., MKs VS MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD) KABUPATEN ROKAN HULU;

MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD) KABUPATEN ROKAN HULU VS RACHMI NURDJAJANTI, S.H., M.Kn;;

DALAM PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020,

;

., M.Kn
2.RACHMI NURDJAJANTI
Tergugat:
1.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH MPPD KABUPATEN ROKAN HULU
2.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD) KABUPATEN ROKAN HULU, RIAU
3.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT WILAYAH (MPPW) PROVINSI RIAU

Pekerjaan Notaris/PPAT selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;LAWANMAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD)KABUPATEN ROKAN HULU, berkedudukan diKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten RokanHulu/ Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Rokan Hulu, Riau. Dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.

Berita Acara Pengambilan Keputusan yang dikeluarkan olehMajelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD) KabupatenRokan Hulu yang seharusnya sudah selesai dengan adanyaperdamaian sehingga kasus pengaduan harus ditutup, dan jikaMajelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah(MPPD) Kabupaten Rokan Hulu tetap ingin memeriksa sayaseharusnya dengan surat yang baru dan bukan berkaitan denganPengaduan yang sudah dicabut oleh Pelapor sebelumnya.

Inimerupakan KESALAHAN PROSEDUR YANG FATAL yangdilakukan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu.b.

A Rasyid, S.H. sebagaipelapor dengan Penggugat selaku terlapor tidak secara sertamerta menghilangkan pengambilan Berita Acara Keteranganyang dilakukan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa Pendapat Ahli tentang keputusan berita acara MPPD dapatmengakibat Hukum.Saksi A.RASYID. Bahwa saksi melaporkan Notaris Rachmi Nurdjajanti,SH,Mknkepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten RokanHolu dalam hal mohon memberikan pembinan. Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT.Rava Amira Sakti. Bahwa saksi sudah menyetorkan BPHTB,PPh kepada NotarisRachmi NurdjajantiiSH,Mkn. dalam hal ini MPPD Rokan Hulumenyatakan salah.

Bahwa Penggugat adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah 48Kota Binjai, Sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Pendidikan AlJam 'iyatul Washliyah Kota Binjai Nomor : KEP.004/MPPD/AW/B/VII/IV/2016 Tentang Pengangkatan Kepala MadrasahTsanawiyah Al Washliyah 48 Kota Binjai, tanggal 13 Juli 2016 ;Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bnj, Halaman 2 dari 31 Halaman2.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan AlJam 'iyatul Washliyah Kota Binjai Nomor : KEP.004/MPPD/AW/B/VII/IV/2016 Tentang Pengangkatan Kepala MadrasahTsanawiyah Al Washliyah 48 Kota Binjai, tanggal 13 Juli 2016tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadapPara Tergugat ;Dalam Provisi1.

Memerintahkan Tergugat Il untuk mencabut KeputusanMajelis Pendidikan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai NomorKEP.004/MPPD/AW/B/VII/IV/2016 Tentang PengangkatanKepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 48 Kota Binjai,tanggal 08 Maret 2018 ;Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bnj, Halaman 10 dari 31 Halaman5.

Kep :004/ MPPD/ AW/B/ VIl/ IV/2016 tanggal 13 Juli 2016;5.

Fotocopy Surat Keputusan Majelis Pendidikan Al JamiyatulWashliyah Kota Binjai Nomor : KEP.004/MPPD/AW/B/VII/2016 TentangPengangkatan Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 48 Kota Binjai,tertanggal 13 Juli 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meteraisecukupnya Serta dilegalisir Secara sah, selanjutnya diberi tanda Bukti P2;3.

Pembanding/Tergugat : MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH MPPD KABUPATEN ROKAN HULU
Terbanding/Penggugat : RACHMI NURDJAJANTI, SH., M.Kn

Formul02/Proksi01/KimPUTUSANNomor: 10/B/2021/PTTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatbanding, yang bersidang di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD)KABUPATEN ROKAN HULU, berkedudukan

Halaman 2 dari 15 Halaman.Formul02/Proksi01/KimNomor: 20/G/2020/PTUNPBR, tanggal 22 Oktober 2020, yang amarselengkapnya sebagai berikut: c0no nc nnnnonnnncnenMENGADILIDALAM PENUNDAANMenolak permohonan penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD)Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 199/BA14.06

.HP.03.04/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian DenganTidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti, S.Hi;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara PengambilanKeputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat AktaTanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 199/BA14.06.HP.03.04/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tentang RekomendasiPemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti,Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat

quo yangtidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatandalam perkara a quo: atau Menerima eksepsi Tergugat/ Pembanding tentang GugatanPenggugat ( Exeptio Obscuur Libel ) ; DALAM POKOK PERKARA:Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima ( Niet Ontvan kelijjke verklaard ) atau; Menyatakan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untukseluruhnya ; Menyatakan sah berkekuatan hukum Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah ( MPPD

Proksi01/Kim(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusansesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelahberakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapatfaktafakta terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat/Terbanding sebelum mengajukan gugatan, yaitu:(1).Bahwa objek sengketa adalah; Berita Acara Pengambilan KeputusanMajelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah(MPPD

AGUS BUDI PURWANTO, MpPd., atau setidaktidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengandemikian unsur ketiga inipun menurut Majelis telah terbukti;Ad. 4.

(MPPD) bersamasama denganDewan Pengurus Wilayah Partai PAN Provinsi Aceh maupun dengan DPDPAN AcehSelatan lainnya terns melakukan pengkaderan, sosialisasi ke daerahdaerah sebagaimanayang telah diamanahkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, PedomanOrganisasi maupun Peraturan Peraturan kepartaian lainnya, sehingga Penggugat terpilihmenjadi anggota DPRK sebagaimana tersebut pada posita 3 diatas ;.

Bahwa Sampai dengan jawaban ini dibacakan, penggugat masih terdaftar sebagaianggota Partai Amanat Nasional dan menjabat sebagai Ketua Majelis Penasehat PartaiDaerah (MPPD) pada Struktur Organisasi TERGUGAT I;. Bahwa pemutar balikan fakta tersebut diatas, jelasjelas menunjukkan itikat tidak baikpenggugat guna mempertahankan kenikmatan kekuasaan;.

Sofwy Irvan yang ditujukan kepada DPWPAN Provinsi Jawa Barat, yang pada intinya berisimenolak rencana PAW terhadap diri Penggugat ;Bahwa pada tanggal 8 Februari 2007 Majelis PenasihatPartai Daerah ( MPPD ) PAN Kab.

SOFWY IRVAN,tanggal 7 Pebruari 2007.( Foto Copy dari Foto Copy ) ; Surat MPPD PAN Garut, tentangTanggapan Terhadap Rencana PAW AnggotaHal 21 dari 77 hal PUT.No.56/G/2008/PTUN.JKT.BuktiBuktiBuktiBuktiP 7P 8P9P 1022Fraksi PAN DPRD Propinsi Jawa BaratPeriode 2004 2009, tanggal8 Pebruari 2007. ( Foto Copy dari FotoCopy ) 3 Surat MPPW PAN Jawa Barat, tentangPress Release Pergantian antar Waktu (PAW ) Anggota DPRD Jawa Barat Periode2004 2009 ~~ dari Partai Amanatnasional, tanggal 10 Maret 2007. ( FotoCopy

(MPPD) bersamasama dengan Dewan Pengurus Wilayah Partai PAN Provinsi Aceh maupun denganDPDPAN Aceh Selatan lainnya terus melakukan pengkaderan, sosialisasi kedaerahdaerah sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi maupun Peraturan Peraturankepartaian lainnya, sehingga Penggugat terpilih menjadi anggota DPRKsebagaimana tersebut pada posita 3 di atas;Bahwa selanjutnya, setelah Penggugat menjadi anggota DPRK Aceh Selatan terusmelakukan pengkaderan

Turut Tergugat:
1.MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (MPPD) KOTA BEKASI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI

Pada rumah pondok yang terletak di belakang rumah inti, didapatkan berupa :a. 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam;b. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Pocket Scale warna hitam;c. 2 (dua) pak palstik klim merek MPPd. 1 (Satu) buah pipet berbentuk serok.

Bila terdanai makabaru kelompok tersebut dapat mengajukan proposal dana perguliranSPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desake Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MpPd KecamatanBenjeng.Kemudian proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh UnitPengelola Kegiatan, lalu dilakukan verifikasi dilapangan mengenaikesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengandata fakta yang ada dilapangan.

di Kabupaten Kapuas yaitu Kecamatan Selat,Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Kapuas Barat,Kecamatan Matangai dan Kecamatan Pulau Petak sedangkan untuk tahun 2009pada sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Kuala,Kecamtan Kapuas Murung, Kecamatan Kapuas Barat,Kecamatan Mantangai,Kecamatan Pulau Petak,Kecamatan Kapuas Hilir,Kecamatan Kapuas Timur danKecamatan Basarang;e bahwa setahu terdakwa syarat yang yang harus dilampirkan dalam pencairan danaPAP PNPM MpPd

pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;Menimbang, bahwa jika pengertian keuangan Negara dihubungkan dengan kasus inimaka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2008 dan tahun 2009 Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kuala Kapuas mendapat Kegiatan untuk Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MpPd

Bila terdanai makabaru kelompok tersebut dapat mengajukan proposal dana perguliranSPP Khusus Kelompok Perempuan dengan pengantar dari Kepala Desake Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MpPd KecamatanBenjeng.Kemudian proposal dana perguliran tersebut diperiksa oleh UnitPengelola Kegiatan, lalu dilakukan verifikasi dilapangan mengenaikesesuaian antara data yang dimuat dalam proposal pengajuan dengandata fakta yang ada dilapangan.

pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum,91dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;Menimbang, bahwa jika pengertian keuangan Negara dihubungkan dengan kasus inimaka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2008 dan tahun 2009 Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kuala Kapuas mendapat Kegiatan untuk Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MpPd

antara mereka, maka untuk dapatmenentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa adaperbuatan masingmasing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatanpeserta yang lain;93Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwasesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa Drs EdyLukman Hakim,MM selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MpPd

2011, No.006/PNPMMD/UPK/SBR/V/20111 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011 Nomor :3059/01005.5.01/13/20112 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) TA. 2011, belanja tidak langsung NO DPA SKPD: 1.20 05 00 00 00 5 11 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/527/2011 tanggal 10 Maret2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Alokasi DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MpPd

Bertanggung jawab dalam fasilitasi pengelolaan dan pelaporan dokumen pendanaanPNPM MpPd yang bersumber dari APBN dan APBD, mencakup:i. Memastikan terpenuhinya persyaratan dokumen pencairan dan penyaluran danaPNPM MP3 sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.Page 31 of 95 PUTUSAN No.432/Pid.B/2007/PN.JPRi. Memastikan seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pencairan dan penyalurandana BLM Kegiatan dan DOK dilakukan sesuai dengan mekanisme dan proseduryang telah ditetapkan oleh program.i.

(Dua ratus lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;Benar didepan persidangan telah didengar pendapat Ahi dari BPKP PerwakilanKalimantan Selatan atas nama HARIYANTO WAHYU DJATMIKO $;Benar Ahli membenarkan bahwa ia memberikan pendapat terkait dengan adanyadugaan penyimpangan dana UPK PNPM MpPd Kecamatan yang dilakukan olehterdakwa NURUL HIDAYAH;Bahwa benar dari perhitungan kerugian Negara yang dilakukan ternyata benar Ahlimenemukan ada penyimpangan dana UPK Kecamatan Batulicin yang dilakukan

yang dilakukan oleh terdakwaNanik Ekawati,Spd selaku FK ( Fasilitator Kecamatan ) di Kecamatan SingkepBarat terhadap PNPMMPD dana SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) untukAnggaran Tahun2009s/d Tahun 2010 ;Bahwa Jabatan Saksi di PNPMMPd di Kec.Singkep Barat Kab.Linggaadalah sebagai Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) PNPMMPd sejak tahun 2008 s/d tanggal 2010 dan pada Bulan Juni 2010 saksimengundurkan diri ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Badan Pengawas Unit Pengelola KegiatanPNPM MpPd

Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.

yang dilakukan oleh terdakwaNanik Ekawati,Spd selaku FK ( Fasilitator Kecamatan ) di Kecamatan SingkepBarat terhadap PNPMMPD dana SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) untukAnggaran Tahun2009s/d Tahun 2010 ;Bahwa Jabatan Saksi di PNPMMPd di Kec.Singkep Barat Kab.Linggaadalah sebagai Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) PNPMMPd sejak tahun 2008 s/d tanggal 2010 dan pada Bulan Juni 2010 saksimengundurkan diri ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Badan Pengawas Unit Pengelola KegiatanPNPM MpPd

Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.