JAMALUDDIN, M.I.Kom.

Pemohon:
Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom

M E N E T A P K A N;

1. Menyatakan permohonan dari pemohon atas nama Stefan Antonio,S.Stp,M.I.Kom Gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Pemohon:
Stefan Antonio, S.STP, M.I.Kom

Pemohon:
SITI NURUL CHAERUNISHA, M.I.KOM.

M.I.Kom.

M.I.Kom.

., M.I.Kom.
Tergugat:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

., M.I.Kom., Kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal Sragan Banaran RT O1/ RW 31 Kring XV,Sendangmulyo, Minggir, Sleman, Yogyakarta, dalam hal initelah memberikan kuasa kepada Ahmad, S.H., M.H.

,M.I.Kom.,(Penggugat) yang ditujukan kepada Presiden RepublikIndonesia Bapak Ir. Joko Widodo, Perihal: SuratTerbuka Untuk Pesiden RI terkait Seleksi CalonAnggota Komisioner KPI Pusat Periode 20192022tanggal 23 Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi);Halaman 70 dari 101 halaman Putusan Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.14. BuktiP14:15. Bukti P1516. Bukti P 1617. Bukti P 1718. Bukti P 1819.

,M.I.Kom.,(Penggugat) kepada Ketua Panitia Seleksi CalonAnggota KPI Pusat Periode 20192022 BapakProfesor Ahmad M. Ramli, Hal: Permohonan InformasiPublik, tanggal 30 Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi);Surat dari Supadiyanto, S.Sos.1.,M.I.Kom.,(Penggugat) kepada Ketua DPR RI Bapak H.Bambang Soesatyo, S.E.,M.B.A, Hal: PermohonanInformasi Publik tanggal 30 Juni 2019, (fotokopi darifotokopi);Pernyataan dari Supadiyanto, S.Sos..,M.I.Kom.

,M.I.Kom.

,M.I.Kom.,(Penggugat) tentang Seleksi KPI oleh Pansel, Kominfodan DPR RI langgar 4 Pasal PKPI,sumber:https://www.youtube. com/wacth?v=HnexXkrgWce0&t=54s, (print out);Berita Koran Jakarta edisi 13 Juli 2019 memuat artikelmilik Penggugat dengan judul: Mengkritisi ProsesSeleksi KPI, (orint out);Berita Harian Umum Kompas edisi 15 Juli 2019berjudul: Pemilihan Anggota KPI Dipertanyakan,(fotokopi dari fotokopi);Surat dari Supadiyanto, S.Sos.I.,M.1.Kom.

M E N G A D I L I:

Menyatakan Terdakwa YosephHeriyantoVandironSales, S.Sos, M.I.Kom., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Membebaskan

Terdakwa YosephHeriyantoVandironSales, S.Sos, M.I.Kom., oleh karena itu, dari Dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa YosephHeriyantoVandironS

>ales, S.Sos, M.I.Kom., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan

selama 6(enam)bulan;

Menghukum Terdakwa YosephHeriyantoVandironSales, S.Sos, M.I.Kom., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp590.159.226,-

Penuntut Umum:
DIAN MARIO, SH
Terdakwa:
YOSEPSH HERIYANTO VANDIRON SALES, S.SOS, M.I.Kom

., M.I.Kom., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Terdakwa:
ANITA AISYAH ASLAM , S.I.Kom, M.I.Kom

,M.I.Kom., diduga bersama dengan seorang perempuan yang bukan istrinya:Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek dari permohonan iniadalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenSimeulue Nomor 20 Tahun 2019 tentang video amoral yang didugaHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 P.KHS/2019melibatkan Bupati Simeulue H.

., M.I.Kom. tanggal 1Agustus 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikanpetitumnya yang pada pokoknya adalah memohon kepada Bapak KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia untuk uji pendapat, memeriksa,mengadili dan memutus atas pendapat Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Simeulue Nomor 20 tahun 2019 terhadap' videoamoral/perbuatan tercela Bupati Simeulue H. Erli Hasim, S.H., S. Ag.

,M.I.Kom., tanggal 1 Agustus 2019 diduga bersama dengan seorangperempuan yang bukan istrinya, bahwa perbuatan tersebut telah melanggarUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (2) huruf f danQanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, Pemohon telahmengajukan bukti suratsurat sebagai berikut:1.

Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom (bukti P5):6. Fotokopi Pernyataan Sikap Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenSimeulue tentang beredarnya video amoral yang melibatkan BupatiSimeulue H. Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom (bukti P6):Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 P.KHS/20197.

Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom,tanggal 1 Agustus 2019;Bahwa setelah meneliti dan membaca buktibukti surat yang telahdiajukan oleh saudara Abdul Razaq, ditemukan fakta hukum bahwa suratKeputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, tidak ada menguraikanpendapat yang berbentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenSimeulue yang memenuhi kriteria tentang adanya perbuatan BupatiHalaman 4 dari 7 halaman.

., M.I.Komtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

,M.I.Kom

,M.I.Kom. bin Drs. H. Muhammad Basir, M.Pd. (anak kandung),

., M.I.Kom., Advokat yang berkantor di SohoPancoran Noble Wing, 10th Floor, Unit 11, Jl. Let.Jend. Mt. Haryono Kav. 23, Pancoran, JakartaSelatan 12810 berdasarkan surat kuasa khusustanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebutSQDAQAI.........0::000eseeeeeeee Penggugat;LawanPT Limas Tunggal, tempat kedudukan Plaza Asia, 22nd Floor, Jl.

,M.I.Kom dan Tergugathadir kuasanya Rudy Kurniawan Sitorus, S.H.,M.H. ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 626/Pat.G/2021/PN. Jkt.

,M.I.Kom diberitanda P1;2.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Th.1920 no.751.Jo atas nama HalimPrihatmoko, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan SipilKotamadya Jakarta Timur Tertanggal 12 September 2007 ,diberitanda P2;3.

,M.I.Kom diberitanda P6;7.

1108172110830002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Th.1920no.751.Jo, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0238/22/XII/2016, KK No3311062211160005, tertulis Halim Prihatmoko, dan memohon di perbaiki dan ataudiubah dan atau diganti menjadi Muhamad Miko;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya Pemohonmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untukperbaikan dan atau perubahan dan atau pergantian nama Pemohon yang terdapatdi dalam KTP, NIK: 1108172110830002 atas nama Halim Prihatmoko, S.E,M.I.Kom

,M.I.Kom sebagaimana tercatat dalamHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Skhdokumendokumen tercatat dalam KTP, NIK: 1108172110830002 atas nama HalimPrihatmoko, S.E, M.I.Kom, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Th.1920 no.751.Jo atasnama Halim Prihatmoko, ljazah Atas Nama Halim Prihatmoko, S.E, Data PrestasiAkademik Atas Nama Halim Prihatmoko, Kutipan Akta Nikah Nomor:0238/22/XII/2016, atas nama Halim Prihatmoko, S.E.

,M.I.Kom,di perbaiki dan atau dirubah dan atau diganti menjadi Muhamad Miko, makaberdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006,ditentukan bahwa perbaikan atau pergantian nama dilakukan dengan suatuPenetapan dari Pengadilan tempat Pemohon bertempat tinggal, dan dalamperkembangan serta kelaziman dan kearifan lokal yang muncul dalam normakehidupan bermasyarakat, adanya kepergantian nama adalah hal yang lazimterjadi sepanjang hal tersebut terjadi bukan karena kesengajaan agar bisamelakukan

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa YOSEPH HERIYANTO VANDIRON SALES, S.Sos, M.I.Kom.

Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOSEPSH HERIYANTO VANDIRON SALES, S.SOS, M.I.Kom Diwakili Oleh : S.W. MADA HEKOPUNG, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIAN MARIO, SH