Ditemukan 25 data
64 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panglima Batur RT.1/1 Kelurahan UluBenteng, Kecamatan Marabahan,Kabupaten Barito Kuala ;agama : Islam ;pekerjaan : PNS, pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Barito Kuala, selaku PimpinanProyek Peningkatan Jalan (Paket OECF)Dahirang Pedal;aman Baru ThunAnggaran 1997 / 1998.Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa H.Rusli Ramli bin H.Mahlan selaku PimproPeningkatan Ruas Jalan DahirangPendalaman Baru (Paket
I/OECF) TahunAnggaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Bupati KDH Tingkat Il BaritoKuala Nomor : 092 tahun 1997 tanggal 1 April 1997, bertindak secara bersamasama atau sendirisendiri baik selaku orang yang melakukan atau turut sertamelakukan dengan Chandra Iriandi Wijaya,ST Direktur CV.
Kuala atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsungdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu TerdakwaH.Rusli Ramli bin H.Mahlan selaku Pimpinan Proyek Peningkatan Ruas JalanDahirangPendalaman Baru (Paket I/OECF
Arifiani Mukri Haji yang menyatakan volume fisikpekerjaan Lapis Pondasi Atas (LPA kelas A) dan Lapis Tipis Aspal Pasir(Latasir) di lapangan tidak sesuai dengan bestek.Perbuatan Terdakwa H.Rusli Ramli bin H.Mahlan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa H.Rusli Ramli bin H.Mahlan selaku Pimpinan proyekPeningkatan Ruas Jalan DahirangPendalaman Baru (Paket I/OECF) TahunAnggaran 1997/1998 telah membuat perjanjian pemborongan pekerjaanHal. 2 dari 43 hal. Put.
Mahlan dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa H.Rusli Ramli bin H.Mahlan selaku Pimpinan proyekPeningkatan Ruas Jalan DahirangPendalaman Baru (Paket I/OECF) TahunAnggaran 1997/1998 telah membuat perjanjian pemborongan pekerjaanRuas Jalan DahirangPendalaman Baru dengan Chandra Iriandi Wijaya,STDirektur CV.
36 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIMPINAN BAGIAN PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN (SPL-OECF INP-22 RIAU) TAHUN ANGGARAN 1999/2000
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Paket / OECF) tahun anggaran 1997/1998,dimana putusan dari Pengadilan Negeri Marabahan H.Rusli Ramli bin H. Mahlian dinyatakan bebas daridakwaan dan tuntutan JPU. ( bukti ini diberi tandaPK.1. );. Bukti berupa putusan Mahkamah Agung RI No.2299K/PID/2005 tanggal 19 April 2006 atas nama TerdakwaH. RUSLI RAMLI bin H. MAHLIAN, adalah putusan dariMahkamah Agung RI yang merupakan hasil putusan dariupaya hukum kasasi dari JPU yang menjadi TerdakwaH.
No. 80 PK/Pid.Sus/2010ST, bukti ini menyatakan Terdakwa CHANDRA IRIANDHYWIJAYA.ST. bebas dari dakwaan dan tuntutan hukumuntuk perkara tindak pidana korupsi proyekPeningkatan Ruas Jalan Dahirang Pendalaman Baru(Paket / OECF ) tahun anggaran 1997/1998 ( buktiinit diberi tanda PK.3.);. Bukti Novum lainnya adalah keterangan saksi saksiyang bernama:1. M. RUSMADI.SH. 2.
(Paket / OECF ) tahun = anggaran1997/1998, dimana bukti PK.1. dan PK.2.Terdakwanya kedudukannya adalah sebagaiPimpinan Proyek, sedangkan bukti PK.3.Terdakwanya kedudukannya adalah sebagaikontraktor proyek, sedangkan Pemohon PKkedudukannya adalah sebagai pelaksana/ buruhkontraktor; Bukti PK.1. Terdakwa H.
20 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
./1995 tanggal 5 Oktober 1995 butir 5.6 yangmenyatakan seluruh beban bunga pinjaman dapat dibebankan sebagaibiaya karena adanya keharusan wajib pajak menempatkan dana dalamjumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito dan tabungansematamata untuk memenuhi ketentuan/undangundang/peraturan,misalnya untuk cadangan pembiayaan pekerjaan/proyek;Bahwa perlu diketahui biaya bunga pinjaman tersebut adalah beban bungaatas pinjaman jangka panjang OECF Jepang dan Bank Dunia IBRD,badan yang tidak mempunyai
Putusan Nomor 290 /B/PK/PJK/201310.11.12.kembali pinjaman OECF dan Bank Dunia IBRD dalam rangka proyekPembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Karang Pilang Ill, sehinggadana yang direncanakan untuk membayar angsuran dapat digunakanuntuk membiayai proyek tersebut;Bahwa keputusan penjadwalan kembali pinjaman sebagaimana yangdimaksud butir 6 di atas, diartikan oleh petugas pemeriksa seolaholahPemohon Banding mendapatkan tambahan pinjaman baru yang uangnyaditanamkan dalam deposito, padahal tidak ada
Putusan Nomor 290 /B/PK/PJK/201313.14.15.16.17.18.Bahwa tindakan dalam hubungan penjadwalan kembali hutang jangkapanjang OECF dan Bank Dunia IBRO, telah dipertegas oleh opini dariauditor BPKP Nomor: LHA3797/PW13/42007 tanggal 10 Mei 2007 bahwaPemohon Banding telah mematuhi perundangundangan;Bahwa semangat peraturan perundangundangan perpajakan ditetapkanbukan untuk menghambat perekonomian/investasi, tetapi sebaliknya untukmerangsang pertumbuhan iklim usaha dan mendorong iklim investasidengan prinsip
39 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1379 K/Pdt/2007 tanggal 10 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut ;Bahwa pada tanggal 13 Maret 1995 telah ditandatangani surat perjanjian(kontrak) antara Penggugat dan Tergugat, atas Proyek SurabayaUrban Development Project Water Supply Sector (SUDP LOAN OECF
Direktur Jenderal Anggaran No :SE178/A/21/1298, tanggal 31 Desember 1998, Perihal : PetunjukPelaksanaan Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak ProyekPembangunan (P4).Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1999 dengan surat No.000/1.247/1021/1999 dan tanggal 12 Oktober 1999 dengan surat No : 000//1021/1999, Tergugat mengirim surat kepada BPKP Jawa TimurPerihal: Penyesuaian harga satuan/eskalasi nilai Kontrak Proyek Loan IBRD No.3726IND dan OECF IP. 400.Menanggapi surat Tergugat, BPKP Propinsi Jawa Timur
SE178/A/21/1298, tanggal 31 DesemberC Addendum X ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak No :BA.A/08/402.7.01/1995 tanggal13 Maret 1995 ... dst (P6)Bahwa pada tanggal 17 Mei 2001 ditandatangani Berita AcaraHasil Evaluasi Perhitungan Eskalasi Pekerjaan Proyek Paket 6.2BCProyek SUDP OECF Loan IP400 Jaringan Distribusi Perusahaan DaerahAir Minum Kota Surabaya No. : BA.D/01/402.07.01/2001 oleh TimNegosiasi Harga untuk eskalasi Kontrak Pekerjaan dan PengadaanBarang/Jasa yang terjadi dalam pelaksanaan
menghukum Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk membayar bunga6% per tahun sejak didaftarkan sampai dengan lunas.2 Bahwa, Selain hal tersebut, ada beberapa uraian pertimbangan hukumdari Judex Factie yang juga keliru dan berkelebihan serta sangatmerugikan Tergugat (PDAM) yaitu: Di dalam surat gugatan disebutkan bahwa Tergugatmembuat dan menandatangani kontrak (surat perjanjian) dengan Penggugat padatanggal 13 Maret 1995 atas Proyek Surabaya Urban Development Project Water SupplySector (SUDP LOAN OECF
61 — 27
Fotocopy Izin Pemanfaatan kayu lokasi Pasahari , Provinsi MalukuNomor : B.231/RB/95 , tanggal 30 Januari 1995 , yang diberi tandabukti T.l7 j8.10.11.Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKehutanan Propinsi Maluku = Nomor : 95/KPTS/KWL3/1995 Tanggal17 April 1995 , tentang Pengesahan Badan Kerja RencanaPemanfaatan Kayu dari Areal Transmigrasi Lahan Usaha II di SamalKecamatan Seram Utara yang ditetapkan untuk Pilot ProyekPembangunan Desa Terpadu Sumber Dana Loan OECF VI atasnama PT
KaryaBumi Nasional Perkasa , Kabupaten Maluku Tengah Pulau Seram ,yang diberi tanda buktiFotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKehutanan Propinsi Maluku) Nomor : 294/KPTS/KWL3/1996 Tanggal16 Juli 1996 , tentang Persetujuan Perpanjangan Waktu IzinPemanfaatan Kayu dari Areal Transmigrasi Lahan Usaha II di SamalKecamatan Seram Utara yang ditetapkan untuk Pilot ProyekPembangunan Desa Terpadu Sumber Dana Loan OECF VI atasnama PT Karya Bumi Nasional Perkasa tahun 19951996 , diberitanda
BuktiBukti Surat di persidanganFotocopy Izin Pemanfaatan kayu lokasi Pasahari , ProvinsiMaluku Nomor : B.231/RB/95 , tanggal 30 Januari 1995 , yangdiberi tanda bukti T.ll1 ;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKehutanan Propinsi Maluku Nomor : 95/KPTS/KWL3/1995Tanggal 17 April 1995 , tentang Pengesahan Badan KerjaRencana Pemanfaatan Kayu dari Areal Transmigrasi Lahan UsahaIl di Samal Kecamatan Seram Utara yang ditetapkan untuk PilotProyek Pembangunan Desa Terpadu Sumber Dana Loan OECF
VIatas nama PT karya Bumi Nasional Perkasa , diberi tanda buktiFotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKehutanan Propinsi Maluku Nomor : 294/KPTS/KWL3/1996Tanggal 16 Juli 1996 , tentang Persetujuan Perpanjangan WaktuIzin Pemanfaatan Kayu dari Areal Transmigrasi Lahan Usaha II diSamal Kecamatan Seram Utara yang ditetapkan untuk PilotProyek Pembangunan Desa Terpadu Sumber Dana Loan OECF VIatas nama PT Karya Bumi Nasional Perkasa tahun 19951996 ,diberi tanda bukti T.1I3; Fotocopy Surat
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buku laporan tahunan bagian proyek pengembangan tanaman10.11.12.SPL OECFINP 22 Lampung TA. 1999/2000 ;Daftar paket agro input yang diterima petani bagian proyekpengembangan tanaman SPLOECFINP 22 Lampung TA1998/1999 ;Daftar rekapitulasi agro input tahap bagian ProyekPengembangan Tanaman SPL OECF 22 TA 1998/2000 ;SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 87/KPTSII/1999tanggal 26 Februari 1999 ;Hal. 24 dari 34 hal. Put.
bagian ProyekPengembangan Tanaman SPL OECF 22 TA 1998/2000 ;12. SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 87/KPTSII/1999tanggal 26 Februari 1999 ;13. Surat Kepala Dinas Perkebunan Prop Dati Lampung kepadaGubernur KDH Tk. Lampung No.525/193/A.1/1999 tanggal 17Februari 1999 ;14. Surat Sekretaris Wilayah Daerah Tk. Lampung kepada KepalaDinas Perkebunan Tk. Lampung No.525/0393/A.1/Disbun/1999tanggal 19 Februari 1999 ;15.
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDO PRIMA.Surat Perjanjian Nomor 050/3984/DISKAN tanggal 26 Desember 2000tentang Perjanjian antara Pimpro OECF dengan Pimpro KSP.oa fr wo nN >7. Surat Perjanjian tanggal 26 Desember 2000 antara Pimpro PKSPPerikanan Jambi dengan Raja Rusli Ali Kuasa Direktur CV. ABADI JAYA(Pemblokiran dana proyek).8. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 23/IP/BAP/XII/2000 tanggal16 Desember 2000.9.
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Raya BabatSurabaya Desa Gembong, KecamatanBabat, Kabupaten Lamongan;Bahwa, pada tahun 1989 Koperasi Unit Desa Maduratna memperolehbantuan Rice Miling Unit (RMU)/mesin penggiling padi dari OECF Jepangnamun koperasi tidak mempunyai lahan untuk menempatkan mesin tersebut;Bahwa, Penggugat selaku manager Koperasi Unit Desa Maduratnamengadakan musyawarah bersama pengurus dan badan pemeriksa untukmencari jalan keluar, karena Penggugat mempunyai tanah pekarangan yangterletak bersebelahan dengan kantor koperasi
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marwan Pasaribusebagai Pimpro terhitung sejak tanggal 8 November 1999 dengan KeputusanBupati Kabupaten Ketapang No. 256 Tahun 1999 waktu itu kKemajuan fisik telahmencapai + 20,068 %.Dalam pelaksanaan proyek anggarannya bersumber dari dana bantuanluar negeri Bank Dunia Sektor Program Loan (SPL)/OECF INF 23 yang berasaldari Pemerintah Jepang, yaitu sebesar Rp. 897.405.000, (delapan ratussembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) mempunyai batas waktupencairan dana yaitu paling lambat tanggal
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pembangunan proyek sebagaimana dimaksud posita angka 7 (tujuh)merupakan bagian dari Surabaya Urban Development Project (SUDP), yanganggaran pelaksanaan fisiknya dibiayai oleh Pemerintah Pusat yaituberupa pinjaman OECF (IP400), sedangkan penyediaan lahannyaHalaman 4 dari 24 hal.Put.
98 — 35
SUWARDI, Terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan : Banjar Agung,Desa : Bawang Sakti Jaya, Surat Ukur 13 Oktober 2006 , Nomor : 67/BSJ/2006,Luas : 3.465 m2, Penerbitan Sertifikat : 13 Oktober 2006 sesuai dengan asiinyadan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda T9;Foto copy BERITA ACARA KESEPAKATAN Penentuan Biaya HOKPenanaman Karet Dana OECF Th. 1994/1995, tangga!
80 — 21
T.I.7;Foto Copy Buku Daftar Pengurus Koperasi MASAGENA TANETE KEC.BULUKUMPA,yang diberi tanda T.I.II8;Foto Copy Surat Koperasi Unit Desa (KUD) Masagena Nomor : 015/MSG/IV/1993bertanggal Tanete, 1 April 1993, Perihal Pertanggung Jawab Mantan Pengurus Lama, yangditujukan Kepada Yth.Sdr.Andi Mahmudar (Mantan Pengurus KUD Masagena), yangdiberi tanda T.I.9;Foto Copy Surat Koperasi Unit Desa (KUD) Masagena Nomor : 052/MSG/IX/93bertanggal Tanete, 20 September 1993, Perihal Pemanfaatan SHU Bantuan Kredit OECF
41 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Photo Dokumen Proyek SPL OECF Kecamatan Pamenang ;11. Photo Dokumen Proyek SPL OECF Kecamatan Pauh dariAlbum s/d Album Il ;12. Photo Dokumen Proyek SPL OECF Kecasmatan SungaiManau dari Album s/d Album Il ;13.
1221 — 906 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengukuhan PDAM Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerahdilakukan melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1977 danSK Mendagri Nomor Pem/10/53/13350 dan diundangkan dalam lembaranDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 74 Tahun 1977;Bahwa selain mendapat dana dari Pemerintah Pusat, PDAM Jaya jugamendapat pinjaman dari OECF untuk pembangunan instalasi pengolahanair dan dana pinjaman dari Bank Dunia untuk pembangunan jaringan pipadistribusi (PAM Jaya System Improvement Project).
Sedangkan jumlah total pinjaman dari OECF kepadaPDAM Jaya (Sumber: Laporan Investigasi ICW);Bahwa pada 6 Juli 1990, International Bank For Reconstruction AndDevelopment (IBRD) salah satu bagian dari Bank Dunia menyetujuipemberian pinjaman kepada Pemerintah Indonesia yaitu SecondJabotabek Urban Development Project dengan Nomor Pinjaman (LoanNumber 3219 IND).
Bahwa selain pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Dunia, Jepang melaluiOverseas Economic Cooperation Fund (selanjutnya disingkat OECF)menawarkan pinjaman untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air diBuaran , Buaran II dan Pulo Gadung;43. Bahwa pada tahun 1992, Bank Dunia mengeluarkan kebijakan privatisasiair bersih. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam paper /mproving WaterResource Managament.
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SEKRETARIS KABUPATEN BULUNGAN Diwakili Oleh : Roni Silitonga, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MASHURI HASAN
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Bulungan
Terbanding/Turut Tergugat XII : SITI HAJAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRES KABUAPTEN BULUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat X : AMIR
Terbanding/Turut Tergugat XIX : NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : MUSLIMIN
Terbanding/Turut Tergugat XVII : UJANG MEWAH NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat VI : HAJRAH
Terbanding/Turut Tergugat XV : TAUFIK AL HIDAYAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : HATIP
Terbanding/Turut Tergugat XIII : HASAN FEMA
Terbanding/Turut Tergugat II : MUHAMMADIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : WIWIN PAKAYA
Terbanding/Turut Tergugat XX : SYAUKANI
34 — 27
Bahwa Workshop dibangun sekitar Tahun 1986 sampai Tahun 1990 yangterdiri dari 5 (lima) bangunan permanen dan pembangunannya dibiayai olehlembaga Keuangan Asing dari Jepang yakni OECF (Overseas EconomicCoorperation Fund) berupa Peralatan dan Bangunan Workshop secarabersamaan serta telah mengalami beberapa kali pekerjaan diantaranyapembuatan jalan masuk pengaspalan menuju Workshop pada tahun 1992kemudian adanya penambahan pembangunan garasi yang dilaksanakanCV Pelita Utama Tahun 1997 dan pembangunan
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Bupati Kolaka Cq. KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN PUPR KABUPATEN KOLAKA
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BUPATI KOLAKA
112 — 37
SETIABUDI GUNA ABADI PUSAT KOLAKASPMKS : 06/SPMKS/P2JDII/OECF/JJ/X1/1999.(Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan danKantor Dinas PU. Kab.Kolaka). (TERGUGAT Il)Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !Dikerjakan Thn: 1996/1997Dibayar Tahun : 1998;j. Nama ProyekPROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JDI1)KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.Pekerjaan :PEMBUATAN BADAN JALAN DAN PERKERASANPoros/lokasi : PEHANGGO TAWANGA SEPANJANG 3 KMKontraktor :PT.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
144 — 64
Tahun 1993 Lulus Sarjana Hukum Jurusan Hukum PerdatadariUniversitas Sebelas Maret Surakartab. 1998 Lulus Program Notariat dari Universitas Gajah Mada YogyakartaRiwayat Jabatan:a. 1995 Staf Perencana di Biro Administrasi Kerjasama Ekonomi LuarNegeri Bappenas : menangani administrasi kerjasama ekonomi luar negerimultilateral internasional dan bilateral kKnusus OECF/Jepang;b. 1997 Kasubbag Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar NegeriMultilateral Regional Biro Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar NegeriBappenas
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
MUH YAMIN MARADJABESSY
150 — 88
Tahun 1993 Lulus Sarjana Hukum Jurusan Hukum PerdatadariUniversitas Sebelas Maret Surakartab. 1998 Lulus Program Notariat dari Universitas Gajan Mada YogyakartaRiwayat Jabatan:a. 1995 Staf Perencana di Biro Administrasi Kerjasama Ekonomi LuarNegeri Bappenas : menangani administrasi kerjasama ekonomi luar negerimultilateral internasional dan bilateral kKnusus OECF/Jepang;b. 1997 Kasubbag Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar NegeriMultilateral Regional Biro Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar NegeriBappenas
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
151 — 75
Tahun 1993 Lulus Sarjana WHukum Jurusan Hukum PerdatadariUniversitas Sebelas Maret Surakartab. 1998 Lulus Program Notariat dari Universitas Gajahn Mada YogyakartaRiwayat Jabatan:a. 1995 Staf Perencana di Biro Administrasi Kerjasama Ekonomi LuarNegeri Bappenas : menangani administrasi kerjasama ekonomi luar negerimultilateral internasional dan bilateral kKnusus OECF/Jepang;b. 1997 Kasubbag Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar NegeriMultilateral Regional Biro Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar NegeriBappenas