denganpidana penjara selama : 8(delapan) Tahun danDenda sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluhmilyar) subsidair 6(enam) bulan kurungan ;3 Menetapkan Barang Bukti berupa :1) 10 (sepuluh) lembar Foto copy DokumenPembiayaan Dana Talangan Haji ataSs nama : HARMANTO, ISRIATUN, JUMITRI, JANI,SOBIB, MUH ZAENAL, DHUROTUN, KHILMAH,ACHMAD MANSYUR, SITI BADIYAH, ACHMADI2) 1(satu) bendel Foto copy Memo Dinas No.MD.076/SKAIICREG/12 tentang Tata CaraPemeriksaan gallery.3) 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE

No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.4) 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.029/DIRBMS/12 tentang Pinjaman PembiayaanDana Talangan Haji Rev.2.5) 1(Satu) bendel Foto copy Surat EdaranDireksi No. 001/DIROPS/SE/10 tentang PetunjukPelaksanaan Fasilitas Pinjaman Dana TalanganHaji ;6) 1l(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.072/DIRBMS/12 tentang Pembiayaan DanaTalangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah HajiRev 4;7) 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.043/DITBMS/12 tentang Pinjaman DanaTalangan

Memerintahkan agar barang bukti berupa:1. 10 (sepuluh) lembar Foto copy DokumenPembiayaan Dana Talangan Haji atas nama : HARMANTO, ISRIATUN, JUMITRI, JANI,SOBIB, MUH ZAENAL, DHUROTUN, KHILMAH,ACHMAD MANSYUR, SITI BADIYAH, ACHMADI2. 1l(Ssatu) bendel Foto copy Memo Dinas No.MD.076/SKAIICREG/12 tentang Tata CaraPemeriksaan gallery.3. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.018/DIRBMS/11 tentang Revisi KebijakanPembiayaan fasilitas Pembiayaan Dana TalanganHaji .4. 1l(satu) bendel Foto copy Surat

Edaran No.SE.029/DIRBMS/12 tentang Pinjaman PembiayaanDana Talangan Haji Rev.2.5. 1(satu) bendel Foto copy Surat EdaranDireksi No. 001/DIROPS/SE/10 tentang PetunjukPelaksanaan Fasilitas Pinjaman Dana Talangan Haji6. 1l(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.072/DIRBMS/12 tentang Pembiayaan DanaHal 26 dari 42 halaman Put.

No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.Talangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah HajiRev 4;7. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.043/DITBMS/12 tentang Pinjaman DanaTalangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah haji Rev3 8. 1(Satu) bendel Foto copy berupa : Kartu) Tanda Penduduk atas nama ENICHUSNIATI Alamat Jakarta dan alamat Magelang NPWP ENI CHUSNIATI ; Kartu Tanda Penduduk anak kandung ENICHUSNIATI atas nama GUNTUR ; KK atas nama ENI CHUSNIATI Speciment atas nama ENI CHUSNIATI ; Pernyataan ENI CHUSNIATI

(buktiP.4.13.g)Bilyet Deposito Bank IFI No.BD178666 a/n Tatiek Sri Sukanti (buktiP.4.14)Bilyet Deposito Bank IFI No.BD178547 a/n Rondang Hutagaol (buktiP.4.15)Bilyet Deposito Bank IFI No.BD178553 atas nama Chrisnawati (buktiP.4.16)Bilyet Deposito Bank IFI No.BD178552 atas nama Sri Murni (buktiP.4.17)Bilyet Deposito Bank IFI No.BD178551 a/n Krisbiyanto W.N (buktiP.4.18)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.010/LPS/XII/2005 tanggal 12 Desember2005 tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan

Bank Umum (bukti P5.1)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.009/LPS/V/2006 tanggal 11 Mei 2006tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.2)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.01/KE/I/2008 tanggal 9 Januari 2008tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.3)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.08/KE/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.4)Surat Edaran Lembaga

Penjamin Simpanan No.SE.12/KE/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.5)Hal. 15 dari 33 hal.Putusan No.391/Pdt.Plw/2010/PN.JKT.

PST.1651 Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.01/KE/I/2009 tanggal 12 Januari 2009tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.6)52 Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.003/KE/II/2009 tanggal 12 FEBRUARI2009 tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.7).53 Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.005/KE/II/2009 tanggal 142 Maret2009 tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.8).Menimbang, bahwa

Surat CEdaranMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl No.SE.13/MEN/SJ HK/I/2005 tanggal O07 Januari 2005 yangmencabut Pasal 158 UU No. 13 tahun 2003 tentangkesalahan berat dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat dan digunakan lagi sebagai dasaracuan dalam penyelesaian perselisihan hubunganindustrial (sebagaimana memori kasasi Pemohon PK poinIl dan telah disalin didalam putusan Judex Facti padahalaman 5 s/d 8 poin 1 s/d Q) ;7.

Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl No.SE.13/MEN/SJ HK/I/2005 tanggal 07 Januari 2005sedangkan PKB Termohon PK disahkan tanggal 22 Maret2005, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Agung PHIpada tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan PermohonanPK Pemohon PK dan membatalkan putusan Judex Facti No.15 K/PHI/2006 tanggal 18 September 2006 ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapatBahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam MemoriPeninjauan Kembali

Py 8i J5 No.se lurat KuasaTERG U GAT, uu 55 AKpepo ey 1A, Ynsebagai "Tergugat;!

Batam,Propinsi Kepulauan Riau, Pada taNnggal essseseseseseeneenenens 2008 yangtercantum dalam kutipan akte nikah, Register No.se eeeeeeeeeeeeeeeneeeaes 1/2008. tANQQal sssssseseeeeeeeeeeeeeees2008 (terlampir).2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawandan Jejaka. 3. Bahwa, setelah menirumah kontrakan d af iAsip K@pulauan Riau Tergugat3 pada tgl. 23 JuliPenggugat yangpasti di wilayahlamanya.

dokumen yang meliputi :e Realisasi SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) yaitu: No.47/PLB/PPhB/PBR/VI/02 No.45/PLB/PPhB/PBR/IV/03 No.62/PLB/PPhB/PBR/IV/04e Surat KPP Pekanbaru No.Pen18/WPJ.02/KP.030/2000 tanggal 12 April2000,e Aggreement kerja Pemohon Banding dengan PT.XXX Tahun 2000 s.d2006,e Invoice bulan Desember Tahun 2005 (crane),e Rekap upah bulan Desember Tahun 2005 (crane),e UU No.144 Tahun 2000 tentang barang dan jasa yang tidak dikenakan PPNe Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE

Judex Facti dalampertimbangan hukumnya tersebut pada pokoknya berpendapatbahwa"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangandi atas maka PHK terhadap Penggugat dalam Rekonvensidapat dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tanpaharus menunggu adanya putusan Hakim Pidana melainkanmerujuk kepada alasan mendesak yang merujuk kepada angka(4) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia No.SE.13/MEN/SJ HK/I/2005, jo. Pasal1603 KUH Perdata jo.

No.676K/Pdt.Sus/2009Angka (4) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia No.SE.13/MEN/SJHkK/1I/2005, jo. Pasal 1603 angka 4.0 KUH Perdata,karenanya cukup alasan Penggugat melakukan PHK terhadapTergugat sesuai Pasal 24 ayat (1) PKB PT.

DirektoratJendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian perihalHimbauan Kepada LM3 Penerima bantuan tertanggal 12Januari 2008.e 1 (satu) surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara DinasPertanian dan Perternakan perihal Undangan Peserta yangditujukan kepada Gereja Masehi Advent Hari Ke TujuhTounsaru tertanggal Agustus 2009 dan lampiranya. 1 (satu) buah buku catatan penjualan padi.e 1 (satu) Surat Kuasa No. 012/SK/K.T/XI2008 tanggal 04November 2008e 1 (satu) eks fotokopi legalisir Surat Edaran Dirut BRI no.SE

DirektoratJendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian perihalHimbauan Kepada LM3 Penerima bantuan tertanggal 12Januari 2008.1 (satu) surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara DinasPertanian dan Perternakan perihal Undangan Peserta yangditujukan kepada Gereja Masehi Advent Hari Ke TujuhTounsaru tertanggal Agustus 2009 dan lampiranya.1 (satu) buah buku catatan penjualan padi.1 (satu) Surat Kuasa No. 012/SK/K.T/XI2008 tanggal 04November 20081 (satu) eks fotokopi legalisir Surat Edaran Dirut BRI no.SE

DirektoratJendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian perihalHimbauan Kepada LM3 Penerima bantuan tertanggal 12Januari 2008.e 1 (satu) surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara DinasPertanian dan Perternakan perihal Undangan Peserta yangditujukan kepada Gereja Masehi Advent Hari Ke TujuhTounsaru tertanggal Agustus 2009 dan lampiranya.e 1 (satu) buah buku catatan penjualan padi.e 1 (satu) Surat Kuasa No. 012/SK/K.T/XI2008 tanggal 04November 2008e 1 (satu) eks fotokopi legalisir Surat Edaran Dirut BRI no.SE

menyerahkanbuktibukti dan dokumen yang meliputi :e Realisasi SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) yaitu: No.47/PLB/PPhB/PBR/VI/02 No.45/PLB/PPhB/PBR/IV/03 No.62/PLB/PPhB/PBR/IV/04e Surat KPP Pekanbaru No.Pen18/WPJ.02/KP.030/2000 tanggal 12 April2000,e Aggreement kerja PT.XYZ dengan PT.XXX Tahun 2000 s.d 2006,e Invoice bulan Juli Tahun 2004 (crane),e Rekap upah bulan Juli Tahun 2004 (crane),e UU No.144 Tahun 2000 tentang barang dan jasa yang tidak dikenakan PPNe Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE

Satria, KotaBinjai yang telah ditempati para Penggugat puluhan tahun tanpa ada gangguandari siapapun dengan cara bahwa Tergugat memberikan 5 (lima) Surat Edarankepada para Penggugat yaitu No.SE/003/V/2006 tertanggal 23 Januari 2006,Surat Peringatan Pertama No.B/O96/II/2006 tertanggal 22 Maret 2006, SuratPeringatan Il No.8 /123/N/2006 tertanggal 4 April 2006, Surat UndanganNo.124/INV/2006 tertanggal 4 April 2006 dan Surat Peringatan Ill No.B/209/V/2006 tertanggal 3 Mei 2006.

No. 1062 K/Padt/2010d. 1) Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa upayapengosongan atau pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat atasrumah/tanah yang menjadi objek sengketa berupa memberikan 5(lima) Surat Edaran kepada para Penggugat yaitu No.SE/003/I/2006 tertanggal 23 Januari 2006, Surat Peringatan PertamaNo.B/O96/IV2006 tertanggal 22 Maret 2006, Surat Peringatan IlNo.B/123/IV/2006 tertanggal 4 April 2006, Surat UndanganNo.124//IV/2006 tertanggal 4 April 2006 dan Surat Peringatan IllNo

butir 11 dalam Juklak tersebut Tergugat mempunyai wewenangpendayagunaan rumah dinas dalam arti mengatur penggunaan rumahdinas sesuai dengan golongannya di jajarannya masingmasing danbukti T2 Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2005 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No40 Tabun 1994 tentangRumah Negara ;e. 2) Menimbang, bahwa berdasarkan wewenang tersebut Tergugatmembuat upaya pengosongan dengan menerbitkan 1 (satu) SuratEdaran dan 4 (empat) surat peringatan kepada para Penggugatyaitu No.SE

mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebihsebesar (satu) bulan upah;Pasal 3 ayat 2 Permenaker No.Per.04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok ditambahtunjangan tunjangan tetap;Pasal 4 ayat 2 Permenaker No.Per.04/MEN/1994 menyatakan sebagaiberikut:Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam ayat wajib dibayar oleh pengusahaselambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan;b Surat Edaran Menteri Tenagakerja RI No.SE

Surat Edaran Menakertrans RI No.SE: 356/MEN/PHI.DJSK/X tanggal 3 September 2008;9 Bahwa, memperhatikan upah yang diterima oleh Termohon Kasasi, maka jelashal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upah sebagaimana dimaksud dalamketentuan UndangUndang Tenagakerja yang ada, para Termohon Kasasi tidakpernah mendapatkan upah, melainkan Jasa Kontrak sebagai pemindah ataupengangkat barangbarang dari para Pemohon Kasasi, dan hal ini secara hukumtidak dapat dipersamakan bahwa para Termohon Kasasi adalah

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkaraNo.12/PUU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005 yang membatalkanketentuan Pasal 158 Undangundang No.13 Tahun 2003 ;Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah meminta bantuanpegawai perantara di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, akan tetapi perundingan tersebutjuga gagal menyelesaikan secara damai, sehingga keluar

Tergugat tidak bisamempergunakan PKB Pasal 54 ayat (2) karena ternyata Tergugat sama sekalitidak mempunyai dasar hukum yang dihasilkan melalui proses ditingkatPengadilan Negeri ;Bahwa Tergugat melakukan tuduhan terhadap Penggugat mengenaipelanggaran yang dilakukan Penggugat sangat tidak rasional dan sangat tidakmasuk akal, karena tuduhan Tergugat tidak berdasarkan hukum yang adasebagaimana yang tercantum dalam poin 3 (tiga) huruf (a) Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE

Bahwa Tergugat ternyata tidak pernah memperlihatkan buktibukti berkaitandengan alasan PHK atas kesalahan berat yang dituduhkan kepadaPenggugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Surat EdaranMenteri No.SE 13/MEN/SJHK//2005 tentang putusan MahkamahKonstitusi atas hak uji materil UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,sehingga Tergugat tidak dapat menggunakan PKB Pasal 54 ayat (2) ;b.

Bahwa apabila pertimbangan hukum Judex Facti tersebut juga benar,bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pembocoran rahasia, ternyatadalam persidangan Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan bahwatelah ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap,karena membocorkan rahasia merupakan pelanggaran berat (vide 3 exPasal 158 ayat (1) Undangundang No.13 Tahun 2003), sehinggaberdasarkan poin 3 huruf a Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi No.SE.13/MEN/Sj.HK/2005 tanggal 7 Januari

konsisten, sudah sepatutnya Judex Facti mempertimbangkanpula Pasal 158 ayat 1 Undangundang No.13 Tahun 2003 aquo yang telahdianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU1/2003 tanggal 28Oktober 2004 yang pada intinya menyatakan bahwa "Pasal 158 dan Pasal159 Undangundang Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan denganUndangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat." dan kemudian diperkuat denganSurat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE

karyawan yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran tata tertibkerja akan dilakukan pembinaan dan pemberian surat peringatan, peringatandapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, peringatan pertama, peringatankedua, peringatan terakhir, atau pembebastugasan/PHK dst;4 berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan denganpertimbangan putusan Judex Facti terkhusus pada halaman 22 alinea pertama,yang secara sumir telah menggunakan surat edaran menteri tenaga kerja dantransmigrasi No.SE

.13/MEN/SJHM/2005, adalah sangat menyesatkan, sebabpenyelesaian PHK harus melalui suatu proses perkara pidana yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), jadi harusmenunggu berapa tahun PHK dijatuhkan kepada karyawan yang telah melakukansuatu. pelanggaran serius, dengan demikian surat edaran Menakertrans,No.SE.13/MEN/SJHK/1/2005, tanggal 7 Januari 2005, tersebut tidak adarelevansinya dalam kasus perkara ini, dan terbukti Judex Facti telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan

Bahwa Tergugat memutuskan Hubungan Kerja dengan Penggugatberdalih,oahwa Penggugat dinyatakan positif mengkonsumsiNarkoba,berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia No.SE.13/MEN/SJHK/1/2015 (eks pasal 158 ayat (1)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan setelah ada putusanHakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,maka denganbelum adanya putusan hukum tersebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tidak bisa dilakukan,sehingga Pemutusan Hubungan Kerja

diartikan sebagai PHK yang dilakukan secara serta merta, akan tetapidalam bukti T1 berupa berita acara pemeriksaan test urine oleh BNN telah terbuktibahwa Penggugat positif menggunakan Narkoba, serta pada saat perundinganbipartit tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana dalam bukti T4 dimana sikap pekerjabersedia dikenakan pemutusan hubungan kerja apabila diberikan hakhak sesuaidengan peraturan yang berlaku.Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 ayat 3.d yang dikaitkan dengan SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja No.SE

EHBIB2160000880,e Invoice of Salaries bulan September Tahun 2006 (crane),e Rekap upah bulan September (crane),e UU No.144 Tahun 2000 tentang barang dan jasa yang tidak dikenakanPPN,e Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE.05/PJ.53/2003 tanggal 13Januari 2003,e UU RINo.42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada 4 April 2010 tentangPPN yaitu pada Pasal 4A pada huruf k,e UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan yaitu Pasal 16 ayat 1,e Data data dalam proses pendirian perusahaan

Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.SE 15/BUMN/2008 tanggal 31Juli 2008 tentang larangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta Karyawan BUMN untuk menjadi Pengurus PartaiPolitik dan/atau Calon/Anggota Legislatif Point 1 s/d 4 yang apabila dikutipsebagai berikut :1.

Bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 1 Nopember 2008 (videbukti P.12), Direksi SDM PERUM Pegadaian menerbitkan suratNo.4475/SDM.400324/2008 tanggal 15 Desember 2008 (vide bukti P.2)yang intinya larangan untuk menjadi pengurus partai politik dan atauCalon Anggota Legislatif , dipihak lain secara yuridis formal masingmasing SE Meneg BUMN No.S54/MBU.S/2004 tanggal 8 Maret 2004yang dijabarkan Direksi PERUM Pegadaian dengan No.SE 15/SDM.200322/2004 tanggal 6 April 2004 masih tetap dianggap sah danberlaku

karena sampai dengan saat ini setelah terbit SE Meneg BUMNNo.15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan SE Direksi Pegadaian No.SE.67/SP.300233/2008 tanggal 17 September 2008 tidak terdapat satukalimat atau kata yang menyatakan kedua Surat Edaran tersebut telahdicabut dan dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi ;Berdasarkan surat Direksi, yang menurut Pemohon seolaholah sangatdiskriminatif, terdapat tekanan, pemaksaan bahkan pengancaman,Pemohon memenuhi dengan Surat tertangal 30 Januari 2009 perihal

13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara rinci suratnyasebagai berikut : (Surat tertanggal 17 September 2007 sebagaimanaterlampir) ;15.Bahwa TERGUGAT melakukan tuduhan terhadap PENGGUGATmengenai pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sangat tidakrasional dan sangat tidak masuk akal, karena tuduhan TERGUGAT tidakberdasarkan hukum yang ada sebagaimana yang tercantum dalamKeputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU 1/2003 Jo Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE

Bahwa TERGUGAT ternyata tidak pernah memperlihatkanbuktibukti berkaitan dengan alasan PHK atas kesalahan beratyang dituduhkan kepada PENGGUGAT sebagaimanadisyaratkan dalam ketentuan Surat Edaran Menteri No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005 tentang putusan MahkamahKonstitusi atas hak uji materil UndangUndang Nomor 13tahun 2003, sehingga TERGUGAT tidak dapat menggunakanPasal 158 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.b.

NO.SE : S.30DIR/OPS/09/2007, tanggal 13 September 2007 tentang Penggunaan danPenyelesaian Rekening Piutang Intern dan Piutang Ekstern Karena Kasus, makauntuk mengantisipasi terjadinya ketidakpercayaan nasabah kepada pihak BRI/reputasi BRI, keseluruhan dana simpanan nasabah BRI Unit Pallengu yang telahdiselewengkan oleh terdakwa diganti oleh PT. BRI (Persero) tbk melalui pembukuanpiutang intern karena kasus, namun sebelum itu, terdakwa Hasriana Hamid bintiAbd.