MAYORA INDAH;

SUMITRA VS PT MAYORA INDAH, Tbk

Mayora Indah.

Mayora Indah.Tbk, telah mengadopsi Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 13 tahun 2003, dengan demikian yang dijadikan Payung hukumdalam Pasal 62, Perjanjian Kerja Bersama PT. Mayora Indah. Tok adalahPasal 158 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehinggadengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUUI/2003,tanggal 26 Oktober 2004 ketentuan yang diatur dalam Pasal 62,Perjanjian Kerja Bersama PT. Mayora Indah.

MAYORA INDAH,Tbk. terhitung tanggal 1 Oktober tahun 2013 tanpa Pesangon;3. Menyatakan Tergugat wajib membayar uang penggantian hak kepadaPenggugat sebesar Rp3.457.950,00 dan uang pisah 2 (dua) bulan upahsebesar Rp4.610.600,00 atau berjumlah Rp8.068.550,00 (delapan juta enampuluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);4.

/semula Tergugat terbukti telah bertentangan dengan PerjanjianKerja Bersama (PKB) yang berlaku di PT Mayora Indah Tbk, maka JudexFacti keluar dan mencari aturan hukum lainnya yakni Surat EdaranMenakertrans RI Nomor SE13/MEN/SJHK/I 2005, untuk dapatmemutuskan hubungan kerja dan menolak gugatan Penggugat;b.

EDDY SYAPUTRA VS PT BANK MAYORA, DK

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Julya Mayora Hartaty menjadi Julia Mayora Hartaty Simamora, tempat lahir Pemohon dari Kota Bakti menjadi Sigli, dan nama Ibu kandung Pemohon dari A. Tp. Bolon menjadi A. Br.

Pemohon:
JULIA MAYORA HARTATY SIMAMORA

MAYORA INDAH, Tbk

Mayora Indonesia;Alamat : Kp. Kaliabang RT.003 RW.004 Desa SukamulyaKecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;3. Nama : YAN MARYONO;NIK : 500444121;Jabatan : Helper Biscuit;Alamat : Kp. Kobak Rotan RT.002 RW.002 Desa Sukamakmur Kecamatan Sukaraya, KabupatenBekasi;4. Nama : AHMAD JUNAIDIN;NIK : 50045928;Jabatan : Tehnik Operational Proses Biscuit;Alamat : Dusun Gelas Sembungharjo RT.005 RW.010Kecamatan PuloKulon, Kabupaten Grobogan,Jawa Tengah;5.

MAYORA INDAH, Tbk. beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jalan Jawa Blok H. Nomor 10 Kecamatan Cibitung,Kabupaten Bekasi 17520, dalam dalam hal ini memberi kuasaHalaman 2 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.SusPHI/2015kepada RUDY KURNIAWAN dan kawankawan, para karyawanPT.

Mayora Indah, Tbksejak 18 Agustus 2009, NIK : 50041253 Jabatan : Helper Biscuit danmenerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratuslima belas ribu rupiah) dengan periode sebagai berikut :Halaman 4 dari 31 hal.

Mayora Indah, Tbk sejak05 Februari 2009, NIK : 50044864 Jabatan : Operator Mesin Euro 77Candy dan menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu jutatujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan periode sebagai berikut: 05 Februari 2009 sampai dengan 04 Mei 2009; 05 Mei 2009 sampai dengan 04 Desember 2009; 11 Februari 2011 sampai dengan 10 Mei 2011;Halaman 5 dari 31 hal.

Mayora Indah Tbk cabang cibitung sudah produksisejak tahun 1997 dan merupakan perusahaan yang bersifatterbuka (TBK) perusahaan Go Publik yang sahamnya di jual dibursa saham, jadi sangatlah tidak logis jika Judex Factimenyatakan pekerjaan proses produksi PT.

HERI PURNOMO VS PT MAYORA INDAH Tbk

Mayora Indah. Tbk yaitu Pasal 56Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 656 K/Padt.SusPHI/201510.ayat (2) huruf "c" yang menyatakan : "Pekerja meninggalkan tempatkerja atau bagiannya tanpa sepengetahuan atau seijin atasan yangberwenang" diberikan sanksi yaitu teguran lisan berdasarkan Pasal 56Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Mayora Indah.

Mayora Indah. Tbk dalam halketerangan palsu atau yang dipalsukan harus ada kerugian yangdiderita oleh Tergugat akibat dari surat pernyataan tersebut dibuat; Bahwa yang dimaksud kerugian tersebut harus dijelaskan seberapaHalaman 3 dari 15 hal. Put.

Mayora Indah.

Mayora Indah, Tbk.,mempekerjakan kembali pekerja Heri Purnomo dengan diberikansanksi Surat Peringatan sesuai dengan PKB yang berlaku denganketentuan sebagai berikut:a. Pengusaha PT. Mayora Indah, Tbk., memanggil secara tertulisHalaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 656 K/Pat.SusPHI/201517.18.19,20.pekerja Heri Purnomo untuk bekerja kembali paling lambat 7(tujuh) hari setelah menerima anjuran ini;b.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat HERI PURNOMOdengan Tergugat PT MAYORA INDAH, Tbk., didasarkan pada Pasal 62Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 656 K/Pat.SusPHI/2015huruf b Perjanjian Kerja Bersama PT MAYORA INDAH, Tbk., periode20112013 terhitung tanggal 7 Juli 2014;3. Menghukum Tergugat membayar Upah Pisah 2 (dua) bulan upah dan upahproses selama 3 bulan (bulan April, Mei, Juni 2010) seluruhnya berjumlahRp8.449.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh sembilan riburupiah);4.

BANK MAYORA .

BANK MAYORA beralamat di Gedung Mayora, Jl. TomangRaya Kav. 2123, Jakarta Barat 11440,selanjutnya disebut sebagai . Terbandingsemula Terlawan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3Oktober 2011, Nomor : 80/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tentangpenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding ;2.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MAYORA INDAH Tbk, tersebut;

PT MAYORA INDAH Tbk VS WAWAN SETYAWAN

PUTUSANNomor 490 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT MAYORA INDAH Tbk, diwakili oleh Andre SukendraAtmadja, selaku Direktur Utama, berkedudukan diKawasan Industri MM 2100, Jalan Jawa Blok H/Nomor10, Cibitung, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasakepada Adnan Karim, dan kawankawan, Para Pegawaipada PT Mayora Indah Tbk, berdasarkan

Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Penggugat telahmelakukan kesalahan dalam melakukan setting produk Coffee Joy,kesalahan mana tidak ada bukti dilakukan dengan sengaja sehingga tidakdapat dikatagorikan sebagai kesalahan fundamental/berat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT MAYORA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MAYORA INDAHTbk, tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr.

MAYORA INDAH Tbk

MAYORA INDAH Tbk., beralamat di Jalan Telesonik Kel.Pasir Jaya Jati Uwung Tangerang Banten 15135.

Alamatkorespondensi Gedung Mayora Lt. 5 Jalan Tomang Raya No.21.23 Jakarta Barat, diwakili oleh Andre Sukendra Atmadja selakuDirektur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut75260/PP/M.IVA/12/2016, Tanggal 11 Oktober 2016

0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put75260/PP/M.IVA/12/2016, Tanggal 11 Oktober 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2027/WPJ.07/2014 tanggal 23Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2011 Nomor:00082/203/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora

Alamat korespondensi Gedung Mayora Lt. 5JI. Tomang Raya No. 21.23 Jakarta Barat, sehingga PPh Pasal 23 yang kurang/ (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1502 B/PK/PJK/2017 Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak Rp 6,401,703,450 PPh Pasal 23 yang terutang Rp 128,862,831Kredit Pajak :a. PPh ditanggung pemerintah Rp 0b. Setoran masa Rp 128,862,831c. STP (Pokok kurang bayar) Rp 0d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya Rp 0e.

Alamat korespondensi Gedung Mayora Lt. 5 JI.

MAYORA INDAH, Tbk;

Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU129/PJ/2017tanggal 5 Januari 2017,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT MAYORA INDAH Tbk, diwakili oleh Andre Sukendra Atmadja,Jabatan Direktur Utama, tempat kedudukan di Jalan TelesonikKelurahan Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang, Banten 15135,Alamat korespondensi di Gedung Mayora Lt. 5 Jalan TomangRaya Nomor 21.23 Jakarta Barat;Termohon Peninjauan

Alamatkorespondensi Gedung Mayora Lt. 5 Jalan Tomang Raya Nomor 21.23Jakarta Barat, sehingga PPh Pasal 23 yang kurang/(lebih) dibayar dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak / Dasar; Rp 6,078,919,250Pengenaan PajakPPh Pasal 23 yang terutang Rp 122,840,945Kredit Pajak:a. PPh ditanggung pemerintah Rp 0b. Setoran masa Rp 122,840,945c. STP (Pokok kurang bayar) Rp 0d. Kompensasi kelebihan dariRp 0masa sebelumnyae. Lainlain Rp 0f.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.75266/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016, atas namaPT Mayora Indah, Tok (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat pengiriman putusan PengadilanPajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) pada tanggal 1 November 2016dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat

Alamatkorespondensi Gedung Mayora Lt. 5 Jalan Tomang Raya Nomor 21.23Jakarta Barat, sehingga PPh Pasal 23 yang kurang/(lebih) dibayar dihitungkembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas (pada halaman2):Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapatdibenarkan

BANK MAYORA

BANK MAYORA, beralamat di Gedung Mayora, JI.

Negeri Serang dalam pertimbangan putusannyapada halaman 56 alinea ke 3, yang kemudian diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bantensendiri, telah menyatakan antara lain :Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kredit bukti T1A, T2A dan T3tersebut di atas dibuat dan ditandatangani atas kesepakatan para pihak yaituHertanto Tjahyasurya dan Dharmawan Atmadja, dalam hal ini menjalaniJabatan selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bertindak untuk danatas nama PT Bank Mayora

dwaling) atau paksaan (dwang) ataupenipuan (bedrog) dalampembuatan surat perjanjian kredit, sehingga surat perjanjian kredit buktiT1A, T2A dan T3A telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimanadiatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.Selanjutnya dalam putusan halaman 58 aline ke 5, Majelis hakimmenyatakan :Menimbang, dari bukti T6A yang berupa surat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember 1998, ternyata peminjam PT Teguh ApiBinatama (Pelawan) akan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mayora

No. 1843 K/Pdt/201218Bahwa adanya perubahan yaitu Akta No. 057/PRPK/PB/MGD/XII/98 tidakmenghapuskan hak tanggungan atas objek sengketa karena Pelawan masihmempunyai utang pada Bank Mayora;Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalahmengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasihanya berkenaan dengan adanya kesalahan

MAYORA INDAH Tbk;

./2017, tanggal 15 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MAYORA INDAH Tbk., beralamat di Jalan Telesonik,Kelurahan Pasir Jaya Jati Uwung, Tangerang, Banten15135, alamat surat di Jalan Tomang Raya, Nomor 2123,Jakarta Barat, yang diwakili oleh Hendrik Polisar, jabatanDirektur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Indra Adhy Permana,beralamat di DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 049/MI/TAX/X1/2017, tanggal 3 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2020/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00327/207/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atasnama PT Mayora Indah Tbk, NPWP 01.146.631.5054.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Operasional sebesar Rp411.073.301 ,00;5.2 Pembatalan Transfer Bahan oleh Wajib Pajak sebesarRp1.082.686,00;5.3 Pembatalan Transfer Bahan oleh DSC sebesarRp51.628.980,00;5.4 Pembatalan Pencatatan Selisih Kurs sebesarRp6.721.303.734,00;5.5 Pembatalan Pencatatan PPN sebesar Rp305.674.083,00;Koreksi atas Piutang Affiliasi Inbisco sebesar Rp1.404.328,00,yang terdiri dari:6.1 Reimburse Biaya Operasional sebesar Rp904.328,00;6.2 Pembatalan Reimburse Biaya sebesar Rp500.000,00;Koreksi atas Piutang Affiliasi Bank Mayora

MAYORA INDAH TBK

MAYORA INDAH TBK., NPWP: 01.146.631.5054.000,beralamat di Jl. Telesonik Kelurahan Pasir Jaya, Jati Uwung,Tangerang, Banten 15135, dan alamat korespondensi di GedungMayora Lt. 5 Jl.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put75263/PP/M.IVA/12/2016, Tanggal 11 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP2039/WPJ.07/2014 tanggal 23Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor: 00085/203/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora

Alamat korespondensi Gedung Mayora Lt. 5 Jl.Tomang Raya No. 21.23 Jakarta Barat, sehingga PPh Pasal 23 yang kurang /(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut : I Pie Kena Pajak / Dasar Pengenaan Rp 8,450,408,7002 PPh Pasal 23 yang terutang Rp 170,929,0453 Kredit Pajak :a. PPh ditanggung pemerintah Rp 0b. Setoran masa dan tahunan Rp 170,929,045 Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1504/B/PK/PJK/2017 c. STP (Pokok kurang bayar) Rp 0d.

MAYORA INDAH, TBK

MAYORA INDAH, TBK., beralamat di Jalan TelesonikKelurahan Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang Banten 15135 danalamat korespondensi di Gedung Mayora Lantai 5 Jalan TomangRaya Nomor 21.23 Jakarta Barat, diwakili oleh Andre SukendraAtmadja selaku Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.75265/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP2030/WPUJ.07/2014tanggal 23 Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2011 Nomor:00086/203/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora

Alamat korespondensi Gedung Mayora Lt. 5Jl. Tomang Raya No. 21.23 Jakarta Barat, sehingga PPh Pasal 23 yang kurang/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak Rp 6,041,043,6502 PPh Pasal 23 yang terutang Rp 121,648,5933 Kredit Pajak a. PPh ditanggung pemerintah Rp oOb. Setoran masa dan tahunan Rp 121,648,593c. STP (Pokok kurang bayar) Rp oOd. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya Rp oOe. Lainlain Rp oOf.

tanggal 11 Oktober 2016 harusdibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.75265/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP2030/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Oktober 2011 Nomor: 00086/203/11/054/13 tanggal 29 April 2013,atas nama PT Mayora

Alamat korespondensi Gedung Mayora Lt. 5 JI.

MAYORA INDAH, Tbk

Fransisca Warastuti, jabatan Penelaah Keberatan, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU132/PJ/2017,tanggal 05 Januari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT MAYORA INDAH Tbk., beralamat di Jalan Telesonik,Kelurahan Pasir Jaya Jati Uwung, Tangerang, Banten 15135,beralamat korespondensi di Gedung Mayora Lantai 5 JalanTomang Raya Nomor 21.23 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakilioleh Andre Sukendra Atmadja,

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put75256/PP/M.IVA/12/2016, tanggal 11 Oktober 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2035/WPJ.07/2014 tanggal 23Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2011 Nomor00079/203/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora

Putusan Nomor 2104/B/PK/PJK/2017Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2035/WPJ.07/2014 tanggal23 Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2011 Nomor00079/203/1 1/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora IndahTbk, NPWP: 01.146.631.5054.000, beralamat di Jalan Telesonik KelurahanPasir Jaya Jati Uwung Tangerang Banten 15135.

Alamat korespondensiGedung Mayora Lantai 5 Jalan Tomang Raya Nomor 21.23 Jakarta Barat,sehingga PPh Pasal 23 yang kurang/(lebih) dibayar dihitung kembalimenjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas (pada halaman 2):adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali

MAYORA INDAH Tbk.

MAYORA INDAH Tbk. yang beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Jl.

Mayora Indah Tbk.dengan Pihak Manajemen PT. Mayora Indah Tbk. serta PB.

Mayora Indah Cibitung dan HAMDAN RAHMAT SUQYA Jabatan IR & GASection Head PT.

Mayora Indah menjadi /ex spesialisdalam hubungan kerja antara PT. Mayora Indah dengan Pekerja/Buruh.

Mayora Indah. Tbk.

MAYORA INDAH Tbk didasarkan pada Pasal 62 huruf b Perjanjian Kerja Bersama PT. MAYORA INDAH Tbk periode 2011-2013 terhitung tanggal 7 Juli 2014;3. Menghukum Tergugat membayar Upah Pisah 2(dua) bulan upah dan upah proses selama 3 bulan (bulan April, Mei, Juni 20110) seluruhnya berjumlahRp.8.449.000,- (delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.

MAYORA INDAH TBK;

Mayora Indah.

Mayora Indah Tbk.bulan Juni 2014 an. HERI PURNOMO, diberi tanda T4.1;Foto copy sesuai dengan asili Slip Gaji Bulan PT. Mayora Indah Tbk.bulan 12 Juni 2014 an.

Mayora Indah Tbk sebagai Manager Teknik;Bahwa PT. Mayora Indah Tbk bergerak dibidang makanan dan minuman;Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bekerja di PT.

Mayora.

BANK MAYORA

BANK MAYORA, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Kav.2123 Jakarta Barat, dalam hal ini member kuasa kepada MiliaterSimalango, SH., dan kawankawan, para Advokat berkantor diWisma Nugra Santana Building, Lt. 14, Jalan Jendral SudirmanKav. 78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Desember 2010 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai

Bank Mayora yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat ;b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 270/2000 tanggal 14 Desember2000 dibuat di hadapan Tati Nurwati, SH., Notaris/PPAT di Jakarta danSertifikat Hak Tanggungan atas nama PT.

Bank Mayora yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara ;Akan tetapi walaupun Pasal 14 ayat 4 dan 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah besertabendabenda yang berkaitan dengan tanah menentukan bahwa : Kecualiapabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatanpembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 3dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan" dan"sertifikat

Bank Mayora yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat ;Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 270/2000 tanggal 14 Desember2000 dibuat di hadapan Tati Nurwati, SH., Notaris/PPAT di Jakarta danSertifikat Hak Tanggungan atas nama PT.Bank Mayora yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara ;dan mengembalikan sertifikatsertifikat tanah yang tertera di dalam aktaaktapemberian Hak Tanggungan dan sertifikatsertifikat Hak Tanggungantersebut kepada Penggugat segera setelah

MAYORA INDAH, TBK

MAYORA INDAH, TBK., beralamat di Jalan TelesonikKelurahan Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang Banten 15135.Alamat korespondensi Gedung Mayora Lantai 5 Jalan TomangRaya Nomor 21.23 Jakarta Barat, diwakili oleh Andre SukendraAtmadja selaku Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.75264/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP2033/WPJ.07/2014tanggal 23 Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2011 Nomor:00279/503/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora

Alamat korespondensi Gedung Mayora Lt. 5Jl. Tomang Raya No. 21.23 Jakarta Barat, sehingga PPh Pasal 23 yang kurang/ (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 1505/B/PK/PJK/2017 4Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.533.304.1752 PPh Pasal 23 yang terutang Rp 171,945,2013 Kredit Pajak :a. PPh ditanggung pemerintah Rp 0b. Setoran masa dan tahunan Rp 171,945,201c. STP (Pokok kurang bayar) Rp 0d.

11 Oktober 2016 harusdibatalkan.Ill. .Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.75264/PP/M.IVA/12/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2033/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakSeptember 2011 Nomor: 00279/503/1 1/054/13 tanggal 29 April 2013, atasnama PT Mayora

Pasir Jaya Jati Uwung Tangerang Banten 15135.Alamat korespondensi Gedung Mayora Lt. 5 J1.

MAYORA INDAH Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 716/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MAYORA INDAH Tbk., beralamat di Jalan Telesonik,Kelurahan Pasir Jaya Jati Uwung, Tangerang, Banten15135, alamat surat di Jalan Tomang Raya, Nomor 2123,Jakarta Barat:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh

Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80022/PP/M.IVA/15/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2034/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00028/206/11/054/13tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT MAYORA INDAH Tbk.;Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/20182. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80022/PP/M.IVA/15/2017, tanggal 24 Januari 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT MAYORA INDAH Tbk.;2.