Gugatan Penggugat agardapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untukdikabulkan dengan verstek; ; Menimbang bahwa untuk memenuhi' ketentuan pasal 84Undang undang Nomor: 7 tahun 1989 tentangPeradilanAgama yang telah diubah dengan Undang undnang Nomor: 2tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undangNomor: 50 tahun 2009, maka secara ex officia majelishakim menganggap perlu) = =memasukan dalam = amar putusantentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanputusan ini kepada pejabat yang

Medan Maimun, Kota Medan, SumateraUtara, Kode Pos 20158, Phone : (061) 4278 1503, Whats App:0813 6015 6006, Email: officia@anwarharahap.com.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2020,selanjutnya disebut Penggugat;melawan,2020 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx Kota Medan,Sumatera Utara, dalam hal ini memeberikan kuasa kepada 1.xxx.

Demi tegaknya hukum dan keadilan secara ex officia Hakim dapatmewajibkan/tidak mewajibkan kepada Terbanding untuk memberi Mutah,nafkah iddah dan biaya hadhanah dengan pertimbanganpertimbngan yangselengkapnya sebagai berikut:Tentang MutahMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam,Mutah adalah pemberian suami kepada isteri yang dijatuhi talak, baik berupabenda atau uang dan lainnya, yang tujuannya agar hati isteri yang diceraikan ituterhibur hatinya, dan untuk mengurangi rasa

PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia Tahun 1991 sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugatsebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islamyang tersebut dalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat1 dan 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka diperintahkan kepada panitera secara ex officia

Hakim secara ex officia memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusanini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada PegawaiHal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.

KetahananPangan;14.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayarannomor : 0253/SPP LS/20104/2007 ;15.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya SuratPerintah Membayar nomor : 0264/SPMLS/20104/2007untuk biaya perjalanan dinas ke luar~ daerahPegawai Badan Ketahanan Pangan ;16.3 (tiga) lembar foto copy Surat PermintaanPembayaran nomor : 0264/SPP LS/20104/2007 ;17.1 (satu) bundel ceklist perincian pembayaranperjalanan dinas dalam rangka penyerahan handtraktor ;18.1 (satu) buah buku catatan pribadi bendaharamerk Officia

Ketahanan Pangan ;14.3 (tiga) lembar Surat PermintaanPembayaran nomor : 0253/SPPLS/20104/2007 ;15.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinyaSurat Perintah Membayar nomor0264/S PM LS/20104/2007 untuk biayaperjalanan dinas ke luar daerah PegawaiBadan Ketahanan Pangan ;16. 3 (tiga) lembar foto copy SuratPermintaan Pembayaran nomor : 0264/SPPLS/20104/2007 ;17.1 (satu) bundel ceklist perincian40pembayaran perjalanan dinas dalam rangkapenyerahan hand traktor;18.1 (satu) buah buku catatan pribadibendahara merk Officia

Ketahanan Pangan;14.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor0253/SPP LS/20104/20074715.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya SuratPerintah Membayar nomor : 0264/SPMLS/20104/2007 untukbiaya perjalanan dinas ke luar daerah Pegawai BadanKetahanan Pangan ;16.3 (tiga) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayarannomor : 0264/SPP LS/20104/2007 =;17.1 (satu) bundel ceklist perincian pembayaranperjalanan dinas dalam rangka penyerahan handtraktor ;18. 1 (satu) buah buku catatan pribadibendahara merk Officia

berkesimpulan, bahwapermohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, olehkarenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan kepadaPemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang PengadilanAgam Bima;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hakhak Tennohon sebagai istryang diceraikan oleh Pemohon dalam perkara a quo Majelis Hakim denganmendasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomer 1 Tahun 1974dapat memprtimbangkan secara ex officio;Menimbang, bahwa terkait dengan ex officia

Ketahanan Pangan ;13.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0253/SPPLS/20104/2007 ;14.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Membayarnomor : 0264/SPMLS/20104/2007 untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan ;15.3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 0264/SPMLS/20104/2007 ;16.1 (satu) bundel ceklist perincian pembayaran perjalanan dinasdalam rangka penyerahan hand traktor ;17.1 (satu) buah buku catatan pribadi Bendahara merk Officia

Ketahanan Pangan ;14.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0253/SPPLS/20104/2007 ;15.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Membayarnomor : 0264/SPMLS/20104/2007 untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan ;16.3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 0264/SPMLS/20104/2007 ;17.1 (satu) bundel ceklist perincian pembayaran perjalanan dinasdalam rangka penyerahan hand traktor ;18.1 (satu) buah buku catatan pribadi Bendahara merk Officia

eksepsikompetensi diperiksa dan diputus bersamasama pokok perkaranya,Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhin prosespemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa mater pokok perkara, denganmenjatuhkan putusan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnivankelike Verkiaard),Menimbang. bahwa untuk mengenai kewenangan mengadill secara absolutsesuai Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, Penggugat dapat mengajukan setiapgaal sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan dan hakim secara ek officia

Bahwa terkait dengan proses gugatan Tergugat ke PTUN Kota Pekanbaru,dimana Penggugat sama sekali tidak pernah disertakan ataupundiberitahukan terkait proses permohonan pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor 768/Desa Simpang Baru milik Penggugat tersebut Oleh karenanya,Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak mendapatkankesempatan untuk mempertahankan apa yang seharusnya milik Penggugat;Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, secara hukum panggilan yang sahharuslah disampaikan secara resmi (officia

No. 227/Pdt.G/2018/PA Bjmuntuk karena jabatan (Ex Officia) menempatkan seorang yang tidakdigugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalahbertentangan dengan Azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlahyang berwenang untuk menentukan siapasiapa yang akan digugatnya.Alangkah lebih baik apabila Penggugat membaca secara penuh isiputusan Mahkamah Agung tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.11. Bahwa oleh karena CV.