Putusan MPPN.

(Putusan MPPN. Him. 4546. Garis bawah ditambahkan; lihat jugaPutusan MPPN. Him. 34. Angka 3, Him. 39.

(lihat Putusan MPPN. Hlm. 4546.

(Putusan MPPN. Hlm. 7879.

MPPN.

,tanggal 28 Mei 2015, akan tetapi, Putusan MPPN yang bersifat konstitutifitu wajib ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAMsesuai sifat Putusan MPPN yang bersifat final dan mengikat bagi MenteriHukum dan HAM;sifat Putusan MPPN sama dengan sifat Putusan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu, yakni bersifat final dan mengikat. final danmengikat Putusan DKPP disini adalah bagi Presiden, KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu (vide Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 31/PUUX1I/2013

Dengan kata lain, tanpa adanya keputusanmenteri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menindaklanjutiPutusan MPPN, maka tidak akan ada kewajiban bagi Turut Tergugatmelaksanakan isi putusan MPPN.

HAM sebagai syarat mutlak bagiTurut Tergugat melaksanakan isi putusan MPPN;dalam kasus ini, oleh karena Turut Tergugat tidak melakukan langkahatau upaya hukum, maka sesuai amar Putusan MPPN pada angka 4.

(tujuh), yang mendalilkan Putusan MPPN sangatmengadaada dengan alasan diktum keempat Putusan MPPN tidakdapat diterima akal sehat, oleh karena dalil demikian itu adalah dalilyang sangat aneh, tidak berkualitas dan overbodig;a. dalil huruf a:bahwa dalil ini tidak jelas maksudnya, baik dalam artikulasinyamaupun substansinya. dalil asumtif;Namun perlu dipertegas bahwa soalan Putusan MPPN yangberkenaan dengan sanksi yang dijatunkan kepada Turut Tergugatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM

Lagi pula, pembayaranuang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;cara berpikir Penggugat yang menganggap seolaholah PutusanMPPN seperti putusan pada badan peradilan atau MPPN seolaholahsebagai badan peradilan adalah cara berpikir yang sangat aneh.Padahal MPPN sebagai quasi peradilan adalah lembaga etik profesinotaris yang berkenaan dengan pemeriksaan atas dugaanpelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatannotaris;meski Putusan MPPN bersifat final dan mengikat

diputus pada 23Desember 2014 (linat Putusan MPPN.

Angka 3.7, Him. 44; lihat jugaPutusan MPPN. Him. 34.

Putusan Nomor : 128/G/2015/PTUNJKT(Putusan MPPN. Him. 4546. Garis bawah ditambahkan; lihat jugaPutusan MPPN. Him. 34. Angka 3, Him. 39. Huruf c: untukmembuktikan tindakan Elly Heryati, SH.

(Putusan MPPN. Hlm. 7879. Garis bawah ditambahkan).Halaman 20 dari 90 halaman.

Bahwa Putusan MPPN mengandung kekeliruan/kekhilafan yangnyata dengan alasan sebagai berikut.Bahwa Memori Banding Elly Heryati, SH., Notaris KabupatenSukabumi, tertanggal 28 Mei 2014 (lihat Putusan MPPN.

Jabatan Kasubag AdministrasiDan Dukungan Teknis MPPN, Biro Humas Dan KLN Sekretariat Jenderal ; 2n ence nnn nn enone nnn. Deswati, S.H.,M.H. Jabatan Kasubag Pengaduan MasalahHukum, Biro Humas Dan KLN Sekretariat Jenderal ; . R. Hardiwinoto, S.H. Jabatan JFU Sub Bag PengaduanMasalah HUKUM ; n on n mnie. Junianto, S.H. Jabatan JFU Sub Bag Administrasi DanDukungan Teknis MPPN ; 2220 222222220. Netty Susilowaty, S.H. Jabatan JFU Sub Bag AdministrasiDan Dukungan Teknis MPPN ; ".

Jabatan JFU Sub BagAdministrasi Dan Dukungan Teknis MPPN ; Kesemuanya Warganegara Indonesia beralamat di H.R. RasunaSaid Kav. 67, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. UM. MPPN.04.1537, tanggal 1 April 2015, untuk selanjutnyaCisebut SCDAGAIL .............

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu bahwakeputusan TERGUGAT a quo berlaku dalam kaitannya dengankegiatan yang berhubungan pelaksanaan Jabatan Notaris.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Majelis PengawasPusat Notaris Republik Indonesia Nomor: 03/B/MPPN/IIV2017tertanggal 1 Maret 2017 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatandalam perkara a quo.Bahwa Putusan MPPN berisi tindakan hukum Tata Usaha Negaraberdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris sebagaimana

Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUNJKT2.3.M.03/MPPN/02/17 tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017tentang pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris tingkatBanding.Asas Kecermatan.Bahwa keputusanTERGUGAT a quo, bertentangan denganAsas Kecermatan.

Bahwa Putusan MPPN RepublikIndonesia tidak memuat satu pun alat bukti yang telahdisampaikan oleh para pihak yang berperkara. Dengandemikian Putusan MPPN Republik Indonesia tidak dibuatberdasarkan alasan dan pertimbangan yang cukup,sehinggaTergugat telah menyalahgunakan kewenangannyaHalaman 27 dari 54 halaman.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Putusan Majelis Pemeriksa Pusat NotarisNomor : 03/B/MPPN/IIV2017 tanggal 01 Maret 2017.3.

BuktiSalinan Putusan MPPN Nomor: 03/B/MPPNI/IIV2017, tanggal01 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi).Surat MPPN Nomor: UM.MPPN.03.1718, Perihal: PutusanMajelis Pemeriksa Pusat, tanggal 16 Maret 2017 (fotokopidari fotokopi).Putusan Pengadilan Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi, tanggal 22 Juli 2015 (fotokopi sesuai PrintOut).Surat Pernyataan yang dibuat oleh Achmad Munif,SH.MMtanggal 7 April 2017, dan telah dilegalisir oleh Notaris MisbahImam Subari Nomor: 13.245/L/IV/2017tanggal 10 April 2017tanggal

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa MPPN(Majelis Pengawas Pusat Notaris) adalah bukan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, karena didalam MPPN (MajelisPengawas Pusat Notaris) terdapat unsurunsur bukan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini unsur Notarisdan Ahli/Akademisi.

Alasan Kedua (Il);"Putusan MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) bukan KeputusanTata Usaha Negara karena Putusan MPPN sebagai putusan dariinstitusi/Iembaga/badan pada dasarnya tidak berbeda dengankekuatan putusan pengadilan yang tidak dapat digugat pembatalannyadalam peradilan apapun, sebab Putusan MPPN memakai irahirahDemi Rakhmat Tuhan yang Maha Esa dan Putusan MPPN memakaiistilah putusan perkara yang merupakan hasil persidangan yangHalaman 23 dari 47 halaman.

Putusan MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris) merupakanPutusan hasil persidangan yang terbuka untuk umum yangdihadiri oleh pihak Terlapor dan pihak Pelapor, sehinggamerupakan hasil dari proses Pro Justitia;Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 51 PK/TUN/20131.2.4.

Memerintahkan kepada Notaris Surya Hasan, S.H. untukmenyerahkan Protokol Notaris yang dalampenguasaannya kepada notaris lain yang akan ditunjuk;Katakata memeriksa perkara banding dan kata Mengadilimenunjukkan bahwa Putusan MPPN bukan Putusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi putusanpengadilan;11.2.6.

Putusan MPPN bukan Keputusan Tata Usaha Negara adalahsesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa perkaradalam persidangan (jadi bukan perihal Tata Usaha Negara danAdministrasi Negara) dengan alasan dan dasar sebagaiberikut:Pasal 70 huruf a UndangUndang Jabatan Notaris (vide BuktiT.II.Int2) berbunyi:Majelis Pengawas Daerah berwenang:a.

Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei2016 adalah berupa Keputusan Tertulis yaitu berupa Salinan PutusanNomor : 02/B/MPPN/IIV2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkanpada tanggal 16 Maret 2017 oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa PusatNotaris, Nur Ichwan, SH. MH;.

Surat Keputusan bersifat final;Surat Keputusan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor02/B/MPPN/IIV2017 tanggal 1 Maret 2017, atas Putusan PermohonanBanding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris ProvinsiJawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov.

Mewajibkan Tergugat mencabut Putusan Majelis Pemeriksa Pusat NotarisNomor 02/B/MPPN/II/2017 tanggal 1 Maret 2017, yang menguatkan PutusanMajelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWNProv. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;4.

Obyek Gugatan adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor :02/B/MPPN/IIV2017, hal ini menurut Tergugat Il Intervensi Obyek Gugatanbukan merupakan obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negaradikarenakan:1).

Bukti T.lIl INT 7.B: Salinan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris RlNomor: 02/B/MPPN/IIV2017, tanggal 01 Maret 2017,(fotokopi sesuai dengan salinan resmi);.

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2019dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatansebagai berikut:Adapun dasar dan alasan (POSITA GUGATAN) diajukannya gugatan ini adalahsebagai berikut:TERGUGAT Sebagai Subyek Hukum Perdata:1.Bahwa PENGGUGAT adalah Notaris di Kota Tangerang yang telahmenerima Surat Putusan dari TERGUGAT Nomor UM.MPPN.12.18165perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 joPutusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN

Putusan Majelis Pemeriksa Pusattanggal 18 Desember 2018 jo Putusan Majelis Pemeriksa Pusat NotarisNomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tersebut CACATHUKUM dan selanjutnya BATAL atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHalaman 12 dari 31 halaman putusan Perkara Nomor : 501/PDT/2020/PT.DKI24.25.26.27.HUKUM lagi sehingga dinyatakan DIANGKAT, dan jelas merupakanperbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materiil bagiPENGGUGAT sebagai Notaris, antara lain :a.

Widya Augustien(Terbanding/Pelapor), yang dituangkandalam Putusan Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;3.

Berdasarkan usulan tersebut,Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 tanggal 09November 2018, menyatakan bahwa Pembanding/Terlapor yaituMuhammad Irsan, S.H.

Sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia terhadap pengawasan Notaris dalam pelaksanaanjabatan dan perilaku Notaris.Bahwa Tergugat telan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Penggugat darijabatannya sebagai Notaris sesuai dengan keputusan Nomor11/B/MPPN/XII/2018.

. ; 19730606200122001 ; : Kepala Sub Bagian Pengaduan MasalahHukum , Biro Humas dan Kerjasama Luar6 NamaNIPJabatan7 NamaNIPJabatan8 NamaNIPJabatan9 NamaNIPJabatan10 NamaNIPNegeri, Sekretariat Jenderal ;Fitriadi Agung Prabowo, S.IP ; 19760926200604 1001 ; Kepala Sub Bagian Administrasi danDukungan Teknis MPPN, Biro Humasdan Kerjasama Luar Negeri SekretariatJenderal ; Pahlawan Putra Harimansyah, S.H. ;19810606200901 1004 ; Staf Sub Bagian Pengaduan MasalahHukum, Biro Humas dan Kerjasama LuarNegeri,

No. 277/B/2012/PT.TUN.JKT.Jabatan : Staf Sub Bagian Administrasi danDukungan Teknis MPPN, Biro Humas danKerjasama Luar Negeri SekretariatJenderal ; Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 4 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/ TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; Telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 277/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal

Nama : lwan Setiawan,; Jabatan : Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum); "= NIP : 19710717 200112 1 001; Pangkat/Golongan : Penata Tk. (Ill/d); . Nama : Daniel Duardo Noorwijonarko; Jabatan : Analis PendapatHukum dan Advokasi, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umun;; NIP : 19820428 200912 1 005; Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat (Ill/b); .

Paulus Hartanto, S.H. yang berisi SalinanAkta Perdjanjian Jual Beli Nomor 8 tanggal 8 Januari 1968 NotarisRaden Mas Soejanto Partaningrat;9) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Hasil MusyawarahSidang Pemeriksa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakartatanggal 15 April 2016;10) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Salinan Putusan SidangTerbuka untuk Umum MPPN nomor 17/B/MPPN/XII/2017 tanggal21 Desember 2017;11) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat dari Majelis

Halim MPPN bin Hasan Basri) kepada Penggugat (Ayu Juwita Aryani binti H.M.A Ali Moedin);

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkanputusan pada tingkat banding Majelis Pengawas Pusat Notaris IndonesiaNomor 06/B/Mj.PPN/V/2013 antara Penggugat (sebagai Pembandingdahulu Pelapor) dengan Tergugat Ill (sebagai Terbanding dahulu terlapor)(Putusan MPPN) (bukti P15) yang bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian

Anggota,Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan MajelisPengawas Notaris sebagai berikut:Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupapemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;Amar putusan MPPN tersebut mengadili sebagai berikut:Memutuskan:1.

;Bahwa tindakan Tergugat III yang melanggar sumpah jabatannya sebagainotaris yang tidak bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, danmenjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukumsebagaimana diterangkan dalam Putusan MPPN di atas, merupakan suatubukti bahwa Tergugat Ill telah secara sengaja melanggar ketentuan hukumdan mengesampingkan kode etik profesinya yang berlaku untukmendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikanPenggugat.

tegoran tertulis kepada Wayan Selamet,S.H., (Terbanding Ill semula Tergugat Ill) Notaris Kota DenpasarTerbanding dahulu Terlapor;Fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali Ill dijatunkan tegoran lisanberdasarkan Putusan MPPN tersebut merupakan bukti nyata, bahwaTermohon Peninjauan Kembali Ill dalam menjalankan wewenangnyasebagai Notaris yang membuat aktaakta peralinan hak atas tanah antaraTermohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali telahmelanggar sumpah jabatannya yang diatur dalam

Faktafakta tersebut sangatmenguatkan dalildalil Pemohon Peninjauan Kembali atas rekayasapengalihan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali kepada ParaTermohon Peninjauan Kembali;Bahwa di samping itu, Putusan MPPN juga menjadi bukti nyata yangmenerangkan benar adanya sesuatu yang disembunyikan, yaitu faktabahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan rekayasaperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PemohonPeninjauan Kembali dengan terbitnya aktaakta peralihan tanah dariPemohon

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil Toyota type TGN4ORGKMDKD/KIJANG INOVA G jenis MPPN /Station Wagon No. Pol. AD 8501 FU Tahun 2010 Noka. MHFXW42G942152903 Nosin. 1TR6867389 warna abu-abu metalik beserta STNK An. Hartati dan kunci kontaknya;Dikembaikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Biyanto;- 1 (satu) unit SPM No. Pol. AB 3150 AL merk Suzuki type FD110XCSD Tahun 2004 Noka. MH8FD110C4J799252 Nosin. E4021D801774 warna biru beserta STNK An.

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil dengan nomor Polisi AD 8501 FU merk Toyotatype TGN40ORGKMDKD/Kijang Innova G jenis MPPN/StationWagon tahun pembuatan 2010, nomor rangkaMHF XW42G9A2152903, Nomor Mesin 1 TR 6867389 warna abuabu metalik beserta STNKnya atas nama pemilik HartatiDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Biyanto 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki type FD110 XCSD tahunpembuatan 2004 No.Pol AB3150 AL, No. RangkaMH8FD110C04J799252, No.

Wat1 (satu) unit mobil Toyota type TGN4ORGKMDKD/KUANG INOVA Gjenis MPPN /Station Wagon No. Pol. AD 8501 FU Tahun 2010 Noka.MHF XW42G942152903 Nosin. 1TR6867389 warna abuabu metalikbeserta STNK An. Hartati dan kunci kontaknya;1 (satu) unit SPM No. Pol. AB 3150 AL merk Suzuki tyoe FD110XCSDTahun 2004 Noka. MH8FD110C4J799252 Nosin. E4021D801774warna biru beserta STNK An.

terdakwa KARWANTO Als WANTO BinWONGSOGIATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPANMenjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) unit mobil Toyota type TGN4ORGKMDKD/KUANG INOVA Gjenis MPPN

Rasuna SaidKav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Dr.Bambang Rantam Sariwanto, selaku Ketua Maajelis,dalam hal ini memberi kuasa kepada Nunung Sumiyati,Staf Sekretariat MPPN, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 September 2018;2.

., SH (Kepala Sub BagianAdministrasi dan Dukungan Teknis MPPN Biro Humas danKerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal) ; Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan diKantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, JalanH.R. Rasuna Said Kav. 6 7, Kuningan, Jakarta Selatan untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.

Bahwa Salinan Putusan MPPN Nomor 04/B/Mj.PPN/V/2013 (Bukti PK1)dan Putusan MPW Jabar Nomor 06/Pts/MPWN/Prov/Jabar/X/201 2(BuktiPK2) adalah putusan atas laporan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali terhadap Notaris Diastuti, S.H., dengan dalil bahwaPemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 30 Maret 2010 kepada Sdr. Baktir Wahyudi untukmenghadiri dan mewakili Pemohon Peninjauan Kembali dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16ayat (1) huruf a dan d UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris;Menjatuhkan sanksi usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupapemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Terlapordalam jabatannya selaku Notaris;Yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalamSalinan Putusan MPPN Nomor 04 /B/Mj.PPN/V/2013 (Bukti PK2), denganamar putusan sebagai

Bahwa dengan adanya Novum berupa Salinan Putusan MPPN Nomor04/B/Mj.PPN/V/2013 (Bukti PK1) dan Putusan MPW Jabar Nomor 06/Pts/MPWN/Prov/Jabar/X/2012 (Bukti PK2) tersebut, membuktikanadanya pelanggaran UndangUndang Jabatan Notaris dalam pembuatanAkta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 (BuktiP1), dan oleh karenanya syarat perbuatan hukum (formalitas causa)pada Akta RUPSLB PT.

saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 13 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru/novum dan kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata, yakni= salinan Putusan, Nomor03/B/MPPN

Lembaga Pendidikan Muslimin Jalan Palasari 9 Bandung,yang ditetapkan di Bandung tanggal 22 April 1989;19) Fotocopy legalisir Surat dari Kementerian Agama Kantor KabupatenBandung Barat Nomor Kd.10.26/2/PP.03/1260.d/2010 tanggal 03Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan YPPM;20) Fotocopy legalisir Warmerking Akta Hibahan dari LPM kepadaYayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin yang dibuat oleh NotarisObing C Adikusumah, S.H;21) Fotocopy legalisir Putusan Majelis Pengawasan Pusat Notaris (MPPN

Dengan kata lain,putusan MPPN tidak membahas substansi perkara sebab hal itu adalahkompetensi Peradilan Umum, (baca dan pahami Putusan MPPN darihalaman 1 s/d halaman 81, terkhusus halaman 73, paragraf pertama);Bahwa putusan MPPN Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014, tanggal 23 Desember2014 tidak membahas substansi perkara sebab hal itu adalah kompetensiPeradilan Umum telah diperkuat pula dengan Putusan Pengadilan TataUsahaNegara Jakarta, Nomor: 128/G/2015/PTUN.Jkt., tanggal 30September 2015 juncto Putusan

Dengan kata lain,putusan MPPN tidak membahas substansi perkara sebab hal itu adalahkompetensi Peradilan Umum, (baca dan pahami Putusan MPPN darihalaman 1 s/d halaman 81, terkhusus halaman 73, paragraf pertama);Bahwa putusan MPPN Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014, tanggal 23 Desember2014 tidak membahas substansi perkara sebab hal itu adalah kompetensiPeradilan Umum telah diperkuat pula dengan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, Nomor: 128/G/2015/PTUN.Jkt., tanggal 30September 2015 juncto Putusan