BOP LPKMD Rp. 4.000.000,5. Biaya peningkatan SDM Aparat Pemdes, LPKM, BAPERDES Rp. 2.000.000, Asuransi KADES, SEKDES, dan perangkat Desa Rp. 900.000,II.

Bahwa sebelum pengajuan DURK dana ADD tidak pernah mengadakan sosialisasipelaksanaan ADD, dan tidak pernah musyawarah yang melibatkan BPD,LPKMD serta tokoh masyarakat dalam rencana pembiayaan, kebutuhanmateriil dan kebutuhan lainya yang berkaitan dengan dana ADD DesaMorang tahun 2006.f.

Bahwa sebelum pengajuan DURK dana ADD tidak pernah mengadakan sosialisasipelaksanaan ADD, dan tidak pernah musyawarah yang melibatkan BPD,LPKMD serta tokoh masyarakat dalam rencana pembiayaan, kebutuhanmateriil dan kebutuhan lainya yang berkaitan dengan dana ADD DesaMorang tahun 2007.e.

Kepala Desa / Kelurahan bersama LPKMD / K dan tokoh masyarakatmembuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untukpemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran,kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lainlain sesuaiketentuan yang berlaku;3. Tahap Pelaksanaan :a.

DARMINTOkemudian dana ADD yang sebesar Rp. 10.000.000, untuk biaya merehablos pasar diserahkan kepada Bendahara LPKMD Sdr. AGUNG BP.Kemudian berdasar kesepakatan Terdakwa, Sdr. SUDJONO selaku KetuaLPKMD dan Sdr. AGUNG BP selaku bendahara LPKMD uang Rp.Hal. 5 dari 21 hal. Put.

Kepala Desa / Kelurahan bersama LPKMD / K dan tokoh masyarakatmembuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untukpemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran,kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lainlain sesuaiketentuan yang berlaku ;3.

(ADD) Tingkat Desa / Kelurahandapat mulai melakukan kegiatan dan diawali dari penyusunanprogram kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa;c Alokasi dana untuk Pemberdayaan Masyarakat dikelola olehTim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;Bahwa tindakan Terdakwa SUPARDI bin KARSOREJO PANIMAN selakuKades Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, setelah menerima uangdana PMD sebanyak Rp. 25.000.000, untuk membangun los baru pasar gemblungDs Klecorejo tanpa musyawarah dengan perangkat desa, LPKMD

seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umumtersebut ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari dalam tahanan ;Memerintahkan barangbarang bukti berupa :1 (satu) lembar photo copy serah terima bangunan pasar ;1 (satu) lembar photo copy kwitansi dari PMD Kabupaten Madiun kepadaKades ;1 (satu) lembar copy kwitansi dari Kepala Desa kepada Ketua LPKMD

Mandar Maju, Bandung, 2007,hal : 1316), maka unsurunsur pasal ini tidak terobukti dalam perbuatanTerdakwa ;Bahwa selain itu dalam pertimobangan putusannya judex facti telahmengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum tentangPelaksanaan Musyawarah Desa yang dilakukan atas kemauan peserta dandihadiri oleh peserta Prona dan unsurunsur Lembaga Desa yangmerupakan Wakil Masyarakat Desa seperti BPD, LPKMD, RT/RW, tokohmasyarakat dan menghasilkan kesepakatan biaya yang ditanggung pesertaProna secara

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) berpoendapat bahwa penetapanbiaya Rp.400.000, seolaholah dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa/ Pemerintah Desa, pendapat tersebut tidak berdasar hukum,karena sesuai fakta hukum dan keterangan saksi SURADI, JOYOSUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, menerangkan biaya yangditanggung peserta Prona adalah merupakan hasil kesepakatan dalamMusyawarah Desa yang dilakukan oleh peserta Prona dan unsurunsurLembaga Desa yang merupakan Wakil Masyarakat Desa seperti BPD,LPKMD

No.1750 K/Pid.Sus/2011sebagai peserta Prona, karena yang ikut Musyawarah Desa saat iniadalah Perangkat Desa, BPD, LPKMD, Tokoh Masyarakat danmasyarakat (masyarakat yang ikutdalam Musyawarah Desa belum tentusebagai peserta Prona), dan jumlah yang ikut sesuai daftar hadir sekitar63 (enam puluh tiga) orang, jadi hanya sebagian kecil saja masyarakatyang ikut Musyawarah Desa.

Menurut Majelis Hakim seharusnyaTerdakwa sebagai Kepala Desa tidak langsung mengadakanMusyawarah Desa saat itu tetapi menunggu seluruh peserta mendaftar,sehingga kesepakatan mengenai biaya ditentukan oleh orang yangmenjadi peserta", adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan ;Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) berpendapat yang menyatakanbahwa Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD,LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan peserta Prona yang telahterdaftar di KetuaKetua RI adalah

kemauan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan pelaksanaannya tidak sah karena tidak dihadiri olehseluruh peserta Prona adalah tidak berdasar hukum ;Bahwa karena sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuaiketerangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO,SUNARYO, menerangkan selanjutnya atas kemauan masyarakat/peserta Prona dilakukan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD,Perangkat Desa, LPKMD, Tokoh Masyarakat, RT/RW, peserta Pronayang telah terdaftar di RT/RW ;Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI,

Bahwa sebelum pengajuan DURK dana ADD tidak pernah mengadakan sosialisasipelaksanaan ADD, dan tidak pernah musyawarah yang melibatkan BPD, LPKMD serta tokohmasyarakat dalam rencana pembiayaan, kebutuhan materiil dan kebutuhan lainya yang berkaitandengan dana ADD Desa Morang tahun 2006.2.

Kepala Desa / Kelurahan bersama LPKMD/K dan tokoh masyarakat membuat rencanadetai tentang alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya,kelompok sasaran, kebutuhan materiil dan tenaga dari masyarakat dan lainlain sesuaiketentuan yang berlaku.

Bahwa sebelum pengajuan DURK dana ADD tidak pernah mengadakan sosialisasipelaksanaan ADD, dan tidak pernah musyawarah yang melibatkan BPD, LPKMD serta tokohmasyarakat dalam rencana pembiayaan, kebutuhan materiil dan kebutuhan lainya yang berkaitandengan dana ADD Desa Morang tahun 2009.2.

SUTIKNO:e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ; Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua LPKMD (Lembaga Pemberdayaan KesejahteraanMasyarakat Desa) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 .e Bahwa tugas saksi sebagai Ketua LPKMD adalah merancang dan melaksanakan kegiatanprogram pembangunan yang ada di pemerintahan Desa Morang secara phisik baik yang dananyadari APBDes dan Alokasi Dana Desa (ADD tahun 2006 s/d 2007) ;e Bahwa saksi

Pemberdayaan Masyarakat :1.Pemberdayaan manusia PMT Gizi balita Prasarana TPA karang taruna HR Guru TK & Play grup HR Kader Posyandu BOP LPKMD BOP Tim Pelaksana Bidang pemberdayaan Masy. Biaya Musrembang 10 program pokok PKK Biaya penigkatan keamanan dan ketentraman desa2.

BOP LPKMD Rp. 4.000.000,5. Biaya peningkatan SDM Aparat Pemdes, LPKM, BAPERDES Rp. 2.000.000, Asuransi KADES, SEKDES, dan perangkat Desa Rp. 900.000,II.

SUTIIKNO :n2nn nnn nnn nase Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ;e Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua LPKMD (Lembaga Pemberdayaan KesejahteraanMasyarakat Desa) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 .e Bahwa tugas saksi sebagai Ketua LPKMD adalah merancang dan melaksanakan kegiatanprogram pembangunan yang ada di pemerintahan Desa Morang secara phisik baik yangdananya dari APBDes dan Alokasi Dana Desa (ADD tahun 2006 s/

terdiri dari ; a. 1 (satu) lembar Nota Maju Hardware tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp.2.450.000, sebagai bukti pengeluaran uang untuk Pembelian peralatan komputer; b. 1 (satu) lembar Nota Toko Jaya Asih tanpa tanggal senilai Rp.5.700.000, sebagai bukti pengeluaran uang untuk Pembelian kursi Nikita sebanyak 120 kursi @ Rp.47.500,- ; c. 1 (satu) lembar Nota Taman Batik Sriwedari tanggal 23 Maret 2013 senilai Rp.2.932.500, sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian seragam Perangkat Desa, BPD, LPKMD

BOP LPKMD sebesar Rp.5.000.000 (sesuai RKADD) ; Bantuan operasional RT/RW sebesar Rp.9.600.000 (sesuai RKADD) ; d.

Kegiatan pelaksanaan 10 program PKK sebesar Rp.7.246.000(sesuai RKADD);BOP LPKMD sebesar Rp.5.000.000 (sesuai RKADD)); Bantuan operasional RT/RW sebesar Rp.9.600.000 (sesuai RKADD);4.

SRI YATINI ASIH dan dihadiri ; Perangkat Desa,BPD dan LPKMD, dengan materi rapat membahas masalah ; Rencanapelelang sawah (TKD yang menjadi aset desa), Rencana PembentukanPanitia dan harga lelangnya serta PNPM Rehab Gedung TK; Rapat Il dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 jam 19.30 Wibbertempat di Balai Desa Sidomulyo dengan notulen Sdri.AMINGRUSMININGSIH dan dihadiri ; Perangkat Desa, BPD, LPKMD dan KetuaRT, dengan materi rapat membahas masalah ; Pembentukan PanitiaLelang, Penentuan Harga Lelang

SULYATUN yang dipergunakan untuk operasional LPKMD setiap tahun berjalan;Bahwa Saksi selain sebagai anggota LPKMD, pada tahun 2013 pernahditunjuk sebagai Panitia Lelang TKD tahun 2013 dengan tupoksi melakukanlelang TKD untuk masa tanam tahun 2013/2014 kepada warga DesaSidomulyo melalui Ketua RT dan pembentukkannya kepanitiaannya melaluiMusdes yang dihadiri Perangkat Desa, BPD dan LPKMD dan tidak adaSknya ; Bahwa untuk kepanitiannya, sebagai berikut :1) Ketua : Sdr.

Agar Kades Sidomulyo segera membentuk kepengurusan LPKMD; d.

waktuwaktutertentu dalam tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Desa Muneng,Kecamatan Pilangkenceng,Kabupaten Madiun, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Madiun, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa awalnya sesuai dengan musyawarah antara Pemerintah Desa,Baperdes, LPKMD

Kecamatan Pilangkenceng,Kabupaten Madiun, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan Negara atauPerekonomian Negara yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa awalnya sesuai dengan musyawarah antara Pemerintah Desa,Baperdes, LPKMD

Catur merangkap sebagai Bendahara dan sekertaris, SdrSukarmin sebagai Wakil Ketua, Anggota Sdr Drs Kusrin, Drs Sigit Muntarto,Ismiyanto, Daparianto, Sukariyanto dan Ugik Winarko ;e Bahwa Setahu saksi untuk Rancangan APBDes tahun 2009, 2010 dan 2011 di buatHalaman 55 dari 113 Putusan No.150/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sbyoleh Tim Kecil yang beranggotakan ada perwakilan BPD 2 orang selanjutnya hasil darirancangan itu di umumkan dan di syahkan dalam Musyawarah yang melibatkan BPD,LPKMD, Perangkat Desa dan tokoh

masyarakat ;Bahwa dalam rapat pengumuman dan pengesahan rancangan APBDes Tidak mengupas secarajelas dan terinci perihal isi rancangan APBDes, hanya membacakan dan menawarkan kepadapeserta musyawarah apabila ada masukan ;Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pembuatan APBdes TA 2013 ;Bahwa Karena untuk pembuatan dan pengesahan APBDes tahun 2013 dan tahun 2012 tidakdilakukan musyawarah resmi dengan BPD, LPKMD dan tokoh tokoh masyarakat ;Bahwa APBDes di buat oleh tim kecil yang beranggotakan Kades, Sekdes

Kusrin dan SdrSukariyanto (wakil BPD), Kaur Keuangan, perwakilan LPKMD, perwakilan PKK, setelahAPBDes di buat selanjutnya disodorkan kepada saksi, dan karena di dalam tim kecil tersebutada perwakilan BPD sehingga saksi tinggal menandatangi APBDes 2013 dan 2012 tersebut ;Bahwa penetapan APBDes tersebut tidak melalui forum rapat, konsultasi dan diskusi publikuntuk menyerap masukan masyarakat ;Bahwa pada APBDes tahun 2013 terdapat pos pengeluaran dengan kode rekening 5122 TaliAsih Perangkat desa purna

Drs Kusrin (anggota BPD) dan Sdr JafarIdris (ketua LPKMD) ;25Bahwa Terdakwa jelaskan tanah kas desa Eks Modin Kedung Pring seluas 0,36Hektar tersebut sebagai berikut : Untuk penyewaan pada tahun 2010 dan 2011 Terdakwa sewakan kepada SdrSUNARYO untuk nilai nya Terdakwa lupa ;Untuk penyewaan tahun 2012 Terdakwa sewakan kepada Sdr PARYONO sebesarRp 3,000,000 (tiga juta rupiah) ;Bahwa untuk penyewaan tahun 2013 Terdakwa tidak tahu yang menyewakanya; Bahwa Modin Kedung pring (Sdr YUNANI) diangkat menjadi

JAFAR IDRIS (Ketua LPKMD) di lokasipembangunan pengaspalan ;Bahwa kegiatan pembangunan berupa pemasangan keramik di kantor desaSukorejo dan pembangunan jalan aspal di Rt.9 sampai dengan Rt.11 tersebut Tidakada dalam APBDes maupun APBDes perubahan, karena sifatnya isidentil /mendesak dan untuk pertanggung jawabannya tidak ada ;e Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan kepada desa sebesar Rp. 10,000,000,(sepuluh juta rupiah), Terdakwa serahkan kepada Sdr. HENDRI SUSENO selakuPj.

Bahwa selain dari padaitu berdasarkan Berita Acara MusyawarahPenyelesaian Kasus Kasun Karangtengah tanggal14 Nopember yang dihadiri oleh CamatPilangkenceng, Polsek Pilangkenceng, DanramilPilangkenceng, BPD Desa Duren, LPKMD DesaDuren, Perwakilan Masyarakat Karangtengah danPenggugat sendiri yang diambil kesimpulan dalamRapat tersebut bahwa Penggugat harus turundari jabatannya dan atau diberhentikan sebagaiKasun Karangtengah , serta berdasarkan BeritaAcara Musyawarah Penyelesaian Kasus KasunKarangtengah

PenggugatBahwa saksi sendiri adalah yang pro kepada Penggugatyaitu. tidak menginginkan Penggugat diberhentikansebagai Kasun ; Menimbang, bahwa selain bukti bukti tersebutdi atas Tergugat didalam persidangan telahmengajukan saksi saksinya yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah yaitu) saksi : IMRON danSUNARYO yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut35Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugattetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerjadengan mereka dan saksi sebagai anggota LPKMD

penjelasan bahwa biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh BPNgratis, para peserta dibebani untuk biaya pathok, meterai, foto copy berkas dan lain lain,akhirnya para peserta punya inisiatif dan sepakat agar kegiatan bisa berjalan maka parapeserta berpartisipasi sebesar Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah ), karena biayatersebut sangat murah apabila dibandingkan dengan sertifikat SMS ;Bahwa untuk dana partisipasi tersebut diserahkan ke kasun masing masing termasukkasun Nurkholis ;Bahwa fungsi dari LPKMD

membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;Bahwa warga yang ikut musyawarah tersebut ada yang menjadi peserta prona dan adayang tidak ;Bahwa yang usul mengenai dicetuskannya biaya Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah )tersebut adalah Warijo, Kusni, Mursid dan sebagian besar yang ikut musyawarah menjadipeserta prona dan yang usul mengenai biaya menjadi peserta pronaBahwa dalam sosialisasi saya hadir dan kapasaitas saksi sebagai peserta dan lembagaLPKMD waktu itu ada undangan untuk LPKMD

saksi saksi tersebut ;Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menghadap kepala Kejaksaan atas nama LembagaLPKMD, saksi koordinasi waktu itu terdakwa sudah disidik oleh kejaksaan;Bahwa keputusan Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah ) itu diambil dari musyawarahpara peserta prona ;Bahwa waktu itu saksi mengetahui ada yang keberatan dari tayangan di stasiun televise diJTV, yang keberatan Imam, Joko dan komarudin mereka keberatan danmempermasalahkan mengenai hal ini ;Bahwa menurut saksi sebagai anggota LPKMD

Saksi DWI HADI JAYA,Bahwa saksi sebagai ketua RT mengetahui mengenai kegiatan prona di Desa Wonoasri,waktu itu saksi juga ikut sosialisasi dari kantor BPN ;Bahwa waktu sosialisasi yang hadir ada sekitar 70 orang termasuk semua tokohmasyarakat LPKMD, LMD, Perangkat Desa dan masyarakat desa ;Bahwa dalam sosialisasi BPN memberikan penjelasan bahwa ada program prona gratisuntuk kegiatan yang ada di BPN, juga menjelaskan syarat syarat yang lainnya termasukpetok tanah agar dibawa ke Desa BPN tidak menjelaskan

desa sifatnya hanya boleh membantu warganya untuk memenuhi persyaratantersebut, bukan untuk membebani masyarakat karena biaya yang dibutuhkan sebenarnya tidaksebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa selalu berdalil adanya biaya tersebut berdasarkankesepakatan musyawarah masyarakat Desa Wonoasri, namun kesepakatan tersebut diambilbukan berasal dari masyarakat yang ikut sebagai peserta prona, karena yang ikut dalammusyawarah pada saat itu adalah perangkat desa, BPD, LPKMD

secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yangberkaitan dengan jabatannya dan menghukum dengan pidana penjara selama 3Menimbang, bahwa Penggugat telah menjalani masa tahanan danputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana hasilkoordinasi Camat Pilangkenceng dengan Pengadilan Negeri Madiun (T3) ;Menimbang............Menimbang, bahwa atas penjatunan hukuman tersebut Penggugat (T1)maka BAPERDES telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Perangkat Desa,LPKMD

Bahwasarana maupun prasarana tidak ada,Desa yang menyediakan sendiri.Yang dijelaskan tentang Prona, yangmelakukan sosialisasi adalah petugasdari BPN, bahwa saksi hadir padawaktu itu dan para peserta Prona,LPKMD, BPD, Tokoh MasyarakatdanIainIain; e Bahwa dalam sosialisasi tersebutdiberitahukan biaya gratis di BPN,tapi di Desa ada musyawarah denganpeserta agar ada dana pendukungpenyelenggaraan Prona di Desa; e Bahwa Yang. dijelaskan dalamsosialisasi tersebut adalah tentangpersyaratanpersyaratan dankelengkapan

No. 1656 K/Pid.Sus/201 1dan juga hanya diikuti oleh BPD, LPKMD, perangkat desa dan wargamasyarakat yang bukan peserta prona (vide halaman 111 dan 114putusan a quo) ;2. Bahwa pada kenyataannya sesuai fakta persidangan, masyarakatpeserta prona mengalami paksaan karena apabila tidak melakukanpembayaran sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) makatidak akan di proses sertifikatnya.

No. 9 K/Pid.Sus/20181 (satu) lembar Nota Maju Hardware tanggal 25Desember 2012 senilai Rp2.450.000,00 sebagai buktipengeluaran uang untuk pembelian peralatan komputer;b. 1 (satu) lembar Nota Toko Jaya Asih tanpa tanggalsenilai Rp5.700.000,00 sebagai bukti pengeluaran uanguntuk pembelian kursi Nikita sebanyak 120 kursi @Rp47.500,00;c. 1 (satu) lembar Nota Taman Batik Sriwedari tanggal 23Maret 2013 senilai Rp2.932.500,00 sebagai buktipengeluaran uang untuk pembelian seragam PerangkatDesa, BPD, LPKMD

PermusyawaratanDesa (BPD) Peraturan Bupati No. 18 tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Perda Peraturan Daerah No. 6 tahun 2007;8 Peraturan Daerah No. 7 tahun 2007 tentang Peraturan Desa;9 Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 tentang Kedudukan KeuanganKepala Desa dan Perangkat Desa;10 Peraturan Daerah No. 9 tahun 2007 tentang Keuangan Desa11 Peraturan Daerah No. 10 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa,Peraturan Daerah No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan LembagaPemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (LPKMD

AHMAD NURHADI,Bahwa penyusunan APBdes ditetapkan dalam Perdes mekanismenya dimulaidari Kades, Perangkat dan LPKMD membuat perencanaan setelah perencanaandirapatkan dengan BPD selanjutnya menjadi Rancangan Peraturan desa (Perdes)kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi setelahevaluasi disetujui maka Rancangan Peraturan desa tersebut dapat ditetapkanmenjadi peraturan desa ( Perdes)Bahwa APBDes maupun perubahan APBDes ditetapkan di Peraturan Desa(Perdes )Bahwa kepala desa tidak

tentang PetunjukPelaksanaan Perda Peraturan Daerah No. 6 tahun 2007;Peraturan Daerah No. 7 tahun 2007 tentang Peraturan Desa;Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 tentang Kedudukan KeuanganKepala Desa dan Perangkat Desa;10 Peraturan Daerah No. 9 tahun 2007 tentang Keuangan DesaPutusan Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Hal 49 dari 14211 Peraturan Daerah No. 10 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa,Peraturan Daerah No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan LembagaPemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (LPKMD

Perangkat Desa dan sampai sekarangtidak ada ketentuan yang baru tentang pemberian tali asih tersebut;e Bahwa pemberian tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan Sekdes PNSsesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 900/1303/SJ, tanggal 16 April 2009masih berhak mendapatkan tunjangan kinerja yang anggarannya bersumberdari APBdes;Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.AHMAD NURHADI,Bahwa penyusunan APBdes ditetapkan dalam Perdes mekanismenya dimulai dari Kades,Perangkat dan LPKMD