CUCU ROYADI Bin MADHARTA) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TITIN BINTI KARDI) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

dantelah diupayakan perdamaian melalui mediasi untuk merukunkan kembalinamun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untukbercerai, sehingga Majlis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohondengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembalidalam sebuah rumah tangga ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telahpecah sedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannyaseperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akanmenimbulkan madharta

dan penderitaan lahir batin yang berkepanjanganHalaman 18 Putusan No. 1014/Pdt.G/2020/PA.Witpbagi Pemohon maupun Termohon, hal mana sangat dilarang terjadi dalanSyariat Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :Cellwcral Gia ple pais suilalis ysArtinya : menolak kerusakan (madharta) lebih diutamakan daripadamendatangkan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukandi depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang

diupayakanperdamaian melalui mediasi untuk merukunkan kembali namunternyata tidak berhasil karena Pemohon maupun Termohon tetap bersikeras untukbercerai, sehingga Majlis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon denganTermohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumahtangga ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupaadalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakanatau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharta

dan penderitaan lahir batinyang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, hal mana sangat dilarang terjadidalan Syariat Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :celled ila pile adie auladleArtinya : menolak kerusakan (madharta) lebih diutamakan daripada mendatangkankemashlahatan oleh karenanya Majlis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, perceraian hanya

diupayakan perdamaian melalui mediasi untuk merukunkan kembalinamun ternyata tidak berhasil karena Pemohon maupun Termohon tetapbersikeras untuk bercerai, sehingga Majlis Hakim berkesimpulan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapatrukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telahpecah sedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabilakeadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, makajustru akan menimbulkan madharta

Artinya : menolak kerusakan (madharta) lebih diutamakan daripadamendatangkan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depansidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapayang benar dan siapa yang salah serta adanya cukup alasan bahwaantara suamiistri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumahtangga ;Menimbang

diupayakan perdamaianmelalui mediasi untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohonmaupun Termohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majlis Hakim berkesimpulanbahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukunkembali dalam sebuah rumah tangga ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikianrupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakanatau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharta

dan penderitaan lahir batin yangberkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, hal mana sangat dilarang terjadi dalanSyariat Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :Artinya : menolak kerusakan (madharta) lebih diutamakan daripada mendatangkankemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelahPengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihakdengan tidak

Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untukdapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikianrupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang inidipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madhart dan penderitaan lahirbatin yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, hal mana sangat dilarangterjadi dalan Syariat Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :Artinya : menolak kerusakan (madharta

ale wule priosw laodls joArtinya : menolak kerusakan (madharta) lebih diutamakan daripadamendatangkan kemashlahatanoleh karenanya Majlis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangpengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapa

ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yangsekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharatdan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon,hal mana sangat dilarang terjadi dalan Syariat Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :UhacdIl al> cule prdeosaw Laodis >Artinya :menolak kerusakan (madharta

tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yangsekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madhartadan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon maupunTermohon, hal mana sangat dilarang terjadi dalan Syariat Islam, Sesuai dengankaedah Ushul :WLoodl al> wule priosw laotis 5.Artinya : menolak kerusakan (madharta

) telah tidak terwujud dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertiyang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkanmadhart dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohonmaupun Termohon, hal mana sangat dilarang terjadi dalan Syariat Islam,Sesuai dengan kaedah Ushul :swlaodis ss prado wile ul> dLloollArtinya : menolak kerusakan (madharta

Artinya : menolak kerusakan (madharta) lebih diutamakan daripadamendatangkan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depansidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha danHalaman 19 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Jprtidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapayang benar dan siapa yang salah serta adanya cukup alasan bahwaantara suamiistri itu tidak dapat

rumah tangga Pemohon konvensidengan Termohon konvensi ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telahpecah sedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannyaseperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akanmenimbulkan madhart dan penderitaan lahir batin yang berkepanjanganbagi Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi, hal mana sangatdilarang terjadi dalan Syariat Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :swlaodis,s prado wile ulbs alooArtinya : menolak kerusakan (madharta

Artinya : menolak kerusakan (madharta) lebih diutamakan daripadamendatangkan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangpengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapayang salah serta adanya cukup alasan bahwa antara suamiistri itu tidak dapatrukun kembali dalam sebuah rumah tangga;Menimbang

;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertiHalaman 16 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jpryang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkanmadhart dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohonkonvensi maupun Termohon konvensi, hal mana sangat dilarang terjadi dalanSyariat Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :swlaodis ss prado wile ul> dLloollArtinya : menolak kerusakan (madharta

tanggaPemohon konvensi dengan Termohon konvensi;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertiyang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkanmadharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohonkonvensi maupun Termohon konvensi, hal mana sangat dilarang terjadi dalanSyariat Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :Cellncal) cule pil adda sulialis 52Artinya : menolak kerusakan (madharta

rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohonkonvensi ;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telahpecah sedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannyaseperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akanmenimbulkan madhart dan penderitaan lahir batin yang berkepanjanganbagi Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi, hal mana sangatdilarang terjadi dalan Syariat Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :swlaodis,. prado wile uls alooArtinya : menolak kerusakan (madharta

Nomor 2 Tahun 1959tentang POKOKPOKOK PELAKSANAAN UNDANGUNDANGNASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA dalam pasal 2 PeraturanPemerintah tersebut diatas dinyatakan bahwa Dalam Perusahaanyang dikenakan Nasionalisasi termasuk seluruh harta kekayaan danHalaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2021/PN Madharta cadangan, baik yang berwujud barang tetap atau barangbergerak yang merupakan hak atau piutang ;Bahwa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40Tahun 1959 tentang NASIONALISASI

Nomor 2 Tahun 1959tentang POKOKPOKOK PELAKSANAAN > UNDANGUNDANGNASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA dalam pasal 2 PeraturanPemerintah tersebut diatas dinyatakan bahwa Dalam Perusahaanyang dikenakan Nasionalisasi termasuk seluruh harta kekayaan danHalaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2021/PN Madharta cadangan, baik yang berwujud barang tetap atau barangbergerak yang merupakan hak atau piutang ;Bahwa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40Tahun 1959 tentang NASIONALISASI