atas objek P3MB,sedangkan objek sengketa adalah objek P3MB;Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi uraian pertimbanganJudex Facti Tingkat Pertamahalaman 44 sampai denganhalaman 50 putusan a quo merupakan suatu proses perolehantanah yang hanya berdasarkan pada proses pemberian hakmelalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bandung yangmengacu pada Keppres Nomor 32 Tahun 1979 jo.

Panitia, yaitu Panitia Pemilikan PenguasaanMilik Belanda (P3MB);Dan mengacu pada Pasal 4 UndangUndang Nomor 3 PrpTahun 1960 jo.

menunjukkan adanya perolehanizin untuk melakukan jual beli atas tanah a quo melaluiPanitia P3MB dari Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, termasuk permohonan TermohonKasasi kepada Panitia P3MB, sebagaimana yangdisyaratkan oleh UndangUndang Nomor 3 Prp Tahun1960;Bahwa dalam fakta persidangan yang terungkaphanyalah proses peralihnan hak yang hanya mengacupada pemberian hak yang tidak didukung adanyapermohonan dari Termohon Kasasi untuk membeliobjek sengketa kepada Panitia P3MB dan faktanya

tidakada ijin dari Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia untuk melakukan jual beli atas tanaha quo melalui panitia P3MB, mengingat objek sengketamerupakan objek P3MB, karena yang berwenang untukmenerbitkan ijin jual atas objek P3MB adalah KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaluiSurat Keputusan pemberian hak atas tanahnya;Oleh karena itu penemuan fakta ini selaras juga denganketerangan saksi dari Badan Pertanahan Ir.

Tergugat;Bahwa dalam akta tersebut tidak tercantum adanya over garapan atastanah, akan tetapi pelepasan Hak Atas Tanah berikut PenyerahanBangunan yang quod non timbul dari hak sewa objek P3MB;Bahwa akta jual beli atas objek sengketa jelas tidak akan terlihatdikantor Badan Pertanahan, karena belum dilakukan peningkatan haksebagaimana atas objek P3MB;B.

Kantor Wilayah Departement Sosial Provinsi DKI Jakarta;Bahwa selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan P3MB atas permohonan yangdiajukan oleh ayah kandung Para Penggugat tersebut, kemudian Kepala Kantor WilayahBPN Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua P3MB mengirim surat No1.711.2/3261/0905/P3MB/1 Tanggal 9 November 1989 perihal Mohon Petunjuk Penyelesaian atasPermohonan Pembelian Rumah / Tanah yang terletak di Jalan Raya Jatinegara BaratNo. 149 kepada Kepala Badan Pertanahan Pusat;Didalam suratnya

tersebut pada huruf K, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKIJakarta selaku ketua P3MB menyebutkan sebagai berikut : *bahwa menurut ketentuanUndangUndang No. 3 PRP 1960 Jo.

mengirim suratNo.1.711.2/2210/3105/P3MB/ PMP/91 tanggal 21 Juni 1991, dimana dalam point 1surat tersebut disebutkan : Karena penghuni yang memiliki Surat Izin Penghuni (SIP)atas nama P3MB yang dimohon adalah 2 orang yaitu Adhityawarman Salim SH, danDrs Franz I Lumelle, maka sesuai dengan surat tersebut diatas berarti tanah / rumahP3MB tersebut dapat diberikan/dijual untuk dimiliki bersama oleh AdhiityawarmanSalim SH dan Drs Franz I Lumelle, masingmasing 2 (setengah) bagian.Bahwa selanjutnya atas

No. 343 K/TUN/201230.31,Jakarta, Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum dan dari KantorWilayah BPN DKI Jakarta;e Sementara jual beli tersebut dilakukan oleh dan antara pihakpihak yang tidakberwenang untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan hak atasbendabenda tetap yang berada dalam penguasaan pemerintah case quo P3MB;b.

Permohonanmana telah diproses dan bahkan telah disetujui oleh instansi / pejabat yangberwenang case quo P3MB;Hal. 13 dari 26 hal. Put.

barang dan harga, begitu kedua belah pihak sudah setujutentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sahmeskipun harganya belum dibayar (Pasal 1458 juncto 1320 BW);Bahwa berhubung tanah dan bangunan tersebut belum balik nama karenapenjualnya meninggalkan Indonesia maka sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 3 Prp Tahun 1960 almrahum Hubert Apfel dengan itikadbaik dan mentaati peraturan yang berlaku maka pada tanggal 2431960telah melaporkan tanah berikut bangunan diatas kepada P3MB

(PanitiaPelaksanaan Penguasaan Milik Belanda);Bahwa setelah tanah dan bangunan tersebut dilaporkan kepada P3MB,kemudian P3MB mengirim surat kepada almarhum Hubert Apfel tersebutdalam Nomor 269/P3MB tanggal 24 Agustus 1961 untuk mengajukanpermohonan membeli rumah/tanah milik perorangan warga negara Belandayang meninggalkan Indonesia yang oleh P3MB diberi kesempatan dalamjangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal tersebut;Halaman 4 dari 217 hal.

Bahwa kemudian almarhum Hubert Apfel dalam jangka waktu 9 hari sejak11.menerima surat dari P3MB tersebut yaitu pada tanggal 1 September 1961telah menjawab surat dari P83MB dengan mengajukan surat permohonanuntuk membeli rumah/tanah yang telah dibelinya yang terletak di JalanGondolayu Nomor 20 dan 22 (Jalan Jendral Sudirman 20 dan 22) kepadaJM Menteri Pertanian dan Agraria dengan perantaraan P3MB DaerahIstimewa Yogyakarta seluas 4.600 m? (empat ribu enam ratus) meterpersegi dan 255 m?

KamtamsiMartodiharjo oleh Direktur Jendral Agraria melalui P3MB adalahbertentangan dengan surat P3MB sendiri yang ditujukan kepada almarhumHubert Apfel dan peraturan hukum yang berlaku sehingga perbuatantersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah danselanjutnya dinyatakan batal:Halaman 5 dari 217 hal. Put.

Nomor 430 PK/Pdt/201723.24.25.26.ZtBahwa tanahtanah tersebut setelah dibeli oleh PT BHS, bangunan lamayang termasuk telah dibeli oleh almarhnum Hubert Apfel dibongkar oleh PTBHS tanpa setahu dan seijin almarhum Hubert Apfel yang ditaksir nilainyasebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan selanjutnya didirikanbangunan baru yang di kenal dengan PT BHS Jalan Jendral SudirmanNomor 20, Yogyakarta;Bahwa berhubung pemberian hak oleh P3MB kepada almarhum R.

Kedua SIP tersebut diterbitkan olen Dinas Perumahan dan GedungPemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dariPanitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (untuk selanjutnyadisebut "P3MB") yang diketuai oleh Kantor Wilayah Badan PertanahanNegara DKI Jakarta.

Jakarta;Hasil penelitian dan pembahasan dari P3MB atas permohonan yangdiajukan oleh ayah kandung Penggugat dan Penggugat II dalamRekonvensi tersebut, kemudian Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKJakarta selaku ketua P3MB mengirim surat Nomor 1.711.2/3261/0905/P3MB/1 tanggal 9 November 1989 perihal mohon petunjuk penyelesaianatas permohonan pembelian rumah/tanah yang terletak di Jalan RayaJatinegara Barat Nomor 149 kepada Kepala Badan Pertanahan Pusat;15.

DKIJakarta selaku Ketua P3MB tersebut melalui Surat Nomor 306/1.711.3tertanggal 11 Juli 1990 menyetujui pembelian rumah oleh Penggugat danPenggugat II dalam Rekonvensi, surat tersebut ditindaklanjuti oleh BadanPertanahan Nasional dengan Surat Nomor 550.31964 tertanggal 12 Mei1990 yang menyatakan Penggugat dan Penggugat dalam Rekonvensiberhak membeli tanah beserta bangunan obyek sengketa kepada negara,selanjutnya dalam Rapat Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda(P3MB) yang diadakan pada tanggal

kembali melakukan penelitian atas berkas permohonan yangdiajukan oleh ayah kandung Penggugat dan Penggugat II dalam rekonvensidan sesuai dengan penelitiannya, Kemudian Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi DKI Jakarta selaku Ketua P3MB mengirim surat Nomor1.711.2/2210.3105/P3MB/PMP/91 tertanggal 21 Juni 1991, dimana dalampoint 1 sebagaimana dikutip, menyatakan:karena penghuni yang memiliki Surat Izin Penghuni (SIP) atas namaP3MB yang dimohon adalah 2 orang yaitu Adhityawarman Salim S.H., danDrs Franz

Lumelle, maka sesuai dengan surat tersebut di atas berartitanah/rumah P3MB tersebut dapat diberikan/dijual untuk dimiliki bersamaoleh Adhityawarman Salim SH dan Drs Frans .

Lumihi;Bahwa mengetahui rumah dinas tersebut adalah milik DinasPerhubungan lalu saksi tidak memproses pembelian rumah di JalanTanjung Pandan No. 12 atas nama Terdakwa;Bahwa benar rumah dinas di Jalan Tanjung Pandan No. 12 adalahbukan kewenangan P3MB dalam menerbitkan SIP karena pada waktuditerbitkan permohonan sebelumnya tidak mengetahui status rumahtersebut;Bahwa setelah mengetahui rumah di Jalan Tanjung Pandan 12adalah Rumah Dinas Perhubungan, saksi tidak akan lagimengeluarkan permohonan persetujuan

Nicolas Salhuteru;Bahwa benar SIP tersebut diterbitkan pada tahun 2003;Bahwa benar Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah menerbitkanSIP berdasarkan surat kuasa dari P3MB;Hal. 13 dari 21 hal. Put.

No. 2192 K/Pid.Sus/2010Bahwa benar Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebelummenerbitkan SIP tidak pernah melakukan pengecekan di rumah JalanTanjung Pandan No. 12 Surabaya;Bahwa benar saksi tidak mengetahui status rumah dan bangunan diJalan Tanjung Pandan No. 12 Surabaya adalah milik siapa, namunDinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah mengeluarkan SIPberdasarkan Surat Kuasa dari P3MB tanggal 24071999;Bahwa benar SIP yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Bangunan danTanah an.

Lumihi sedangkan P3MB tidakberwenang dalam menerbitkan SIP terhadap rumah dinas milikperhubungan; Bahwa berdasarkan saksi Budi Yusvandayani diterbitkannya SIP atasnama Nicolas Salhuteru pada tahun 2003 adalah atas kuasa dariP3MB tanggal 24071999 dan rumah dinas di Jalan Tanjung Pandan12 Surabaya bukan merupakan asset Pemkot Surabaya serta sampaisaat ini tidak pernah mengeluarkan perpanjangan SIP lagi di JalanTanjung Pandan No. 12 Surabaya;d.

Lumihi sedangkan P3MB tidakberwenang dalam menerbitkan SIP terhadap rumah dinas milikperhubungan;e Bahwa berdasarkan saksi Budi Yusvandayani diterbitkannya SIP atasnama Nicolas Salhuteru pada tahun 2003 adalah atas kuasa dariP3MB tanggal 24071999 dan rumah dinas di Jalan Tanjung Pandan12 Surabaya bukan merupakan asset Pemkot Surabaya serta sampaisaat ini tidak pernah mengeluarkan perpanjangan SIP lagi di JalanTanjung Pandan No. 12 Surabaya;b.

Supratman No.25Batu, Malang, karena bangunan rumah dan tanah dikuasai BPN atau P3MB dan harustunduk pada UU No.3 Tahun 1960 serta PP No.223/1961 ;Bahwa sebaliknya Penggugat dapat dikatakan sebagai penghuni liar atau tidaksah karena tanah dan bangunan rumah dikuasai oleh P3MB, seharusnya Penggugatmempunyai Surat Ijin Penghunian yang diterbitkan dari Dinas Perumahan DaerahKabupaten Malang ;DALAM REKONVENSI TERGUGAT I :Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai penghuni yang sahdan telah

sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasannya yang diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon PeninjauanKembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa, pada waktu diterbitkannya UUPA tahun 1960, Badan PertanahanNasional atau P3MB

pada tanggal 6 Desember 1977 Pemohon mengajukan surat permohonanpendaftaran obyek perkara kepada Kepala Agraria Jatim, setelah itu tanggal 3Mei 1978, Pemohon kembali mengajukan permohonan untuk membeli obyekperkara tersebut, akan tetapi surat permohonan dari pada Pemohon tidak diterima(bukti P5 dan P6) dengan alasan :a Bahwa obyek perkara tersebut telah dihuni serta ditempati pula olehTergugat I dan Tergugat II ;b Bahwa obyek perkara masih dalam sengketa ;Bahwa, alasan atau pertimbangan BPN dan P3MB

untuk tidak menerimapermohonan Pemohon sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas, karenaTermohon I dan Termohon II menempati obyek perkara pada tahun 1979 danterjadinya sengketa atas obyek perkara tersebut tertanggal 23 Nopember 1988dengan adanya bukti putusan Pengadilan Negeri No 52/Pdt.G/1988/PN.Malangantara TINA TENTUA MELAWAN PAIDI, Cs. jika merujuk pada ketentuan Pasal610 jo Pasal 1963 KUH Perdata, dengan demikian BPN serta P3MB seharusnyamenerima permohonan Pemohon.

Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapatmenggunakan alasan dari BPN dan P3MB (bukti P5, P6) sebagai bahanpertimbangan untuk membuat keputusan maupun memutuskan obyek Sengketatersebut adalah milik Negara ;3. Bahwa, berkaitan dengan asumsi pada Point 2 huruf b, bahwa terjadinya sengketa atasobyek perkara tersebut tertanggal 23 Nopember 1988. dengan adanya bukti putusanPengadilan Negeri No. 52/Pdt.G/1988/PN.

Kartini Nomor 36 (Dulu Jalan RA.Kartini Nomor 28) RT. 004 RW. 001 Kelurahan Mangundikaran KecamatanNganjuk Kabupaten Nganjuk melalui Panitia Pelaksana Penguasaan MilikBelanda (P3MB) Jawa Timur di Surabaya;Bahwa sebidang tanah diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah terletak diJalan RA. Kartini Nomor 36 (dulu Jalan RA.

Surat P3MB Nomor 104/P3MB/A/76 tanggal 5 Februari 1976 kepadaMenteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria tentang pertimbanganuntuk mengabulkan permohonan Sdr. Soemino (bukti surat P8);7.1. Surat keterangan pendaftaran tanah Sub Direktorat Agraria, Kabupaten Nganjuk Nomor 6/ktr/1976 tanggal 15 Maret 1976 (bukti suratPo),7.j.. Surat idzin pembelian Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal AgrariaNomor Peta/6/DA/84/76 tanggal 7 Oktober 1976. (bukti surat P10);7.k.

Surat P3MB Nomor DA/553/PMB/B/76 tanggal 9 November 1976kepada Sdr. Soemino tentang panggilan untuk menemui koordinatorHal. 4 dari 37 hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2014sekretariat P3MB dan/atau Sekretaris P38MB. (bukti surat P11);7.1. Berita Acara Panitia Penaksir Nomor T.1795/P3MB/Jatim tanggal 19Desember 1976 yang memutuskan bahwa harga material darirumah/tanah di Jalan RA. Kartini 28 Nganjuk ditaksir sebesarRp866.000,00 (bukti surat P12);7.m.

Daftar penetapan harga Panitia Penaksir Nomor T.1795/P3MB/Jatim tanggal 19 Desember 1976. (bukti surat P13);7.n. Surat P83MB Nomor DA/85/P3MB/A./76 tanggal 19 Desember 1976kepada Menteri Dalam Negeri tentang permohonan untuk membelirumah/tanah terletak di Jalan Kartini 28 Nganjuk atas nama Sadr.Soemino (bukti surat P14);7.0. Salinan surat kKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Peta 7/DA/36/77tanggal 12 April 1977 tentang persetujuan menjual tanah/bangunan diJalan Kartini 28 Nganjuk kepada Sdr.

Nomor 2576 K/Pdt/2014Yayasan Dana LandReform sebesar Rp112.500,00 sesuai ketetapanP3MB Nomor T.1795/EN/P3MB tanggal 19 Desember 1976 (buktisurat P21);7.V. Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 41 tanggal 22Februari 1982 (bukti surat P22);7.w. Pada tanggal 20 Desember 1999, dilakukan peralinan hak kepada paraahli waris berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri NganjukNomor 89/Padt.P/1994/PN.NGJK tanggal 18 Agustus 1994 (bukti suratP23);7.x.

Surat Keputusan P3MB Daerah Keresidenan Priangan No. 29/Persw.P3MB/61tertanggal 27 Maret 1961;1.3. Risalah Pemeriksaan Tanah dan Bangunan Rumah Jl. Dago No. 37 (d/h Jl. Dago No.31) Bandung yang telah dilaksanakan P3MB Daerah Keresidenan Priangan padatanggal 27 Januari 1961;111.4.

Surat Persewaan No. 29/Persw.P3MB/61 tertanggal 27 Maret 1961 yangdikeluarkan oleh P3MB Daerah Keresidenan Priangan, atas nama Joice VeraScheffer Kastanja;LS; Daftar Keterangan Penguasaan untuk menyerahkan Penguasaan BendaBendaTetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda, Tanah dan Bangunan Jl. DagoNo. 37 (d/h Jl. Dago No.37) atas nama Joice Vera Scheffer Kastanja, yangdikeluarkan oleh P3MB Keresidenan Priangan, No.129/P3.M.B/61 tertanggal 21Januari 1961;1.6.

PP No.223 tahun 1961 tentangPedomn Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 uu No.3 Prp tahun 1960 tentangPenguasaan benda benda tetap milik perseorangan warga NegaraBelanda (P3MB) Jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8Pebruari 1972 No. Peta 7/DA/21/72 adalah perbuatan jua) yang r.daksah dan *dakberdasarkan hukum.Bahwa berdasarkan pada ketentuan UU No.5 Tahun 1960, hak atastanah itu gugur sejak tanggal 24 September 1961, sehingga menjaditanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

Peraturan Presidium KabinetDwikora Republik Indonesia No.5 /Prk/1965, atau dengan kata lain hanyaPemerintah Indonesia Cq.Dirjen Agraria yang hanya dapat melakukanperalihan hak atas tanah dan dipertegas dengan adanya Surat PeraturanMenteri Negara Agraria /Kepala BPN (PMNA/KBPN) No.9/1999 Pasal150 yang menyatakan Permohonan hak atas tanah yang berasal daritanah obyek P3MB, No.5/Prk/Tahun 1965 dilaksanakan sesuai denganketentuan sebagaimana dalam UndangUndang No.3 Prp Tahun 1960tentang Penguasaan benda

Menyatakan secara hokum obyek tanah dalam Akta Jual Beli disertaidengan Penyerahan sesuai dengan Akta No. 137 tanggal 31 Mei 1974yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sitske Limowa,SH yang terletakdi Jl.Kartini No. 6 A adalah tanah negara obyek asset P3MB (PanitiaPelaksanaan Penguasaan Milik Belanda) sesuai dengan ketentuanPresidium Kabinet Dwikora tahun 1965 (Prk.5).4,Menyatakan secara hukum Penggugat QQ.

Alm.Hanoch GeorgePangemanan Orang tua Penggugat QQ.Perusahaan dagang TrimurtiQQ.Kantor Tata Usaha Pelangi merupakan penyewa dengan surat jjinPenghunian ( SIP) diatas tanah negara obyek asset P3MB (PanitiaPelaksanaan Penguasaan Milik Belanda) adalah mendapat hak prioritashak rekurasi atas tanah negara obyek asset P3MB (Panitia PelaksanaanPenguasaan Milik Belanda) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.5.

Kantor Tata Usaha Pelangi merupakan penyewa denganSurat iin Penghunian (SIP) diatas tanah negara obyek asset P3MB(Panitia Pelakasanaan Penguasaan Milik Belanda) adalah mendapathak prioritas hak rekurasi atas tanah negara yang saat ini dikuasaioleh Tergugat. Sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tidakterdapat dalil yang menyebutkan bahwa Penggugat QQ. Alm. HanochGeorge Pangemanan (orangtua Penggugat) QQ. Perusahaandagang Trimurti QQ.

;Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Mendapat HakAtas Tanah Objek P3MB DKI Jakarta , JI. Latuharhary No. 8 (dahulu Jl.Merak No. 8), RT/RW : 004/004 Menteng Jakarta Pusat , tertanggal 20Juni 2015 yaitu Permohonan tanggal 20 Juni 2015 ditujukan kepadaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta (in casu Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat III).

Jalan Merak No.8) atau juga terletak di Jalan Subang No. 15Menteng Jakarta Pusat;Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan permohonan mendapatkan hakatas tanah obyek P3MB atas tanah tersebut pada tanggal 11122015 dantelah TURUT TERGUGAT jawab berdasarkan surat tanggal 28122015No.3425/1031/XII/2015 yang pada intinya telah disampaikan sebagai berikut:a.

Bahwa untuk menjamin kepastian letak, bates dan luas terhadap bidangtanah yang dimohon tersebut terlebih dahulu diterbitkan Peta BidangTanah.5. b.Selanjutnya untuk penelitian status tanah terkait obyek P3MB/Prk.5 DKIHal 35 Putusan No.374/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.6. Jakarta, terlebih dahulu dibuatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT).7. Cc.

permohonan Saudara tanggal 1 Maret 2016, setelahkami teliti bahwa tanah Obyek P3MB DKI Jakarta yang terletak di JI.

Terhadap Permohonan pembelian dan penerbitan sertipikat atas tanahtanah eks Belanda obyek P3MB dan PRK5 di wilayah Provinsi DKIJakarta yang baru, agar ditunda prosesnya sampai dengan selesaidilakukannya indentifikasi data evaluasi atas prosedur permohonanpembelian penerbitan sertipikat yang telah dilakukan atas lokasi tanahobyek P3MB dan PRKS.Berdasarkan halhal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara iniberkenan memutus perkara

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telahmemperjualbelikan objek sengketa yaitu bangunan rumah tinggal yangberdiri di atas tanah bekas milik Belanda (P3MB

Para Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan rumahtinggal seluas 652 m*, terletak di Jalan Cimanuk Nomor 35, KelurahanDarmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Penempatan yang dikeluarkan olehKantor Urusan Perumahan Surabaya berdasarkan Surat KeputusanKomando Militer Kota Besar tanggal 16 November 1959 Nomor 191/P/1959;Bahwa pengikatan jual beli dan kuasa jual atas bangunan rumahtinggal yang berdiri di atas tanah bekas milik Belanda (P3MB

BOGMA Surat Ukur Nomor 903/1950 seluas 379m2 (Bukti PPK1) ;Surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kantor Wilayah DKI Jakarta, Nomor: 1.711.21761/0904/P3MB/03,tertanggal 30 April 2003, Perihal: Permohonan Memperoleh InformasiAtas Bidang Tanah Terletak di Jl. Pakubuwono VI No.63 KebayoranBaru Kotamadya Jakarta Selatan, yang berisi keterangan padapokoknya mengenai bidang tanah yang terletak di Jl.

Jakarta SelatanNo.492/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL tersebut (vide Bukti PPK3) baruditerima salinannya oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dahuluTergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi I (yang mana dalam perkaraBantahan a quo adalah sebagai Terbantah III) pada tanggal 21 Maret2003, dan begitu pula halnya dengan surat No.1.711.2/40/8/2003 yangdikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatandiperoleh .....diperoleh pada tanggal 13 Januari 2003 (vide Bukti PPK1), serta suratNo.1.711.2/761/0904/P3MB

ketentuan Pasal69 Undangundang No.14 Tahun 1985, yakni masih dalam tenggangwaktu 180 hari terhitung sejak tanggal salinan putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan tersebut diditerima oleh PEMOHON PENINJAUANKEMBALI dahulu Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi I (yangmana dalam perkara Bantahan a quo adalah sebagai Terbantah III), danjuga terhitung sejak tanggal diperolehnya surat No.1.711.2/40/8/2003yang dikeluarkan oleh BPN/Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaSelatan, serta surat No.1.711.2/761/0904/P3MB

PasirBungai (turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TergugatI/Terbanding I/Pemohon Kasasi II) adalah sah dan tidak melanggarhukum ;Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 1.711.2/761/0904/P3MB/03 yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DKIJakarta, (vide bukti PPK2), tanah dan bangunan terperkara bukanmerupakan obyek P3 MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda).Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1071 KUHPerdata, maka PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 304

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara DKI Jakarta(dalam hal ini selaku Ketua Panitia PelaksanaanPenguasaan Milik Belanda (P3MB)., yang beralamat di JI.Taman Jatibaru No. 1 Tanah Abang DKI Jakarta Pusat,selanjutnya disebut TURUT TERBANDING VI semula TURUTTERGUGAT IV ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARA :Bahwa surat Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal18 Juli 2014 yang telah didaftarkan

Lumelle yang berlaku sampai dengan tanggal13 Oktober 2000.Kedua SIP tersebut diterbitkan oleh Dinas Perumahan danGedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkanrekomendasi dari Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda(untuk selanjutnya disebut "P3MB") yang diketuai oleh KantorWilayah Badan Pertanahan Negara DKI Jakarta.

Sehingga untukmenjadikan permasalahan ini supaya jelas, maka Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ditarikselaku Turut Tergugat III dan Kantor Wilayah Badan PertanahanNegara DKI Jakarta selaku Ketua P3MB ditarik selaku TurutTergugat INV ; 22 202 on nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nn nn nnn nnesBahwa ternyata setelah berakhirnya masa berlaku SIP tersebutTurut Tergugat Ill sudah tidak lagi memperpanjang SIP tersebutBahwa dengan tidak memperpanjang/meneruskan SIP tersebutdiatas

Lumelle yang berlaku sampai dengan Tanggal 13Oktober 2000, yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan GedungPemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dariPanitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB) yang diketuaioleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara DKI Jakarta, sedangkandalam Petitum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III meminta agarmenjatuhkan putusan sebagaimana dikutip :Hal 21 dari 78 hal put No. 251/PDT/2016/PT.DKI10.Menyatakan Para Penggugat merupakan

menyangkut harta peninggalan NyimasEntjeh alias Nyimas Siti Aminah alias Yustinarigen alias Osah alias Itjihalias Mevrouw van Blommestein karena faktanya objek yangdipermasalahkan oleh Para Penggugat secara yuridis oleh Instansiyang berwenang berdasarkan Suratnya dari Badan PertanahanNasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat No. 570/403 tanggal751999 yang ditujukan kepada Kepala Jawatan Balai BesarKereta Api di Bandung (Bukti T.I.4) telah ditetapkan dan dinyatakan Tanah Negara dibawah penguasaan P3MB

Mengingat permohonan penyitaantersebut terhadap objek yang status hukumnya telah berubahmenjadi Tanah Negara dibawah Penguasaan P3MB (Penguasan Bendabenda tetap milik Perseorangan Warga Negara Belanda)berdasarkan UndangUndang No. 3 Prp. Tahun 1960 Jo.

);Bahwa sebelum terbentuknya Panitia Pelaksana Penguasaan MilikBelanda (P3MB) tanah bekas sebagai tanah Negara, maka tanahEigendom Verponding No.3567, Kadaster No.3661, Meetbrief No.598tanggal 19 September 1917 tercatat atas nama Herman Cantius vanBlommestein dikuasai Djawatan Kereta Api sebagai PerusahaanNegara yang rencanaya akan dibangun sekolah Djawatan Kereta Api.Sambil menunggu dibangunnya sekolah Djawatan Kereta Api,Djawatan Kereta Api mengijinkan pegawai Djawatan Kereta Api untukmenempati

/r.H JuandaNO.344 Bandung dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandungtanggal 23 Desember 2003,BUKTI T.XVI8 :Tanda Terima permohonan Ijin Membeli rumah/tanah bekas P3MB exEigendom Verponding No.3567 sebagian atas nama Herman Cantiusvan Blomsteen yang terletak/n.

BUKTIT.XVI10 :Surat Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kota BandungNo7596/10.32.3001/XI/2010 tanggal 31 desember 2010 yangditujukan kepada Muhamad Babsel untuk melengkapi persyaratan yangditentukan untuk pembelian atas tanah terkena ketentuan P3MB/PRK5terletak di Kelurahan Dago, Kecamatan Comblong, Kota Bandung;Menimbang, bahwa pihak Tergugat XVI dalam perkara ini tidakmengajukan saksisaksi ;Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Penggugat, pihakTergugat I, pihak (Tergugat II, Tergugat IX s

Tan King Poo (selakupenyewa) secara tanpa hak telah mengaiukan Permohonan Hak atas tanahdimaksud melalui Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda (P3MB),dengan memberikan keterangan data yang tidak benar yaitu bahwa "Dr. OeOen Djiang (warga negara Belanda) yang telah kembali kenegeri Belandaadalah sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan seluas 1088 M2 terletakdi Jalan Mangga Besar Raya No.48 ;Bahwa keterangan/data yang mengatakan bahwa Dr.

Bahwa data/keterangan yang ada pada P3MB, bahwa Dr. Oe Oen Dijiang(Warga Negara Belanda) adalah pemilik dan yang berhak atas obyek dalam"SHM No.210/Kebon Jeruk", sudah terang dan jelas adalah tidak benar, danbertentangan dengan fakta bahwa alm. Tan Joe Nio semasa hidupnya tidakpernah mengalihkan kepemilikan (secara jual beli) atas tanah berikutHal. 5 dari 20 hal. Put.

P3MB dan Ka. Kantor Agraria Jakarta Pusatperihal : Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Mangga Besar RayaNo.48 Jakarta Pusat, pada pokoknya telah diadakan penelitian (ditemukan)dan karenya menyatakan bahwa pemilikan rumah dan tanah berdasarkanEigendom Verponding No.18026 tanggal 25 Pebruari 1936 a/n. Tan Joe Niobelum beralin kepada pihak manapun, apalagi mengingat IMB atasbangunan dimaksud (Bouwbeijs asli No.1256/RS tanggal 2 Agustus 1939)masih berada pada Penggugat ;b.

Bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan Buring No. 10 kelurahanOrooro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, seluas + 500 M2adalah berstatus tanah Negara P3MB (Bekas Belanda);2. Bahwa bidang tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh JohannesBambang Soedjarwo sejak tahun 1955 dan diatasnya terdapatbangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal, serta masukdalam Daftar Inventaris Nomor ; 3.

Bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan Buring No. 10kelurahan Orooro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, seluas+ 500 M2 adalah berstatus tanah Negara P3MB (BekasBelanda);2.

Buring no.50 adalah berstatus tanah negara P3MB (bekasBelanda) dan surat pernyataan tertanggal 6 Desember 2010 yang menyatakanbahwa tanah Jl.

Buring no.50 adalahberstatus tanah negara P3MB (bekas Belanda) dan surat pernyataan tertanggal6 Desember 2010 yang menyatakan bahwa tanah Jl.

Buring no.50 adalah berstatus tanah negara P3MB (bekas Belanda)dan surat pernyataan tertanggal 6 Desember 2010 yang menyatakan bahwatanah Jl. Buring no.50 adalah merupakan bidang tanah kosong (lingkunganperumahan) yang akan dibangun rumah tinggal di atas bidang tanah tersebut ; Bahwa berdasarkan sertifikat hak milik (GHM) nomer 466 tanah di JI.

Putusan Nomor 44 /PK/TUN/201310.11.dibuatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Penggugatsebagaimana suratnya yang ditujukan kepada Tergugat Nomor:125/09/P3MB/HTPT/2008., tanggal 24 Januari 2008 yang tembusannyadisampaikan kepada Selam Bastomi, SH., MKn. Notaris di Jakarta, selakukuasa dari Penggugat (Bukti P4):Bahwa selanjutnya Tergugatpun telah menerbitkan Surat Penjelasan atasbidang tanah yang terletak di JI.

Karena seharusnya MajelisKasasi dalam mempertimbangkan bukti T8, juga mempertimbangkan bukti P4,yaitu Permohonan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal24 Januari 2008 Nomor: 125/09/P3MB/HTPT/2008 yang ditujukan kepadaTergugat/Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa dengan surat Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut,Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Penjelasanatas bidang Tanah Sengketa (di Jalan Tirtayasa Raya No. 26 JakartaSelatan) dengan surat tertanggal 12 Maret

No.11/07550.109.01RH 2006 tanggal 1622006 dan tanggal 2252003No.1.711.2/885/0901/P3MB/Prk5/DA.23.Bahwa oleh karena terbukti secara hukum kebohongan dari Tergugat , ll,dan Ill, maka surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI,Vil, dan VII, kKesemuanya harus gugur demi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.24.Bahwa bila Tergugat dan Il mempunyai itikad baik untuk membeli rumahyang disewa, maka tidak akan menggunakan cara orang tidak

Selain itu, di dalam surat yang dibuat oleh BadanPertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta (Turut Tergugat ) No.1.711.2/885/0901/P3MB/Prk.5/2003,perihal : Permohonan mendapatkanhak atas tanah dan membeli bangunan P3MB/Prk.5 terletak di JI.Pintu AirNo. 33 E Rt.013/002, Kel.Pasar Baru, Jakarta Pusat, tertanggal 22 Mei2003, disebutkan bahwa tanah dan bangunan terletak di Jalan PintuAir Raya No. 33 E, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Kotamadya Jakarta Pusat, sesuai dengan data yang ada

, tidaktermasuk obyek P3MB/Prk.5.

/Prk.5/2003 perihalPermohonan mendapatkan Hak Atas Tanah dan membelibangunan P3MB/Prk.5 terletak di JI.

/Prk.5/2003, perihal : Permohonan mendapatkan hak atas tanahdan membeli bangunan P3MB/Prk.5 terletak di Jl.Pintu Air No. 33 ERt.013/002, Kel.Pasar Baru, Jakarta Pusat, tertanggal 22 Mei 2003.

Jalan Sukoriniadalah sah secara Hukum milik Penggugat;Menghukum Tergugat ( Bagus Arya Wijaya alias Kotin) untuk membayarkepada Penggugat uang sejumlah Rp 750.000.000,00 ( tujuh ratus limapuluh juta rupiah);Menghukum Tergugat II ( Sinah/ ahli warisnya) untuk membayar kepadaPenggugat uang sejumlah Rp 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh jutarupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdilakan oleh Pengadilan Negeri Ungaran terhadap Bangunan yang terletakdi atas tanah P3MB

Bangunan terletak di atas tanah P3MB tanah bekas Hak eigendom Verp.No. 2146 seluas 172 m2 berkedudukan di Lingkungan Bandungan RT.001/ RW. 007 Kec. Bandungan, Kab. Semarang dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara : LVRI Maran Bandungan Sebelah Timur : Sdr. Ramelan Sebelah Selatan : Sdr. Hendro Susanto dan Sdr Slamet Hadjo,Prawito (Wr.

Siapakah yang berhak atas Bangunan terletak di atas tanah P3MB tanahbekas Hak eigendom Verp. No. 2146 seluas 172 m2 berkedudukan diLingkungan Bandungan RT. 001/ RW. 007 Kec. Bandungan, Kab.Semarang dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : LVRI Maran Bandungan Sebelah Timur : Sdr. Ramelan Sebelah Selatan : Sdr. Hendro Susanto dan Sdr Slamet Hadjo,Prawito (Wr. Slamet) Sebelah Barat : Jalan SukoriniApakah Penggugat ataukah tergugat?

daripelaku yang melanggar hukum, baik melanggar Undangundang, melanggarhak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan sikap kehatihatian yangsepatutnya dalam masyarakat; Adanya kesalahan, bisa karena kesengajaan atau karena kesalahan; Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat adalah orang yang berhak atas sebuah Bangunan yang terletak diatas tanah P3MB

sengketa dan bahkan menempatinya sampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, masingmasing pihak mempunyai hak yang sama atas obyek sengketa tersebut,sampai bisa dibuktikan siapakah yang paling berhak atas obyek tersebut;Menimbang, bahwa sesuai faktanya belum ada surat bukti yang bisamembuktikan kepemilikan yang sah atas obyek sengketa dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,diperoleh fakta bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah P3MB

Menyatakan secara Hukum Tanah yang terletak di atas tanah P3MB tanahbekas Hak eigendom Verp. No. 2146 seluas 172 m2 berkedudukan diLingkungan Bandungan RT. 001/ RW. O07 Kec. Bandungan,Kab.Semarang dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : LVRI Maran Bandungan; Sebelah Timur : Sdr. Ramelan; Sebelah Selatan : Sdr. Hendro Susanto dan Sdr Slamet Hadjo,Prawito (Wr. Slamet); Sebelah Barat : Jalan Sukorini;adalah sah secara Hukum milik Penggugat;4.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdilakan oleh Pengadilan Negeri Ungaran terhadap Bangunan yang terletakdi atas tanah P3MB tanah bekas Hak eigendom Verp. No. 2146 seluas 172m2 berkedudukan di Lingkungan Bandungan RT. 001/ RW. 007 Kec.Bandungan, Kab. Semarang dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : LVRI Maran Bandungan;Halaman 5 Putusan No. 569/Pdt/2017/PT SMGSebelah Timur : Sdr. Ramelan; Sebelah Selatan : Sdr.