tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama sepenuhnyadapat dikuatkan.Menimbang, bahwa adapun keberatan kebaratan Termohon /Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama sebagaimana telah diuraikandalam memori bandingnya di pertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa walaupun sesungguhnya tuntutan nafkah berupanafkah iddah dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama tanpa ada gugatansebelumnya pada Pengadilan Agama karena merupakan bagian dari diskresiPengadilan untuk memutusnya secara ex offisio

akan tetapi karena menurutfaktanya Termohon / Pembanding telah meninggalkan rumah kediaman bersamadengan kehendaknya sendiri dan sudah dijemput oleh Pemohon / Terbandingtetapi tetap tidak mau kembali sehingga Termohon / Pembanding di kwalifikasisebagai isteri yang nusyuz maka Termohon / Pembanding tidak mempunyai hakmendapatkan nafkah iddah.Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah lampau sekiranya ada yangdilalaikan, tidak dapat diputus secara ex offisio sebab harus ada batas waktu danjumlah dilalaikan

yang hanya diketahui dan dibuktikan oleh kedua belah pihak.Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tuntutan hak asuh yang tidakhanya ditentukan berdasarkan usia anak tetapi harus pula ditentukan siapa yanglebih layak ditetapkan berdasarkan kepentingan anak maka tidak dapat diputussecara ex offisio oleh Pengadilan Agama dan termasuk pula nafkah anak sebabada kaitannya dengan siapa anak tersebut dipelihara.Menimbang, tuntutantuntutan yang tidak termasuk wilayah diskresiPengadilan Agama yang dapat

diputus secara ex offisio termasuk didalamnyapenyelesaian harta bersama yang baru diajukan pada Pengadilan tingkat bandingtidak sesuai dengan tertib beracara, tuntutan balik atau gugatan rekonpensi hanyadapat diajukan bersamasama dengan jawaban atau setidaktidaknya sebelumacara pembuktian pada pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama.Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatasmaka majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak perlu lagi ada pemeriksaantambahan atas keberatankeberatan

Allen yang masih belum dewasa, maka secaraex offisio orang tua berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anakanaknya yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun maupun yang belum pernah melangsungan perkawinan (menikah) untukbertindak hukum atas nama anakanaknya;Menimbang, bahwa ternyata nasihatnasihat dari Majelis Hakim dipersidangan tersebut tidak diterima oleh Pemohon, karena Pemohonmenyatakan bahwa hal yang demikian ini telah mereka sampaikan di hadapanpejabat yang

Allen, yangmasih belum dewasa, maka secara ex offisio orang tua berhak menjalankankekuasaan orang tua mewakili anakanaknya yang belum dewasa atau belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun maupun yang belum pernahmelangsungan perkawinan (menikah) untuk bertindak hukum atas nama anakanaknya, namun nasihat ini tidak diterima oleh Pemohon dengan alasanPemohon telah menyatakan bahwa hal yang demikian ini telah merekasampaikan di hadapan pejabat yang berwenang, akan tetapi pejabat yangberwenang tersebut

Allen, yang masih belum dewasa, maka secara ex offisio orangtua berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anakanaknya yangbelum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maupunyang belum pernah melangsungan perkawinan (menikah) untuk bertindakhukum atas nama anakanaknya;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan ini sebagaimanadalam posita nomor 7 digunakan untuk kepentingan administratif dalam prosesuntuk mewakili keperdataan kedua anak tersebut dan juga untuk pengambilanpencairan

Allen sebagai ayah kedua anaktersebut, maka Majelis berpendapat, demi hukum dan demi keadilan bahwameskipun Pemohon secara ex offisio orang tua berhak menjalankan kekuasaanorang tua mewakili anakanaknya yang belum dewasa atau belum mencapaiumur 18 tahun, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali darikedua anak yang bernama Valen Giovitcie Allen Bin Ir. Allen dan ValyaMaretta Allen Binti Ir. Allen dapat dipertimbangkan;Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor : 0050/Pdt.P/2018/PA.

TAHERadalah tidak sah karena tidak sesuai dengan atau melanggar Pasal 28 ayat(1) UndangUndang No. 12 Tahun 2003 tentang Advokat;Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT.BUMMenimbang, bahwa sementara itu Majelis Hakim tingkat pertama, didalam mengadili dan memutus perkara ini, ternyata tidak mempertimbangkaneksepsi dari Para Tergugat tersebut, akan tetapi mengajukan / menyatakaneksepsi (ex Offisio) Hakim, yang menyatakan bahwa Pengadilan NegeriMartapura tidak berwenang mengadili perkara

tersebut, namun tidakmenyebutkan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg, memang Hakim karenajabatannya (ex offisio) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadiliperkara tersebut, dan pemeriksaan serta pemutusan tentang hal tersebutdiambil dan dijatunkan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dantindakan ini bersifat imperatif dan Hakim tidak dibenarkan memeriksa pokokperkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Hakim / PengadilanNegeri

Jadi dengan demikian hanya Tergugat yang dapat mengajukaneksepsi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg, memang benar karenajabatannya (ex offisio) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadiliperkara tersebut, akan tetapi bentuknya bukan eksepsi (ex oOffisio), karenaeksepsi itu adalah bantahan dari Tergugat. Untuk menyatakan dirinya tidakberwenang bentuknya adalah putusan Hakim dalam hal ini putusan sela (hasilrapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14 s/d tanggal 16 Maret2011).

Pemohon.Subsider :Mohon penetapan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telahdatang menghadap secara pribadi di persidangan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah membacakan suratpermohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannnya ;Menimbang, bawa Majelis telah memberikan nasihatnasihat hukum bahwadalam perkara ini sebenarnya tidak diperluan Penetapan Perwalian, karena Pemohondewasa, maka secara ex offisio

Pasal 56Ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohonbahwa dalam perkara ini sebenarnya tidak diperluan Penetapan Perwalian, karenamasih belum dewasa, maka secara ex offisio orang tua berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anakanaknya yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun maupun yang belum

melangsungkan perkawinanada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;Bahwa Pasal (2) menyatakan : bahwa orang tua mewakili anak tersebutmengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2 UndangUndang Nomor Tahun 1974, dalam perkara a quo sebenarnya tidak diperluanPenetapan Perwalian dari Pengadilan, karena Pemohon adalah orang tua kandung darieeee ee yang masih belum dewasa, maka secaraex offisio

(menikah) untuk bertindak hukum atas namaanakanaknya;Menimbang, bahwa Ketiga orang anak tersebut masih dalam kategori anak ataumasih dibawah umur 18 tahun dan atau sudah menikah, dengan demikian anak tersebutbelum cakap untuk bertindak hukum;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan ini sebagaimana dalamposita nomor 5 digunakan untuk kepentingan administrative dalam proses pembuatanakta jual beli rumah, maka Majelis berpendapat, demi hukum dan demi keadilan bahwameskipun Pemohon secara ex offisio

Unig Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi, baik talak baiin atau talak raji harusdiberi mut ah ;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Pemohondengan Termohon dimana isteri telah mendampingi suami dalam suka dan duka hinggadikaruniai seorang anak dan kepatutan yang diukur kemampuan suami sebagai seorangburuh bangunan dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 sebulan dan kelayakan hidup didaerah Kabupaten Semarang dengan tujuan memuliakan mantan isteri, maka majelissecara ex offisio

karenanya berdasarkan Pasal 152 Kompliasi Hukum Islam Termohonberhak atas nafkah selama masa iddah ;Menimbang, bahwa masa iddah bagi perempuan yang masih normal haidnyadengan mempertimbangkan usia Penggugat Rekonvensi yang masih 24 tahun (usiamasih produktif) dengan berdasarkan Pasal 153 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam masaiddahnya adalah 3 kali suci atau sebanyakbanyaknya 90 hari ;Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan diatas, maka Majelis secara ex offisio

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidupminimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masadepan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya, sedangkanyang dimaksud dengan biaya adalah meliputi semua kebutuhan termasuk biayapendidikan dan kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penghasilan Pemohonsebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sesuai dengan kebutuhan hidup minimumberdasarkan kepatutan dan keadilan, maka Majelis secara ex offisio

saksisaksiyang dihadirkan para pihak di persidangan adalah saksisaksi yangtidak mempunyai hubungan sedarah dengan para pihak yangberperkara.Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan keliru dalam pertimbanganhukum dan amar putusannya, yaitu sejak awal pemeriksaan perkaraini Pembanding/Termohon keberatan diceraikan oleh Terbanding/Pemohon, seharusnya meskipun nafkah yang menjadi hakPembanding/Termohon sebagai isteri tidak diminta (dalam gugatanrekonpensi) pada persidangan perkara ini, namun majelis hakimsecara ex Offisio

HakimTingkat Pertama tersebut diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingsebagai pendapat sendiri ;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Termohon dalammemori bandingnya sebagaimana tersebut dalam point 3 di atas, bahwa sejakawal pemeriksaan perkara ini Pembanding/Termohon keberatan diceraikan olehTerbanding/Pemohon, seharusnya meskipun nafkah yang menjadi hakPembanding/Termohon sebagai isteri tidak diminta (dalam gugatan rekonpensi)pada persidangan perkara ini, namun majelis hakim secara ex offisio

berhasil ;Menimbang,bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebutdiatas, maka Hakim banding berpendapat bahwa putusan PengadilanAgama Balikpapan tersebut dan atas dasar apa ia telahmempertimbangkannya adalah sudah cukup sebagai dasar hukum untukmengabulkan permohonan talak Pemohon/TergugatRekonpensi/Terbanding, sehingga putusan tersebut harusdipertahankan ;Menimbang, bahwa Hakim banding tidak sependapat denganputusan Hakim pertama tentang pembebanan nafkah iddah dan mutahyang ditetapkan secara ex offisio

apabila dari pihak istri yang dirugikan hak haknya(seperti iddah dan mutah bagi istri yang ditalak raji) dalam artihak hak itu. tidak diajukan gugatan secara formal, sedang ternyataberdasarkan jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembandingtanggal 7 Januari 2009 hakhak tersebut dan hakhak lainnya telahdiajukan secara formal oleh Termohon/PenggugatRekonpensi/Pembanding selaku istri, sehingga oleh karenanya Hakimpertama untuk memenuhi hak nafkah iddah dan mutah tersebut tidakperlu. melalui lembaga ex offisio

wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)mutah (pemberian) menurut cara yang maruf, suatu kewajiban bagi orangyang taqwa ;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Pemohondengan Termohon dimana isteri telah mendampingi suami dalam suka dan duka sertakepatutan yang diukur kemampuan suami sebagai seorang buruh dengan penghasilanseperti tersebut diatas dan kelayakan hidup di daerah Kabupaten Semarang dengantujuan memuliakan mantan isteri, maka majelis secara ex offisio

berhkatas nafkah iddah ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon bersedia diceraikan Pemohon danmemohon agar Pemohon menafkahi 3 orang anak Poemohon dan TermohonRp.200.000, untuk setiap anak setiap bulannya dan Pemohon telah menyatakanmenyanggupi tuntutan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut Pemohon menyatakan hendakmemberikannya kepada Termohon dengan melihat kepatutan yang diukur kemampuan,sehingga dengan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, makamajelis secara ex offisio

tidak kalah dengan biaya hidup orang dewasa, mengingat jugahargaharga kebutuhan hidup dimasa sekarang cukup tinggi, maka olehsebab itu Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah nominalpembayaran hadhanah a quo yang menjadi kewajiban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulansampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau dapat hidupmandiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapatdengan Majelis Hakim tingkat pertama yang secara ex offisio

telahmenetapkan amar putusan tentang kenaikan biaya hadhanah sebesar 10% setiap tahun, karena amar putusan tersebut dinilai telah cukup adilmenurut hukum sebagai penyesuaian, mengingat situasi ekonomi diIndonesia dari tahun ketahun ternyata mengalami inflasi, dan berdasarkeadilan agar diperoleh kepastian hukum mengenai waktu pembayaranbiaya hadhanah tersebut secara ex offisio Majelis Hakim tingkat bandingperlu menetapkan tanggal pembayaran a quo selambatlambatnya padatanggal 10 setiap bulan diserahkan

wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)mutah (pemberian) menurut cara yang maruf, suatu kewajiban bagi orangyang taqwa ;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Pemohondengan Termohon dimana isteri telah mendampingi suami dalam suka dan duka sertakepatutan yang diukur kemampuan suami sebagai seorang buruh dengan penghasilanseperti tersebut diatas dan kelayakan hidup di daerah Kabupaten Semarang dengantujuan memuliakan mantan isteri, maka majelis secara ex offisio

berhkatas nafkah iddah ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon bersedia diceraikan Pemohon danmemohon agar Pemohon menafkahi 3 orang anak Poemohon dan TermohonRp.200.000, untuk setiap anak setiap bulannya dan Pemohon telah menyatakanmenyanggupi tuntutan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut Pemohon menyatakan hendakmemberikannya kepada Termohon dengan melihat kepatutan yang diukur kemampuan,sehingga dengan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, makamajelis secara ex offisio

;xaBnedce O8Reap da=eaaewfEeaArtinya: Thalak itu adalah hak suami dan iddah dipihak isteri.Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat pertama secara Ex offisio, telahmenghukum Pemohon/ Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mutah kepadaTermohon/Pembanding adalah wajar dan pantas sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding.Menimbang bahwa dengan menambahkan pertimbanganpertimabangan sepertitersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No, 403/Pdt.G/2012/PA.Sgm tanggal 10 Oktober 2012

yang telah ditentukan tersebut dan pada saat persidangan tertanggal 13Desember 2016 telah ternyata Penggugat tidak menambah biaya serta tidakdatang kembali pada persidangan terakhir;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguhsungguh dalammengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Singaraja, maka majelis hakimmenilai perkara tersebut harus dibatalkan ;Menimbang karena perkara tersebut dibatalkan maka majelis hakimsecara ex offisio

Pejabat TataUsaha Negara dalam hal ini Tergugat Kepala Kantor PertanahanSingkawang adalah merupakan sengketa hak kepemilikan tanah, tumpangtindih tanah (Over Leving) beda luasan bidang tanah yang saling mengklaimkepemilikan tanah atau dengan kata lain siapa yang. paling berhak memilikitanah tersebut dan ini merupakan sengketa perdata pada Peradilan Umumdan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, oleh karenanya sebagaifungsi jabatan (Ex Offisio

PejabatTata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat Kepala Kantor BadanPertanahan Singkawang adalah merupakan sengketa hak kepemilikantanah, tumpang tindih tanah, (Over Leving) beda luas bidang tanah yangsaling mengklaim kepemilikan tanah atau kata lain siapa yang paling berhakmemiliki tersebut dan ini merupakan sengketa Perdata pada PeradilanUmum dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, olehkarenanya sebagai fungsi Jabatan (Ex Offisio

Putusan No. 0159/Pdt.G/2016/PA.Nor.e Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulanyang lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;e Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohontidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah ;e Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil ;Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan menyampaikanbukti apapun dan cukup dengan bukti Pemohon;Bahwa sesuai dengan kewenangan ex offisio hakim, Majelis hakimbertanya

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaberupa UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa hakimmembuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejakikrar talak diucapkan, dan terhadap penetapan dimaksud berlaku ketentuandalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndang tersebut, sehingga dengan demikiansepanjang menyangkut perkara cerai talak yang dikirimkan kepada PegawaiPencatat Nikah adalah penetapan ikrar talak dan bukan putusan ;Menimbang, bahwa Hakim secara ex offisio

yang diceraikan telah disetubuhi, baik talak baiin atau talak raji harusdiberi mut ah ;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Pemohondengan Termohon dimana isteri telah mendampingi suami dalam suka dan duka hinggadikaruniai 2 orang anak dan kepatutan yang diukur kemampuan suami sebagai seorangkonsultan konstruksi Pemohon berpenghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 sebulan dankelayakan hidup di daerah Kabupaten Semarang dengan tujuan memuliakan mantanisteri, maka majelis secara ex offisio

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidupminimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masadepan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya, sedangkanyang dimaksud dengan biaya adalah meliputi semua kebutuhan termasuk biayapendidikan dan kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penghasilan Pemohonsebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sesuai dengan kebutuhan hidup minimumberdasarkan kepatutan dan keadilan, maka Majelis secara ex offisio

baik talak baiin atau talak raji harusdiberi mut ah ;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Pemohondengan Termohon dimana isteri telah mendampingi suami dalam suka dan duka hinggadikaruniai 2 orang anak dan Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta denganwanita lain, serta telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkaitdengan mutah dan nafkah iddah, dimana Pemohon akan memberikan mutah kepadaTermohon berupa uang sebesar Rp.4.500.000,00, maka majelis secara ex offisio

akanmenghukum Pemohon untuk membayar muthah kepada Termohon sebesarRp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa disamping mutah telah terjadi kesepakatan pula tentangnafkah iddah, dimana Pemohon hendak memberikan nafkah iddah sebesarRp.3.000.000,00, maka Majelis secara ex offisio menghukum Pemohon untukmembayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengajiukan gugatan rekonvensi,oleh karena Termohon

Saksi kedua adalah ibu kandung Pemohon/Terbanding danmereka menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembandingsudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan selama itu sudahtidak saling melakukan kewajiban satu sama lain sebagaimana layaknya suamiisteri, sehingga rumahtangga mereka sudah pecah dan tidak bisadipertahankan lagi;Menimbang, bahwa beradasarkan pertimbangan diatas maka alasan perceraiansudah terbukti dan perceraian harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Hakim secara ex offisio

Pasal 149 huruf a, b dan d dan Pasal 156Huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Majelis Hakim karena jabatannyabaik ada maupun tidak ada permintaan dari isteri atau Termohon (secara ex offisio) perlumenghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesanggupannya, yaitumut'ah berupa uang sejumlah Rp.

Pasal 149 Huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masihtetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddahjika istri tidak nusyuz, Majelis Hakim menilai bahwa setelah pernikahan telahada tamkin sempurna dari Penggugat, sehingga tidak dapat dikatakan bertindaknusyuz, bahkan sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan dantidak mempedulikan Penggugat, oleh karenanya secara Ex Offisio MajelisHakim menetapkan Tergugat Rekonvensi wajib

Oleh karena ituMajelis Hakim secara Ex Offisio menghukum Tergugat Rekonvensi untukmemberi mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alatsholat.Hal 13 dari 16 hal Put No. 0579/Pdt.G/2016/PA.RgtDALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagiandari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006serta Pasal 91A ayat (5) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayayang

bahwa Pemohon adalah seorang pensiun PNS dan memiliki gajisebesar Rp, 3 036 400,00 (bukti P4), begitu pula Pemohon masih menanggung bebanangsuran hutang di bank BIPN yang angsurannya sebesar Rp.1 601 238,00 setiapbulan, maka sesuai kemampuannya bekas suami wajib memberikan nafkah kepadabekas istrinya selama dalam masa iddah selama 3 bulan (sembilan puluh hari), yangbesarnya akan disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagai pensiunan yangberpenghasilan tetap, oleh karena itu Majelis secara ex offisio

mutah dengan maruf sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yang bertaqwa;Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut Tali asih(Mutah) sebagaimana tersebut diatas, begitu pula Pemohon/Tergugat Rekonpensimenolak memberi Mutah sebesar tersebut diatas dan hanya sanggup sebesar Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah) dan dengan mempertimbangkan penghasilanPemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai pensiun PNS yang memiliki penghasilan tetapsebesar Rp, 3.036 400,00 (bukti P4), maka Majelis secara ex offisio