ANNA WAIRATTA, S.E vs GUBERNUR MALUKU;

Supratman(Tanah Tinggi), RT O01/RW 003, KelurahanUritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, ProvinsiMaluku, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil:Pemohon Kasasi:LawanGUBERNUR MALUKU, tempat Kedudukan diJalan Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, ProvinsiMaluku;Termohon Kasasi ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan

Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 83 Tahun2019, tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat Sebagai PNSKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, atasnama Anna Wairatta, S.E., Tanggal 29 Mei 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil,pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5.

Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 83 Tahun 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANNAWAIRATTA, S.E tanggal 29 Mei 2019:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.

,MSI VS GUBERNUR MALUKU;

., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law OfficeSahetapy & Partners, beralamat di Kota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jalan RayaPattimura Nomor 1, Kota Ambon;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Henry Morton Far Far, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Maluku Nomor84 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, tanggal 29 Mei 2019, atas nama Jacomina A Patty, AKS,M.Si.;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanGubernur Maluku Nomor 84 Tahun 2019, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 Mei 2019, atas namaJacomina A Patty, AKS, M.Si.;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yaituKeputusan Gubernur Maluku Nomor 84 Tahun 2019 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 Mei 2019, atas namaJacomina Adriana Patty. AKS. M.Si.;3.

Mewajibkan Tergugat/Pembanding/Termohon untuk mengembalikanPenggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam harkat, martabat, jabatanserta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas SosialPemerintah Provinsi Maluku;5.

Menyatakan Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama ;-2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 8 (delapan) bulan ;-3.

GERSON JERET MALUKU GUTANDJALA Alias MALUKU

PUTUSANNomor 115/Pid.B/ 2016/PN TULDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tual yang mengadili perkaraperkara pidanadengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku ;Tempat lahir : LorLor ;Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 4 April 1974 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kompleks Kampung Terangan KelurahanSiwalima

Berkas perkara atas nama Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala aliasMaluku beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksidan Terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum , walaupun telah ternyata telahdiberikan haknya untuk itu ;Telah mendengar tuntutan hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umumyang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2015 yangpada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan

Menyatakan Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP joPasal 53 ayat (1) KUHPidana ;2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selamaTerdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;3.

Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana ;ATAUwannonnnn === Bahwa Terdakwa GERSON JERET MALUKU GUTANDJALA AliasMALUKU pada hari Senin tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 22.00 Witatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016,bertempat di sebuah rumah di Kompleks Siwa Lima Pantai Kelurahan SiwalimaKecamatan Pelaupulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tual, secara melawan hukum memaksa orang lain

Menyatakan Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan Pembunuhan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjalaalias Maluku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,dan 8 (delapan) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

MARKUS JUNUS PATTIMAIPAUW VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU;

RANI ANDINI YASA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA;;

KASIH MAKMUR ABADI, DK VS GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA;;

BUPATI MALUKU TENGGARA., 2. VINANSIUS ADRIANUS RAHAIL VS BERECHMANS RAHAIL;;

PT MALUKU DIVERS
Turut Tergugat/ Turut Terbanding:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANWIL PERTANAHAN PROVINSI MALUKU CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Tergugat/Pembanding:
1. ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH alias FITRI,

KANWIL PERTANAHANPROVINS MALUKU CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTAAMBON, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kota Ambon,Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave A. H.Pooroe, S.H, Sayid Hasan Assagaf, S.H, Khikmanto Supribadi, S.T,Rachmadani Sigit, S.H, dan Maritje J.

Maluku Divers) samasamamendalilkan bahwa Tanah yang Objek Sengketa merupakan milik dariPENGGUGAT karena menurut PENGGUGAT (PT. Maluku Divers),pembelian tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan uang yangberasal dari seorang Warga Negara Inggris yang bernama David AndyShorten (NOMINEE).5.

MALUKU DIVERS (PENGGUGAT in casu). (Bukti T4)Bahwa setelah berdirinya PT.

MALUKU DIVERS, dan setelah JOHNKENTON RANDOLPH mengenal ANDY SHORTEN yang samasamabekerja di perusahaan yang sama (Achipelago), ANDY SHORTEN memintakepada JOHN KENTON RANDOLPH agar dirinya (ANDY SHORTEN)diperbantukan untuk ikut mengurus dan memasarkan MALUKU DIVERS..Bahwa JOHN KENTON RANDOLPH setuju agar ANDY SHORTEN dapatdiperbantukan mengurus dan memasarkan MALUKU DIVERS namunmengingat usaha dari MALUKU DIVERS sendiri masih belum besar danmenguntungkan, maka ANDY SHORTEN tidak diberikan posisi

Maluku Divers, transaksi rekening PT. Maluku Divers,Surat Pernyataan tertanggal 6 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa uangpembelian tanah objek perkara adalah berasal dari PT.

ATANASIUS SAMPONU, BE, vs PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara perdata gugatan antatia :=eeseseene met nnseeneeemeennnnensmnesnneneATANASIUS SAMPONU, BE, bertempat tinggal di Desa Sifnana, KecamatanTanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANTHONI HATANE, S.H.

., Advokatadvokat pada LAW OFFICE : HATANE &ASSOCIATES, yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 24 SoyaKecil, Kota Ambon, dan dalam perkara ini memilih alamat di Desa OlilitBaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 November 2012, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal 30November 2012, dibawah Register Nomor : W27U4/19/HK.02/XI/2012,untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING; MELAWAWNPEMERINTAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Cq.

,jabatan masingmasing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, sesuai SuratKuasa Khusus Nomor : SKK01/S.1.15/Gs.1/01/2013, tertanggal 09 Januari2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal13 Maret 2013, dibawah Register Nomor : W27U4/08/HK.02/III/2013, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING; PENGADILAN TINGGI Tersebut ; nnn nnn nnn eenTelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku nomor :28/Pdt/2013/ PT.MAL, tanggal 15 Agustus 2013 tentang penunjukan

BUPATI MALUKU TENGGARA., II. USULUDIN SUAT;;

HANS HATEYONG VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU;

BUPATI MALUKU TENGAH., II. ORELIUS CAESAR KASTANYA;

Barat, Kabupaten Maluku Tengah,Provinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Firel E. Sahetapy, S.H.,M.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Firel E.Sahetapy, S.H. dan Rekan, beralamat di Kota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKTUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019;Pemohon Kasasi;Lawan1.

BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di JalanGeser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,Provinsi Maluku,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masuhadji Tuakya, S.H.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor BupatiMaluku Tengah, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret2019; dan diwakili pula oleh kuasa Daniel W.

ORELIUS CAESAR KASTANYA, tempat tinggal di NegeriLilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah,Provinsi Maluku, pekerjaan Raja Negeri Lilibooi;Termohon Kasasi II:Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Bupati Maluku TengahNomor 141458, Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala PemerintahNegeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018, atasnama Orelius Caesar Kastanya;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati MalukuTengah Nomor 141458, Tahun 2018 Tentang Pengesahan KepalaPemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu. Barat, tanggal 20Desember 2018, atas nama Orelius Caesar Kastanya;4.

Putusan Nomor 176 K/TUN/2020Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141458, Tahun 2018Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi KecamatanLeihitu Barat, atas nama Orelius Caesar Kastanya, tanggal 20Desember 2018;4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 458,Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Liliboo!

BUPATI MALUKU TENGAH., II. ORELIUS CAESAR KASTANYA;

NOKE YAPEN, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Menteri dalam Negeri Cq Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Cq Gubernur Maluku Utara, DK.

GUBERNUR MALUKU UTARA ; PT. WANA KENCANA MINERAL ; Dkk vs. PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG ; PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG

27 Juni 2007, yang terletak diwilayahKecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara danKecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara,bahan Galian Nikel, luas areal : 29.210 Ha, dengan tahapan PenyelidikanEksplorasi, (Bukti P 7) ;DASAR GUGATAN :1.

Gugatan penggugat dan Il menyangkut Surat Keputusan GubernurMaluku Utara masingmasing :Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.1/KPTS/MU/2007 tanggal27 juni .2007 tentang pemberian izin Kuasa Pertambangan (KP)Eksplorasi nikel atas nama PT.WANA KENCANA MINERAL yangteretak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten HalmaheraTimur Provinsi Maluku Utara dan terletak di Wilayah KecamatanWeda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara ( BuktiPS) ;Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.2/KPTS/MU

Keputusan Gubernur Maluku Utara Tergugat/Terbanding masingmasing : Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/MU/2007tanggal 27 juni 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan(KP) Eksplorasi nikel atas nama PT.WANA KENCANA MINERALyang teretak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan, KabupatenHalmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan terletak di WilayahKecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi MalukuUtara Bukti P5) ; Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007tanggal

No.295 K/TUN/2008terletak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten HalmaheraTimur Provinsi Maluku Utara dan terletak di Wilayah KecamatanWeda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara ( BuktiP5) ;Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.2/KPTS/MU/2007 tanggal,27 juni 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP)Eksplorasi Nikel atas nama PT.

Keputusan Gubernur Maluku Utara Tergugat/Terbanding masingmasing :Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/MU/2007tanggal 27 juni 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan(KP) Eksplorasi nikel atas nama PT.WANA KENCANA MINERALyang teretak di Wilayah Kecamatan Wasile Selatan, KabupatenHalmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan terletak di WilayahKecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi MalukuUtara Bukti P5) ;Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007tanggal

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU;

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU, tempat kedudukandi Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, ProvinsiMaluku;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Henry Morton Far Far,S.H., M.H., jabatan Kepala biro Hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku, dan kawankawan,Halaman 1 dari 6 halaman.

, atas nama PemerintahProvinsi Maluku, yang terletak di Desa Passo, Kecamatan Baguala, KotaAmbon, Provinsi Maluku;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak PakaiNomor 44, yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2001, sesuai Surat UkurNomor 5/2000 tanggal 28 Februari 2000, dengan luas 42.737 m?, atasnama Pemerintah Provinsi Maluku, yang terletak di Desa Passo,Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;4.

,dengan alasan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara gagalmenyelesaikan tahapan Pemilihan Gurbernur dan Wakil GurbernurProvinsi Maluku Utara;.Bahwa menurut PEMOHON penghitungan suara yang benar dalampemilinan Gurbernur dan Wakil Gurbernur Provinsi Maluku Utaraadalah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku UtaraNomor 20/KEP/PGWG/2007 sebagai berikut:a.

Keputusan KPU Maluku Utara No.Hal.10 dari 69 hal.

dan Wakil Gubernur Maluku Utara, yaitu tahapanrekapitulasi penghitungan suara akhir ditingkat Provinsi Maluku Utaratelah selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yangtidak pernah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara karenagagal melaksanakan Rapat Pleno KPU Provinsi Maluku Utara untukmembuat keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara akhirProvinsi Maluku Utara.Bahwa kegagalan menyelesaikan tahapan adalah selain tidak sesuaidengan jadwal yang telah ditetapbkan yaitu tanggal

Maluku Utara tidak menghasilkankeputusan apapun.

,sehingga hal tersebut telah menimbulkan kerusuhan kembali, apalagiWakil Ketua Panwas Provinsi Maluku Utara diusir oleh Ketua KPUProvinsi Maluku Utara dan anggota KPU Provinsi Maluku Utarabernama Nurbaya sehingga telah dengan sengaja menimbulkankeributan untuk maksud tertentu.Pelanggaran hukum telah pula dilakukan dengan sengaja oleh KetuaKPU Provinsi Maluku Utara karena Ketua KPU Provinsi Maluku Utaradengan sengaja tidak mengundang dan menghadirkan seluruh KPUKabupaten/Kota seprovinsi Maluku Utara

Pemerintah Republik Indonesia CQ MENDAGRI CQ Gubernur Kepala Daerah Maluku, Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, JHONY DIRK ALBERTH SAPTENO vs ABDUL WAHID LATUKONSINA

PUTUSANNOMOR :: 20/PDT/2013/PT.MALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :1 Pemerintah Republik Indonesia CQ MENDAGRI CQ Gubernur KepalaDaerah Maluku, Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon yang dalam halini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khususNomor: 18006 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012;1.ALI SELLA,SH.MH

ARON FRIDOLIN PALIJAMA,SH.semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil padaBiro Hukum dan Ham Setda Maluku, beralamatpada Jalan Raya Pattimura No. 1 Ambonsebagai tergugat I / Pembanding.2 JHONY DIRK ALBERTH SAPTENO, pekerjaan Swasta, beralamat dijalan Riyali RT.OOI/RW.04 Kelurahan Karang Panjang, KecamatanSirimau, Kota Ambon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnyaBenoni de Fretes, SH. Advokat / Pengacara yang beralamat Jin. RijaliNo. 10 ( Depan Polda Maluku ) Ambon.

Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut.MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi gugatan Tergugat II / Pembanding .Dalam Pokok Perkara :e Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnyae Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam dua tingkatan peradilan yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 150.000. ( seratus lima puluh ribu rupiah ).Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Maluku

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku selakuKetua Majelis, dengan Drs. HARI SASANGKA, SH.MH dan H.

SOFYANSYAH, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 20/PDT/2013/PT.MAL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat bandingdan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dianita br.Ginting Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapitanpa dihadiri

Gubernur Maluku cq. Bupati Maluku Tenggara Barat
Tergugat 2/ Turut Terbanding:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Gubernur Maluku cq.Bupati Maluku Tenggara Barat, berkedudukan diJl. Ir. Soekarno, selanjutnya disebut sebagaiPembanding/Tergugat I;LAWAN:1. Delon Patinama, berkedudukan di JI. Kampung Babar, KelurahanSaumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten MalukuTenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada KILYONLUTURMAS, SH., Advokat & Pengacara berkantor di JIn. Btn Puncak,Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.

Maluku Tenggara Baratberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK/Pdt/K.L/I/2018tanggal 12 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Saumlaki di bawah register Nomor W27.U4/9/HK.02/02/2018,tanggal 27 Februari 2018 disebut sebagai Penggugat/Terbanding;2.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan EnergiKabupaten Maluku Tenggara Barat, bertempat tinggal di Jalan Ir.Soekarno, Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/Tergugat Il;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PDT/2019/PT AMBtanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt/2018/PT AMB2.

N.LOBLOBLY, MT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan danEnergi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selaku SKPD (satuan kerjaperangkat daerah) terkait, untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 3Unit Rumah, Pasar Sayur yang berlokasi di Pasar Omele Desa Sifnana,Saumlaki Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 893.338.000.00, (delapan ratussembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).Bahwa dengan keterbatasan sarana

prasana, juga keterbatasan Anggarandan Pendapatan Serta Belanja Daerah pada saat itu, sehingga PemerintahKabupaten Maluku Tenggara Barat membutuhkan bantuan pihak ketigauntuk menyediakan sarana pelayanan publik, yaitu 3 (tiga unit Pasar Sayur diDesa Sifnana utuk medukung kegiatan roda pemerintahan otonom di ibukotaSaumlaki.Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, Tergugat melaluiSatuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Maluku