Ditemukan 1940 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : no.sin nonok no.um nonsi novik no.rk no.s nonik nopek
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 08-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw
Tanggal 2 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.BUDHI CAHYONO NS, SH
2.ARIEF RAMADHONI, SH.
Terdakwa:
MOHAMMAD AMRULLAH, SH., M. Hum.
708 — 446
  • Banyuwangi Nomor : 66/424.207.1/2015 tanggal 14 Juli 2015;

- Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.826/Menhut-11/2013 tanggal 19 Nop 2013;

- Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.4936/Menhut-VII//PKH/2014 tanggal 7 Juli 2014;

- Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.317/Menhut-VII/2014 tanggal 25 Juli 2014;

- Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.564/Menhut-VII/2014 tanggal 15 September 2014;

<
p>- Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014;

- Copy Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/547/Kep/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012;

- Copy Surat Ijin Lingkungan No.P2T/69/17.05/01/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

- Copy surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No.651 K/30/MEM/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;

- Cetakan Berita online Banyuwangi Times tanggal 14 April 2016;

Banyuwangi Nomor : 66/424.207.1/2015 tanggal 14 Juli 2015; Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.826/Menhut11/2013 tanggal 19Nop 2013; Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.4936/MenhutVII//PKH/2014tanggal 7 Juli 2014; Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.317/MenhutVII/2014 tanggal 25Juli 2014; Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.564/MenhutVII/2014 tanggal 15September 2014; Copy Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari PT.
BSI kepadaKementrian Kehutanan No : 134/BSIJkt/BASTLK/IX/2014 BA.12/VIIPKH/2014 tanggal 16 September 2014; Copy surat dari Kementrian Kehutanan No.S.89/MenhutPKTL/RPP/2015tanggal 23 Desember 2014; Copy Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari PT BSI kepadaKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.004/BSIJKT/BASTLK/I/2016 BA.2/MENLHKPKTLRPP/PKLT.0/2016 tanggal 15 Januari 2016; Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.812/MenhutII/2014 tanggal 25September 2014; Copy Surat Keputusan Bupati Banyuwangi
.826/Menhut11/2013 tanggal 19Nop 2013;Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.4936/MenhutVII//PKH/2014tanggal 7 Juli 2014;Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.317/MenhutVII/2014 tanggal 25Juli 2014;Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.564/MenhutVII/2014 tanggal 15September 2014;Copy Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari PT.
Banyuwangi Nomor :66/424.207.1/2015 tanggal 14 Juli 2015, copy Keputusan Menteri KehutananNo.SK.826/Menhut11/2013 tanggal 19 Nop 2013, copy Keputusan MenteriKehutanan No.SK.4936/MenhutVII//PKH/2014 tanggal 7 Juli 2014, copyKeputusan Menteri Kehutanan No.SK.317/MenhutVII/2014 tanggal 25 Juli 2014,copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.564/MenhutVII/2014 tanggal 15September 2014, copy Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari PT.BSI kepada Kementrian Kehutanan No : 134/BSIJkt/BASTLK/IX/2014 BA
Nomor : 66/424.207.1/2015 tanggal 14Juli 2015; Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.826/Menhut11/2013tanggal 19 Nop 2013; Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.4936/MenhutVII//PKH/2014tanggal 7 Juli 2014; Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.317/MenhutVII/2014tanggal 25 Juli 2014;Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw4.Copy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.564/MenhutVII/2014tanggal 15 September 2014;Copy Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-05-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — DIREKTUR SDM AJB BUMIPUTERA 1912, Kantor Pusat Jakarta, Usaha Asurasi Jiwa vs IRFAN HADI, Pensiunan Pegawai AJB 1912 Kantor Cabang Mataram Selaparang
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Direksi No.SK.8/Dir/SDM/2008 tanggal 29Februari 2008 tentang Usia pensiun normal yang berlakudiperusahaan untuk Gol. 15 = 56 Tahun dan untuk Gol.68 = 57 Tahun mulai berlaku per 1 Maret 2008 ;4.
    Bahwa dalam Pertimbangannya Hukumnya, Judex Factidi antaranya :Menimbang bahwa Tergugat mengatakan berdasarkan SuratKeputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.8/DIR/SDM/2008 usiaPensiun Penggugat adalah 56 tahun.
    Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) butir a, Surat KeputusanDireksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 No.SK.19/DIRPEL/1993 tentang Peraturan Dana Pensiun Bumiputera (Bukti T5),Penggugat berhak atas pembayaran Manfaat Pensiun ketikaberakhir kepesertaannya dalam Dana Pensiun karena telahmencapai usia pensiun normal, yaitu 55 tahun ;1.3.2.
    UangPesangon sebagaimana dimaksud dalam Surat KeputusanDireksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.8/DIR/SDM/2008 tentangUsia Pensiun (Bukti T6) ;Bahwa dengan demikian, keberlakuan dan penerapan SuratKeputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.8/DIR/SDM/2008 tentang Usia Pensiun (Bukti T6) dan Peraturan DireksiAJB Bumiputera 1912 No.PE.11/DIR/SDM/2008 tentangKetentuan Pemberian Pesangon (Bukti T7) adalah sebagaisatu kesatuan yang saling terangkai antara satu dengan yanglainnya ;Bahwa dengan hanya mempertimbangkan
    .8/DIR/SDM/2008 tentang Usia Pensiun (Bukti T6) ;Bahwa vide Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.8/DIR/SDM/2008 tentang Usia Pensiun, Diktum Kelima angka ke2jo.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Mtp
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat:
NURYADI
Tergugat:
M. HANAFIAH
87 — 4
  • 001, RW.00, Desa Pejambuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan luas tanah 7.518m2 (tujuh ribu lima ratus delapan belas meter persegi) pada tanggal 25 Februari 1998 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1129 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Februari 1997 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Agustus 1995 No.SK
    A;
  • Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menghadap Notaris/PPAT dan atau Pejabat yang berwenang (Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) di Martapura untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1129 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Februari 1997 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Agustus 1995 No.SK.207/196/M-1/Prona tertulis atas nama M. HANAFIAH.
    Bahwa guna melaksanakan Balik Nama Sertifikat Hak Milik No. 1129 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19Februari 1997 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Kalimantan Selatan tgl. 30 Agustus 1995 No.SK.207/196/M1/Prona tertulis atas nama : M.HANAFIAH.A. menjadi atas nama Penggugatharuslan kedua belah pihak menghadap Notaris/ PPAT atau pejabat yangberwenang (Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) untuk melakukan haltersebut
    (tujuhribu lima ratus delapan belas meter persegi) pada tanggal 25 Februari 1998sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1129 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Februari 1997 dan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatantanggal 30 Agustus 1995 No.SK.207/196/M1/Prona tertulis atas nama M.
    (tujuhHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Mtpribu lima ratus delapan belas meter persegi ) pada tanggal 25 Februari 1998sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1129 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Februari 1997 dan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatantanggal 30 Agustus 1995 No.SK.207/196/M1/Prona tertulis atas nama M.
    (tujuh ribu lima ratus delapan belas meter persegi) pada tanggal 25 Februari1998 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1129 yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Februari 1997dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Agustus 1995 No.SK.207/196/M1/Prona tertulis atas nama M. HANAFIAH. A;5. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;6.
    (tujuh ribu lima ratus delapan belas meter persegi) pada tanggal 25 Februari1998 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1129 yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Februari 1997dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Agustus 1995 No.SK.207/196/M1/Prona tertulis atas nama M. HANAFIAH. A;7.
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-03-2010 — Putus : 10-08-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 116_PID.B_2010_PN.KBJ
Tanggal 10 Agustus 2010 — -KINCAR SINURAYA
104 — 22
  • Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/IV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Cukup Br Karo;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April atas nama Sibar Br Sembiring;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Lemah Br Sembiring;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Usaha
    Ginting;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Kumpul Sembiring;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Guntur Br Purba;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Jasa Br Tarigan;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK
    Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Sarah Br Ginting;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Cukup Br Karo;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April atas nama Sibar Br Sembiring;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Lemah
    Br Sembiring;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Usaha Ginting;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Kumpul Sembiring;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Guntur Br Purba;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK
    ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Romenda Sinuraya;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Ribut Tarigan;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Riswan Lumbantobing;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gurubenua pengganti Kartu KTP No.SK/TV/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2460 K/PDT/2012
Tanggal 17 Oktober 2013 —
53 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenaitu antara yang dimohonkan dengan yang dibatalkan letaknya tidak sama dandengan demikian telah terjadi error in objecto ;Bahwa dengan keluarnya SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSIAGRARIA SUMATERA UTARA tanggal 12 Maret 1966 No.SK.5/PHM/LR/1966 dan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.14 tertanggal 11 Oktober 1969berarti persyaratan pembagian tanah sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 s/d14 PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah danPemberian Ganti Rugi telah terpenuhi menurut
    itu dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No.SK.53/DJA11977 tanggal 26 Mei 1977 tidak sahdan tidak berkekuatan hukum dan dengan demikian perbuatan Tergugat II yangmembatalkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIASUMATERA UTARA tanggal 12 Maret 1966 No.SK.5/PHM/LR/I966 danSertifikat Hak Milik No.14 tanggal 11 Oktober 1966 telah dapat dikwalifisirsebagai perbuatan melawan hukum dan untuk itu dimohonkan kehadapanMajelis
    No. 2460 K/Pdt/20121010111213Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 sepanjang yang berkaitan dengan tanahterperkara tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIASUMATERA UTARA tanggal 12 Maret 1966 No.SK.5/PHM/LR/1966adalah sah dan berkekuatan hukum ;Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.14 tanggal 11 Oktober 1969 atasnama Kumpul Sembiring adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan
    Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK. 53/DJA/1977tanggal 26 Mel 1977 sepanjang yang berkaitan dengan tanah terperkaratidak sah dan tidak berkekuatan hukum (cetak tebal oleh Tergugat D ;8.
    Demikian pula saudara Paditan Singh CS. yang ditudingpara Penggugat sebagai "biang keladi' terbitnya SuratKeputusan Mendagri No.SK.53/DJA/ 1977 tanggal 26 Mei1977 tersebut harus juga turut ditarik sebagai formil partij(Tergugat) dalam perkara ini ;e Bahwa ditariknya Tergugat II sebagai formil partij tidaklahdapat dianggap sebagai representasi dari Menteri Dalam Negeri R.I.dalam perkara ini.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-03-2008 — Putus : 26-06-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 24/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 26 Juni 2008 — PT. Papua Rimba Lestari;Menteri Kehutanan RI
183 — 65
  • Papua Rimba Lestari Di KabupatenJayapura Propinsi Papua (selanjutnya disebut SKMENHUT NO.SK.204/MENHUTII/2004 tanggal 14 Juni2004). 2. Bahwa SURAT MENHUT NO.S.62/KUM2/2008 tanggal 18Januari 2008 dam SK MENHUT No.
    nyata telah dirugikankepentingannya dengan diterbitkannya SURAT MENHUTNo.S.62/KUM2/08 tanggal 18 Januari 2008 dan SK MENHUTNo.SK.204/MENHUTII1/2004 tanggal 14 Juni 2004, makasesuai Pasal 53 ayat 1 Undang Undang No.9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang Undang No.5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT dapatmengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha NegaraTSYSEDIU.s #+ ose same sce Boe es eee ees SeBahwa SURAT MENHUT No.S.62/KUM2/08 tanggal 18 Januari2008 dan SK MENHUT No.SK
    Bahwa SURAT MENHUT No.S.62/KUM2/08 tanggal 18 Januari2008 yang menegaskan SK MENHUT No.SK.204/MENHUT11/2004 tanggal 14 Juni 2004, diterima oleh PENGGUGATpada tanggal 18 Juni 2008, sehingga Gugatan a quo masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata UsahaN@G ara. mn mw nn enw in tin i i i ee6.
    Perlu. untuk diketahui, PENGGUGAT hingga diajukannyagugatan a quo tidak pernah diberitahukan ataupundiberikan salinan SK MENHUT No.SK.204/MENHUT11/2004tanggal 14 Juni 2004 tersebut olehTERGUGAT. = == === 22222 e eee nee ne ene eee10.Pada bagian akhir (halaman 5) SK MENHUTNo.SK.204/MENHUT11/2004 tanggal 14 Juni 2004,PENGGUGAT tidak tertulis sebagai pihak yang menerimasalinan keputusanTERGUGAT. = == ===
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata
Register : 11-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 11/Pdt.G/2017/PN KLT
Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 4

    1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut ke persidangan, tidak hadir ;
    2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, secara verstek ;
    3. Menyatakan Sah perjanjian jual beli antara Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku Penjual sebidang tanah persawahan seluas seluas 6.187 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 869 Desa Sri Agung dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop.Jambi tanggal 28-12-1994 No.sk
    Jambi tanggal 28-12-1994 No.sk .03/HM/BPN/TRANS/1994 serta surat ukur tanggal 04-10-1994 No. 3357/1994 luas 6.187 M2 yang terletak di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
    • Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;Bahwa adapun harga atas sebidang tanah persawahan tersebut yakniantara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati yaitu sebesar Rp.Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan kwitansi tandapenerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 11 Maret 2014;Bahwa sebidang tanah sebidang tanah persawahan seluas seluas 6.187M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 869 Desa Sri Agung denganSurat Keputusan Kakanwil BPN Prop.Jambi tanggal 28121994 No.sk
    .03/HM/BPN/TRANS/1994 serta surat ukur tanggal 04101994 No. 3357 /1994 luas 6.187 M 2. belum dilakukan balik nama oleh Tergugat menjadiatas nama Penggugat, akan tetapi oleh karena Tergugat sangatmemerlukan uang sehingga tanah persawahan terletak di Desa RawaMedang Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat,dengan luas tanah 6.187 meter persegi, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 869 Desa Sri Agung dengan Surat Keputusan Kakanwil BPNProp.Jambi tanggal 28121994 No.sk .03/HM/BPN
    /TRANS/1994 sertasurat ukur tanggal 04101994 No. 3357 /1994 telah dialihkan/atau dijualoleh Tergugat kepada Penggugat;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula disepakati secaralisan, dimana Tergugat bersedia untuk membantu mengurusHalaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.KLt10.11.membaliknamakan bukti kKepemilikan atas tanah tersebut yakni SertifikatHak Milik (SHM) Nomor 869 Desa Sri Agung dengan Surat KeputusanKakanwil BPN Prop.Jambi tanggal 28121994 No.sk.03/HM/BPN/TRANS/1994
    Memerintahkan Penggugat untuk mengurus sendiri proses balik namasertifikat sebidang tanah persawahan seluas 6.187 M2 dengan SertifikatHak Milik (GHM) Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 869 Desa SriAgung dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop.Jambi tanggal 28121994 No.sk .03/HM/BPN/TRANS/1994 serta surat ukur tanggal 04101994No. 3357/1994 luas 6.187 M ?
    Menyatakan Sah perjanjian jual beli antara Penggugat selaku pembeli danTergugat selaku Penjual sebidang tanah persawahan seluas seluas 6.187M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 869 Desa Sri Agung dengan Surat Keputusan Kakanwil BPNProp.Jambi tanggal 28121994 No.sk .03/HM/BPN/TRANS/1994 serta suratukur tanggal 04101994 No. 3357 /1994 luas 6.187 M?* yang terletak diDesa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;4.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 29-12-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 344/PID/2021/PT DKI
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa III : Ir. HAL SEMBIRING
Terbanding/Penuntut Umum : DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
326 — 159
  • Bank Artha Graha Internasional Tbk kepada CV Pelita Jaya No.SK/179/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 20014;
5.46. Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk kepada PT Tirta Mega Persada, No. SK/174/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2001;
5.47. Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk kepada PT Raskita namura Indah, No.
Sibayak Tirta Subur, No.SK/174/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 20014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank ArthaGraha Interansioan Tbk kepada PT. Riffi Brothers & Son No.SK/176/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 20014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank ArtahGraha Interansioan Tbk kepada PT. Indojaya Citra Nusantara, No.SK/177/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 20014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT.
Lektrika Karyatama, No.SK/178/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 20014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank ArtaGraha Interansioan Tbk kepada CV.Pelita Jaya No.SK/ 179/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 20014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank ArtahGraha Interansioan Tbk kepada PT.Tirta Mega Persada, No.SK/174/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2001;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT.
Sibayak Tirta Subur, No.SK/174/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 20014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank ArthaGraha Internasional Tbk kepada PT. Riffi Brothers & Son No.SK/176/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 20014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank ArthaGraha Internasional Tbk kepada PT. Indojaya Citra Nusantara, No.SK/177/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 20014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT.
Bank ArtahGraha Internasional Tbk kepada PT.Tira Mega Persada, No.SK/174/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2001;5.47 Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. Bank ArtahGraha Internasional Tbk kepada PT.Raskita namura Indah, No.SK/306/DSAMREM/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;5.48 Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT.
BankArtha Graha Internasional Tok kepada PT Tirta Mega Persada, No.SK/174/DSAMREM/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2001;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT. BankArtha Graha Internasional Tok kepada PT Raskita namura Indah, No.SK/306/DSAMREM/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;Fotokopi Surat Klarifikasi piutang PT. Traka Kabel dari PT.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 10-01-2013 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 01/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 17 April 2013 — BENNY LUHUR Melawan - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau - Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
82 — 37
  • NURMA untukmelaksanakan putusan verstek angka 3 gugatan ini kepadaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi10Riau (Tergugat), dan Tergugat masih tetap menerbitkan SuratKeputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember2012 yang menjadi obyek sengketa Tata UsahaNegara dalam perkara ini ;.
    Dengan demikian Tergugatsebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak cermat, teliti dantidak jujur pada saat merumuskan materi muatan sebelummenandatangani Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 tersebut sehinggamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat ;11.
    Sebab sumber hukumpenerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 adalah PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR,yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum memilikiRisalah Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi.
    :Tentang Objek Gugatan.Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatantanggal 10 Januari 2013 telah mengajukangugatan tentang Surat kKeputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik Nomor775 tahun 1991 atas nama Benny Luhur ;Bahwa penerbitan Surat Keputusan aquo olehTergugat antara lain berdasarkan suratpermohonan pembatalan dari Hj.
    Int2 =: Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012tanggal 4 Desember 2012 tentang PembatalanPeralihan Sertipikat Hak Milik No.775 Tahun 1991seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur yangterletak di Desa Simpang Baru (sekarangKelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan TampanKota Pekanbaru Provinsi Riau SebagaiPelaksanaan Putusan Pengadilan Yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap ;Bukti T.ll.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 31-12-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 350/PID.SUS/2021/PT DKI
Tanggal 21 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MOHAMMAD IRSYAD bin Alm ABU YAMIN SAID Diwakili Oleh : MOHAMMAD IRSYAD bin Alm ABU YAMIN SAID
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BOBY MOKOGINTA, SH
81 — 41
  • Sesuai Aslinya

    Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.25/DIR/TEK/2011 tentang Prosedur Penetapan Premi Dan Komisi Penutupan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Dan Asuransi Jiwa Syariah

    7 (tujuh) Lembar Copy Sesuai Aslinya

    Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 NO.SK

    YON MARYONO dalam mengajukan hinggaHalaman 8 dari 48 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT.DKImemutuskan besaran komisi bertentangan dengan beberapa ketentuandan peraturan internal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu:e Komisi atas PSL akibat kelebihan klaim yang diminta dandisetujui tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang diaturoleh SK Direksi No.SK.19/DIRPEL/92 dalam Diktum Keempatangka 1, karena komisi dikeluarkan pada saat polis (PT SemenIndonesia) belum berakhir dan tidak ada pembaruan
    Semen IndonesiaNomor Rekening:(Persero) Tbk Periode Valuasi Per 01 Januari2013 sejumlah Rp4.478.437.500, yang diterimaoleh Tedi HaryonoTanda Terima Komisi PSL PT Semen Indonesia(Persero) Tbk Polis No.07145 Periode ValuasiPer 01 2013Rp1.125.065.000, yang diterima oleh TediJanuari sejumlahHaryonoKeputusan Direksi AJB Bumiputera 1912NO.25/DIR/TEK/2011 tentang ProsedurPenetapan Premi Dan Komisi PenutupanProduk Asuransi Jiwa Kumpulan Dan AsuransiJiwa SyariahKeputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera1912 NO.SK
    tujuh) Lembar CopySesuai Aslinya3 (tiga) Lembar CopySesuai Aslinya6 (enam) Lembar CopySesuai Aslinya1 (Satu) Lembar CopySesuai Aslinya1 (Satu) Lembar CopySesuai Aslinya1 (Satu) Lembar CopySesuai AslinyaHalaman 15 dari 48 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT.DKI23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.HaryonoKeputusan DireksiNO.25/DIR/TEK/2011Penetapan PremiAJB Bumiputera 1912tentang ProsedurDan Komisi PenutupanProduk Asuransi Jiwa Kumpulan Dan AsuransiJiwa SyariahKeputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera1912 NO.SK
    Komisi PP PT Semen Indonesia(Persero) Tbk Periode Valuasi Per 01 Januari2013 sejumlah Rp4.478.437.500, yang diterimaoleh Tedi HaryonoTanda Terima Komisi PSL PT Semen Indonesia(Persero) Tbk Polis No.07145 Periode ValuasiPer 01 2013 sejumlahRp1.125.065.000, yang diterima oleh TediJanuariHaryonoKeputusan Direksi AJB Bumiputera 1912NO.25/DIR/TEK/2011 tentang ProsedurPenetapan Premi Dan Komisi PenutupanProduk Asuransi Jiwa Kumpulan Dan AsuransiJiwa SyariahKeputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera1912 NO.SK
    Jiwa Kumpulan Dan AsuransiJiwa SyariahKeputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera1 (Satu) Lembar CopySesuai Aslinya1 (Satu) Lembar CopySesuai Aslinya7 (tujuh) Lembar CopySesuai Aslinya3 (tiga) Lembar CopySesuai Aslinya6 (enam) Lembar CopySesuai Aslinya1 (Satu) Lembar CopySesuai Aslinya1 (Satu) Lembar CopySesuai Aslinya1 (Satu) Lembar CopySesuai Aslinya7 (tujuh) Lembar CopySesuai Aslinya3 (tiga) Lembar CopyHalaman 25 dari 48 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PT.DKI31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.1912 NO.SK
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 05-01-2011 — Putus : 06-04-2011 — Upload : 09-08-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 22/PDT/2011/PT.MDN
Tanggal 6 April 2011 — HELENA BR. HUTAURUK LAWAN WILLIAM CHANDRA
61 — 34
  • (seribu sembilanratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Helena Br Hutahurukberdasarkan :i.Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara di Medan No.SK.400/HM/22.01/1998 tanggal 22 Mei 1998Nomor Urut 40.ii.Surat Ukur tanggal 23 Juni 1998 Nomor 110/Lalang/1998 seluas 1.929 M?,NIB 02.01.06.01.00110b. SHM No.559 terbit tanggal 8 Agustus 1998 seluas 1.376 M?
    Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara di Medan No.SK.400/HM/22.01/1998 tanggal 22 Mei 1998Nomor Urut 41.iv. Surat Ukur tanggal 23 Juni 1998 Nomor 111/Lalang/1998 seluas 1.376 M?,NIB 02.01.06.01.001112.
    Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara di Medan No.SK.400/HM/22.01/1998 tanggal 22 Mei 1998 Nomor UrutAO.ii. Surat Ukur tanggal 23 Juni 1998 Nomor 110/Lalang/1998 seluas 1.929M?, NIB 02.01.06.01.00110.b. SHM No.559 terbit tanggal 8 Agustus 1998 seluas 1.376 M? (seribu tiga ratus tujuhpuluh enam meter persegi) atas nama Prof. Toga Mulia Hamonangan Lumban Tobingberdasarkan :i.
    Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara di Medan No.SK.400/HM/22.01/1998 tanggal 22 Mei 1998 NomorUrut 41. . Surat.....85 ii. Surat Ukur tanggal 23 Juni 1998 Nomor 111/Lalang/1998 seluas 1.376 M2, NIB02.01.06.01.00111.Adalah bukan merupakan hak Penggugat, padahal atas dua bidang tanah yangdimaksud sudah terang bendeang dan secara sah adalah milik Penggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-12-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/TUN/2013
Tanggal 24 Februari 2014 — NBENNY LUHUR VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV. RIAU., II. HJ. NURMA, NK., DKK;
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 532 K/TUN/2013Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 itubaru diketahui oleh Benny Luhur/Penggugat tanggal 12 Desember2012 ;Bahwa karena Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan TataUsaha Negara tersebut tanggal 12 Desember 2012, maka pengajuangugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quomasih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
    NURMA untuk melaksanakan putusan verstek angka 3 gugatanin) kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau (Tergugat), dan Tergugat masih tetap menerbitkanSurat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember2012 yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalamperkara ini ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012tanggal 4 Desember 2012 mengenai Pembatalan Peralihan SertipikatHak Milik
    Yang Mulia MajelisHakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk membatalkanSurat Keputusan No.SK.07/Pbt/ BPN.14/2012 Tanggal 4 Desember2012 tersebut;Bahwatindakan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNo.SK.07/PBT/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012, jugamelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)yang diatur didalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999,sebagaimana diuraikan di bawah ini ;12.1.
    Dengandemikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal4 Desember 2012 harus dinyatakan batal atau tidak sah sertamewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut danmenghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yangtimbul ;IV. MOHON PENUNDAAN18.
    Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 Tanggal 4 Desember2012 tersebut bersumber dari Putusan Vestek PengadilanPekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012yang belum berkekuatan hukum tetap. Putusan Verstek a quoPembanding/Penggugat telat mengajukan verzet atas putusanverstek a quo, tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nomor:70/PDT.G/VZ/2012/PN.PBR. sudah memasuki tahap pembuktianHalaman 22 dari 28 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 152/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat:
PT MITRA MATA JAKARTA PUSAT
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2.PT. BANK MANDIRI
133 — 44
  • Pst.3)4)Berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Muda Agraria No.Sk.361 /Katanggal 24 Februari 1960, menegaskan : Pertama : tanah Eigendomtersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini adalah Tanah Eigendomsebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 dari Undangundang No. 1 Tahun1958. Sesuai Daftar lampiran dari surat keputusan Menteri Muda Agrariatanggal 2421960 No.SK.361/Ka. Menjelaskan : Nama tanah partikelir Pengarengan: No.
    Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.213/HGB/BA/70 tanggal 16September 1970. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.34/DJA/1976 tanggal 8 Maret1976.d.
    Hal ini sejalan dengan penjelasan Tergugat II dalam Pokok Perkaranomor 3 huruf b poin 7) (halaman 6 pada Jawaban ini) yang pada intinyamenerangkan bahwa Objek Sengketa adalah aset Badan Usaha Milik Negara.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.213/HGB/BA/70tanggal 16 September 1970 yang diperkuat dengan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri No.Sk.34/DJA/1976 tanggal 8 Maret 1976, TERGUGAT II telahmengajukan permohonan HGB atas tanah eks sebagian EigendomVerponding No.408 seluas 10.000m2
    Berdasarkan salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK/213/HGB/BA/70 tanggal 16 September 1970 menjelaskan sbb :1) Bank Dagang Negara (BDN) melalui surat No.KP.8/2 tanggal 3081967telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak Guna Bangunanatas tanah eks sebagian Eigendom Verponding No.408 seluas 10.000 M?
    Bahwa letak tanah a quo berada dalam kawasan milik eks legacy BDN/ TERGUGATIl sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No.Sk.8/Ka/1964 tanggal 2Maret 1964 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.213/HGB/BA/1970tanggal 16 September 1970. Sesuai kedua Surat Keputusan a quo TERGUGAT IImendapatkan hak Guna Bangunan atas tanah eks sebagian Eigendom VerpondingNo.408 seluas 10.000 M2 terletak di JI. Cikini Raya Kelurahan Menteng, KecamatanGambir, DK! Jakarta.4.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 04-10-2019 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 179/Pid.C/2019/PN Rap
Tanggal 4 Oktober 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
FIRDAUS BARUS
Terdakwa:
HARUN SIPAHUTAR
19 — 3
  • SirataRata Alas Tonga dengan dasar petikansurat keputusan Gubernur KDH PropinsiSumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 pada bulanOktober 1980 kepada Rahmat Harahap, 3.Surat pelepasan hak dan ganti rugi tanahnomor 592.2/120/1988 tanggal 9November 1988 antara KamaluddinSagala sebagai penerima ganti rugi danyang mengganti rugi adalah PT.
    SiratRatAlas Tonga dengan dasar petikan suratkeputusan Gubernur KDH PropinsiSumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 padabulanOktober 1980 kepada KamaluddinSagala, 4. Surat pelepasan hak dan gantirugi tanah nomor 592.2/80/1988 tanggal 9Nopember antara Rolan Panjaitan sebagaipenerima ganti rugi dan yang manggantirugi adalah PT. SirataRata Alas Tongadengan dasar petikan suratkeputusanGubernur KDH PropinsiSumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 kepada RolanPanjaitan, 5.
    SirataRata Alas Tonga dengan dasar petikansurat keputusan Gubernur KDH Propinsi Sumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 pada bulan Oktober 1980 kepada RahmatPangihutan, 2. Surat pelepasan hak dan ganti rugi tanah nomor 592.2/88/1988tanggal 9 November 1988 antara Rahmat Harahap sebagai penerima gantirugi dan yang mengganti rugi adalah PT.
    SirataRata Alas Tonga dengan dasarpetikan surat keputusan Gubernur KDH Propinsi Sumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 pada bulan Oktober 1980 kepada Rahmat Harahap,3. Surat pelepasan hak dan ganti rugi tanah nomor 592.2/120/1988 tanggal 9November 1988 antara Kamaluddin Sagala sebagai penerima ganti rugi danyang mengganti rugi adalah PT.
    SiratRat Alas Tonga dengan dasar petikansurat keputusan Gubernur KDH~ Propinsi Sumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 pada bulanOktober 1980 kepada KamaluddinSagala, 4. Surat pelepasan hak dan ganti rugi tanan nomor 592.2/80/1988tanggal 9 Nopember antara Rolan Panjaitan sebagai penerima ganti rugi danyang mangganti rugi adalah PT. SirataRata Alas Tonga dengan dasar petikansurat keputusanGubernur KDH Propinsi Sumatera Utara No.SK.198/DA/HML/LB/1980 kepada Rolan Panjaitan, 5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2006 — Upload : 20-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192K/TUN/2005
Tanggal 4 Mei 2006 — Widodo Edy Budianto ; Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.192 K/TUN/2005Bahwa Penggugat sangat keberatan atas Keputusan TergugatNo.157/KPTS/BAPEK/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang menolakkeberatan Penggugat dan menguatkan putusan Hukuman Disiplin MenteriPerhubungan No.SK.18/602/Phb98 tanggal 5 Nopember 1998 yang diralatdengan SK.399 Tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001 berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat.
    Karena Tergugat dalam Keputusannya tidakmempertimbangkan sebabsebab mengapa Penggugat tidak masukkantor/meninggalkan tugas;Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika menerima KeputusanMenteri Perhubungan No.SK.18/KP.602/Phb98 tanggal 5 November 1998yang pada pertimbangan huruf b dan c disebutkan bahwa kepada yangbersangkutan telah dilakukan pembinaan berupa pemanggilan sebanyak 3(tiga) kali, dan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut ;Bahwa panggilan tersebut adalah tidak benar karena merupakanformalitas
    Oleh karena itu Keputusan Menteri Perhubungan tersebut cacathukum dan harus dibatalkan;Bahwa tindakan Tergugat yang menolak keberatan Penggugat danmemperkuat Keputusan Menteri Perhubungan No.SK.18/602/Phb98tanggal 5 November 1998 yang diralat dengan SK.399 Tahun 2001 tanggal21 Agustus 2001 berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas namaPenggugat adalah suatu tindakan yang sewenangwenang dan tidakcermat karenanya bertentangan dengan AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (Azas Kecermatan) sehingga
    dibayar hanyabelum lunas ;11.Bahwa tindakan Penggugat secara yuridis dibenarkan dan dilindungioleh hukum sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) dan (3) PeraturanPemerintah No.30 Tahun 1980;12.Bahwa perlu pula diketahui sampai dengan dikeluarkannya keputusanpenjatuhan hukuman, ternyata pejabat yang berwenang menghukumtidak pernah memanggil dan memeriksa Penggugat, dengan demikianjelas merupakan pelanggaran sebagaimana Pasal 9 PeraturanPemerintah No.30 Tahun 1980. sehingga keputusan MenteriPerhubungan No.SK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2008 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281K/TUN/2007
Tanggal 21 Januari 2008 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ; vs. PERIS TUA SIAGIAN, SH
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2006, Penggugat telahmenerima Surat Pemanggilan dan Surat Keputusan Sekretaris DepartemenKebudayaan dan Pariwisata No.SK.02/KP.306/RO.2/DKP/2006, tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretaris JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata dan juga menunjuk kepadaLampiran Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNo.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan SekretarisJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata No.SK.104/KP.403/SEKJEN/DKP/05. tanggal 28 September 2005 tentangPemberhentian Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Kebudayaandan Pariwisata, Dalam Lampiran Keputusan tersebut No. 3 atas namaPeris Tua Siagian, SH. NIP : 720000548 ;d. Mengembalikan status dan posisi Penggugat menjadi Pejabat Strukturalsetingkat Eselon Ill ;e.
    Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal DepartemenKebudayaan dan Pariwisata No.SK.104/KP.403/SEKJEN/DKP/05 tanggal28 September 2005 tentang pemberhentian dalam jabatan dilingkunganDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata, dalam Lampiran Keputusantersebut No.3 atas nama Peris Tua Siagian, SH. NIP. 720000548 ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan SekretarisJenderal Departemen Kebudayaan dan PariwisataHal. 6 dari 13 hal. Put.
    No. 281 K/TUN/2007.No.SK.104/KP.403/SEKJEN/DKP/05 tanggal 28 September 2005 tentangpemberhentian dalam jabatan dilingkungan Departemen Kebudayaan danPariwisata, Dalam Lampiran Keputusan tersebut No. 3 atas nama PerisTua Siagian, SH. NIP. 720000548 ;4. Mengembalikan status dan posisi Penggugat/Pembanding menjadiPejabat Struktural setingkat Eselon Ill ;5.
    Pada saatpelantikan, No.SK 104/KP.403/SEKJEN/DKP/05 tersebut diumumkan, olehHal. 7 dari 13 hal. Put. No. 281 K/TUN/2007.karena itu patutlah semua orang yang terkait dalam Keputusan itumengetahuinya, termasuk Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-02-2022 — Putus : 24-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 24 Mei 2022 — Penggugat:
Rahmawati Salam
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
425 — 120
  • Sapia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964 adalah Perbuatan Melawan Hukum Onrechtmatige Overheidsdaad perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  • Mewajibkan Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Penggugat berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964, yang telah dikonversi ke
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2008 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191PK/PDT/2008
Tanggal 28 Nopember 2008 — PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU ; P.T. MAKMUR PAPAN PERMATA ; C.V. TIEKA JAYA ; KOLEMAN dahulu KHO BUN HUAT ; KARYANTO dahulu KWEK JANG TEK ; HASYIM SUDIYONO, dkk.
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cokroaminoto No.57, asal Persil Pemberian HakHPL.01/1973.Seb., Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, tanggal 9 Juli 1992,No.SK.1119/HGB/KW.24PBR/1992, Surat Ukur tanggal 18September 1991 No.156/1991, Luas 85 M*, adalah sebagiandari G.S.
    No.191 PK/Pdt/200813.Kios diatasnya selaku pemilik Toko MUDA MUDI Jalan GangGembira No.11 A, Pasar Pusat Sukaramai, Pekanbaru Kota,sesuai dengan :a.Petikan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat IlPekanbaru No.SK.09/HPLPbr/1978 tanggal 2 Januari 1978,Pemberian Hak Pakai kepada ST.
    No.191 PK/Pdt/20081991 No.SK.1043/HGB/KW.24PBR/1991, Penerbitan SertifikatPekanbaru tanggal 9 Juli 1991, berakhir hak tanggal 10 Januari2011, Surat Ukur tanggal 22 Desember 1990 No.173/1990,Luas 74 M*, adalah pengganti Surat Ukur No.118/89 (buktiP17.a) ;.
    No.191 PK/Pdt/200820.No.29 A, Pasar Pusat Sukaramai, Pekanbaru sesuai dengan :a.Petikan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat IlPekanbaru No.SK.09/HPLPbr/1978, tanggal 2 Januari 1978,Pemberian Hak Pakai kepada ST.
    No.191 PK/Pdt/20082.20.2.21.Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat IlPekanbaru No.SK.09/HPLPbr/1978 tanggal 2 Januari 1978,Pemberian Hak Pakai, terletak di Jalan Pasar Pusat, kepadaST.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 305/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 8 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI
Terbanding/Penggugat : PT MITRA MATA JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
102 — 59
  • Bahwa letak tanah a quo berada dalam kawasan milik eks legacyBDN/ TERGUGAT II sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian DanAgraria No.Sk.8/Ka/1964 tanggal 2 Maret 1964 dan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No.SK.213/HGB/BA/1970 tanggal 16 September1970. Sesuai kedua Surat Keputusan a quo TERGUGAT II mendapatkanhak Guna Bangunan atas tanah eks sebagian Eigendom VerpondingNo.408 seluas 10.000 M2 terletak di JI. Cikini Raya Kelurahan Menteng,Kecamatan Gambir, DKI Jakarta.e.
    Dasar Hak TERGUGAT II atas Objek Sengketa.1) Berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Menteri PertanianDan Agraria No.Sk.8/Ka/1964 tanggal 2 Maret 1964,memutuskan:Pertama : bahwa setelah tanah partikelir Pengarengan VerpNo.408 sebagai dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Agrariatanggal 24 Februari 1960 No.SK.36/Ka, dalam daftar umum diKantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan ditjatat sebagaitanah yang dikuasali langsung oleh Negara, Pemerintah bersediamemberikan kembali dengan tjuma2 sebagian bekas
    Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.34/DJA/1976tanggal 8 Maret 1976.d.
    Kutipan Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No.Sk.8/Ka/1964 tanggal 2 Maret 1964, memutuskan :Pertama : bahwa setelah tanah partikelir Pengarengan Verp No. 408sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 24Februari 1960 No.
    Berdasarkan salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK/213/HGB/BA/70 tanggal 16 September 1970 menjelaskan sbb :1) Bank Dagang Negara (BDN) melalui surat No.KP.8/2 tanggal 3081967 telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak GunaBangunan atas tanah eks sebagian Eigendom Verponding No.408seluas 10.000 M?
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 307/ Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar
Tanggal 13 Januari 2014 — PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero); Lawan; 1. H.M. HASAN F. HAMZAH; 2. PIMPINAN YAYASAN RUMAH DUKA ABADI; 3. J A N U D I N; 4. PETRUS Alias AYONG; 5. Ny. E E M; 6. R O C H M A N; 7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT;
90 — 37
  • Djalan Baru & Co. berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No.SK.29/HP/DA/84 tanggal 6Maret1984 ;Bahwa tanah HP. No.104/Jelambar berdasarkan SK Mendagri No.SK.29/HP/DA/84tanggal 6Maret1984, dasarnya adalah Keputusan Mendagri Nomor : SK.5/HP/1968 tanggal 6Pebruari1968, yang isinya : memberikan Hak Pakai kepadaH.A. NAWAWI qq NV. Djalan Baru & co. atas sebidang tanah seluas 2.150 M2terletak di Jalan Tangerang Desa Jelambar, Kecamatan Grogol, Daerah Tk.I DKIJakarta Raya (yang kini dikenal JIn.
    Jelambar, Jakarta Barat DKIJakarta, untuk digunakan Tapak Kantor Usaha Dagang Kayu;Bahwa tanah tersebut oleh pemegang haknya dilepaskan kepada Negara, dulu pernahdiberikan Hak Pakai sesuai SK Mendagri tanggal 6Pebruari1968 No.SK.5/HP/68, isi :mencabut SK Mendagri tanggal 6Pebruari1968 No.SK.5/HP/68 tentang pemberianHak Pakai kepada H.A. Nawawi qq. NV.
    Nawawi sebagai Pemhon Hak Pakai tersebut, menyatakan sebidang tanahberdasarkan SK Mendagri No.SK.5/HP/68 tanggal 6Pebruari1968 adalah seluas2.150 M2 ;Bukti TI8, Surat Keterangan Rencana Kota No.2207/GSB/JB/81 menunjukkanadanya Rencana Pelebaran Jalan di JIn. Daan Mogot No.100 A ;Bukti TI9, Surat Keputusan Mendagri No.SK.29/HP/DA/84.
    TI9, yakni SK Mendagri No.SK.29/HP/DA/84, dalam bagian membaca antara lain : Surat permohonan tanggal 16Nopember1981dari saudara H.A. Nawawi, fotocopy salinan SK.
    Mendagri tanggal 6Pebruari1968No.SK.5/HP/68, pada bagian memutuskan antara lain : Mencabut SK Mendagri tanggal 6Pebruari1968 No.SK.5/HP/68, permohonannya seluas 2.722 M2 (bukti TI6) dan diberikanHak Pakai seluas 2.464 M2 ;Menimbang, bahwa dari kedua SK Mendagri tersebut di atas, jelas adahubungannya karena yang dijadikan dasar alas hak adalah SK Mendagri No.SK.5/HP/68,tanah seluas 2.150 M2 dan sesuai dengan pernyataan dari Pemohon sendiri (bukti TI7)adalah tanah tersebut luasnya 2.150 M2 bukan 2.464