Manajmen Perseroan telah melakukanlangkah langkah Persuasif dan positif dengan semua Agen agen yang telahsaling menguntungkan selama ini, hal ini dilakukan oleh manajemen untuklebih saling kenal satu sama lain dan saling pengertian JADI sangat tidakbenar apa yang didalilkan oleh Tergugat ada Pemaksaan, ancaman dsbnya,Gimana mungkin ada pemaksaan, intimidasi apalagi tekanan pada agenagen mengingat AGEN AGEN adalah ROH dan NYAWA dari perseroankami dan kami tidak ada apa apanya tanpa keija sama yang

Agen agen yang lain tidak ada yang merasa dirugikandengan langkah langkah Manajmen yang baru karena itu merupakan suatukebutuhan yang harus dipenuihi malah mereka sangat berterimakasih sekaliterbukti tidak ada yang klaim apa lagi melakukan Gugatan atau apapunnamanya semua berjalan dengan baik sampai saat ini.Adanya Gugatanini, T'ergugat merasa curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pengugatatau jangan jangan ada agenda tersembuyi dari Penggugat untuk ituTergugat MENSOMIR Penggugat untuk membuktikan

Berangkat dari ketidakmampuan Penggugat memenuhi Targetyang sudah disepakati bersama itulah maka Tergugat telah melakukanPerbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365KUHPerdata.Maka keija sama dengan target itulah yang membedakan manajmen lamadengan manajmen yang baru yang menurut Penggugat dinilai memberatkanPenggugat, disisi lain manajmen lama memberikan keistimewaan buatPenggugat adalah sebagai bagian Perseroan untuk MendistribusikanProdak air mancur untuk wilayah Kresidenan KEDU

dan sekitarnya yangmeliputi Kabupaten Magelang, Kota Megelang Temanggung, Wonosobo,Purwirejo dan Kebumen dalam menjual dan memasarkan Prodak Airmancur, namun oleh manajmen baru /Tergugat di nilai tidak efektif lagidengan perkembangan terkini makanya dikurangi dan diberikankesempatan kepada banyak pihak untuk menyalurkan dan menjual ProdakAir mancur ke tengah tengah konsumen.

Nomor 0433/Pdt.G/2018/PA.TrkTarakan sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal29 Oktober 2018 mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatanperdamaian sebagai berikut:Pada hari ini, Senin tanggal 29 Oktober 2018, telah menghadap kepadasaya selaku mediator pada Pengadilan Agama Tarakan, dua orang yangmengaku bernama:Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPS,pendidikan D1 Manajmen Informatika, tempat tinggal di KotaTarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai

SAKASI Il, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Reje Kampung,pendidikan DIll Manajmen, bertempat tinggal di Kecamatan BebesenKabupaten Aceh Tengah, telah memberikan keterangan di bawahsumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa setahu saksi istri Pemohon sudah lama meninggal dunia,beliau dikaruniai lima orang anak dan salah satunya adalah Termohon; Bahwa setahu saksi Pemohon tidak menikah lagi sampai denganSaat inl;Bahwa Pemohon dan Termohon di muka

Bahwa prinsip yang menjadi perhatian Penggugat pada duabagian ketentuan sebagaimana tersebut di atas yaitu pada bagianPasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentangASNdan pasal 250 huruf b dan d Peraturan Pemerintah No.11 tahun2017 tentang Manajmen PNS yang pada pokoknya berbunyi :PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena: Huruf b.

2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukanyang pada intinya diberhentikan karena melakukan tindak pidanajabatan namun tidak dijelaskan dengan tegas tentang berapa lamajangka waktu hukuman yang harus diterima oleh ASN tersebutsehingga ASN sebagaimana dimaksud dapat dikenakan ketentuantersebut, bahwa sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf d Peraturan PemerintahNo.11 tahun 2017 tentang Manajmen

PNS secara tegas menentukanyang pada intinya diberhentikan karena diputus pidana palingsingkat 2 (dua) tahun, sehingga persoalan yang nampak yaituapakah tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4)huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf dPeraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajmen PNSjuga termasuk dalam katagori pidana khusus ?

Penggugat dipidana denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasebesar 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuanapabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan,sehingga kurang dari2 (dua) tahun sehingga dapatlah diartikan tidak memenuhi ketentuanPasal 87 ayat (4) huruf b maupun huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014tentang ASN dan pasal 250 huruf b maupun huruf d PeraturanPemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajmen

Bahwa selain tersebut di atas diterbitkannya Objek Sengketaoleh Tergugat nyatanyata telah pula melanggar ketentuan yang adadalam pasal 266 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajmen PNS yang berbunyi:Pasal 2661. Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengandiusulkan oleh:a. PPK.......... dst.b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPTpratama, JA, JF selain JF ahli utama.2.

Saksi Il, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ,Pendidikan 03 Ekonomi Manajmen, bertempat tinggal diwon nn nen n nen nee , di bawah sumpahnya telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu saksiadalah keponakan dari Pemohon;e Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suamii istriyang menikah di Desa Panccing Bone oada tahun 2002, dan saksihadir pada waktu pemohon dan Termohon

Perbuatan tersebut terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya sekitar Bulan Juni 2019 saksi NASARUDDINsalah satu Karyawan PT.Inhutani UMHT (Unit Manajmen Hutan Tanaman)Gowa Maros menyampaikan perihal penebangan Pohon Akasia pada lokasiHutan Produksi PT.Inhutani UMHT Maros Gowa yang terletak pada Petak46 di Dusun Balocci, Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu,Kabupaten Maros, akan tetapi setelan Pelapor Saksi NYAMPA ALSDG.NUNTU bersama sama dengan saksi NASARUDDIN (PengamananHutan

Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya sekitar Bulan Juni 2019 saksi NASARUDDINsalah satu Karyawan PT.Inhutani UMHT (Unit Manajmen Hutan Tanaman)Gowa Maros menyampaikan perihal penebangan Pohon Akasia pada lokasiHutan Produksi PT.Inhutani UMHT Maros Gowa yang terletak pada Petak46 masuk dalam titik kordinat di Dusun Balocci, Desa Benteng Gajah,Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, akan tetapi setelah Pelapor SaksiNYAMPA ALS DG.NUNTU bersama sama

Muramoto ElektronikaIndonesia (yang sedang dilakukan penyelidikan oleh pihakKepolisian);Sehubungan dengan adanya kecurigaan/tuduhan tersebut pada angka4.1 di atas, Penggugat didalam pertemuan tanggal 14 Juli 2009 tersebuttelah memberikan keterangan kepada Tergugat (Manajmen PT.Muramoto Elektronika Indonesia), sebagai berikut:a) Penggugat pernah meninggalkan tempat kerja, yaitu tanpa izin atasanpergi ke pantry mengambil air putih selama 5 menit untuk minumobat;b) Penggugat melakukan pekerjaan lembur

Bahwa lagi pulaketentuan dalam pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017tentang Manajemen PNS yang dijadikan dasar hukum pula untuk menerbitkanobjek sengketa oleh tergugat sampai dengan sekarang ini tidak pernahdilakukan perubahan terkait dengan Frasa dan /atau pidana umum olehMahkamah Agung RI sebagai lembaga yang berwenang, dengan demikianFrasa dan /atau pidana umum berdasarkan ketentuan dalam pasal 250 hurufb Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajmen PNS masihmempunyai

tentangManajemen PNS juga seharusnya memiliki keterkaitan hukum, yang harusdiartikan atau dimaknai terhadap suatu ketentuan yang satu mendukungketentuan yang lainnya dalam segi penerapannya, sehingga kekosonganhukum dalam menilai jangka waktu dalam penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf bUU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa demikian pulaterhadap ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun2017 tentang Manajmen

Bahwa selain tersebut di atas diterbitkannya objek sengketa olehtergugat nyatanyata telah pula melanggar ketentuan yang ada dalam pasal266 ayat 1 huruf bdan ayat 2 Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017tentang Manajmen PNS yang berbunyi:Paragraft 6Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 2661. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh:a. PPK .......... dst.b.

Semua manajmen dankeuangan saya serahkan urusannya pada istri. Bahkan saya tidak mengambil keuntungan dariusaha itu dan istripun tau itu. Dulu saya niatkan kalo ada masalah ekonomi keluarga, usaha itusekaligus untuk membantu ekonomi keluarga kami. Apakah pantas sekarang sekarangPenggugat secara kurang etika menyatakan tidak dinafkahi sama sekali. Padahal dia hanyamembantu kekuarangan finansial keluarga sendiri, yaitu dirinya dan anak.

Sehingga pendapat Terbandingyang menganggap diskon display sebagai pemberian jasa manajmen pemasaran tidakterbukti dan dengan demikian pemberian diskon display bukan merupakan obyek PPhPasal 23;2 Tidak terdapat pemberian jasa dari Dealer/toko kepada Pemohon BandingBahwa dalam menjual produk elektronik adalah hal yang wajar bagi Dealer/toko untukmemajang produk yang mereka jual karena sebagaimana telah Pemohon Bandingsebutkan di atas produk elektronik adalah produk dengan nilai tinggi dan untukmengetahui

Bahwa dicermati secara seksama yaitu dasar hukum yangdipergunakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa sebagaimanatertuang pada konsideran menimbang huruf b Objek Sengketa,dimana Tergugat menggunakan dasar hukum yaitu ketentuan Pasal87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangASN dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017tentang Manajmen PNS. yang pada pokoknya berbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penyjaraatau kurungan berdasarkan putusan

Bahwa lagi pula ketentuandalam pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017tentang Manajemen PNS yang dijadikan dasar hukum pula untukmenerbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat sampai dengan sekarangini tidak pernah dilakukan perubahan terkait dengan Frasa dan/ataupidana umum oleh Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yangberwenang, dengan demikian Frasa dan /atau pidana umumberdasarkan ketentuan dalam pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajmen PNS masihmempunyai

2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukanyang pada intinya diberhentikan karena melakukan tindak pidanajabatan namun tidak dijelaskan dengan tegas tentang berapa lamajangka waktu hukuman yang harus diterima oleh ASN tersebutsehingga ASN sebagaimana dimaksud dapat dikenakan ketentuantersebut, bahwa sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf d Peraturan PemerintahNo.11 tahun 2017 tentang Manajmen

bukti berupa surat yang diberi kode T.4 dan T.5 telahbermaterai cukup;Menimbang, bahwa dengan bukti T.4 berupa screnshut percakapanmelalui WhatsApp (WA) dihubungkan dengan bukti P.4 berupa resi transfermelalui Livin Mandiri, teroukti bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepadaPenggugat sampai dengan bulan Juli 2021;Menimbang, bahwa dengan bukti T.5 berupa Kartu Nama atas namaXXXXXXXXXXXX pada Kantor yang dikenal dengan nama XXXXXXXXXXXX,menunjukan XXXXXXXXXXXX terdaftar sebagai anggota Divisi Manajmen

positagugatanpenggugat pada point 7 diatas.Bahwa lagi pula ketentuan dalam pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang dijadikandasar hukum pula untuk menerbitkan objek sengketa oleh tergugatSampai dengan sekarang ini tidak pernah dilakukan perubahan terkaitdengan Frasa dan /atau pidana umum oleh Mahkamah Agung RIsebagai lembaga yang berwenang, dengan demikian Frasa dan /ataupidana umum berdasarkan ketentuan dalam pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajmen

Bahwa selain tersebut di atas diterbitkannya objek sengketa olehtergugat nyatanyata telah pula melanggar ketentuan yang ada dalampasal 266 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan pemerintah No. 11tahun 2017 tentang Manajmen PNS yang berbunyi:Paragraft 6Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 2661. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNSyang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh:a. PPK .......... dst.b.

tertanggal 03Febuari 2015yang mengatur tentang pelaksanaan fasilitas Kesehatan BPJS;Bahawa atas penerapan ketentuan BPJS a quo selanjutnya berdampakterhadap putusnya kerjasama Tergugat dan pihak rumah sakit yang selama inimelayani karyawan dan keluarganya, sehingga menimbulkan reaksi karyawanterhadap Tergugat yang selanjutnya berdampak pada diperpanjangnyakembali kerjasama antara Tergugat dan Salah satu rumah sakit a quo;Bahwa atas rekasi Karyawan pengurus SP/SB termasuk penggugat dipanggiloleh Manajmen

Sehubungan dengan adanya kecurigaan / tuduhan tersebut pada angka 4.1 diatas,Penggugat didalam pertemuan tanggal 14 Juli 2009 tersebut telah memeberikanketerangan kepada Tergugat (Manajmen PT.

Proses Penetapan Tersangka;Dasar Hukum Pasal 1 Ayat (14) KUHAP menjelaskan bahwa Tersangkaadalah Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan buktipermulaan patut diduga sebagai pelakutindak pidana; Selanjutnya, dalam Pasal 66 Ayat (1) dan (2) PeraturanKapolri No. 14 Tahun 2014 tentang Tentang Manajmen TindakPidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesiamenyebutkan bahwa:1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkanoleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan

Bahwa lagi pula ketentuandalam pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017tentang Manajemen PNS yang dijadikan dasar hukum pula untukmenerbitkan objek sengketa oleh tergugat sampai dengan sekarang initidak pernahdilakukan perubahan terkait dengan Frasa dan /atau pidanaumum oleh Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang berwenang,dengan demikian Frasa dan /atau. pidana umumberdasarkanketentuan dalam pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun2017 tentang Manajmen PNS masih mempunyai

Oktober2015, terhadap diri Penggugat dipidanadengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar 50.000.000,00 (LimaPuluh Juta Rupiah),dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut makadiganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan,sehingga kurangdari 2 (dua) tahun sehingga dapatlah diartikan tidakmemenuhi ketentuanPasal 87 ayat (4) huruf b maupun huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 tentangASN dan pasal 250 huruf b maupun huruf d Peraturan Pemerintah No.11tahun 2017 tentang Manajmen

Bahwa lagipula ketentuan dalam pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang dijadikan dasar hukum pulauntuk menerbitkan objek sengketa oleh tergugat sampai dengansekarang ini tidak pernah dilakukan perubahan terkait dengan Frasa dan /atau pidana umum oleh Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yangberwenang, dengan demikian Frasa dan /atau pidana umumberdasarkan ketentuan dalam pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNo.11 tahun 2017 tentang Manajmen PNS masih mempunyai

Bahwa Selain tersebut di atas diterbitkannya objek sengketa olehtergugat nyatanyata telah pula melanggar ketentuan yang ada dalampasal 266 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Peraturan pemerintah No. 11 tahun2017 tentang Manajmen PNS yang berbunyi:Paragraf 6Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 2661. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNSyang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh:a. PPK .......... dst.b.

Bahwa terhadap REPLIK PEMOHON sebagaimana diuraikan pada poin8 dan poin 9 yang pada pokoknya TERMOHON KONPENSI/PENGGUGATREKONPENSI membantah dengan keras sebab dalil tersebut merupakanalasan yang dibuatbuat untuk mengkelabui keyakinan Majelis Hakim yangseolaholah PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI beradapada posisi yang lemah dan tidak berdaya, padahal justeru biang kerokterjadinya permasalahan Rumah Tangga hingga cekcok, sampai dengantumpang tindinnya manajmen keuangan dalam rumah tangga PEMOHONHalaman

Bin JAMALUDIN :Bahwa Saksi menjadi dosen di Sekolah Tinggi Manajmen Informatika danKomputer Tasikmalaya sudah 7 (tujuh) tahun dan Saksi juga sebagai KepalaPuskom (Pusat Komunilkasi);Bahwa yang dimaksud dengan data Elektronik segala bentuk data yang disimpan,diakses dan disebarkan melalui media elektronik;Bahwa data elektronik yang sudah dicetak dicetak bukan lagi data elektronik;Bahwa bila seseorang mengakses computer dikatakan sah dan legal apabilasesorang tersebut mengggunakan username dan password