berupa foto copy Surat Keterangan Kematian dariKelurahan Kolhua Nomor : KLH.670/010/1/2016, tertanggal 27 JanuariBertanda P4, berupa foto copy Akta Perkawinan atas nama: MuliaHutajulu dan Sulngirwati Djami dari Kantor Catatan Sipil KotamadyaUjung Pandang, Nomor: 353/ACS/1993, tertanggal 10 September 1993 ;Bertanda P5, berupa foto copy Kartu keluarga atas nama : MuliaHutajulu dan Sulngirwati Djami dari Kantor Catatan Sipil Kota KupangNomor.245003/97/001.34, tertanggal 21 Desember 2004 ; Bertanda P6.1

Bertanda P26, berupa foto copy Akta Perkawinan atas nama JatiOktiawan Hutajulu Nomor.248/DKPS/KK/2010, tanggal 31 Mei 2010 ;27.Bertanda P27, berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama JatiOktiawan Hutajulu Nomor.5371012812120011, tanggal 31 Mei 2012 ; Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sertatelah pula dibubuhi meterai yang cukup kecuali alat bukti surat bertanda P2, P5 dan P6.1 sehingga terhadap alat bukti surat selain P2, P5 dan P6.1 tersebut maka patut untuk diterima

dan dipertimbangkan sebagai alatbukti yang sah dalam permohonan ini sedangkan terhadap alat bukti suratbertanda P2, P5 dan P6.1 maka harus didukung pula dengan alat buktiyang lainnya lagi ; Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan dalildalilpermohonan selanjutnya para pemohon juga menghadirkan 6 (enam) saksike depan persidangan, masingmasing saksi dibawah sumpah/janji danmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : 1.

dibuatkan acara pengangkatananak secara adat Batak namun selanjutnya terjadi perceraian antara Ibukandung para pemohon dengan suaminya bernama Mulia Hutajulu sertalebih lanjut kemudian Mulia Hutajulu sudah meninggal dunia maka parapemohon memerlukan kepastian status hukumnya (de jure) pada saatpara pemohon sebagai anak dalam perkawinan Mulia Hutajulu danSulngirwati Djami tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah sesuaidengan aslinya dan alat bukti surat bertanda P2, P5 dan P6.1

Edy Wahyono Irianto tersebut (bukti P6.1 dan P6.2);(Keterangan: Bukti P6.1 dan P6.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/print out tidak sah, karena tidakada link pengkasesan dan bukan tampilan yang seharusnya);Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke1sampai dengan ke3:Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2011, Sadr.Bambang Harto mengirim email kepada Penggugat yangmerekomendasikan agar Capt.

Edy Wahyono Irianto tersebut (bukti P6.1 dan P6.2);(Keterangan: Bukti P6.1 dan P6.2, Termohon Kasasi/Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapatditerima sebagai pembuktian);Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke1sampai dengan ke3:Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2011, Sadr.Bambang Harto mengirim email kepada Penggugat yangmerekomendasikan agar Capt. Edy Wahyono untuk dandiinterview sebagai Calon Capten Kapal dengan melampirkan CV. Capt.

Sukses dari tahun 2008sampai dengan 2011 yang merupakan perusahaan yangdi black list oleh perusahaan Tergugat (bukti P6.1, P6.2,T14 dan T15), akan tetapi lagilagi Penggugat tidakmerespon email Sdr. Bambang Harto tersebut dan sekaligustidak memanggil Capt. Edy Wahyono Irianto untukdi interview;(Keterangan: Bukti P6.1 dan P6.2, Termohon Kasasi/Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapatditerima sebagai pembuktian);Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari2012 Capt.

Edy Wahyono Irianto tersebut(bukti P6.1 dan P6.2);(Keterangan: Bukti P6.1 dan P6.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/print out tidak sah, karena tidak adalink pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);(Keterangan: Bukti P6.1 dan P6.2, Termohon Kasasi/Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapatditerima sebagai pembuktian);Pertimbangan hukum Putusan PHI halaman 54 alinea ke1sampai dengan ke4:Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2011, Sadr.Bambang Harto mengirim email

EdyWahyono Irianto untuk di/interview;(Keterangan: Bukti P6.1 dan P6.2, Termohon Kasasi/Penggugat = hasil cetakan/print out tidak sah, karena tidak adalink pengaksesan dan bukan tampilan yang seharusnya);(Keterangan: Bukti P6.1 dan P6.2, Termohon Kasasi/Penggugat tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapatditerima sebagai pembuktian);Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2012Capt. Edy Wahyono mengirimkan CV nya melalui emai! kepadaSdr.

Bahwa, hal mana Judex Facti tidak mempertimbangkan alasan hukumpengajuan gugatan pembatalan merek "RABEANCO" pada kelas 18 atasnama Lie Tsu Jin dibawah pendaftaran Nomor IDM000113997 sebagaimanadiatur didalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek, akan tetapi Judex Facti hanya mempertimbangkan alasan hukumperihal bukti P6.1.a s/d P6.10.a beserta terjemahannya, P4.1 s/d P4.4,serta P5.1 dan P5.2.

Nomor 752 K/Pdt.SusHKI/2016 Menimbang bahwa fotocopy bukti P6.1.a beserta terjemahannyaberupa Sertifikat Pendaftaran Merek RABEANCO Terlawan semulaPenggugat di Negara Hongkong pada tanggal 11 Februari 2004....... : Menimbang bahwa dari fotocopy bukti P6.1a beserta terjemahannyasampai dengan fotocopy bukti P6.10a beserta terjemahannya...... "s Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti T1 identik denganbukti P3 telah terbukti fakta bahwa Pelawan semula........

syarat kumulatif suatu akta otentik yaitu akta tersebut dibuat olehdan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang yaitu Pat Bobby Ying HoNotaris Publik Hongkong yang telah dibuat di wilayah kerja notaris publiktersebut yaitu Wilayah Administratif Negara Hongkong;Bahwa berdasarkan pasal tersebut, telah jelas dan nyata bahwa dalampemeriksaan bukti pada perkara a quo telah disesuaikan dengan aktaautentik yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris;Bahwa apabila Judex Facti beranggapan bahwa bukti P6.1

Nomor 752 K/Padt.SusHKI/2016atas bukti tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa selain itu, apabila Judex Facti mengesampingkan bukti P6.1.a s/dP6.10a beserta terjemahannya sebagai bukti, dalam perkara a quoPemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat pun telah mengajukan bukti:Bukti P1.1a =: Printout dari website resmi Pemerintahan Hongkonghttps://Awww.icris.cr.gov.hk/csci/cns basic comp.doDaftar Perusahaan S & W Handbags Limited Nomor0854973Bukti P1.1b =: Translate

Artinya, dalamperkara a quo seharusnya Judex Facti dapat mempertimbangkan bukti printout tersebut sebagai alat bukti yang sah;Bahwa selain itu, pada proses pemeriksaan gugatan verstek Judex Factiyang pertama, maka bukti printout P4.1 s/d P4.4; bukti printout P5.1 s/dP5.2; serta bukti fotokopi sertifikat yang telah disesuaikan dengan aktaautentik Notaris Publik Hongkong P6.1.a s/d P6.10.a dan buktiterjemahannya, dapat diterima sebagai bukti yang sah serta tanpa adanyapenolakan;Bahwa seandainya pun

P5, P6.1. P6.2., P6.3, P7 merupakan copy dari copy, dimanabuktibukti Surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti suratHalaman 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bbutersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini jikamemiliki relevansi untuk itu;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannyadi persidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaiberikut:1.

Selanjutnya PT Reksa Finance CabangBaturaja (Penggugat) pernah memberikan teguran untuk membayarangsuran atau memenuhi prestasinya dengan memberikan Surat Peringatan1 Tanggal 18 Juni 2020 (Vide Bukti P6.1), Surat Peringatan 2 tanggal 26Juni 2020 (Vide Bukti P6.2), dan Surat Peringatan 3 tanggal 4 Juli 2020(Vide P6.3);Halaman 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN BbuMenimbang, bahwa Saksi Muzami sebagai Collector dari PT ReksaFinance Cabang Baturaja yang mengantarkan surat peringatan 1 sampaldengan 3

Pernyataan lalai atau somasitersebut harus disampaikan secara tertulis, baik itu dalam bentuk suratteguran ataupun surat/akta sejenis dan apabila dinyatakan secara lisan,maka pernyataan lalai atau somasi tersebut tidak dapat dikualifikasikansebagai suatu somasi sehingga tidak memiliki kKekuatan hukum;Menimbang, bahwa pernyataan lalai atau somasi tersebut harusdisampaikan secara tertulis dan memang benar bahwa Penggugatberdasarkan keterangan saksisaksi dan alat bukti surat yaitu bukti P6.1, P6.2,

dilakukan olehPenggugat tersebut terkait alat bukti P6.1, P6.2, dan P6.2 tersebut,menunjukan Penggugat kurang beritikad baik atau kurang bersungguhsungguh dalam hal memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihakTergugat, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upaya teguranatau peringatan atau somasi yang dianggap patut dan wajar secara hukum;Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut terkait dengan nilalkepatutan dalam menentukan somasi tersebut apakah sudah dianggap sahdan patut,

Heri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dariSaksiSaksi dan Bukti Surat, Hakim menilai bahwasanya dapatdipertimbangkan atas konsep pembayaran yang tidak diwajibkan ataupembayaran karena khilaf dalam konsep hukum Belanda disebut ouverschuldig de betaling yang terjadi pada Tergugat dengan dipertimbangkannyaketentuan Pasal 1359 Ayat 1 BW, 1362 BW, 1360 BW dan UndangUndangNomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;Menimbang, bahwa pada bukti Bukti P6.1, Bukti P6.2, dan Bukti

Selanjutnya diberi tanda P6.1;Fotocopy Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa atas nama Muliono,tanggal 4 Juli 2014. Selanjutnya diberi tanda P6.2;7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Muliono dan WardahSiregar, tanggal 22 Juli 2014. Selanjutnya diberi tanda P7;8. Fotocopy Surat Peringatan Pertama, tanggal 8 Juli 2019. Selanjutnya diberitanda P8;9. Fotocopy Surat Peringatan Kedua, tanggal 5 Agsutus 2019. Selanjutnyadiberi tanda P9;10.

Selanjutnya diberi tanda P12;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P2, P3, P4, P6.1 danP.6.2 s/d P12 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberimaterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti Surattersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kecualibukti P1 dan P5 tidak ada aslinya;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksidipersidangan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yangtermuat

bertanda P5 adalah tergolong kepada buktiyang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnyasebagaimana yang ditentukan oleh UndangUndang yang berlaku pada saat buktisurat tersebut diterbitkan dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian, adapun buktisurat bertanda P5 tersebut telah dapat mendukung dalildalil gugatan Penggugattentang identitas Para Tergugat sebagai debitur dalam Surat Pengakuan HutangNomor B.64/3354/7/2014 tanggal 22 Juli 2014;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P6.1

dan P6.2 adalah tergolongkepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yangberwenang untuk itu, namun ditandatangani oleh kedua belah pihak, adapun buktisurat bertanda P6.1 dan P6.2 tersebut telah dapat mendukung dalildalil gugatanPenggugat tentang jaminan yang dijadikan Para Tergugat sebagai jaminan dalamSurat Pengakuan Hutang Nomor B.64/3354/7/2014 tanggal 22 Juli 2014;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7, adalah tergolong kepada aktadibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan

kewajiban oleh Para Tergugat dalam Surat Pengakuan HutangNomor B.64/3354/7/2014 tanggal 22 Juli 2014;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 dan P.12 adalah tergolongkepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yangberwenang untuk itu, bukti surat tersebut menerangkan pinjaman Tergugat kepadaPenggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam SuratPengakuan Hutang Nomor B.64/3354/7/2014 tanggal 22 Juli 2014;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P6.1

Menyatakan tindakan Tergugat yang mengharuskan Penggugatmembuat perjanjian (baru) penggunaan tanah industri atas objek tanahHGB Nomor 60/Mabar serta membebankan biaya perpanjangansebesar Rp3.182.025.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh dua jutadua puluh lima ribu rupiah) (Bukti P6.1) adalah perbuatan melawanhukum;4. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Industri Medan(Persero) Bukti P6.2 adalah bertentangan dan tidak berkekuatanhukum;5.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan tindakan Tergugat yang mengharuskan Penggugatmembuat perjanjian (baru) penggunaan tanah industri atas objek tanahHGB Nomor 60/Mabar serta membebankan biaya perpanjangansebesar Rp3.182.025.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh dua jutadua puluh lima ribu rupiah) (Bukti P6.1) adalah perbuatan melawanhukum;5.

Bahwa hutang piutang dan kesepakatan antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi pada tahun 19992000, sesuai bukti P6,P6.1, P7 dan P8, berasal mula dari sebuah perjanjian tanggal 6Oktober 1999 sesuai bukti P5, dimana di dalam perjanjian tersebut,disebutkan bahwa Termohon Kasasi (Mochtar Hadi) dalam kapasitassebagai pimpinan dan atas nama CV.

Bahwa sesuai bukti P3, P5, P6, P6.1, P7, P8, serta didukung olehbukti P1 dan P2, terbukti dengan jelas bahwa Termohon Kasasi dalamkapasitas sebagai pimpinan dan atas nama CV. Prima Karya telahmelakukan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi berupa hutangHal. 18 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010piutang barang material/oahan bangunan dan uang serta perjanjian dankesepakatan ;Alasan tersebut dikarenakan :1. Pada masingmasing bukti tersebut bermaterai (kecuali P1, P2 danP3) ;2.

PrimaKarya sesuai buktibukti lainnya serta pengakuannya pada jawabanTergugat tanggal 29 Januari 2009 halaman 1 angka 3), makaberdasarkan hukum positif, hutanghutang tersebut bukannya hutangpribadi Termohon Kasasi melainkan adalah hutang atas nama CV.Prima Karya yang diterima melalui Termohon Kasasi, seperti statushutang lainnya sesuai bukti P3, P5, P6, P6.1 serta P1 dan P2 ;.

Prima Karya yang telah ditanda tangani olehTermohon Kasasi sesuai bukti P3, P5, P6.1, P7, P8, serta P1 dan P2,maka Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang TerhormatMajelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agardapatnya memeriksa ulang buktibukti yang Pemohon Kasasi maksudHal. 21 dari 28 hal.

Prima Karya telahmelakukan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi berupa hutangpiutang barang material/oahan bangunan dan uang, serta perjanjian dankesepakatan sesuai bukti P3, P5, P6, P6.1, P7, P8, serta didukungbukti P1 dan P2, yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalamHal. 25 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010persidangan. Diulang ! Dalam surat gugatannya Pemohon Kasasi telahmenegaskan bahwa Mochtar Hadi sebagai JTergugat dalamkapasitasnya sebagai pimpinan (oengurus) CV. Prima Karya.Sedangkan CV.

demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadiliPermohonan ini ; Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa, telahdikarunia anak dan diberi nama : SISKIA PERMATA SARI, anak Pertama, Perempuan, lahirdi Klaten pada tanggal : 08 Desember 2007, dan ARMADA RAVAEL SAPUTRA, anakKedua, Lakilaki, lahir di Klaten : 31 Juli 2009, yaitu anak dari pasangan suami istri yang sahantara LUKMAN YUSUF (Pemohon) dengan IMA KRISTANTI, hal mana sesuai denganbukti tertanda P6.1

2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil ditentukan bahwa Setiap Peristiwa Kelahiran wajib dilaporkan / dicatatkanpada Instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran, dan berdasarkan ketentuan pasal 32ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006, disebutkan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampauibatas waktu (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti P6.1

Bahwa hutang piutang dan kesepakatan antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi pada tahun 19992000, sesuai bukti P6,P6.1, P7 dan P8, berasal mula dari sebuah perjanjian tanggal 6Oktober 1999 sesuai bukti P5, dimana di dalam perjanjian tersebut,disebutkan bahwa Termohon Kasasi (Mochtar Hadi) dalam kapasitassebagai pimpinan dan atas nama CV.

Bahwa sesuai bukti P3, P5, P6, P6.1, P7, P8, serta didukung olehbukti P1 dan P2, terbukti dengan jelas bahwa Termohon Kasasi dalamkapasitas sebagai pimpinan dan atas nama CV. Prima Karya telahmelakukan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi berupa hutangHal. 18 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010piutang barang material/oahan bangunan dan uang serta perjanjian dankesepakatan ;Alasan tersebut dikarenakan :1. Pada masingmasing bukti tersebut bermaterai (kecuali P1, P2 danP3) ;2.

PrimaKarya sesuai buktibukti lainnya serta pengakuannya pada jawabanTergugat tanggal 29 Januari 2009 halaman 1 angka 3), makaberdasarkan hukum positif, hutanghutang tersebut bukannya hutangpribadi Termohon Kasasi melainkan adalah hutang atas nama CV.Prima Karya yang diterima melalui Termohon Kasasi, seperti statushutang lainnya sesuai bukti P3, P5, P6, P6.1 serta P1 dan P2 ;.

Prima Karya yang telah ditanda tangani olehTermohon Kasasi sesuai bukti P3, P5, P6.1, P7, P8, serta P1 dan P2,maka Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang TerhormatMajelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agardapatnya memeriksa ulang buktibukti yang Pemohon Kasasi maksudHal. 21 dari 28 hal.

Prima Karya telahmelakukan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi berupa hutangpiutang barang material/oahan bangunan dan uang, serta perjanjian dankesepakatan sesuai bukti P3, P5, P6, P6.1, P7, P8, serta didukungbukti P1 dan P2, yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalamHal. 25 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010persidangan. Diulang ! Dalam surat gugatannya Pemohon Kasasi telahmenegaskan bahwa Mochtar Hadi sebagai Tergugat dalamkapasitasnya sebagai pimpinan (oengurus) CV. Prima Karya.Sedangkan CV.

Foto copy Tanda Bukti Pengiriman Uang melalui Bank BNI, tertanggal 30Maret 2012, sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah), yang tidakada aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P6.1;Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata No. 489/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Foto copy Tanda Bukti Pengiriman Uang malalui Bank BNI, tertanggal 30Maret 2012, sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah), yang tidakada aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P6.2;Foto copy Tanda Bukti Pengirimahn

keterangan Saksi llyas Ali Muchtar, bahwauntuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang roda 3 box berpendingin dariDitjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan danPerikanan RI. tersebut, untuk pembuatan box perpendingin, Penggugat telahbekerjasama dengan Tergugat, yaitu Penggugat melakukan pemesanan kepadaTergugat sebanyak 300 (Tiga Ratus) unit Box Berpendingin dengan hargasatuan sebesar Rp. 13.000.000, (Tiga Belas Juta Rupiah) per unit;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6.1

Pada tanggal 30 Maret 2012 melalui Bank BNI ke Rekening Bank BCA milikTergugat sesuai bukti P6.1, sebesar Rp.500.000.000, (Lima Ratus JutaRupiah);2. Pada Tanggal 30 Maret 2012 melalui Bank BNI ke Rekening Bank Mandirimilik Tergugat sesuai bukti P6.2, sebesar Rp.500.000.000, (Lima RatusJuta Rupiah);Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata No. 489/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr3.

Pada tanggal 20 Desember 2012 melalaui Bank BNI ke Rekening BankMandiri milik Tergugat sesuai bukti P6.8, sebesar Rp.150.000.000,(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah pembayaran yang sudahdilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk pemesanan 300 (tiga ratus)unit Box Berpendingin tersebut sesuai dengan bukti P6.1 sampai dengan P6.8adalah sebesar Rp.2.700.000.000, (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelisberpendapat

dalam Purchase Order;Menimbang, bahwa oleh karena prestasi pekerjaan pembuatan boxberpendingin yang dapat diselesaikan oleh Tergugat adalah sebanyak 180 unitdengan harga Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah) per unit, maka dengandemikian prestasi pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh Tergugat adalahsenilai 180 x Rp.13.000.000, = Rp.2.340.000.000, (Dua milyar tiga ratus empatpuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran yang telah dilakukan olehPenggugat kepada Tergugat sesuai bukti P6.1

PEMILIK LAMA ,pemilik Persil No. 31a, S.Il Girik C No. 1003seluas 1.800 M2 (Bukti P6.1), berdasarkan Surat Kuasa Jualtertanggal 7 Mei 1965 (Bukti P6.2) ; b. PEMILIK LAMA II ,pemilik Persil No. 31a, S.Il, Girik C No. 899seluas 2.020 M2 ( Bukti P7.1), berdasarkan Surat Kuasa Jualfertanggal 22 Mei 1965 (Bukil P=7.2)j

LILINDELPHINE; Bukti surat bertanda P4 berupa Fotokopi dari asli, Kartu) TandaPenduduk atas nama YANAWATI; Bukti surat bertanda P5 berupa Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga atasnama YANAWATI: Bukti surat bertanda P6.1. berupa Fotokopi dari legalisir asli, SuratKeterangan Kematian Nomor : 474.5/119/PemVIII/2018 dari Lurah Palangkaatas nama LILIN DLPHINE; Bukti surat bertanda P6.2. berupa Fotokopi dari copy, Kartu TandaPenduduk (KTP) atas nama alm.

Kotamadya Palangka Raya dengan Sertifikat Hak MilikNomor : M.1077 tanggal 9 Juli 1998 dengan Kapling Nomor : 585, SuratUkur/gambar situasi No. 707 tanggal 9 Juli 1988, luas 580 M2 atas namaDOHONG, sekarang karena pemekaran wilayah terletak di Jalan Garuda VIKelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ProvinsiKalimantan Tengah;Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN PikMenimbang, bahwa kecakapan hukum Penggugat dan Tergugat dapatdibuktikan oleh bukti P4, P5, P6.1

Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1077 tanggal 9 Juli 1998 denganKapling Nomor : 585, Surat Ukur/gambar situasi No. 707 tanggal 9 Juli 1988,luas 580 M2 atas nama DOHONG, sekarang karena pemekaran wilayah terletakdi Jalan Garuda VI Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota PalangkaRaya Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 19 Juni 2002 adalah sah secarahukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan faktapersidangan dalam pertimbangan hukum Ad.3 diatas dan dihubungkan denganbukti P4, P5, P6.1

Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1077 tanggal 9 Juli 1998 denganKapling Nomor : 585, Surat Ukur/gambar situasi No. 707 tanggal 9 Juli 1988,luas 580 M2 atas nama DOHONG, sekarang karena pemekaran wilayah terletakdi Jalan Garuda VI Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota PalangkaRaya Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 14 April 2011 adalah sah secarahukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan faktapersidangan dalam pertimbangan hukum Ad.3 diatas dan dihubungkan denganbukti P4, P5, P6.1

Bahwa hutang piutang dan kesepakatan antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi pada tahun 19992000, sesuai bukti P6,P6.1, P7 dan P8, berasal mula dari sebuah perjanjian tanggal 6Oktober 1999 sesuai bukti P5, dimana di dalam perjanjian tersebut,disebutkan bahwa Termohon Kasasi (Mochtar Hadi) dalam kapasitassebagai pimpinan dan atas nama CV.

Bahwa sesuai bukti P3, P5, P6, P6.1, P7, P8, serta didukung olehbukti P1 dan P2, terbukti dengan jelas bahwa Termohon Kasasi dalamkapasitas sebagai pimpinan dan atas nama CV. Prima Karya telahmelakukan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi berupa hutangHal. 18 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010piutang barang material/oahan bangunan dan uang serta perjanjian dankesepakatan ;Alasan tersebut dikarenakan :1. Pada masingmasing bukti tersebut bermaterai (kecuali P1, P2 danP3) ;2.

PrimaKarya sesuai buktibukti lainnya serta pengakuannya pada jawabanTergugat tanggal 29 Januari 2009 halaman 1 angka 3), makaberdasarkan hukum positif, hutanghutang tersebut bukannya hutangpribadi Termohon Kasasi melainkan adalah hutang atas nama CV.Prima Karya yang diterima melalui Termohon Kasasi, seperti statushutang lainnya sesuai bukti P3, P5, P6, P6.1 serta P1 dan P2 ;.

Prima Karya yang telah ditanda tangani olehTermohon Kasasi sesuai bukti P3, P5, P6.1, P7, P8, serta P1 dan P2,maka Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Yang TerhormatMajelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agardapatnya memeriksa ulang buktibukti yang Pemohon Kasasi maksudHal. 21 dari 28 hal.

Prima Karya telahmelakukan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi berupa hutangpiutang barang material/oahan bangunan dan uang, serta perjanjian dankesepakatan sesuai bukti P3, P5, P6, P6.1, P7, P8, serta didukungbukti P1 dan P2, yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalamHal. 25 dari 28 hal. Put.No. 2568 K/PDT/2010persidangan. Diulang ! Dalam surat gugatannya Pemohon Kasasi telahmenegaskan bahwa Mochtar Hadi sebagai Tergugat dalamkapasitasnya sebagai pimpinan (oengurus) CV. Prima Karya.Sedangkan CV.

Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DeliSerdang No. 560/03/DK2 PHI/DS/2020 Tanggal 29 Juni 2020 TentangPendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), telah diperiksadipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P6.1;Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan nomor 414/Pat.SusPHI/2020/PN Mdn6.2.Perjanjian Kerja Bersama PT. Atmindo Tbk., dengan Pekerja yangdiwakili oleh SPSI PUK PT.

bahwakeberadaan Serikat Pekerja telah sesuai sebagaimana diamanatkan UndangUndang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jo KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/Men/2001,;Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dan telahmenanda tangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan juga telah didaftarkan dandisahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas KetenagakerjaanKabupaten deli Serdang No.560/03/DK2 PHI/DS/2020 tertanggal 29 Juni 2020,sesuai dengan Bukti P6.1

SusPHI/2020/PN Mdnditetapkan di Lubuk Pakam , dengan No.03/PKB/DK2 PHI/V1I/2020 tertanggal 29Juni 2020, sesuai sebagaimana bukti P6.1 yang diajukan olen Penggugat, buktimana identik dengan bukti T5 yang diajukan oleh Tergugat,;Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengaturan pemberian bonussebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 29 Perjanjian Kerja BersamaPT.

Deli Serdang No.560/215/DK5FM/DS/2020 tertanggal 30 November 2020,tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenaya harusdinyatakan ditolak,;Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Penggugat danTergugat yang telah dianda tangani, dan juga telah didaftarkan dan disahkansesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten dellSerdang No.560/03/DK2 PHI/DS/2020 tertanggal 29 Juni 2020, sesuai denganBukti P6.1 sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, dan

Sementara)No.Reg.145/037/424.212.2994/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, diberi tanda P6 ;Foto copy Kartu Keluarga No. 121511/98/05187, tanggal 11 Oktober 1998, diberitanda P6.1 ;Menimbang, bahwa surat bukti P 1 sampai dengan P 6.1 yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telahdiberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga adamengajukan saksisaksi dipersidangan

Fung Shing Industrial) pemegang paspor nomor : G22261585 yangterletak di Jalan Raya Gempol Pandaan KM. 41 Desa Kepulungan, KecamatanGempol, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P6.1, telah diperoleh faktabahwa pemohon bertempat tinggal Sementara di Dusun Kepulungan I RT.03 RW.07Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan

Bukti P6.1 :7. Bukti P6.2 :8. Bukti P6.3 :9. BuktiP7:10. Bukti P811.Bukti P9Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Nokep: S.152DIR/SDM/05/2009 tentangPeraturan Disiplin tanggal 11 Mei 2009;Fotokopi Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT.

Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh FebrianWiryadinata (Tergugat) tanggal 12 Juli 2017;Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2018/PN Tkn12.Bukti P10 : Fotokopi Data Nasabah Febrian Wiryadinata (Tergugat) yangditandatangani Tergugat tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa buktibukti surat bertanda P1 sampai dengan P10tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telahdibubuhi materai cukup, selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P3, P4, P5, P6.1

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok Cabang Takengon tanggal 31 Juli 2017 sertaketerangan Saksi HERRY MUJIBURRAHMAD selaku Kepala Unit BRI JagongJeget sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan April 2017 yang mana alatbukti tersebut diakui olen Tergugat sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P3 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Febrian Wiryadinata (Tergugat)tanggal 8 Mei 2017, P6.1 tentang Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat olehFebrian Wiryadinata (Tergugat) tanggal 12 Juli 2017, P6.2

Talib SalehIshaq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P6.1;Fotokopi amplop surat dari KH. Imam Suhadak yang ditujukan kepada H. TalibSaleh Ishaq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda P6.2;Fotokopi Resi Penerimaan surat dari KH. Imam Suhadak yang ditujukankepada H.

Imam Suhardak tanggal 31 Mei 2016, bukti P5.2 Fotokopi ResiPengiriman Surat Somasi Ke3 dari Kantor Pos tanggal terima 30 Mei 2016, buktiP5.3 Fotokopi Resi Penerimaan Surat Somasi Ke3 dari Kantor Pos tanggalterima 01 Juni 2016, bukti P6.1 Fotokopi Surat dari KH. Imam Suhadak yangHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 37/Pat.G/2016/PN.Gprditujukan kepada H. Talib Saleh Ishaq, bukti P6.2 Fotokopi amplop surat dari KH.Imam Suhadak yang ditujukan kepada H.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), NOP: 36.76.061.0110113.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti P6.1.A;10.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), NOP: 36.76.061.006.0110114.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti P6.1.B;11.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), NOP: 36.76.061.006.0110115.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti P6.1.C;Penetapan No.247/Padt.P/2019/PN. Jkt.Sel.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Vide Bukti P6.1);Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndangPembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU PPP)disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri jugatermasuk dalam jenis peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan (UU PPP), disebutkan Jenis PeraturanPerundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

Putusan Nomor 15 P/HUM/202010.11.12.Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, BankIndonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atasperintah UndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat(Vide Bukti P6.1);Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndangPembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU PPP) dikatakanPeraturan

Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yanglebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Vide Bukti P6.1);Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 (2) UndangUndangPembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU PPP) dikatakanDalam hal suatu Peraturan Perundangundangan di bawah UndangUndang diduga bertentangan dengan UndangUndang, pengujiannyadilakukan oleh Mahkamah Agung

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk denganUndangUndang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati//WValikota,Kepala Desa atau yang setingkat;(2) Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkankewenangan (Vide Bukti P6.1

) huruf (a) dan Pasal 6 ayat (1)huruf (i) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Bahwa mandat untuk mengatur pembatasan kebebasan yang wajibberdasarkan undangundang ini juga dipertegas Pasal 10 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU PPP), yang menyatakan Materi Muatan yang harusdiatur dengan UndangUndang berisi pengaturan lebih lanjutmengenai ketentuan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 (Vide Bukti P6.1

51 Tahun 2009 menegaskan : Keputusan TataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas menunjukkan bahwa obyek sengketa (bukti P1,P1.2,P1.10,P2.1,P3.1,P4.1,P5.1,P6.1

1986, tentang Peradilan Tata UsahaNegara, bahwa yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkankewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yangdigugat oleh orang atau badan hukum perdata ; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalamperkara ini adalah proses pencatatan peralihan balik nama dalam bukutanah dari atas nama para penggugat keatas nama para Tergugat IIInt,2 ((bukti P1,P1.2,P1.10,P2. 1,P3.1,P4.1,P5. 1,P6.1