Ditemukan 244176 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : merupakan
Penelusuran terkait : Merugikan keuangan negara Korupsi Merugikan keuangan negara korupsi Korupsi merugikan keuangan negara Narkotika; merugikan keuangan negara Merugikan keuangan negara korupsi Pasal 2 merugikan keuangan negara Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Indosat Merugikan kepentingan umum Privatisasi; divestasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 874 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — Drs. JAIS BIN AHMAD
225 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2014 atau setidak tidaknya pada Tahun 2013 sampai denganTahun 2014 bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakberdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
    bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakberdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
    data jumlah sekolah dan muridsekolah yang nyata sesuai keadaannya, sehingga penyaluran danaRintisan BOS dan dana BOS tidak sesuai dengan Petunjuk TeknisPenyaluran dana Rintisan BOS dan dana BOS dari Direktorat PembinaanSMK;Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara karena Terdakwa selaku PIt.Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyalurandana RBOS Tahun 2013 dan dana BOS Tahun 2014, dengan sengajatidak mengindahkan petunjuk pelaksanaan teknis dan ketentuan undangundang, sehingga merugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-06-2019 — Upload : 02-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 25 Juni 2019 — Drs. IDA BAGUS BADJRA ADNJANA, P.Si
81 — 36
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 3 Juni 2020 — Drs. ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN.,MM
122 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. DWI SANTOSO
274 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 713 K/PID.SUS/2017(KUHAP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, yang masingmasing perbuatan tersebutada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, adapun rangkaian perbuatan tersebut
    DWI SANTOSO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, danyang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Hal. 79 dari 179 hal. Put.
    No. 713 K/PID.SUS/2017Jalan Tangga Barito telah selesai dikerjakan dan jalan tersebuttelah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umumsepanjang kurang lebih 13 km; Perbedaan perhitungan tersebut menyebabkan adanya selisin volumepekerjaan Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas C sebesar 7.093,4m3 atau senilai Rp2.965.264.263,27. yang oleh Tim Ahli JPU dianggap sebagaikerugian Negara dan dibebankan kepada Koniraktor i.c Pemohon Kasasi (d/hTERDAKWA), hal ini juga tidak adil dan sangat merugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-09-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 21 September 2022 — Drs. IMRAN YAKUB
116 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-04-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 12 April 2017 — H. ISMAIL HASAN
99 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 45 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukandengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistemkepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar 1945,maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi danperan partai politik, dimana hal ini
    DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan Periode20122017 (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu. sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan atau masingmasing bertindak atas kehendaknya sendirisendiri,pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
    Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atauPerekonomian Negara;e. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;f. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan;Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas,sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012maka Dakwaan Primair harus dibuktikan dahulu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-02-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Februari 2017 — Drs. ABDY MUHAM
144 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agustus 2007), pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2005, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten KaroJalan Veteran Nomor 54 Kabanjahe, Kabupaten Karo, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabanjahe, sebagai yang melakukan atau turut melakukan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan
    pasti dalam tahun 2005, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005, di Kantor Dinas PendidikanKabupaten Karo Jalan Veteran Nomor 54 Kabanjahe, Kabupaten Karo, atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai yang melakukan atau turut melakukan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kKedudukan yang dapat merugikan
    Putusan kasasi tersebut telahsangat merugikan pemohon PK dimana putusan MA Nomor:2120K/PID.SUS/2015 tanggal 24 Mei 2016 tersebut telah salah alamat dimanaperkara yang diputuskan oleh Yudex Yuris, sesuai dengan isi dalamputusan perkara a quo (lihat hal. 10 alinea ke2) tertulis : MemperhatikanMemori Kasasi tanggal 23 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaiPemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMataram tanggal 23 April 2015 ;Bahwa, untuk itulah Pemohon PK Drs.
    Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana lainya hanya mengulang fakta yang telah diajukan dandipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusanJudex Juris bahwa Terpidana selaku Kepala Dinas Pendidikan NasionalKabupaten Karo dimana Terpidana sebagai Pengguna Anggaran dalampelaksanaan rehabilitas gedung SD dan pengadaan meubelair telahberkerjasama dengan pihak lainnya, telah melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan keuangan negara dengan cara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-05-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 14 Mei 2018 — SUPANGAT bin MIARJI
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 01-05-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191K/PDT.SUS/2009
Tanggal 1 Mei 2009 — PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG ; ABDUL JALAL SARAHA ; DEDY FAJAR AFIANTO, Dkk
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga terhadap segala sesuatunya yang mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidak cermatan yang mengakibatkan merugikankepentingan Pembelaan hukum Terdakwa adalah tanggung jawab JaksaPenuntut Umum, sehingganya apabila saat ini telah diadakan perubahanterhadap dakwaan menjadi Alternatif atau Subsidairitas maka tentunyajuga sangat merugikan kepentingan pembelaan hukumTerdakwa/Pemohon Banding sebab jika dari sejak awal Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif atau Subsidairitas makaterhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-06-2006 — Upload : 02-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2280K/PDT/2005
Tanggal 19 Juni 2006 — Harlizon; Prof. Dr. Moh. Mahmud, M.D.;et.al; Cq. Kementerian Negara BUMN; STT Communications Limited; Indonesia Communications Limited; et.al
149 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-12-2020 — Upload : 31-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — Drs. H. SUDIRMAN, S.ST., M.Si., bin FIRDAUS MADDINRA
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-11-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 329/PID/2013/PT MKS
Tanggal 8 Januari 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUSMAN Alias BOE Bin HARMIN
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Andy Rachman, S.H.
17 — 11
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 25-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 118/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 4 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
1.HAMZAH Pgl. ACA
2.SEPSUARDI Pgl. SEP
69 — 5
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 31-03-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 06-09-2022
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 235/Pid.B/2022/PN Rap
Tanggal 31 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
DANIEL TULUS M SIHOTANG SH
Terdakwa:
REFINA SAFITRI
48 — 6
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Umum
Register : 06-04-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 132/Pid.B/2023/PN Kag
Tanggal 22 Juni 2023 — Penuntut Umum:
PARIT PURNOMO, SH
Terdakwa:
HAIDIR MUSLIM BIN DARMAN
55 — 39
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum
Register : 01-02-2023 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 14-04-2023
Putusan PN UNAAHA Nomor 9/Pid.B/2023/PN Unh
Tanggal 5 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ARBIN NUMAN, S.H.
2.ZULFADLI ILHAM, S.H.
3.MARWAN ARIFIN, S.H.,M.H.
4.NURUL YAKIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
KARIM BIN LA INDO
46 — 6
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN SIGLI Nomor 289/Pid.B/2020/PN Sgi
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
SRI WAHYUNI, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD USMAN BIN HARUN
104 — 11
  • 2020 , 1 (Satu) lembar suratpesanan kendaraan tanggal 06 Januari 2020 , 1 (Satu) eksamplar polisAsuransi Kendaraan Bermotor dengan nomor Reg 353382, 1 (Satu)eksamplar surat perjanjian Pembiayaan Multiguna, tanggal 17 Januari2020,barang bukti tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa adalah merugikan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-01-2015 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 13/PID/2015/PT MKS
Tanggal 25 Februari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SAINUDDIN,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : FISKHA YUDISTIRA ALS FISKHA BINTI MUH. NATSIR
Terbanding/Terdakwa : AIDIL AKBAL ALS IDOL BIN MUH. TAWIL
27 — 19
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum
Register : 21-11-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 188/Pid.B/2017/PN Unr
Tanggal 10 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Ervina Diah Anggraini, S.H., M.H.
Terdakwa:
Lauw Soen Kie Als Ricky Wicaksono Als Kiki Wicaksono Bin Alm Lauw Yoen Hien
56 — 8
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 18-12-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1246/Pid.B/2020/PN Pbr
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
LASTARIDA BR SITANGGANG, SH
Terdakwa:
NASRIL CHAN Bin ALI UMAR Als BUYUNG
163 — 55