Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei2018;Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor748/Pid.B/2018/PN Mks5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni2018;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Juni2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;8.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar baju kaos warna coklat muda dalam keadaan robekdan terdapat bekas bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan.Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor748/Pid.B/2018/PN Mks 1 (satu) unit motor Yamaha MX King Warna Hitam No. Pol DD 2347ST No. Rangka MH30G0710HK212840, no. Mesin G3E6E 0305666;Dirampas untuk Negara.;4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah).

SYAHARUDDIN laluTerdakwa membagi isi tas tersebut bersama Terdakwa II danHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor748/Pid.B/2018/PN MksSERANG setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II dan SERANGmembakar tasnya beserta suratsurat penting di dalamnya.wannnn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 365 Ayat (2) Ke1 dan Ke2 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebutPara Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah

Saksi sendiri.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor748/Pid.B/2018/PN MksCiri2 pelaku, salah satunya kurus, tinggi menggunakan baju abu abudan menggunakan 2 (dua) motor Sport 150 CC merk Yamaha danjenisnya Saksi lupa.Kerugian Saksi sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikanpendapat yang pada pokoknya membenarkannya;2.

,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri olehVEMI OCTAVIANI,S.H.,, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor748/Pid.B/2018/PN MksHakimhakim Anggota, Hakim Ketua,RUSDIYANTO LOLEH,S.H.,M.H., IMAM SUPRIYADI,S.H.,M.H.,HENENG PUJADI, S.H., M.H..Panitera Pengganti,JUSTIAH SAID, S.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor748/Pid.B/2018/PN Mks

SD,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DusunSiratuang, Desa Polleewani, Kecamatan Tutar, KabupatenPolewali Mandar, sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il dan para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor748

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islampada tanggal 28 November 2008 di Dusun Siratuang, Desa Pollewani,Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalahayah kandung Pemohon Il bernama Bolong yang dinikahkan oleh ImamMasjid Nurul Falah' bernama Dirman karena wali nikah mewakilkan padanya,dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribuHal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor748/Pdt.P/2016/PA.Pwlrupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Baharuddin bin Ramalang) denganPemohon Il (Sitti Nur Indah binti Bolong) yang dilaksanakan pada tanggal28 November tahun 2008 di Dusun Siratuang, Desa Pollewani, KecamatanTutar, Kabupaten Polewali Mandar.Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor748/Pdt.P/2016/PA.Pwl3.

Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor748/Pdt.P/2016/PA.Pwl2.

Meterai :Rp 6.000,00Jumlah :Rp 91.000,00(sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor748/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Nomor748/Pdt.G/2020/PA.LLGmati, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanLubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, nomor: 0174/10/X1I/2018 tanggal14 November 2018 ;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempattinggal di Kelurahan Keputraan di rumah milik Termohon, selama pernikahantersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknyasuami isteri, tetapi belum dikaruniai anak ;3.

Nomor748/Pdt.G/2020/PA.LLGBahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka Pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadiliserta memutuskan sebagai berikut:a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; b. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhnkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau ;c.

Nomor748/Pdt.G/2020/PA.LLG Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0174/10/XI/2018 tanggal 14November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, buktitersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan sudah dicocokan denganaslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P dan di paraf ;Bahwa bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karenatidak hadir dipersidangan ;Bahwa selain itu

Nomor748/Pdt.G/2020/PA.LLGgrow all ols SMI!

Nomor748/Pdt.G/2020/PA.LLG 1. Biaya Pendaftaran =Rp. 30.000,002. Biaya Proses =Rp. 50.000,003. Biaya PNBP panggilan =Rp. 20.000,004. Biaya Panggilan =Rp. 225.000,004. Biaya Redaksi =Rp. 10.000,006. Biaya Meterai = Rp. 6.000,00Jumlah =Rp. 341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Hal 12 dari 12 hal. Put. Nomor748/Pdt.G/2020/PA.LLG

Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal22 Agustus 2017 sampaidengan tanggal20 September 2017;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor748/Pid.B/2017/PN Rap5.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal21September 2017 sampai dengan tanggal19 Nopember 2017;Setelah memberitahukan kepadaTerdakwaakan haknya untuk mendapatkanBantuan Hukum dari Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam KetentuanPasal 56 KUHAP, akan tetapi Terdakwa berkehendak untuk menghadap sendin;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :PenetapanKetua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor748/Pen.Pid/2017/PN Rap, tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukanMajelis

Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judidan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalamperusahaan untuk itu;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor748/Pid.B/2017/PN RapMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

,masingmasing sebagai Hakim anggota, yangdiuapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketuadengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOLO SIANTURI,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat serta dihadiri oleh NORAHalaman 18 dari 19 Putusan Nomor748/Pid.B/2017/PN RapSARI DEWI NASUTION, S.H., M.Kn.,Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLabuhanbatu Selatan serta dihadapan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS HAKIM,DENI ALBAR, S.H.

., M.H.PANITERA PENGGANTI,BOLO SIANTURIHalaman 19 dari 19 Putusan Nomor748/Pid.B/2017/PN Rap

izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawitatas tanah seluas 10.000 Ha terletak di Desa Pantang Baru, PantangRaya, Karya Jadi, Antar Jaya, Antar Raya, Antar Baru, Karya Tani,Karyabaru dan Dwipasari, Kecamatan Tabukan, Wanaraya, Barambaidan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi KalimantanSelatan;28 Januari 2008 Surat Pemohon Banding Nomor 071/KJW/I/2008 kepada KP PBBBanjarmasin tentang Pemberitahuan untuk memanfaatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor748

Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2017SPOP PBB tahun 2009, Terbanding menerbitkan SKP PBB Tahun2009 Nomor 00001/272/09/731/13 tanggal 2 Agustus 2013, yangdalam SKP tersebut Terbanding tidak memperhitungkan fasilitaspengurangan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 1 danpasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor748/KMK.04/1990;Bahwa alasan Terbanding tidak memperhitungkan fasilitaspengurangan 50% atas PBB yang harus dibayar dikarenakanPemohon banding mengajukan pemanfaatan fasilitas

Surat ketetapan pajak;Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi DanBangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu antara lainmengatur sebagai berikut:Pasal 1:(1) Pengenaan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajakyang melakukan investasi/oenanaman modal baru danperluasan, yang dilakukan di wilayahwilayah:a. Propinsi Kalimantan Barat;b. Propinsi Kalimantan Timur;c. Propinsi Kalimantan Selatan;d. ...dst...m.

Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak hanya mengatur tentang pelaksanaan teknisatas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/ 1990 tanggal 28Juni 1990, sehingga Surat Edaran tersebut tidak dapat digunakan olehPemohon Peninjauan Kembali untuk mengambil keputusan yangbertentangan atau menyimpang atau melebihi dari seluruh ketentuanyang telah ditetapbkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor748/KMK.04/1990 adalah tidak tepat karena:a.

Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2017bertentangan atau menyimpang atau melebihi dari seluruhketentuan yang telah ditetapbkan dalam Keputusan MenteriKeuangan Nomor 748/KMK.04/1990 nyatanyata bertentangandengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor748/KMK.04/1990 juncto Angka 4 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990;8.

Lokomotif Rt.001 Rw.005, Kelurahan Kali Abang TengahKecamatan Bekasi Utara, No.27, Kota Bekasi, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara Nomor 84/PDT/2020/PT.BDG dan suratsuratyang bersangkutan dengan perkara tersebut;Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor748/Pdt.G/2018/PN.Bks, tanggal 18 September 2019 dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

semula Para Penggugat tertanggal21 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal21 Oktober 2019 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Desember 2019, kepada TerbandingIl semula Tergugat Il pada tanggal 6 Januari 2020, dan kepada Terbanding IIIsemula Tergugat III, pada tanggal 14 November 2019;Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT.BDG3)4)5)6)Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (/Inzage) Nomor748

/Pdt.G/2018/PN.Bks. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Sungguminasa, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeritersebut, telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semulaTergugat pada tanggal 24 Oktober 2019, untuk mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTinggi untuk di periksa dalam tingkat banding ;Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (/Inzage) Nomor748/Pdt.G/2018/PN.Bks.

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Polewali, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut,telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding II semula Tergugat IIpada tanggal 29 Oktober 2019, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggangwaktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untukdi periksa dalam tingkat banding ;Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (/Inzage) Nomor748/Pdt.G/2018/PN.Bks. yang dibuat oleh Jurusita

Tergugat I, Il, dan III, tidak hadir dipersidangan dan Majelis Hakimtingkat pertama menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Para Tergugat atau secaraVERSTEK ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat didalam memoribandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakimtingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan ; Menyatakan menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat ; Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor748

2018Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;Bahwa Pengadilan tetap berusaha secara sungguhsungguhmendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Penggugat danTergugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya,dan oleh Penggugat menyatakan bahwa dirinya telah rukun kembali denganTergugat, dan oleh Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat tersebut,Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ingin melanjutkanperkaranya, dan bermohon untuk mencabut perkara tersebut Nomor748

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor748/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untukmencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;3.

Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD, yang beralamat di KejaksaanNegeri Tebing Tinggi, Jalan Yos Sudarso, Kota TebingTinggi, yang diwakili oleh FAJAR RUDI MANURUNG,S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri TebingTinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. FITRIYANI, S.H.;2. MUHAMMAD YAMIN, S.H.;3. ALVIN ZIAWA, S.H.;4. PUTRI MARLINA SARI, S.H.

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit mobil New Xenia VVTi Xl DLX Sporty 1.3 M/T MC, warnahitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX dibatalkan;Jelas terdapat kontradiksi antara isi (dalil) posita di mana di satu sisiPelawan mengatakan bahwa Gugatan Perlawanan diajukan terhadapPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD sedangkan

di sisi lain Pelawan mengatakanbahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD telah tepat, padahal antara PutusanMahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 dengan PutusanPengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PB.TTDmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD, bahkan dalam poin ke5 isi (dalil) positaGugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan bahwa telah tepat13pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggiyang memeriksa dan mengadili perkara Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan terdakwa a.n.

Bahwa dalam poin ke5 dalil (isi) posita Gugatan Perlawanannya Pelawanmengatakan:Bahve telah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan Terdakwa a.n.

dinersidangan telah dicatat dalamriya: we stareberita) acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 November2015 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara hak asuhCe ny Asam were we weanak yang diajukan Penggugat yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor748

Mengabulkan permchonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor748/Padt.G/2015;2. Menetapkan perkara tersebut teiah seiesai karena dicabut;3.

Pengadilan Negeri JakartaUtara tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal5 Oktober 2021, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untukmemeriksa berkas perkara sesuai pemberitahuan memeriksa berkas perkaratanggal 6 Oktober 2021 Nomor W10.U4/8332/HK.01/10/2021;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor748

/Pid.B/2021/PN Jkt Utr, diucapkan pada tanggal 30 September 2021 danPenuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 5 Oktober 2021, makapernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh undangundang,oleh karena itu pernyataan permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Nomor748/Pid.B/2021/PN Jkt Utr tanggal 30 September

Pengadilan Tingkat Pertamatentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUH Pidana, telah didasarkanpada faktafakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itupertimbangan hukum tersebut diambil alin oleh Majelis Hakim TingkatBanding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara inipada tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor748

putusan ini dijatunkan berada dalam tahanan, maka beralasan hukummenetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dan biaya perkara dibebankankepada Terdakwa;Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009tentang Perobahan Kedua UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor748

Menetapkan supaya Terdakwa ALI bin KANTAN membayar biayaperkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor748/Pid.Sus/2018/PN.Bls tanggal 11 Maret 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.

celana panjang warna hitam;1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;1 (satu) helai bra warna hitam;1 (satu) helai celana dalam warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) Nomor142/PID.SUS/2019/ PT PBR tanggal 21 Mei 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor748

Thtkarena Suhardi (Debitur) telah melakukan Cidera Janji dan Bukti HakKepemilikan unit mobil tersebut di atas hingga saat ini masih berada padaPenguasaan Pelawan;Bahwa telah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan Terdakwa a.n.

Selanjutnyaterdapat pertentangan antara posita dengan petitum, dimana dalamPosita Gugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan bahwaPutusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor748/Pid.B/2010/PB.TTD telah tepat namun dalam petitum GugatanPerlawanannya, Pelawan justru memohon agar Putusan MahkamahAgung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo.

Putusan Pengadilan Negeri TebingTinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.TTD, bahkan dalam poin ke5 isi(dalil) posita Gugatan Perlawanannya Pelawan mengatakan bahwatelah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan terdakwa a.n.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor84/PMK.012/2006 di mana dalam kedudukannya tersebut, Pelawansama sekali tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menilaipertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannyadalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD tanggal 5 Januari 2011, padahal Pelawan jelasmengetahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD tanggal 5 Januari 2011 tersebut telahdibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Nomor748/Pid.B/2010/PN.TTD, dengan Terdakwa a.n.

Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijkerecht vordering), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapatdibenarkan.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut,Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkanpermohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menetapkanbahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor748/Pdt.G/2019/PA.Rks. dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mencatat

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor748/Pdt.G/2019/PA.Rks. dari Penggugat.Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 748/Pdt.G/2019/PA.Rks.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3.

Nomor748/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN Mdn., tanggal 10 April 2018;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang mengadili perkara a quo;4. Membebankan seluruh biayabiaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTermohon Keberatan/Termohon Kasasi;Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapatHalaman 4 dari 7 hal. Put.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 4 bahwa penyelesaian oleh BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen melalui konsiliasi atau mediasi atauarbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yangbersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCIALSERVICES dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor748

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp475.000.00(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah):Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor748/PDT/2014/PT SBY tanggal 2 Maret 2015 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juni 2014Nomor: 1044/Pdt.G/2013/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Penggugat

Nomor748/Pdt/2014/PT.SBY Jo. Nomor 1044/Pdt. G/2013/PN. SBY. adalahtentang harta persatuan dalam perkawinan yang tertulis pada Undang Undang Hukum Perdata Pasal 119 yang berbunyi ("Sejak saatdilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersamaMENYELURUH antara suami isteri.sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalamperjanjian perkawinan.

Nomor748/Pdt/2014/PT.SBY Jo. Nomor 1044/Pdt. G/2013/PN. Sby yangbertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1373 K/Pdt./2011 Jo. Nomor 436/Pdt./2010/PT. Sby. Jo. Nomor 551/Pdt.G/2009/PN.

Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor748/Pid.Sus/201 8/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Juli 2018, yang amarnya sebagaiberikut:1. Menyatakan seluruh Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapatditerima;Hal 5 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

memeriksadan mengadili perkara pidana Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. atasnama Terdakwa Arseto Suryoadji;Menyatakan Surat Dakwaan Nomor No.REG.PERK: PDM73/JKT.SLT/EUH.2/05/2013 atas nama Terdakwa Arseto Suryoadji telahmemenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP;Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkarapidana No. 748/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa ArsetoSuryoadji;Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor748

waktu banding, yaitu 7 hari dansesuai dengan tata cara serta syaratsyarat sebagaimana ditentukanUndangUndang, Pasal 233 jo 67 KUHAP, dengan demikian permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita AcaraPemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan suratsurat yang tersebutdalam berkas perkara Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., salinanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor748

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor748/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Agustus 2018, yangdimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar kwalifikasi yangterbukti tanpa mencantumkan pasalpasal yang didakwakan,sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini:1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah padatanggal 04 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor748/004/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh2.4.a&Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di Jalan Marsma R.

kuasanya,meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agarsabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatantersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berapa:e Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnyadi depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor748

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akadnikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 03Juli 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Nomor748/23/VII/2005 tertanggal 17 Mei 2010, dan setelahakad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat takliktalak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah tersebut;.

Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor748/23/V11/2005 tertanggal 17 Mei 2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ilir Timur MIIKota Palembang ( P.2 ).

Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor748/20/X1/2005 tanggal 28 Mei 2015, dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, KotaBandar Lampung (bermeterai cukup), kKemudian dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sama lalu diberi kode P 2; Saksisaksi :1. SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tanggabertempat tinggal di Kecamatan Sukabumi .

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebuttanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara inidapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkanPasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor748

tanggal 08 Oktober 2012, Nomor : PRINT2829/0.6.10/Epp.1/10/2012, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampaidengan tanggal 27 Oktober 2012 ; 2929222 nnnPerpanjangan Kajari Serang keII, tanggal Oktober 2012, terhitung sejaktanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 ;Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2012, Nomor : PRINT2994/0.6.10/Epp.2/10/2012, terhitung sejak tanggal 05 Nopember 2012sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012 ; Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 14 Nopember 2012, Nomor748