalamat di Jalan Balai Pustaka No. 14 JakartaTimur, berdasarkan surat kuasa No. 301/SKuasaLokataru/IX/2020, tanggal 22 September 2020,sebagai Tergugat ;2. Ignatia Pazzi Widjaja, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal diJI.

., M.A. dan kawankawan, Para Advokat pada Lokataru, KantorHukum dan HAM, beralamat di Jalan Balai Pustaka Nomor 14,Rawamangun, Jakarta Timur 13220 berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Desember 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanPT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lantai 5,Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X7 Nomor 6, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Achmad Ardianto dan Jenpino Ngabdi, dalamhal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada A.

., beralamat di Lokataru Kantor Hukum dan Hak AsasiManusia, yang beralamat di JI. Balap Sepeda No. 61N, JakartaTimur 13220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26September 2018 ; selanjutnya disebut sebagai.... PEMOHON;MelawanNegara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. KepalaKepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Selatan, cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus PolisiDaerah Sulawesi Selatan yang beralamat di JI.

Keseluruhannya adalahAdvokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lokataru, KantorHukum dan HAM yang beralamat di Jalan Balai Pustaka No. 14, JakartaTimur 13220.

., yang tergabung dalam Lokataru,Kantor Hukum dan HAM beralamat di Jalan Balap Sepeda No.61 N, JakartaTimur 13220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SkuasaLokataru/II/2018 tertanggal 05 Februari 2018 yang telah didaftar pada RegisterKepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 9/SK/2018 tertanggal 06Februari 2018; Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Penetapan

., keselurunhannya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabungdalam Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat d jalanBalap Sepeda No.61N Jakarta Timur 13220, yang bertindak sendiri sendiri maupunbersama sama:Halaman 1 dari 117 Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.JKT.PSTMELAWAN:1.

berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, untuk ParaPenggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya yang bernamaHaris Azhar, SH., MA, Nurkholis Hidayat, SH., LLM, Sri Suparyati, SH., LLM., FachranDirgantara M, SH., Popy Meilani Erwanti, SH., Meydina Dwi Ariphia, SH., ArdiDananjoyo, SH., Markus Hadi Tanoto, SH., Marudut Tua Hasiholan, SH., keseluruhannyamerupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lokataru

Popy Meilani Erwanti, SH;*Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabungdalam Lokataru Kantor Hukum Dan HAM, alamat JI. Balai Pustaka No. 14Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 313/SkuasaLokataru/III/2019 tertanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1718Jakarta Pusat, Dalam perkara ini memberi kuasa kepada H.M.