MOH.MAHFUD BIN JAMALI

Penuntut Umum:
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
Moh.Mahfud Riadi bin Jasuli

Menyatakan secara hukum di Situbondo pada hari RABU tanggal 25 Juni 1997 pukul 07.00 WIB telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama MOH.MAHFUD anak pertama dari suami isteri TARSAN (Pemohon) dan SUNDARI ;--------------------------------------------------------------------------------------3.

Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seoranganak pertama, jenis kelamin lakilaki yang diberi nama MOH.MAHFUD, lahir di Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 1997,pukul 07.00 WIB ;3. Bahwa karena kesibukan dan kelalaian Pemohon, maka kelahirananak Pemohon yang bernama MOH. MAHFUD, tersebut belumsempat kami daftarkan di Kantor Catatan Sipil ( Dinas Kependudukandan Catatan Sipil) KabupatenSILUDONAO: j=222== enemies seen neem nenmeenen tne4.

Menyatakan sah kelahiran seorang anak lakilaki bernama : MOH.MAHFUD, lahir di Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 1997, pukul07.00 WIB anak pertama dari suami isteri bernama TARSAN danSUNDAR 52 222 2n nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn cnc nnc nee3.

MOH.MAHFUD tanggal 20Juni 2009 ;Bahwa foto copy buktibukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukupdan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan 5Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut, Pemohon juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebin dahulu padapokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :1. ksi DIAHMURTININGSIH :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih memilikihubungan keluarga dengan isteriP@MONON j 222 none nnn nnn nen nnn

Foto copy Kartu keluarga atas nama MOH.MAHFUD sebagai kepalakeluarga yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Kediri ,P2 ;3. Foto copy Akte Cerai NO.1256/AC/2015/PA/Kab.Kdr. atas nama MIMINBinti KADIMAN dengan MOH.MAHFUD Bin MOH.SOLEH yang dikeluarkanoleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, P3;4.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Banser Ahulu Helow Bin Johanes Alm.) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nirmalasari Ayu Ashari Binti Moh.Mahfud) di depan sidang Pengadilan Agama Kab.

Menurut pendapat S.F Marbun dan Moh.Mahfud, pembuatan sertipikat hak atas tanah sebagai bentuk Keputusan TataUsaha Negara harus memperhatikan persyaratan agar keputusan tersebutmenjadi sah menurut hukum (rechtsgelding) dan memiliki kekuatan hukum(rechtskracht), maka syaratsyarat yang diperhatikan dalam pembuatankeputusan ini mencakup syarat materiil dan formil (vide, S.F Marbun dan Moh.Mahfud, PokokPokok Hukum Administrasi Negara, Yogya, Leberty, hal. 132 135).

Saifullah sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan sebanyak duakali.Bahwa sebelum terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit mobil dengan merk Kijang danmobil merk Isuzu Panther, maka terdakwa mendatangi saksi Moh.Mahfud denganmaksud memberitahukan bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut oleh terdakwapenyewaannya akan diperpanjang, sehingga saksi Moh.

dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calonSuaminya sudah sejak Juli 2019 yang lalu.Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah dilamar orangtua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka.Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai KuliBangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,00( dua juta rupiah);Saksi Il : MOH.MAHFUD

Bahwa menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Moh.Mahfud, MD, menyatakan: Penegakan hukum harus mengutamakanrasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Karena itu, ketikapenerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasakeadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibnoe Hajar alias AjangBin Moh.Mahfud Asamadi dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh)tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanandengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesarRp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidakdibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.

Moh.Mahfud MD,S.H. Judul Politik Hukum Agraria Hal. 197 penerbit Konstitusi Press(Konpress) Cetakan pertama Juni 2013 ISBN : 9786027995024 JI. MerdekaBarat Nomor 6 Jakarta 10110.Jadi mengenai surat keterangan taksiran harga tanah (Obyek Sengketa)yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kaliboto, Kec. Tarokan, Kab.

Moh.Mahfud MD;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga; Terdakwa menyerahkan diri dan memohon maaf kepada Saksi Prof.DR.

Marobun dan Moh.Mahfud MD, Pokokpokok Hukum Administrasi Negara, PenerbitLiberty, Yogyakarta,2009,hal. 62);Bahwa berdasarkan pendapat sarjana (doktrin) tersebut di atas, dikaitan dengan Surat Perintah Nomor 800/099/BKD/IX/2011tanggal 14 September 2011 (Objek Sengketa), maka tindakan dari27Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat belum dapat dikategorikan melanggar Asas Kecermatan, karena:3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.3.4.Bahwa sebelum penerbitan Surat Perintah Nomor 800/099/BKD/IX/2011 tanggal 14 September 2011

Moh.Mahfud MD, SH., Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH., dan Prof. Dr. Aswanto,SH.M.Si. DFM, pada pokoknya menyatakan putusan MK seharusnyabersifat negative legislator (penghapus atau pembatal norma) bukanbersifat positivelegislator (membuat norma) yang merupakankewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiadanPemerintah;.

Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari,tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno MahkamahKonstitusi terouka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulanFebruari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh.Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida38Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M.

Moh.Mahfud MD)Jika kita rekonstruksi ulang rentetan kronologi peristiwa yang dituduhkankepada terdakwa Christian Palapessy, maka kita akan menemukan beberapacatatan penting yang menjadi konteks latar belakang munculnya issu pencemarannama baik Kapolres dengan harapan semoga kita tidak mengadili issu politiktetapi betulbetul mengadili suatu faktafakta peristiwa hukum yang nyata terjaditerhadap korban yakni sebagai berikut :PERTAMA : sebelum terjadi peristiwa pidana pencemaran nama baikKapolres Yapen

Moh.Mahfud S.Pd.SD, Fatimatus Silvia, Tamri, Zaini Abdi, Safiluddin,Mohammad Pamiri, Anmad Mustofa. ; Bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa OmbenKecamatan Omben Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksuddalam Point 1 Diatas telah menjalankan tugastugasnya tanpamenyimpangi dari apa yang telah menjadi tugastugas pentingnyasebagai lembaga yang melaksanakan dan penyelenggaraan fungsipemerintahan Desa, termasuk diantaranya membentuk panitapemilinan kepala desa (P2KD)sebagaimana yang tertuang dalamPasal

Marbun, dan Moh.Mahfud MD, 1987, Liberty Yogyakarta; P22: Fotokopi Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), danPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Tahun 19512005; P23: Fotokopi Berita Acara, tanggal 20 Juni 2012; P24: Fotokopi Berita Acara, tanggal 26 Mei 2012; P25: Fotokopi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Izin Usaha PertambanganEksplorasi, Nomor: 545/14UP EKS/EKONOMI/XII/2009, tentangPersetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan UmumMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Bahwa tindakantindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa nyatanyata bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik(algemene beginselen van berhoorlijk bestuur) (Lihat SF.Maroun, & Moh.Mahfud MD, PokokPokok Hukum Administrasi Negara, LibertyYogyakarta, 1987; Lihat juga SF.Marbun, Peradilan Administrasi danUpaya Administratif di Indonesia, Ull, Press, Yogyakarta, 2003 dan RidwanHR, Hukum Administrasi Negara, UII, Pres, Yogyakarta, 2002), yang terdiridari: A.

benar, tidak berdasar dan mengadaada;Bahwa Penggugat tidak memahami dengan baik makna Asas Keadilandan Asas Larangan Detournement de Pouvoir sehingga dalam dalilgugatannya Penggugat hanya sekedar mengatakan Tergugat melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tetapi tidakmenunjukkan dimana letak pelanggarannya;Bahwa Asas Keadilan atau Kewajaran menghendaki agar dalammelakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenangwenang atauberlaku tidak layak sebagaimana dikatakan oleh SF Marbun dan Moh.Mahfud