PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI;

Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU492/PJ/2017,tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan P.Bawean KIM II, Saentis, Deli Serdang, Sumatera Utara, yangdiwakili oleh Salah Ahmed Hayel Saeed, jabatan Direktur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP819/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00007/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa PajakSeptember 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding nomor KEP00008/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan

PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU651/PJ/2017,tanggal 24 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan P.Bawean KIM Il, Saentis, Deli Serdang, Sumatera Utara, yangdiwakili oleh Salah Ahmed Hayel Saeed, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang

November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP814/WPUJ.07/2015, tanggal10 Maret 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2006Nomor 00003/307/06/057/13, tanggal 18 Desember 2013, sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP00006/WPJ.07/KP.0503/2015, tanggal 6 Maret2015, atas nama PT Pacific Palmindo

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP814/WPJ.07/2015, tanggal 10 Maret 2015, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2006 Nomor 00003/307/06/057/13, tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00006/WPJ.07/KP.0503/2015, tanggal6 Maret 2015, atas nama PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

PALMINDO BILLITON BERJAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

PACIFIC PALMINDO INDUSTRI;;

PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

Pacific Palmindo Industri, alamat di Jalan BaweanKIM Il Mabar, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAFRIZON = ALWI.,SH.,MH Advokat / Pengacarakewarganegaraan Indonesia yang tergabung Kantor R &Partner , Lawyer and Legal Consulting, berkantor di Jalan.Pimpinan Gang Delima No. 1517 Medan, Kelurahan Sei KeraHilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kode Pos :Medan 20233, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05Juli 2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:PIMPINAN PT.

Pacific Palmindo Industrimerupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telahmenjalankan usahanya di Indonesia terutama di KIM Il sebagaimanaditegaskan diatas selama lebih dari sepuluh (10) tahun. Namun hinggasampai saat ini Perusahaan yang dikualifikasi PMA dengan standarInternasional belum/tidak memiliki dan atau tidak membolehkan adanyaHal. 1 dari 20 hal. Put.

Palmindo Pacific sebagai PMA yang dikualifikasi perusahaanyang berstandar internasional sangat diragukan memenuhi aspirasipekerja dan hak asasi ketenagakerjaan;E.

Palmindo yang isinya jika Penggugat mengakui kesalahannya atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya,penggugat dapat bekerja lagi di Perusahaan Tergugat dansebaliknya jika Penggugat tidak bersedia menandatangani SuratPernyataan dan SP tersebut atas perbuatan yang tidak dilakukannya,maka Penggugat dianggap tidak lagi bekerja di perusahaan. Atastindakan yang diskriminatif ini, Penggugat menolak menandatanganiSurat Pernyataan dan Surat Peringatan rekayasa tersebut.

Pacific Palmindo Industri dan sdr. Zulkifli/ melalui kuasa HukumnyaR&Partner dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) UU No. 2tahun 2004, dikeluarkan anjuran sebagai berikut :1. Bahwa atas pengaduan Penggugat tertanggal 04 Desember 2009 keDisnaker Lubuk Pakam untuk penyelesaian PHK akibat tindakandiskriminatif perusahaan dan telah beberapa kali dilakukanpemanggilan dan pertemuan Tripartit antara Pihak Mediator DisnakerHal. 6 dari 20 hal. Put.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

./2018tanggal 22 Februari 2018,Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan P.Bawean KIM II RT/RW Saentis Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Medan, Sumatera Utara, alamat korespondensiMenara Kadin Indonesia 17th Floor, Jalan HR Rasuna Said,Blok X5 Kav 2&3, Jakarta 12950 yang diwakili oleh SalahAhmed Hayel Saeed, jabatan Diektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yodian Arifin,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0613/PPIACC/IV/2018, tanggal

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89601/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00692/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00016/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo

Putusan Nomor 2379/B/PK/Pjk/2018Nomor 00016/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atasnama Pt Pacific Palmindo Industri, NPWP01.8882.511.7057.000, alamat JI. P. Bawean KIM Il RT/RWSaentis Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PACIFIC PALMINDO INDUSTRI; ABDULLAH AFIFUDDIN, DKK.

PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, dalam hal ini diwakili olehABDULLAH ABDU MUHAMMAD MUGBIL selaku GeneralManager, berkedudukan di Jalan Pulai Bawean KIM II MabarMedan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. REFMAN BASRI,SH.

Pacific Palmindo Industri, sehingga dengan demikian makagugatan Penggugat diajukan dengan subjek hukum yang tidak tepat(error In persona), karenanya haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.D.

Pasific Palmindo Industri adalah beralamatdi JI. Pulau Nias KIM Il Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan KabupatenDeli Serdang ;.

Pacific Palmindo Industri yang beralamatdi JI. Pulau Nias KIM Il Mabar Kec.

Pacific Palmindo Industri memenuhi tuntutan buruh")tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf "a" UU No. 13Tahun 2003 yang mengharuskan adanya kepastian tentang waktupengakhiran yakni kapan waktu "hari", "tanggal", dan "jam" diakhirinyamogok kerja ;Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010h.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU774/PJ/2018,tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO

telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015 atas nama: PTPacific Palmindo

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

PUTUSANNomor 2384/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU772/PJ/2018,tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO

Putusan Nomor 2384/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor0001 7/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamatdi Jalan P.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

./2018tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan P.Bawean KIM II RT/RW Saentis Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Medan, Sumatera Utara, alamat korespondensiMenara Kadin Indonesia 17th Floor, Jalan HR Rasuna Said,Blok X5 Kav 2&3, Jakarta 12950, yang diwakili oleh SalahAhmed Hayel Saeed, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yodian Arifin,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0617/PPIACC/IV/2018,

, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89605/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00712/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor: 00020/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU776/PJ/2018,tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO

Putusan Nomor 2403/B/PK/Pjk/201800019/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamatdi Jl. P. Bawean KIM Il RT/RW Saentis Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1630/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di JalanPulau Bawean KIM Il, Saentis Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Sumatera Utara, yang diwakili oleh MohammedHamid Abdullah AlSarari, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal

Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113071.99/2014/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 30 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01281/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 25 April 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas nama PTPacific Palmindo

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Halaman 5 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

PUTUSANNomor 2385/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU771/PJ/2018,tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO

Putusan Nomor 2385/B/PK/Pjk/2018Nomor 00015/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atasnama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P. Bawean, KIM II, RT/RW Saentis Percut SeiTuan, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU779/PJ/2018tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89607/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00694/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00022/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo

Putusan Nomor 2406/B/PK/Pjk/2018Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamatdi Jalan Pulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW,Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan,Sumatera Utara adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PACIFIC PALMINDO INDUSTRI

PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di JalanP.

Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

PACIFIC PALMINDO INDUSTRI;

./2017, tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan P.Bawean KIM II, Saentis, Deli Serdang, Sumatera Utara, yangdiwakili oleh Salah Anmed Hayel Saeed, jabatan Direktur PTPacific Palmindo Industri;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00010/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal6 Maret 2015, atas nama PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman

PACIFIK PALMINDO INDUSTRI. dkk

PACIFIK PALMINDO INDUSTRI, berkedudukan di JalanPulau Bawean KIM Il MabarMedan, dalam hal ini di wakili olehkuasanya H. REFMAN BASRI, SH.MBA, MUHAMMAD FAISALRAMBEY, SH, ZULCHAIRI, SH, AGUS SALIM, SH, Advokatyang berkantor di Law Office H. Refman Basri, SH, MBA &Rekan, beralamat di JI. Kejaksaan No. 7 Medan ;Termohon Kasasi dahulu PenggugatDan1. ARFFAN bertempat tinggal di Asr. Widuri Barak Utop No. 63Medan Amplas2. IRWANTO, bertempat tinggal di JI. Karya Gg. Wonogiri No.26, Krg. Berombak;3.

Pacific Palmindo Industri;Bahwa oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sahmenurut hukum surat pangggilan kerja tanggal 15 April 2009 dan suratpenggilan kerjall tanggal 20 April 2009 dan menyatakan hubungan kerja antaraPenggugat dengan para Tergugat putus sejak tanggal 27 April 2009 dianggaptelah mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 dan 3 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No. KEP232/MEN/2003 tentangakibat hukum mogok kerja tidak sah Jo.

Menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberitahuan Penggugat kepadapara Tergugat tertanggal 29 April 2009 bahwa pada tanggal 27 April 2009para Tergugat dianggap telah mengundurkan diri sebagai pekerja pada PT.Pacific Palmindo Industri;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putussejak tanggal 27 April 2009 dianggap telah mengundurkan diri sesuaidengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI No.

Pacific Palmindo Industrimenjadi subjek hukum dalam perkara a quo;Bahwa dengan demikian maka dalam gugatan a quo tidak jelas tidaktegas siapa sebenarnya yang menjadi subjek hukumnya apakah masingmasing para Tergugat secara inperson atau PK FSB KAMIPARHOKSBSI PT.Pacific Palmindo Industri, sehingga dengan demikian makagugatan Penggugat diajukan dengan subjek hukum yang tidak tepat(Error In Persona), karenanya haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan PrematureBahwa

Menyatakan surat pemberitahuan penggugat kepada para Tergugattertanggal 29 April 2009 yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April2009 para Tergugat dianggap telah mengundurkan diri sebegai pekerjapada PT.Pacific Palmindo Industri adalah tidak sah menurut hukum;. Menolak petitum gugatan penggugat butir 4, 5, 6 dan 7 karena tidakmemiliki dasar hukum;DALAM REKONPENSI1.Menerima gugatan Rekonpensi Tergugat d.k/Penggugat d.r untukseluruhnya ;.