Bahwa Penggugat bekerja sebagal Pegawai honorer di sebuah Pendidikan MiKabupaten Blitar, sedangkan Tergugat semula mengaku mengeloa usahanyasendiri, namun ternyata milik saudaranya, yaitu toko kaca mata di Wlingi.. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumahsendiri untuk ditempati berdua, maka Penggugat dan Tergugat ikut, numpangdirumah orang tua Penggugat..

Penggugat dan Tergugat menikah pada tahune Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggalbersama di rumah orangtua Penggugat di a antaraPenggugat dengan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;e Bahwa, semula rumahtangga Penggugat dengan Tergugat harmonistetapi sejak akhir tahun 2014 sering terjadi pertengkaran, saksi pernahmelinat dua kali mereka bertengkar karena rumah saksi berdekatandengan rumah Penggugat, penyebabnya karena Tergugat seringmenuduh Penggugat tidak bisa mengeloa

Mengeloa dana BOS secara bertanggung jawab dantransparan4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh danyang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaandana BOS di sekolah menurut komponen dan besardananya dipapan pengumuman sekolah.5. Mengumumkan besar dana yang diterima dandikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS(BOS11A dan BOSK1) di papan pengumuman sekolahyang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara danketua Komite Sekolah.

Mengeloa dana BOS secara bertanggung jawab dantransparan.4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh danyang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaandana BOS di sekolah menurut komponen dan besardananya dipapan pengumuman sekolah.5. Mengumumkan besar dana yang diterima dandikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS(BOS11A dan BOSK1) di papan pengumuman sekolahyang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara danketua Komite Sekolah.6.

Saksi ALIPAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa, saksi adalah isteri dari pimpinan KoperasiPUSKOPANGDA dan sering membantu suami saksidalam mengeloa Koperasi tersebut ; Bahwa saksi pernah didatanngi saksi SYAMSUDIN danmemberitahukan bahwa terdakwa sudah seminggu tidakmasuk kerja dengan membawa kendaraninventariskantor dan uang milik koperasi berupa setoran nasabahsebesar Rp.6.950.000. ( enam juta Sembilan ratuslimapuluh ribu rupiah ) ; Bahwa, sepeda motor inventaris tersebut

danberacun (limbah NonB3) yaitu barangbarang sisa produksi, bekaspenunjang produksi yang sudah tidak dipergunakan lagi danTERGUGAT bermaksud mengeluarkannya dari lokasi pabrik milikTERGUGAT I, jenis limbah dalam perjanjian tersebut dibagi menjadi2 ( dua ) yaitu Limbah yang Berharga dan Limbah yang tidakBerharga;Bahwa disepakati juga sebagaimana bunyi Pasal 4 angka 2Perjanjian dengan mengacu kepada bunyi Pasal 1 Perjanjian bahwa Pihak Kedua dalam pelaksanaannya bersedia untuk mengambil,mengangkut dan dan mengeloa

Dalam hal ini Tergugat , Il, Ill dan MV bukanlah subjek hukumyang mengeloa usaha UD Sari Warna, sehingga gugatan Penggugattelah keliru dalam melibatkan Terugat , Il, Ill dan NV.

merangkap Jabatan selakuPlt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengantanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku KoordinatorPTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016dan Tahun 2017 bersamasama dengan saksi SRI RAHAYU selaku KadesKutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal21 Nopember 2017 dan bersamasama dengan saksi RETNO ANDAJANIselaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21Nopember 2017 dalam mengeloa

2015, merangkap Jabatan selakuPlt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengantanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku KoordinatorPTPKD/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016dan Tahun 2017 bersamasama dengan saksi SRI RAHAYU selaku KadesKutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal21 Nopember 2017 dan bersamasama dengan saksi RETNO ANDAJANIselaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21Nopember 2017 dalam mengeloa

Cukai.Bhawa yang diberi kewenangan untuk tentukan pita cuka palsu adalah Perum Peruridan atau PT Pura Nusapersada selaku pihak yang diberi wewenang untuk mebuat danmenyiapkan pita cukai atau pihak yang terkait dalam pembuatan pita cukai.Bahwa pita cukai yang asli seharusnya : Pita tersebut dalam penguasaan seseorang yang memiliki pabrik rokok yangsudah memiliki NPPBKC atau karyawan pabrik rokok yang sudah memilikiNPPBKC yang ditunjuk oleh pemilik/ pimpinan pabrik rokok tersebut untukmenyimpan atau mengeloa

Cukai.Bhawa yang diberi kewenangan untuk tentukan pita cuka palsu adalah Perum Peruridan atau PT Pura Nusapersada selaku pihak yang diberi wewenang untuk mebuat danmenyiapkan pita cukai atau pihak yang terkait dalam pembuatan pita cukai.Bahwa pita cukai yang asli seharusnya : Pita tersebut dalam penguasaan seseorang yang memiliki pabrik rokok yangsudah memiliki NPPBKC atau karyawan pabrik rokok yang sudah memilikiNPPBKC yang ditunjuk oleh pemilik/ pimpinan pabrik rokok tersebut untukmenyimpan atau mengeloa

Bahwa, konsekuensi dari perjanjian kerjasama yang dibatalkan oleh sebab tidakterpenuhinya kewajiban walaupun telah diperingatkan berulang kali tersebutadalah gugurnya hak tergugat untuk menguasai dan mengeloa assetasetpemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa tanah berikut bangunan MallBanyuwangi yakni objek sengketa, sehingga diwajibkan kepada tergugattersebut atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segeramengosongkan obyek sengketa tersebut selanjutnya menyerahkan objeksengketa secara

Saksi MATINDAS LEWU Bahwa saksi pernah olah kebun ditempat bernama Kinawuudan Timupada tahun 1987 s/d 1997 menanam kelapa ; Bahwa saksi mengeloa diobjek sengketa dan menanam pohon kelapa ituatas seijin dari Kundrat , orang tua Penggugat ; Bahwa awalnya sdr Kundrat datang menemui saksi, lalu ia bilang samasaksi kalau saksi suka pegang kebun lalu saksi diantar oleh Kundrat dilokasi objek sengketa dan ia bilang sama saksi kalau mau silakan olahdan tanam kelapa dilokasi itu dan hasilnya nanti dibagi

didalam Laporan Pertanggungjawaban pada akhirnyasebagai konsekuensi dari serangkaian manipulasi di lapangan maka jugamenggunakan buktibukti yang juga direkayasa, seperti kwitansikwitansi yangmencantumkan nilai yang tidak sebenarnya dan kegiatankegiatan yang tidakpernah diadakan;Menimbang, bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai KepalaPemerintahan Negeri Administrasi Kildor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Seram bagian timur Nomor: 231.a Tahun 2015 tanggal 4 Juli2015 Dimana Terdakwa yang mengeloa

Banua Sejurus tidak mengelola tanah sengketa untukmelakukan kegiatan menyadap karet diatas tanag sengketa karenadilarang olen masyarakat Desa Kelumpang Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan karena Perusahaantidak dapat mengeloa tanah kebun tersebut ; Bahwa warga masyarakat melarang aktifitas diatas tanah sengketatersebut dengan memasang spanduk bertuliskan menghentikan kegiatanditas tanah sengketa ; Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa adalah tanaman pohonkaret milik PT.

Sukuatau Tanah Ulayat, maka berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah HakUlayat (di Flores Timur dikenal dengan Tanah Suku), disebutkanbahwa : Penelitian dan Penentuan Hak Ulayat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, denganmengikut sertakan para Pakar Hukum Adat, masyarakat HuumAdat yang ada didaerah yang bersangkutan, lembaga swadayamasyarakat, instansiinstansi yang mengeloa

Terbanding/Turut Tergugat III : Pimpinan Lembaga Tasniah Bina Masyarakat yang mengeloa TPQ Al-Munawwir, Bale Berajah Tasniah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LTB
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pimpinan Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Walisongo Ponorogo (DPW IKPWS NTB)
Turut Terbanding/Tergugat I : HAJJAH MUNISAH BINTI H. ABDUL HANAN Diwakili Oleh : SUKRIAWAN SAEMURDANI, SH, dkk
Turut Terbanding/Tergugat II : H. MUPRAD BIN H.

atauTanah Ulayat, maka berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat (di FloresTimur dikenal dengan Tanah Suku), disebutkan bahwa : Penelitian dan Penentuan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan mengikutsertakan para Pakar Hukum Adat, masyarakat Huum Adat yang adadidaerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat,instansiinstansi yang mengeloa

stempelnya namun saksi tidak pernahmemperbolehkan hal tersebut, dan saksi sudah mengingatkankaryawan Toko jangan sampai memberikan, tanpa seijin saksi, namunhal tersebut bisa saja terjadi, tanpa sepengatuan saksi sebagaipemilik Toko;JOHNSONBahwa saksi sebagai penjual alat tulis kantor sejak tahun 2000sampai sekarang dengan Nama Toko saksi Bintang Timur Sampit;Bahwa saksi masih ingat pada tahun 2011, yang mengelola Tokosaksi yaitu saksi sendiri dan dibantu oleh Karyawan saksi;Bahwa Toko Bintang Timur mengeloa

yangsudah saksi investasikan secara bertahap dengan cara menjual asetmiliknya berupa rumah serta kendaraan dan juga Saksi Ria Arianti adamengatakan akan meminta kelebihan profit dari seorang investor yangbernama ANGELIA namun sampai saat ini tidak ada kejelasan;Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2012;Bahwa pertama saksi denger dari temanteman kok enak investasi itu,mereka bisa beli TV baru, stick golf, play station (PS) setelah ikutinvestasi tersebut;Bahwa terdakwa bilang pada waktu itu yang mengeloa

AZIS SUNE tersebut dan sebagaimana hasilpemeriksaan Ahli Teknik dan Auditor BPKP hanya senilai Rp. 198.209.000 (seratusSembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) sehingga terdapatselisin uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya yakni sebesarRp. 46.855.350 (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratuslima puluh rupiah).Menimbang, bahwa sesuai dengan PTO (Petunjuk Teknis Operasional )PNPMPMS3KI,dimana seharusnya yang mengelola atau yang harus mengeloa

barang tersebut dihibahkan,menurut Ahli barang tersebut bukan lagi milik negara;Bahwa menurut Ahli Kerugian Negara diatur didalam Undang UndangNomor 22 Tahun 2004 yang kaiatannya dengan barang atau assetnegara yang bisa berupa barang atau uang;Bahwa adanya kerugian negara karena ada unsur melawan hukum ituberarti ada kerugian negara;Bahwa dalam mengelola keuangan negara seluruh instansi yangmengelolanya;Halaman 197 dari292 Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/TPK / 2018/PN.BdgBahwa pertanggung jawaban dalam mengeloa