Memberi izin kepada Pemohon (Nirwan Iswandi bin Yulizar Moenek) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novita Widyanti binti R. Soejanto) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;Dalam Rekonvensi :1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :2.1.

NIRWAN ISWANDI BiN YULIZAR MOENEKNOVITA WIDYANTI Binti r.SOEJANTO

SALINANPUTUSANNomor 1346/Pdt.G/2013/PA.Dpk.Sos 2a 8 i ,Cer mead= amDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :Nirwan Iswandi bin Yulizar Moenek, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ,pekerjaan , bertempat tinggal di Kp.

7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, semua biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Konvensi :1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2 Memberi izin kepada Pemohon (Nirwan Iswandi bin Yulizar Moenek

Bahwa adapun orang tua Pelawan 1 (satu) yang benama(almarhummah)Noerjana dan (Alamarhum) Moenek Gelar sidi Marajomemiliki 6 (enam) Orang Anak1. MOERDIANA(Almarhumah) Memiliki Anak yang bernamaELVIRA Yang sekarang dalam perkara A quo adalah PELAWAN2. DASMA (Almarhumah) Tidak Memiliki Anak.3. ROSMIDA yang sekarang dalam perkara aquo AdalahPELAWAN 1 (Satu).4. ELY ( Alamahmumah). 222022 ne ne nn nee Halaman 2 dari 21Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.Bth/2020/PN Pdg5.

Bahwa menerut ketentuan hukum yang berlaku, kesemua anak yangdilahirkan semasa perkawinan (almarhummah)Noerjana dengan(Alamarhum) Moenek Gelar sidi Marajo adalah merupakan ahli waris yangsah dari orang tuanya tersebut termasuk dalam hal mewarisi harta berupatanah dan bangunan sebagaimana yang diuraikan posita poin 1 (satu)5.

345PK/Pdt/2017 MAKA dengan demikian tentulah pelaksanaan atas Putusansebagaimana yang diuraikan dalam Relass pangilan Aanmaning Nomor :6/Eks/Pdt/2019 tersebut telah merugikan Para Pelawan sebagai Pihak yangberhak. ++ 22 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn cence nnn nnnBahwa oleh karena para pelawan selaku pihak ketiga yang berhak atasharta terpekara merasa sangat keberatan karena telah dengan nyatamerugikan Pihak Para pelawan sebagai ahli waris dari(almarhummah)Noerjana dan (Alamarhum) Moenek

Bahwa benar pada perkara 181/pdt.G/2013/PN.Pdg jo Putusan Nomor197/PDT/2014/PT.PDG Jo Putusan MARI Nomor 1384 K/Pdt/2015,JoPutusan MARI Nomor 345 PK/Pdt/2017, TIDAK SEMUA Ahli warisdari (almarhummah)Noerjana dengan (Alamarhum) Moenek Gelar sidiMarajoyang digugat oleh Terlawan 1 (satu).YANG MANA TERLAWAN 1.

((PENGGUGAT ASAL) HANYAMENGGUGAT TERLAWAN 2 DAN 3, ARTINYA TERLAWAN 1(PENGGUGAT ASAL) HANYA MENGGUGAT SATU AHLI WARIS DARI(almarhummah)Noerjana dengan (Alamarhum) Moenek Gelar sidi Marajo, Terlawan 3 adalah anak Kandung dari terlawan 2, Dengandemikian jelas jika pelaksanaan putusan atas perkara dengannomor181/pdt.G/2013/PN.Pdg jo Putusan Nomor 197/PDT/2014/PT.PDGJo Putusan MARI Nomor 1384 K/Pdt/2015,Jo Putusan MARI Nomor 345PK/Pdt/2017TETAP DI PAKSAKAN UNTUK DILAKSANAKAN MAKAakan terdapat banyak

Adrina Binti Fardia Ardi Nazar Moenek).

LOLANI KURNIATI IDROES ; SOENARTI MOENEK ; MASRI ARDI ; PEMERINTAH RI, Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT DI PADANG Cq.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA BUKITTINGGI

Drs.Reydonnyzar Moenek M.

Reydonnyzar Moenek M.

Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M yang padapokoknya menerangkan bahwa antara Kepala Bagian Keuangan danBendahara Umum Daerah itu adalah dua jabatan yang berbeda fungsinyadan Kepala Bagian Keuangan bukanlah atasan dari Bendahara UmumDaerah.Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli Dr. Drs.Reydonnyzar Moenek M.

Arman Moenek M.Ed) terhadap Penggugat (Nila Jania Saptianty binti Drs. H. Mohamad Sidik);

(satu) bundel jilid fotokopi legalisir proposal usulan programrencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) regular bidanginfrastruktur jalan dan infrastruktur air minum tahun 2017sampai 2019;1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Surat Gubernur SumateraBarat Nomor 900/3437Pelaks/PJTRP2015 tanggal 2 November2015 kepada Kementrian Pekerjaan UmumPerumahan Rakyatperihal Pernyataan Pengajuan Dana Alokasi Khusus UsulanDaerah Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani PJ GubernurSumatera Barat Reydonnyzar Moenek

GubernurSumatera Barat Reydonnyzar Moenek pada tanggal 18 Januari2016 beserta dengan lampiran;Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 280 PK/Pid.Sus/2017155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.0041/C/BM/87S yang ditandatangani oleh KepalaBagian Mutasi Kepegawaian Drs.

GubernurSumatera Barat Reydonnyzar Moenek pada tanggal 18 Januari2016 beserta dengan lampiran;1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.0041/C/BM/87S yang ditandatangani oleh KepalaBagian Mutasi Kepegawaian Drs.

REYDONNYZAR MOENEK,M. Devt.

Reydonnyzar Moenek, M. Devt. , M.

Reydonnyzar Moenek, M.

H., Drs.REYDONNYZAR MOENEK, M. Devt. M, Prof Dr. IGEDE PANCAASTAWA SH.

Pemohon:
1.JENNY
2.TABITHA SRI JEANY
Termohon:
1.KIM YOUNG HUN
2.LIEBE CORPORATION , LtD
3.LOLARINA JULIZAR MOENEK
4.LEE KYUNGYOOK
5.LIM DAEGEOL
6.LEE WONJAE

REYDONNYZAR MOENEK,M.DEVT.M adalah Kasubdit Fasilitasi Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah Wilayah Ill pada Direktorat Jenderal BinaAdministrasi Keuangan DaerahDepdagri dan diperkuat dengan keteranganahli Prof. DR. MUCHSAN, SH. adalah Dosen/Guru Besar Ilmu HukumAdministrasi Negara pada UGM Yogyakarta yang menyatakan hubunganantara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yangkedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

HADJON, SH. yang diperkuat dengan keterangan ahli Drs.REYDONNYZAR MOENEK, M.DEVT.M dan Prof. DR. MUCHSAN, SHpenjabaran pihak yang tercantum sebagai lembaga dapat dilihat dalam Pasal40 dalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahyang berbunyi DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah danberkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah ;Hal. 37 dari 51 hal. Put.

REYDONNYZAR MOENEK,M.DEVT.M menyatakan mengenai pengambilan tindakan diskresi sangatdibutuhkan apabila dalam suatu norma terkandung pengertian bebas untukmenunjang kestabilan dan harmonisasi dalam pemerintahan daerah.Mengingat Pasal 5 ayat (1) dan ayat sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena kedudukannya KepalaDaerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah(PKPKD) maka Kepala Daerah mempunyai wewenang bebas (diskresi)untuk menentukan para pihak yang

REYDONNYZAR MOENEK, M.DEVT.Mmenyatakan Dalam Hal Kewenangan Kepala Daerah tentang WewenangDiskresi untuk Kepala Daerah yang merupakan jenis wewenang meliputiwewenang terikat dan wewenang bebas (diskresi). Wewenang diskresi dilihatpada rumusan kewenangan.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Eko Torrarosa bin Arman Moenek) terhadap Penggugat (Rini Anggraini binti Efendy Androst);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

REYDONNYZAR MOENEK, M. Devt.

REYDONNYZAR MOENEK, M. Devt. M , dan Prof Dr.

REYDONNYZAR MOENEK, M. Devt. M, Prof Dr.

REYDONNYZAR MOENEK, M. Devt. M, serta Prof Dr.IGEDE PANCA ASTAWA SH.MH.

REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M selaku Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 2019
dilampirkan dalam berkas
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Ery Iswandi dan Sekretaris Sdr Al Jufri sebagai akomodasipengurusan ke Jakarta;e Bahwa Rumah dinas ada 9 buah dan 1 untuk kepala Dinas;e Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut sebelumnya adalahArman Moenek;e Bahwa Saksi tidak tahu apa apa yang yang direnovasi oleh Penghuni;e Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya consensus antara Penggugatdengan Arman Moenek , sewaktu mereka serah terima;e Bahwa Saksi tahu dengan pembuatan jalan keluar masuk komplektersebut dan juga saksi tahu dengan

Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M), sehinggaHal. 175 dari 334 hal. Put.

Melfi Abra, M.Si., Zulfa Akmal, SH., Lazuwardi,Noviza Agus, S.E., dan keterangan ahli Drs.Reydonnyzar Moenek, M. Devt.

Keterangan ahli yang menguntungkan Terdakwa (A DeCharge) Drs REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M :e Bahwa benar dalam perbaikan dari Pasal 146penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yangdigunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan olehRKA SKDP, yang punya kewenangan adalah KepalaDaerah ;e Maka yang dimaksud dengan standar satuan hargaadalah harga satuan setiap unit barang dan jasayang berlaku disuatu daerah, siapa yang berhak,disana standar satuan harga ditetapbkan denganKeputusan Kepala Daerah ;e

Keterangan ahli yang menguntungkan Terdakwa (A De Charge) DrsREYDONNYZAR MOENEK, M. Devt.

PANGERAN YANGTIDAK BERDASARKAN NJOPBerdasarkan faktafakta yang terungkap di dalam persidangan sesuaidengan keterangan Ahli Drs.Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M saksi : Dra.Hj. Mufni Murad, B.Sc., M.Pd., dan Drs.

tulisantangan. 154. 1 (satu) bundel Printout asli Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:903182016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai PenggunaAnggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, KuasaPengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesakan SuratPertanggung jawaban, Bendahara Pengeluaran dan BendaharaanPenerimaan Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman ProvinsiSumatera Barat tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Pj.Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek

Atas perintah dari Terdakwa, Indra Jaya membuat usulan penambahan DanaAlokasi Khusus (DAK) Provisi Sumatera Barat yang ditujukan kepada MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai sebesar Rp530.000.000.000.00, (lima ratus tiga puluh miliar rupiah) melalui suratNo.900/3130Pelaks/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani olehReydonnyzar Moenek selaku Pj. Gubernur Sumatera Barat. Fotokpi surat tersebutakan diserahkan kepada Putu Sudiartana.

Fakta hukum mana didukung olehketerangan saksi Indra Jaya yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangansaksi Reydonnyzar Moenek dan keerangan Terdakwa, serta bersesuaian puladengan barang bukti nomor 51 berupa 1 (satu) bundel copy dilegalisir dokumenSurat Gubernur Sumatera Barat No.900/3130Pelaks/2015 tanggal 6 Oktober2015 perihal Usulan Penambahan Dana Alokasi Khnusus (DAK)Tahun 2016..

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Indra Jaya yangbersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Reydonnyzyar Moenek danketerangan Terdakwa.Tanggal 17 Desember 2015, pada sekitar pukul 20.00 WIB diadakan pertemuan diCoffee Club Plaza Senayan yang dihadiri oleh Putu Sudiartana, Suhemi,Terdakwa dan Indra Jaya.

Gubernur Sumatera BaratReydonnyzar Moenek pada tanggal 18 Januari 2016 beserta dengan lampiran. 155.) 1. (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:KEP.0041/C/BM/87S yang ditandatangani oleh Kepala Bagian MutasiKepegawaian Drs.

Zudan, Drs.Reydonnyzar Moenek dan Prof Dr. Panca Astawa yang notabenehanya menafsirkan peraturan dan para ahli tersebut tidak dapatmenyebutkan dengan tegas pasal undangundang yang berbunyibahwa pengertian daerah adalah "Kepala Daerah" hal tersebutmerupakan kesalahan yang berdampak pada kesimpulan Hakim (yangkeliru) dalam memutus perkara a quo ;Berdasarkan keterangan saksi H. SAIDALANI, SIP, Msi, saksi ELIZAHARA, SE, saksi ISUS SETYAWATI, saksi MOCH NOORWIBOWO, saksi dr. ENCEP SUGIANA, saksi H.

Reydonnyzar Moenek dan Prof Dr. .Gede Panca Astawa yang mengatakan bahwa pembagian biayapemungutan sepenuhnya otoritas mutlak Terdakwa sebagaiKepala Daerah sehingga tidak perlu ijin/mendapat persetujuanHal.75 dari 115 hal. Put.

Saat itu kami bertemu dengan Pak Reydonizar Moenek(salah seorang Kepala Bidang di Direktorat Jenderal Bina AdminstrasiKeuangan Daerah Departemen Dalam Negeri), dan beliauberpendapat bahwa terhadap dana PSDH ini tidak dapat diberikanupah pungut karena merupakan Penerimaaan Negara Bukan Pajak(PNBP), bukan penerimaan atas pajak Daerah dalam konteks ini tidakada kegiatan/pemungutan ;Bukti T81 ;Pendapat JAYADISMAN, SH tersebut pada intinya sama denganfakta persidangan keterangan YASRI GUTJI selaku Kepala

No. 99 PK/Pid.Sus/2015REYDONIZAR MOENEK, menyatakan : Insentif upah punguttidak diperkenankan lagi diberikan kepada aparatur daerah untuktahun anggaran 2006 Ternyata JAYADISMAN, SH menafsirkan :Insentif upah pungut tidak diperkenankan diberikan kepadaapartur daerah untuk tahun anggaran 2005.

ArahanREYDONIZAR MOENEK tersebut benar mulai diberlakukan padaAPBD Tahun 2006 berdasarkan Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihalPedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 danPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005dimana pada Lampiran Il.

REYDONNYZAR MOENEK, MDevt., M.; Prof.Dr. 1 GEDE PANCA ASTAWA, SH.; Prof. Dr. ZUDAN ARIEF FAKRULLOH, SH.,MH.yang masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain padaintinya menerangkan sebagaimana berikut ini:1. Saksi AHMAD SOBARI, SSos.

REYDONNYZAR MOENEK,M.Devt.M;73Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 menyatakan bahwa Penggunaan dan tata cara penyaluranBiaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 Ayat (2) diatur oleh masing masing daerah.Bahwa tata cara dan penggunaan biaya pungut PBB di Pusat / Ditjen Pajakmerupakan Belanja Pusat.

Reydonnyzar Moenek, M.Devt. M yang telah memberikanpendapat pada pokoknya, sebagai berikut :1. Ahli Prof. DR.

Reydonnyzar Moenek, M.Devt.

MH. dan Ahli dari Direktur BinaAdministrasi Keuangan Daerah dari Departemen Dalam Negeri Drs.Reydonnyzar Moenek, M. Devt.