MARLIANA LUBIS, M.Kt tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

MARLIANA LUBIS, M.Kt tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

DOD tertanggal 3 Juni 2012 senilaiRp2.000.000,00 ditandatangani Frandanel.Tindasan kuitansi pembayaran pembelian itik DOD sebanyak 200ekor tertanggal 3 Juni 2012 senilai Rp2.000.000,00Nota 200 ekor pembelian itik DOD tertanggal 5 Juni 2012 senilaiRp2.000.000,00 ditandatangani Ridwanul H.Tindasan kuitansi 200 ekor pembelian itik DOD tertanggal 5 Juni2012 senilai Rp2.000.000,00 ditandatangani Ridwanul H.Nota 200 ekor pembelian itik DOD tertanggal 11 Juni 2012 senilaiRp2.000.000,00 ditandatangani M.KT

Simajo.Tindasan kuitansi pembayaran pembelian itik DOD sebanyak 200ekor tertanggal 11 Juni 2012 senilai Rp2.000.000,00ditandatangani M.KT Simajo.Asli Rekomendasi Nomor : 524.2/420/NAK/2012 tanggal 12 Juni2012, senilai Rp41.500.000Hal. 23 dari 95 hal.

No. 1065 K/Pid.Sus/20152.31.2.32.2.33.2.34.2.35.2.36.2.37.2.38.2.39.2.40.2.41.2.42.2.43.2.44.2.45.2.46.2.47.2.48.Tindasan kuitansi 200 ekor pembelian itik DOD tertanggal 5 Juni2012 senilai Rp2.000.000,00 ditandatangani Ridwanul H.Nota 200 ekor pembelian itik DOD tertanggal 11 Juni 2012 senilaiRp2.000.000,00 ditandatangani M.KT Simajo.Tindasan kuitansi pembayaran pembelian itik DOD sebanyak 200ekor tertanggal 11 Juni 2012 senilai Rp2.000.000,00ditandatangani M.KT Simajo.Asli Rekomendasi Nomor : 524.2

Tindasan kuitansi 200 ekor pembelian itik DOD tertanggal 5Juni 2012 senilai Rp2.000.000,00 ditandatangani Ridwanul H.2.32.Nota 200 ekor pembelian itik DOD tertanggal 11 Juni 2012senilai Rp2.000.000,00 ditandatangani M.KT Simajo.2.33. Tindasan kuitansi pembayaran pembelian itik DOD sebanyak200 ekor tertanggal 11 Juni 2012 senilai Rp2.000.000,00ditandatangani M.KT Simajo.2.34. Asli Rekomendasi Nomor : 524.2/420/NAK/2012 tanggal 12Juni 2012, senilai Rp41.500.0002.35.

No. 1065 K/Pid.Sus/20156.906.916.926.936.946.956.966.976.986.996.1006.1016.102Asli 1 (satu) lembar Nota 200 ekor pembelian itik DODtertanggal 11 Juni 2012 ~~ senilai Rp2.000.000,00ditandatangani M.KT Simajo.Asli 1 (satu) lembar kuitansi KM 02 tertanggal 2062012pengambilan dana tahap II senilai Ro41.500.000,00Asli 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 pembayaranpembelian pakan konsentrat sebanyak 2000 kg tertanggal 4Juni 2012 senilai Rp9.000.000,00 ditandatangani E.

Putusan Nomor 40 P/HUM/202011.12.13.Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)berdasarkan surat Nomor B/6/72/M.KT.01/2017 (vide Bukti T5a) dansurat Nomor B/102/M.KT.01/2018 (vide Bukti T5b).

Konstitusi Nomor 49/PUUIX/2011, tanggal18 Oktober 2011 (Bukti T1);Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentangMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Bukti T2);Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim KonstitusiNomor 24/LapVII/BAP/DE/2020, tanggal 1 April 2020 (Bukti T3):Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentangProduk Hukum Mahkamah Konstitusi (Bukti T4);Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor B/672/M.KT

.01/2017, tanggal 29 Desember 2017,tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Bukti T9a);Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor B/102/M.KT.01/2018, tanggal 6 Februari 2019, tentangUsulan Perubahan pada Persetjen Mahkamah Konstitusi Nomor 13Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danSekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Bukti T5b):Halaman 31 dari 35 halaman

Surat Keterangan AsalUsul Tanah No. 17/M.KT/X/1998tanggal 19 Oktober 1998 an. MAS'ADIN yang intinya bahwatanah tersebut dikuasai sejak tahun 1982 sampai sekarangyang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Mamboro MUH.FADIL B. yang dikuatkan dengan Surat PernyataanKepemilikan tanggal 01 Oktober 1998 an. MAS'ADIN selakupemilik tanah seluas 7.200 M2 yang ditandatangani oleh 3(tiga) orang saksi yaitu DJUBA, NUMA dan ISMAN dandiketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa MamboroMUH.

Marliana Lubis, M.Kt.

7. Membebani Terdakwa rupiah);untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus

Batu Bara terlebih dahulu danterkait penarikannya harus sesuai dengan RKA serta menggunakanmekasisme penarikan selayaknya penarikan keuangan daerah dimanadalam hal ini harus didahului dengan diterbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), namun padaprakteknya Terdakwa selaku bendahara bersamasama dengan Saksi dr.Marliana Lubis, M.KT dengan kewenangannya tidak melaksanakanketentuan tersebut namun hanya menggunakan speciment dan prosespenarikan dana hasil klaim BPJS

Marliana, M.KT tersebut tidak sesuai dengan mekanisme penarikanyang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014Tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan Kesahatan Nasionalkhususnya Bab V Pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara Tim JKN/BPJS RSUDKabupaten Batu Bara dalam pengelola dana hasil klaim BPJS di RSUDKab.

Marliana Lubis,M.Kt.7.

Marliana Lubis,M.Kt.7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal1 Pebruari 2021 oleh kami Poltak Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim KetuaSidang, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi danSazili, S.H., M,Si.

PuadiKT/SS02/010 MulyonoKT/SS02/01 1 Sabrani AmiasanKT/SS02/012 Erwin M.KT/SS02/013 Samin NurhadiKT/SS02/014 Johan SarkawiKT/SS02/015 Arifin IsmailKT/SS02/016 M. RidwanKT/SS02/017 Musa PasangKT/SS02/018 Dwi RohmandikaKT/SS02/019 Antonius WokaKT/SS02/020 MulawarmanKT/SS02/021 SaryanKT/SS02/022 Wenny KawengianKT/SS02/023 A. Elfian T.KT/SS02/024 RajudinHal. 1 dari 55 hal. Put.

PuadiKT/SS02/010 MulyonoKT/SS02/01 1 Sabrani AmiasanKT/SS02/012 Erwin M.KT/SS02/013 Samin NurhadiHal. 42 dari 55 hal. Put.

Marliana Lubis, M.Kt.

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Marliana Lubis, M.KT dengan kKewenangannyatidak melaksanakan ketentuan tersebut namun hanya menggunakan specimentdan proses penarikan dana hasil klaim BPJS langsung dari rekening penampungsehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Saksi dr.Marliana, M.KT tersebut tidak sesuai dengan mekanisme penarikan yang diaturdalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang PedomanPelaksaan Program Jaminan Kesahatan Nasional khususnya Bab V Pendanaandalam poin D angka 1 sub bab

Marliana Lubis, M.Kt. 7.

Marliana Lubis, M.Kt.7.

Marliana Lubis, M.Kt

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Marliana Lubis, M.KT dengan kewenangannya tidakmelaksanakan ketentuan tersebut namun hanyamenggunakan specimentdan proses penarikan dana hasil klaim BPJS langsung dari rekeningpenampung sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa bersamasamadengan Saksi dr.

Marliana, M.KT tersebut tidak sesuai dengan mekanismepenarikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan KesahatanNasional khususnya Bab V Pendanaan dalam poin D angka 1 sub babangka 2.Halaman 17 Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa perbuatan terdakwa sebagai Bendahara Tim JKN/BPJS RSUDKabupaten Batu Bara dalam pengelola dana hasil klaim BPJS di RSUDKab.

jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang eratantara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut sertamelakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masingmasingpeserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertayang lain;Menimbang, bahwa dalam mekanisme penarikan uang di rekening yangada di Bank Sumut harus ada 2 (dua) speciment tanda tangan dalam hal iniDirektur RSUD Batubara dan Bendahara RSUD BatuBara in casu Saksi dr.Marliana Lubis, M.Kt

Marliana Lubis,M.Kt.7.

Marliana Lubis, M.Kt

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Batu Bara) padatahun T.A 2014 BPJS telah melakukan 14 (empat belas) kali transfer kerekening BPJS RSUD Batubara sebesar Rp 1.520.072.462, (satu miliarlima ratus dua puluh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus enampuluh dua rupiah);Bahwa adapun penarikan yang dilakukan oleh terdakwa dengan dr.Marliana Lubis, M.Kt dalam periode ini sebesar Rp 1,419,641,889.

Marlina Lubis, M.KT melalui Bendahara BPJSSdri. Khairunnisahh, dalam Tahun Anggaran 2014 sebanyak 21 (duapuluh satu) kali transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp 209,050,000,(dua ratus sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yaitu hasil penarikanTerdakwa bersama direktur RSUD sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai23 Desember 2014 (Sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.Bahwa terdakwa selama ia menjabat sebagai Bendahara Tim JKN RSUDKab. Batu Bara, dr.

Marliana Lubis, M.Kt beberapa kali menyerahkanuang hasil klaim BPJS dengan jumlah total Rp 236.850.000, (dua ratustiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana darijumlah tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidakjelas peruntukannya ialah Rp. 113.979.435.50 (Seratus tiga belas jutasembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh limaHalaman 74 Perkara Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnrupiah lima puluh sen).

Marliana Lubis,M.Kt.7.

orangyang memberikan keterangan tersebut tidak menjadi saksi di persidangan,sehingga menurut hukum alat bukti tersebut patut dikesampingkan;Menimbang, bahwa demikian pula halnya bukti T.1,ll2, juga hanyamerupakan Surat Pernyataan sepihak dari Masri Panrupa, sehingga menuruthukum alat bukti ini harus pula dikesampingkan;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.1,Il3 mengenai SuratKeterangan Kehilangan tanggal 3 September 2018, menyatakan bahwa 1 (satu)lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 41/M.KT

Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 41/M.KT/XII/1996tahun 1996 yang dikeluarkan oleh TASRIFIN UMAR diketahui olehCamat Palu Utara FERRY LAMAKAMPALI selaku Kepala Desa;2. Surat Keterangan AsalUsul/Riwayat tanah dari Tuan Firdaustertanggal 04 Mei 2015 dan dari Tuan Tajal Muluk tanggal 04 Mei2015 sesuai Kwitansi tertanggal 20 Juni 1998 dan Surat Kuasatertanggal 15 April 2015;Adapun luas tanah yang dimaksud dalam surat penyerahan kuranglebih 5.550 m?

Marliana Lubis, M.Kt.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tinagkat Banding sejumlah Rp 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Marliana, M.KT tersebut tidak Ssesuai dengan mekanismepenarikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 Tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan Kesahatan Nasionalkhususnya Bab V Pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara Tim JKN/BPJS RSUDKabupaten Batu Bara dalam pengelola dana hasil klaim BPJS di RSUDKab.

Marliana Lubis, M.Kt. 132. 133. 134. 7.

Marliana Lubis, M.Kt. 7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatpengadilan yang dalam tinagkat Banding sejumlah Rp 2.500,00. (dua ribulima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh kami, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. HakimTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan SAZILI, S.H.,M.Si.

Marliana Lubis,M.KT dengan kewenangannya tidak melaksanakan ketentuan tersebutnamun hanya menggunakan speciment dan proses penarikan dana hasilklaim BPJS langsung dari rekening penampung sehingga dalam hal iniperbuatan terdakwa bersamasama dengan Saksi dr.

Marliana Lubis, M.Kt. selaku DirekturRSUD Batubara karena tidak melalui prosedur yang benar tentang penarikanuang dari rekening maka seharusnya terdakwa menolaknya;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka PledoiPenasihat Hukum Terdakwa ditolak;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan jelas telah terpenuhi oleh perbuatan

Marliana Lubis,M.Kt.7.

Marliana Lubis, M.Kt, ada memaksa Terdakwauntuk tanda tangan dan uang dipegang langsung oleh direktur danTerdakwa tidak boleh tahu tentang pemakaian uang; Bahwa Terdakwa menjalankan perintah atasan Pasal 51 KUHP;Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasehat HukumTerdakwadipersidangan, yang pada pokoknya masingmasing tetap padapendiriannya semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :PrimairBahwa

Marliana Lubis, MKT dengan kewenangannya tidak melaksanakanketentuan tersebut namun hanya menggunakan speciment dan prosespenarikan dana hasil klaim BPJS langsung dari rekening penampungsehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa bersamasama dengan Saksi dr.Marliana, M.KT tersebut tidak sesuai dengan mekanisme penarikan yangdiatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 TentangPedoman Pelaksaan Program Jaminan Kesahatan Nasional khususnya BabV Pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka

Marliana Lubis,M.Kt.7.

Marliana Lubis, M.Kt.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Marliana Lubis, M.Kt.134. 7.

Marliana Lubis, M.Kt.134. 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal1 Pebruari 2021 oleh kamiPoltak Sitorus, S.H., M.H,sebagai Hakim KetuaSidang, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi danSazili, S.H., M,Si.

kebijakan pengembangan danpengendalian pembangunan Pulau Batam, termasukdidalamnya merencanakan dan mengatur, usahausaha danfasilitasfasilitas lainnya seperti ketersediaan air bersih untukmasyarakat umum yang bersangkutan dengan pelaksanaanpembangunan di Pulau Batam tersebut, BP Batam memilikiunitunit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sesuai denganSusunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telahdisetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/870/M.KT

Marliana Lubis, M.Kt

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Marliana Lubis, M.Kt

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);