MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALRI, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan,Nomor 18, Gambir, Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi:;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRI Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang PemberianPerizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam RangkaPelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal menentukan : 22222 22 nn enn nn nnn n enna ne ==Pasal 1Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenangpemberian perizinan di bitang pertambangan mineral dan batubara yangmenjadi kKewenangan Menteri Energi dan Sumber

No.168/B/2020/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ; Kewenangan yangdidelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapatdidelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan dalam peraturan perundanganUNC ANGAN nen nn nnn nn nn nnn nnn enn neem ene nn enna nn nn enna nn nnnn cen ennneenneneneenneneeMenimbang, bahwa Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRI Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH RI cqKEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALRI cq MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL(ESDM), berkedudukan di JalanMedan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, diwakilioleh Ir.

dan penjualan.Berdasar Pasal 1 butir 9, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yangdiberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukantahapan kegiatan operasi produksi;Berdasar Pasal 1 butir 21, Pengangkutan adalah kegiatan usahapertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dariHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Paldaerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampaitempat penyerahan ;9) Sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI

penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.Berdasar Pasal 1 butir 9, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yangdiberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukantahapan kegiatan operasi produksi;Berdasar Pasal 1 butir 21, Pengangkutan adalah kegiatan usahapertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara daridaerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampaitempat penyerahan ;Sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI

berkantordi Jalan Sawah Besar IX Nomor 45 RT.03 RW.05, KelurahanKaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, yang memilikibidang usaha penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), dan terdakwaSURATRI binti ASNGARI menjabat sebagai Direktur sejak perusahaandidirikan sampai dengan sekarang, yang bertanggungjawab dalamoperasional perusahaan;Bahwa PT Afna Jaya Pratama telah bekerjasama dengan PTPertamina Patra Niaga yang memiliki izin usaha niaga umum BBMyang ditetapbkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI

Bahwa merujuk Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRI Nomor 07 /2012, diuraikan poin huruf a dan b tersebut di atas,maka perizinan usaha Pertambangan hak Tergugat dan atauTergugat II harus dilakukan verifikasi atau pendataan ulang terlebihdahulu sebelum diterbitkan perizinan yang baru;d.

2007.Foto copy Formulir Disposisi Surat Perpanjangan Persetujuan MultiYears Contract Pembangunan Pembangkit Listrik TenagaMinihidro (PLTM) Sawidago II Nomor 2813/600/2007, tanggal06/08/2007.Foto copy Surat Menteri Keuangan RI Perihal : PerpanjanganPersetujuan Multi Years Contract Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sawidago Il Nomor S344/MK.02/2007, tanggal 30/07/2007.Foto copy Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama an.Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya MineralRI

No. 564 K/Pid.Sus/201541.42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.06/08/2007.Foto copy Surat Menteri Keuangan RI Perihal : PerpanjanganPersetujuan Multi Years Contract Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sawidago Il Nomor S344/MK.02/2007, tanggal 30/07/2007.Foto copy Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama an.Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya MineralRI Perihal : Perpanjangan Persetujuan Multi Years ContractPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)

Menteri Energi Sumber Daya MineralRI. Cq PT. Pertamina (Persero) Cq. Pertamina EP UnitBisnis EP Jambi, berkedudukan di Jalan Lirik KompertaOEP Jambi Kenali Asem Atas Kota Jambi, dalam hal inidiwakili Direktur SYAMSU ALAM, memberi kuasa kepadaTEGUH PAMBUDI UTAMA, SH., dan kawan, para pekerjaPT. PERTAMINA EP, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 20 Oktober 2011;Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding ;Pemerintah RI. Cq. Kepala Badan Pertanahan NasionalCq.

Sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI Nomor : 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan UrusanPemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan batubara setelahberlakunya Undangundang RI nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, pejabat yang berwenang mengeluarkan IzinPertambangan Rakyat (IPR ) adalah Gubernur;6.

Sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI Nomor : 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan UrusanPemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan batubara setelahberlakunya Undangundang RI nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, pejabat yang berwenang mengeluarkan IzinPertambangan Rakyat (IPR ) adalah Gubernur;6.

Membramo Persada tersebut (vide buktiT2) disampaikan dan telah diterima oleh Termohon;Menimbang, selanjutnya Termohon menyampaikan tanggapan DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI (vide bukti T2) atas penyampaian Penyampaian Dokumen a.n. PT. MembramoPersada tersebut kepada Pemohon melalui Surat Nomor 540/62/DESDM tanggal21 Januari 2020 Perihal Tanggapan kepada Pimpinan PT.

tanggal 20 Desember 2011 perihal Persetujuan Izin Multi YearsContract SatkerSatker Induk Pembangkit dan Jaringan (Ikitring) KESDM,yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.BuktiP51 :LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Pada Unit IndukPembangunan Jaringan Jawa dan Bali di Surabaya, Nomor: 91/080/LHP/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013, oleh Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral.Bukti P52 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK oleh DirektoratJenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI

PLN (Persero) GUDANGPUSAT PULOMAS, dengan hasil nama Material Disconecting Switch,volume 18 unit untuk Kontrak No.165 Pu, Jatiluhur Baru.Bukti P53 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK oleh DirektoratJenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI, pada Kamis tanggal 24 April 2014, telah dilakukan pemeriksaan fisikatas Material on Site (MOS) di Gudang PT.

PLN (Persero) UPK SSB 1CAWANG, dengan hasil nama Material Steel Structure (18M) volume 2LOT untuk Konttrak No.153 PJJatirangon 2, Steel Structure (13M) volume2 LOT untuk Kontrak No.165 PuJJatiluhur Baru, Steel Structure (9M),Beem Steel Structure (14M) volume 2 LOT, CCTV volume 2 LOT.Bukti P54 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK oleh DirektoratJenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI, pada Kamis tanggal 24 April 2014, telah dilakukan pemeriksaan fisikatas Material on Site

PLN (Persero) PONDOKUNGU OUTDOOR/GI BEKASI, dengan hasil nama Material Transformer(Trafo) 60 MVA volume 4 unit untuk Kontrak No.153 PJJatirangon 2, danKontrak No.165 PJJatiluhur Baru.BuktiP55 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK oleh DirektoratJenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI, pada Kamis tanggal 24 April 2014, telah dilakukan pemeriksaan fisikatas Material on Site (MOS) di Gudang PT.

SETIYONOmenjabat sebagai Direktur Utama sejak perusahaan itu didirikansampai dengan sekarang; Bahwa PT Komelino Putra Kusuma yang memiliki izin usahapengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan olehKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor7193.K/10.01/DJM.O/IU/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang masaberlakunya berakhir tanggal 12 Oktober 2015, telah bekerjasamadengan PT Elnusa Petrofin yang memiliki izin usaha niaga unum BBMyang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI

Harun Rasjid Azikin pada bank BRI norekening 005001000517561 berisi transaksi pembayaran ataspembelian valas.36.1 (satu) lembar Surat Pengantar Bupati Deiyai (tanpa nomor) tanggal 25Maret 2015 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI c.q.

Kepala BPHMigas tanggal 13 Oktober 2015.58.59.60.61.62.63.64.Bo.66.67.68.69.70.71.101 (satu) bundel copy dilegalisir Laporan Singkat Rapat DengarPendapat Komisi VIl DPR RI dengan Dirjen Minerba tanggal 13Oktober 2015.1 (satu) bundel copy dilegalisir Laporan Singkat Rapat DengarPendapat Komisi Vil DPR RI dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PTPertamina (Persero) tanggal 19 Oktober 2015.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen "Laporan singkat Rapat KerjaKomisi VIl DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI

Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas dan Kepala BPHMigas tanggal 13 Oktober 2015.1 (satu) bundel copy dilegalisir Laporan Singkat Rapat DengarPendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba tanggal 13Oktober 2015.1 (satu) bundel copy dilegalisir Laporan Singkat Rapat DengarPendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PTPertamina (Persero) tanggal 19 Oktober 2015.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen "Laporan singkat Rapat KerjaKomisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI

Harun Rasjid Azikin pada bank BRI norekening 005001000517561 berisi transaksi pembayaran ataspembelian valas.35.1 (satu) lembar Surat Pengantar Bupati Deiyai (tanoa nomor) tanggal 25Maret 2015 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI c.q.

Komisi VIl DPR RI dengan Dirjen Migas dan Kepala BPHMigas tanggal 13 Oktober 2015.1 (satu) bundel copy dilegalisir Laporan Singkat Rapat DengarPendapat Komisi Vil DPR RI dengan Dirjen Minerba tanggal 13Oktober 2015.1 (satu) bundel copy dilegalisir Laporan Singkat Rapat DengarPendapat Komisi Vil DPR RI dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PTPertamina (Persero) tanggal 19 Oktober 2015.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen "Laporan singkat Rapat KerjaKomisi Vil DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI

;Bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRI No.43 Tahun 2015 Menyebutkan Pasal 12 ayat (2) : Dengan memperhatikan asasKemanfaatan, Keterbukaan, keadilan, kepentingan Nasional dan/atau Daerah, Dirtjenatau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap UP yang WIUPnyaTumpang Tindih sama Komoditasnya. Demikian pula sesuai Surat Edaran DirjenMineral Dan Batu Bara No. 01.

Mineral dan Batu bara bahwa yang dimaksud denganPengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkanmineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahandan pemurnian sampai tempat penyerahan.Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 22 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Penjualanadalah Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral danbatubara.Bahwa Sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugatdalam melaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atasgugatan a quo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang termuat dalamSurat yang dikeluarkan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRI

ukur PLN atau kwh meter berfungsi normalsesuai dengan pemakaian energi pelanggan;Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tarif listrik non subsididan subsidi tidak ada kenaikan dan masyarakat juga tahu karenadiumumkan oleh pemerintah dan juga kenaikan tarif listrik adaPFOSCCUINYa,)~ n= nnn nnn nnn nnn nnn neem nnn nnn nnn nn nnn nnn nannnnannanannnnncnenBahwa tarif tenaga listrik ditetapbkan oleh pemerintah atas persetujuan DPRdan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRI

Jadi, jangan harap menjadi rakyat akandibela nasid hukumnya, karena penegak hukum lebih memilih menjadiHalaman 66 dari 78 Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN.Bksanjinganjing kekuasaan. lroni, ketika gaji, seragam dan senjata merekaadalah rakyat yang membayar;22e nn nn nc nn nesBahwa tarif tenaga listrik ditetapbkan oleh pemerintah atas persetujuan DPRdan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRI Nomor 28 Tahun 2016, tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan olehPT.

K/ 30/DJB/2010. tentangTata Cara dan Persyaratan Permohonan PersetujuanKeikutsertaan Anak Perusahaan dan atau Afiliasidalam Usaha Jasa Pertambangan, tanggal 10 Mei2010;Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya MineralRI Nomor.43 Tahun 2015, tentang Tata CaraEvaluasi Penerbitan Izin Usaha PertambnaganMineral dan Batubara tanggal 30 Desember 2015;Hal. 50 dari 80. Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.34.

Bukti Tl 29 : Keputusan Menteri Energy dan Sumber Daya MineralRI Nomor.950 K/30/DJB/2014, tentang Pemberianizin usaha jasa pertambangan kepada PT.PacificSamudra Perkasa tanggal 17 November 2014;Menimbang, bahwa Tergugatl, untuk menguatkan dalildaliljawabannya, selain mengajukan buktibukti surat tersebut diatas, telah pulamengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu: 1. Dr.GUNAWAN WIJAYA,SH.M.H.M.M. dimuka dipersidangan memberikan pendapat dan keahliannya dibawahsumpah sebagai berikut :1.

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRi Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat dahulu TERGUGAT II SEKARANG disebut sebagai TURUT TERBANDING I ;NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda dahulu disebut sebagai TURUT TERBANDING II;NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq.

Kementerian Energidan Sumber Daya MineralRi Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusatdahulu TERGUGAT Il SEKARANG disebut sebagai TURUT TERBANDING ;NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cg. Pemerintah PropinsiKalimantan Timur Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, berkantor di JalanGajah Mada No. 2 Samarinda dahulu disebut sebagai TURUT TERBANDING II;Hal. 2 dari 43 hal. Put.