Ditemukan 771 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : panus pidsus pa.sbs paulus palsuâ panses panius pansius pandus pancus
Pengadilan PN KAB MADIUN Perdata
Register : 30-04-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mjy
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat:
LSM PENTAS GUGAT INDONESIA
Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
2.PANSUS Penanganan COVID Kabupaten Madiun
63 — 3
  • Penggugat:
    LSM PENTAS GUGAT INDONESIA
    Tergugat:
    1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
    2.PANSUS Penanganan COVID Kabupaten Madiun
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 29-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 20/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 20 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SULTA D SITOHANG
Terbanding/Terdakwa : Drs. NANA SUPRIATNA ALIAS AGI BIN (ALM) MOCHAMAD YUNUS
48 — 25
  • Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Badan LegislasiLampung16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus X17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus X18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X21. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI22. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus
    XII24. 1416 November 2011 Kota Jambi Pansus XIII25. 2426 November 2011 Kota Batam Pansus XIl26. 68 Desember 2011 Kota Banjarnegara Pansus XIII Bahwa selanjutnya terdakwa Drs.
    Sidoarjo Pansus VI10. 1921 April 2011 Kota Semarang Pansus VI11. 1921 Mei 2011 Kota Tegal dan Kab. Pekalongan Pansus VII12. 1921 Mei 2011 Kab. Sleman Pansus VIII13. 2628 Mei 2011 Kota Sidoarjo Pansus VII14. 2628 Mei 2011 Kab.
    Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Lampung Badan Legislasi16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus X19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X24. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI22. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus
    XII24. 1416 November 2011 Kota Jambi Pansus XIII25. 2426 November 2011 Kota Batam Pansus XII26. 68 Desember 2011 Kota Banjarnegara Pansus XIll Bahwa selanjutnya terdakwa Drs.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-12-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 20/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 5 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JULI ISNUR, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RUSLI WAHYUDI
59 — 31
  • Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Badan LegislasiLampung16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X21. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI22. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus
    XII24. 1416 November 2011 Kota Jambi Pansus XIII2p: 2426 November 2011 Kota Batam Pansus XIl26. 68 Desember 2011 Kota Banjarnegara Pansus XIII Bahwa selanjutnya terdakwa Drs.
    Sidoarjo Pansus VI10. 1921 April 2011 Kota Semarang Pansus VI11. 1921 Mei 2011 Kota Tegal dan Kab. Pekalongan Pansus VII12. 1921 Mei 2011 Kab. Sleman Pansus VIII13. 2628 Mei 2011 Kota Sidoarjo Pansus VII14. 2628 Mei 2011 Kab.
    Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Lampung Badan Legislasi16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X21. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI22. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus
    XIl24. 1416 November 2011 Kota Jambi Pansus XIII25. 2426 November 2011 Kota Batam Pansus XIl26. 68 Desember 2011 Kota Banjarnegara Pansus XIII Bahwa selanjutnya terdakwa Drs.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-10-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 2 Maret 2017 — Penuntut Umum:
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
91 — 20
  • Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp. 587.931.800;
  • Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan 23 Januari 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 119.458.000,-;
  • Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 0021 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013
    perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 577.730.000,-;
  • Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 0092 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 577.730.000,-;
  • Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan bulan 25 Maret 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah
    study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda sebesar Rp. 8.469.600,-;
  • Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan bulan Juni 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 706.828.000,-;
  • Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 0226 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 706.828.000
    rangka kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 628.985.000,-;
  • Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan bulan September 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 23.519.000,-;
  • Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 4 September 2013 Nomor : 0288 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan
    Perjalanan Dinas Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mendampingi Anggota DPRD PANSUS RAPERDA Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
    sendiri oleh masingmasing Panitia Khusus(Pansus) yang telah dibentuk.
    Untuk kegiatan Study Komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif danNon Raperda, yaitu :1.
    masingmasing Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk.
    komparatif Pansus Peraturan Daerah,Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 706.828.000.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 02-05-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 26-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 43/PID/2016/PT KPG
Tanggal 31 Mei 2016 — - FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil alias FERI KOBAN
88 — 32
  • Hal 5Laporan Pansus 1 tersebut ditandatangani oleh 7 (tujuh) oranganggota pansus antara lain : SIMON GELETAN KROVA, BEDIONAPHILIPUS, SH., MSi, FRANSIGKUS LIMAWAI, SFil, PETRUSGERO, SERVASIUS SUBAN, MARIA SUCITRA DEW, danFREDERIKUS W. WAHON, sedangkan dua anggota pansus lainnyatidak ikut tandatangan adalah SULAIMAN SYARIF danABDULRAHMAN MUHAMMAD, sebagaimana tercantum dalamLaporan Pansus 1 DPRD Kab.
    , Laporan Pansus 1 dan SuratKeputusan DPRD Kab.
    Pansus tidakbertuuan menggulingkan Sdr.
    Lembata, YOHANES DE ROSARI menyerahkanLaporan Pansus 1 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Lembatatersebut kepada SIMON GELETAN KROVA selaku Ketua Pansus 1Put. No : 43/Pid /2016/PT.KPG.
    Lembata.Bahwa selain pada Laporan Pansus 1 DPRD Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2039 K/Pdt/2012
Tanggal 17 Juni 2013 — Drs. Erick S. Martio, S.H., M.M., dkk vs Theresia M.S. Pessy, S.H., M.H.,dk
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seroja Plaza Developer tersebut telah menunjukdan memberikan kuasa kepada para Penggugat untuk hadir dalam Rapat DengarPendapat Umum Pansus Khatulistiwa pada tanggal 20 Oktober 2010 gunamemberikan klarifikasi kepada Pansus Khatulistiwa Plaza DPRD Kota Pontianakberkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi antara PT.
    Seroja Plaza Developer dengan parra pemilik kiostesebut bukan merupakan kebijakan pemerintah Kota Pontianak, sehinggatidak tepat dan tidak seharusnya Pansus DPRD Kota Pontianak mengurusibahkan terlalu jauh ikut mencampuri urusan usaha swasta;bseandainya DPRD Kota Pontianak bermaksud menampung danmenindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat in casu para pemilikkios di Khatulistiwa Plaza, maka DPRD Kota Pontianak seharusnyabertindak sebagai mediator, bukan malah membentuk Pansus;cpermasalahan
    Seroja Plaza Developer dengan para pemilikkios saat ini telah menempuh jalur hukum perdata yang hingga saat inisedang dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung R.I., sehinggadengan adanya Pansus berarti permasalahan hukum hendak dibawa ke ranahpolitik;dPansus Khatulistiwa Plaza DPRD Kota Pontianak adalah Pansus tidak sah(illegal), karena tidak di umnumkan dalam Berita Daerah;ePansus Khatulistiwa Plaza Kota Pontianak adalah Pansus tidak sah (illegal),karena bekerja melebihi waktu 60 (enam puluh
    Plaza (PasarSeroja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, dan sebagai daftar lampiranKeputusan: Lampiran I Keputusan DPRD Kota Pontianak ditetapkan namanamaAnggota Dewan yang menjadi Pansus antara lain: 1.
    mempunyai kekuatan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwaberdasarkan bukti surat T.2 dan kekurangan saksi para Tergugat ternyatapembentukan Pansus Khatulistiwa Plaza DPRD Kota Pontianak sudah sesuaiprosedur dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Pansus Khatulistiwa Plazatersebut adalah sah menurut hukum.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. NANA SUPRIATNA alias AGI bin (alm) MOCHAMAD YUNUS
94 — 52
  • Badung Pansus II4. 28 Februari 2 Maret 2011 Kota Cilegon dan Kota Tangerang Pansus 1 19 5: 28 Februari 2 Maret 2011 Kemenkes RI dan Kota Surabaya Pansus II6. 1719 Maret 2011 Pangkal Pinang Pansus III7. 2325Maret 2011 Kota Surakarta Pansus III8. 2931 Maret 2011 Kab. Lamongan Badan Legislasi9. 1416 April 2011 Kab. Sidoarjo Pansus VI10. 11921 April 2011 Kota Semarang Pansus VI11. 11921 Mei 2011 Kota Tegal dan Kab. Pekalongan Pansus VII12. 1921 Mei 2011 Kab.
    Sleman Pansus VIII13. 2628 Mei 2011 Kota Sidoarjo Pansus VII14. 2628 Mei 2011 Kab.
    Pansus XIl24. 1416 November 2011 Kota Jambi Pansus XIll25. 2426 November 2011 Kota Batam Pansus XIl26. 68 Desember 2011 Kota Banjarnegara Pansus XIll Bahwa selanjutnya terdakwa Drs.
    Badung Pansus Il4. 28 Februari 2 Maret Kota Cilegon dan Kota Pansus 2011 Tangerang5. 28 Februari 2 Maret Kemenkes RI dan Kota Pansus II2011 Surabaya6. 1719 Maret 2011 Pangkal Pinang Pansus III7. 2325Maret 2011 Kota Surakarta Pansus III8. 2931 Maret 2011 Kab. Lamongan Badan Legislasi9. 1416 April 2011 Kab. Sidoarjo Pansus VI 45 10. 1921 April 2011 Kota Semarang Pansus VI11. 1921 Mei 2011 Kota Tegal dan Kab. Pansus VIIPekalongan12. 1921 Mei 2011 Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd.
80 — 139
  • Sidoarjo Pansus VI10. 1921 April 2011 Kota Semarang Pansus VI11. 1921 Mei 2011 Kota Tegal dan Kab. Pansus VIIPekalongan12. 1921 Mei 2011 Kab. Sleman Pansus VIII13. 2628 Mei 2011 Kota Sidoarjo Pansus VII14. 2628 Mei 2011 Kab.
    Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Badan LegislasiBandar Lampung16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Pansus IXCilegon19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan KotaCilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X21. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Pansus XITangerang22. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Pansus XIlTangerang24
    . 1416 November 2011 Kota Jambi Pansus XIll25. 2426 November 2011 Kota Batam Pansus XII26. 68 Desember 2011 Kota Banjarnegara Pansus XIII Bahwa saksi Drs.
    . 1416 November 2011 Kota Jambi Pansus XIII25. 2426 November 2011 Kota Batam Pansus XIl26. 68 Desember 2011 Kota Banjarnegara Pansus XiIll Bahwa saksi Drs.
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-06-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN LEMBATA Nomor 35/Pid.B/2015/PN Lbt
Tanggal 12 April 2016 — BEDIONA PHILIPUS, S.H., M.si Alias IPI.
95 — 51
  • .- Laporan Pansus I DPRD Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 18 Oktober 2013 (Asli).- Notulen Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lembata yang menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
    Kabupaten Lembata yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat pengantar Nomor : DPRD.170 / 80 / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Uji Pendapat DPRD Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yangdilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang lampirannya laporan Pansus
    Pansus tidak bertujuan menggulingkan Sdr.
    pansus tersebutDPRD Kab.
    Lembata sejaktanggal 01 September 2014;Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan pemalsuandokumen pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk tentang pelanggaranperaturan perundangundangan oleh Bupati;Bahwa sepengetahuan saksi Pembentukan pansus berdasarkan SK,namun saksi tidak ingat berapa nomor SK pembentukan pansus ;Bahwa saksi tidak ingat berapa lama masa kerja pansus , namun pansus dibentuk pada tahun 2013;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus telah selesai melaksanakanpekerjaannya
    paripurna laporan pansus tersebut, DPRD Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
57 — 9
  • Sidoarjo Pansus VI 145,950,000 7 orang 24,850,00010 1921 April 2011 Kota Semarang Pansus VI 143,850,000 7 orang 25,150,00011 1921 Mei 2011 Kota Tegal dan Pansus VII 124,300,000 7 orang 17,450,000kab.Pekalongan12 1921 Mei 2011 Kab. Sleman Pansus VIII 144,100,000 7 orang 23,950,00013 2628 Mei 2011 Kota Sidoarjo Pansus VII 176,224,400 7 orang 32,971,40014 2628 Mei 2011 Kab.
    Tanggal PD Tujuan PD Jumlah Anggaran1. 2123 Feb 2010 Manado (Pansus III) 109.600.0002. 13 Maret 2010 Sleman (Pansus III) 44.800.0003. 1820 April 2010 Jakarta (Pansus VI) 42.200.0004. 2628 April 2010 Banjarmasin (Pansus VI) 100.700.0005. 1921 Mei 2010 Gianyar dan Denpasar 67.000.000(Komisi )6 1012 Juni 2010 Balik Papan (Pansus XV) 117.600.0007. 1921 Juli 2010 Surabaya ( Pansus IX ) 107.100.0008. 57 Agustus 2010 Palembang ( Pansus X ) 101.500.000Halaman295 dari648Putusan No. 133/Pid.Sus/TPkK/20 15/
    Tanggal PD Tujuan PD Jumlah Anggaran1. 2123 Feb 2010 Manado (Pansus III) 109.600.0002. 13 Maret 2010 Sleman (Pansus III) 44.800.000oe 1820 April 2010 Jakarta (Pansus VI) 42.200.0004. 2628 April 2010 Banjarmasin (Pansus VI) 100.700.0005, 1921 Mei 2010 Gianyar dan Denpasar 67.000.000(Komisi I)6. 1012 Juni 2010 Balik Papan (Pansus XV) 117.600.0007. 1921 Juli 2010 Surabaya ( Pansus IX ) 107.100.0008. 57 Agustus 2010 Palembang ( Pansus X ) 101.500.0009. 68 Oktober 2010 Banjarnegara (Pansus Xl) 38.000.00010
    Tanggal PD Tujuan PD Jumlah Anggaran2123 Feb 2010 Manado (Pansus III) 109.600.00013 Maret 2010 Sleman (Pansus III) 44.800.0001820 April 2010 Jakarta dan Tangerang 42.200.000(Pansus VI)4. 2628 April 2010 Banjarmasin Komisi 100.700.0001921 Mei 2010 Gianyar dan Denpasar 67.000.000(Pansus VI)6. 1012 Juni 2010 Balik Papan (Pansus XV) 117.600.0007. 1921 Juli 2010 Surabaya ( Pansus IX ) 107.100.0008. 57 Agustus 2010 Palembang ( Pansus X ) 101.500.0009. 68 Oktober 2010 Banjarnegara (Pansus XI) 38.000.00010
    Pansus V Brebes 1921 April 201118. Pansus VII Pekalongan 1820 Mei 201119.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
77 — 14
  • Pansus I (RA) Kota Denpasar 2123 Februari 20112. Pansus VI (RA) Kab.Sidoarjo 1416 April 2011 Halaman 85 dari 324Putusan No. 13/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG Pansus VI (RA)Kota Semarang1921 April 2011 Pansus VII (RA)Kota Sidoarjo2628 Mei 2011 Pansus IXKota Mataram NTB57 Juli 2011 6. Pansus X Kota Tangerang dan KotaCilegon0406 Agustus 2011 7. Pansus X Kota Surabaya 1820 Agustus 2011 8.
    Pansus I (RA) Kota Denpasar 2123 Februari 2011 2. Pansus VI (RA) Kab.Sidoarjo 1416 April 2011 3. Pansus VI (RA) Kota Semarang 1921 April 2011 4. Pansus VII (RA) Kota Sidoarjo 2628 Mei 2011 5. Pansus IX Kota Mataram NTB 57 Juli 2011 6. Pansus X Kota Tangerang danKotaCilegon0406 Agustus 2011 7. Pansus X Kota Surabaya 1820 Agustus 2011 8.
    Pansus II (RA) Badung Bali 2123 Februari 20112. Pansus II (RA) Surabaya 28 Februari s/d 2 Maret20113. Pansus VII (RA) Sidoarjo 26 s/d 28 Mei 20114. Pansus X ( RA) Surabaya 18 s/d 20 Agustus 20115. Pansus X (RA) Tangerang 04 s/d 6 Agustus 20116.
    Pansus II (RA)Kab.Badung Bali2123 Februari 2011 3. Pansus IT (RA)Kemenkes RI dan KotaSurabaya28 Februari dan02 Maret 2011 4. Pansus ITI (RA)Pangkal Pinang1719 Maret 2011 5. Pansus III (RA)Kota Surakarta2325 Maret 2011 6. Badan Legislasi (RA)Kab.Lamongan2931 Maret 2011 7. Pansus VI (RA)Kab.Sidoarjo1416 April 2011 8. Pansus VI (RA)Kota Semarang1921 April 2011 9. Pansus VIII (RA)Kab.Sleman1921 Mei 2011 10. Pansus IX (RA)Kota Mataram0507 Juli 2011 12.
    Pansus II (RA) Kota Denpasar 21 23 Feb 20112. Pansus II (RA) Kota Surabaya 28 Feb 2 Mar 20113. Pansus ITI (RA) Pemkot Pangkal Piang 17 19Maret 20114. Pansus ITI(RA) Pemkot Surakarta 23 25Maret 20115. Pansus VII (RA) Kota Sidoarjo 26 28Mei 20116. Pansus IX Kota Mataram 05 s/d 07 Juli 20117.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-07-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kota Cilegon4 28 Februari 02 dan Kota Pansus I 122,100,000 7 orang 16,470,000Maret 2011Tanggerang: Kemenkes RIg 28 Bebruarl 0% daa Kota Pansus II 123,900,000 Teeaie 19,380,000Maret 2011Surabaya6 ee Pangkal Pinang Pansus III 170,500,000 7 orang 32,650,0007 ~~. Kota Surakarta Pansus III 128,700,000 7 orang 18,550,0008 i. Kab.
    Kota Cilegon4 one rr dan Kota Pansus I 122,100,000 7 orang 16,470,000Tanggerang98 Februari Kemenkes RI5 ee dan Kota Pansus II 123,900,000 7 orang 19,380,00002 Maret 2011Surabaya6 i SON Pangkal Pinang Pansus IIT 170,500,000 7 orang 32,650,0007 aie Kota Surakarta Pansus III 128,700,000 J oratig 18,550,0008 eM Kab.
    Sidoarjo Pansus VI 145,950,000 7 orang 24,850,00010 oa sea Kota Semarang Pansus VI 143,850,000 7 orang 25,150,000o ro2nwergzor OM Teealdan Pansus VII 124,300,000 7 orang 17,450,000kab. Pekalongan12 1921 Mei 2011 Kab. Sleman Pansus VIII 144,100,000 7 orang 23,950,00013 2628 Mei 2011 Kota Sidoarjo Pansus VII 176,224,400 7 orang 32,971,40014 2628 Mei 2011 Kab.
    Bersama antaraKetua Pansus XV (H.
Pengadilan PT BANDUNG
Register : 23-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 20/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 20 Agustus 2015 —
58 — 18
  • Sidoarjo Pansus VI10. 1921 April 2011 Kota Semarang Pansus VI11. 1921 Mei 2011 Kota Tegal dan Kab. Pekalongan Pansus VII12. 1921 Mei 2011 Kab. Sleman Pansus VIII13. 2628 Mei 2011 Kota Sidoarjo Pansus VII14. 2628 Mei 2011 Kab.
    Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Badan LegislasiLampung16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X94. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI29. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus
    XloA. 1416 November 2011 Kota Jambi Pansus XiIll25. 2426 November 2011 Kota Batam Pansus Xl26. 68 Desember 2011 Kota Banjarnegara Pansus XiIll Bahwa selanjutnya terdakwaDrs.
    Badung Pansus Il4. 28 Februari 2 Maret 2011 Kota Cilegon dan Kota Tangerang Pansus 5. 28 Februari 2 Maret 2011 Kemenkes RI dan Kota Surabaya Pansus Il6. 1719 Maret 2011 Pangkal Pinang Pansus Ill7 2325Maret 2011 Kota Surakarta Pansus IllB 2931 Maret 2011 Kab. Lamongan Badan Legislasi9. 1416 April 2011 Kab. Sidoarjo Pansus VI Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.
    Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Lampung Badan Legislasi16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X94. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI29. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 231/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 19 April 2016 — Achmad Fatchur, S.H. S.Ag. M.M KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN
55 — 26
  • Lamongan tahun 2012 :14 No Kegiatan Harga Satuan Harga Paket Selisih yang(Pengajuan (yang disepakati jditerimaAnggaran ke terdakwa dengan PANSUSBendahara dan telah PANSUS)diterima PANSUS) (Harga SatuandikurangiHarga Paket)BULAN PEBRUARI 2012 1 Pansus I ke Pemerintah Rp.166.720.000,. /Rp.72.600.000, Rp.94.120.000,Kab. Lombok Barat Provinsi (Rp. 3.300.000,x22)Nusa Tenggara Barattgl. 27 s/d 29 Pebruari20122 Pansus II ke Pemerintah Rp.159.110.000, Rp.75.900.000, /Rp.83.210.000,Kab.
    Lamongan tahun 2012 :28 No Kegiatan Harga Satuan Harga Paket Selisih yang(Pengajuan (yang disepakati diterimaAnggaran ke terdakwa dengan PANSUSBendahara dan telah PANSUS)diterima PANSUS) (Hates SatandikurangiHarga Paket)BULAN PEBRUARI 20121 Pansus I ke Pemerintah Rp.166.720.000, Rp.72.600.000, Rp.94.120.000,Kab. Lombok BaratProvinsiNusa Tenggara Barat(Rp. 3.300.000,x 22) tgl. 27 s/d 29 Pebruari20122 Pansus II ke Pemerintah Rp.159.110.000, Rp.75.900.000, Rp.83.210.000,Kab.
    PUJI SETYONINGTUTI Kasubag Perundangundangansebagai PPTK PANSUS, Sdri.
    Pansus yaitu kegiatan pembahasan Perda baik yang diajukan oleh Eksekutif danPerda Inisiatif dari DPRD yang dilaksanakan ke daerah dimana materi tentangPerda yang akan dibahas tersebut dan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahunterdiri dari 3 (tiga) kelompok Pansus (Pansus I, IT dan HI).e Bahwa benar saksi tahu yaitu pertama dilakukan rapat Badan Musyawarah olehPimpinan dan anggota banmus untuk menentukan jadwal waktu kegiatan kunjungankerja baik dalam daerah maupun luar daerah, Work shop, Pansus
    maupun luar daerah, work shop, Pansus dan Badan Legislatif.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 11-05-2020 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 11 Mei 2020 — SULAEMAN HUSEN, SE., MH;
299 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembahasan/penelitian RancanganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten BanggaiKepulauan TA. 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Pukul 14.30WITA;Daftar hadir Rapat pansus DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan/ laporan pansus pembahasan/penelitian RancanganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten BanggaiKepulauan TA. 2012 Tanggal 20 Januari 2012 Pukul 14.30WITA;Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan/ laporan pansus pembahasan/penelitian RancanganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah
    APBD KabupatenBanggai Kepulauan TA 2013 Tanggal 12 November 2013:2/2) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 13 November 2013;2/3) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 13 November 2013;2/4) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 13 November 2013;Hal. 36 dari
    No. 150 PK/Pid.Sus/20202/5) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 14 November 2013;2/6) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 14 November 2013;2/7) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 14 November 2013;:2/8) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian
    atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 15 November 2013;2/9) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 15 November 2013;280) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 15 November 2013;281) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai KepulauanTA 2013 Tanggal 16
    No. 150 PK/Pid.Sus/2020296) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014Tanggal 30 Desember 2013297) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014Tanggal 30 Desember 2013298) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atasRancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014Tanggal 31 Desember 2013299) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan Tanggal 08 Januari
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-06-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN LEMBATA Nomor 36/Pid.B/2015/PN Lbt
Tanggal 12 April 2016 — FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil, alias FERI KOBAN
95 — 33
  • .- Laporan Pansus I DPRD Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 18 Oktober 2013 (Asli).- Notulen Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lembata yang menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
    Kabupaten Lembata yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat pengantar Nomor : DPRD.170 / 80 / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Uji Pendapat DPRD Kabupaten Lembata dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 / DPRD.KAB / LBT / 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Lembata Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang lampirannya laporan Pansus
    Pansus tidak bertujuan menggulingkan Sdr.
    Laporan pansus, 2.
    Lembata, pansus tentang pelanggaran Bupati terhadapperaturan perundangan, pansus Il terhadap proyekproyek bermasalah,pansus Ill saksi tidak ingat lagi;Bahwa sepengetahuan pansus Pembentukan pansus berdasarkan SKPimpinan DPRD Kab.
    Lembata pada akhir tahun 2013;Bahwa saksi tidak ingat isi rekomendasi dan keputusan pansus ;Bahwa pada saat laporan pansus saksi hadir;Bahwa saat laporan pansus , yang menjadi juru bicara adalahFransiskus Limawai;Bahwa sebelum Laporan pansus dibacakan, laporan pansus dibagikankepada seluruh Anggota DPRD Kab.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Pencurian
Register : 06-08-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 223/Pid.B/2020/PN Tbt
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.FEBRIYANTI SINAGA, SH
2.JUNI KRISTIAN TELAUMBANUA,SH
3.LUCIA INDRI PRIMASTUTI, SH
Terdakwa:
DANI ALAMSYAH PURBA alias DANI
50 — 11
  • Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 13 (Tiga Belas) Pasang Sepatu Pansus
      Wanita
    • 5 (Lima) Pasang sepatu Pansus wanita
    • 4 (Empat) Pasang Sandal jepit Pria
    • 23 (Dua puluh Tiga) Pasang Sandal wanita (highheel)
    • 7 (Tujuh) Pasang sandal wanita
    • 4 (Empat) Pasang Sandal anak anak
    • 18 (Delapan Belas) Pasang Sandal anak- anak
    • 7 (Tujuh) Pasang Sandal anak anak
    • 9 (Sembilan) Pasang Sandal anak anak
    • 2 (Dua) Pasang Sandal anak anak

    Menetapkan barang bukti berupa : 13 (Tiga Belas) Pasang Sepatu Pansus Wanita 5 (Lima) Pasang sepatu Pansus wanita4 (Empat )Pasang Sandal jepit Pria 23 (Dua puluh Tiga ) Pasang Sandal wanita (highheel) 7 (Tujuh) Pasang sandal wanita 4 (Empat) Pasang Sandal anak anak 18 (Delapan Belas ) Pasang Sandal anak anak 7 (Tujuh) Pasang Sandal anak anak 9 (Sembilan) Pasang Sandal anak anak 2 (Dua) Pasang Sandal anak anakSeluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Nawir Mahendra aliasNawir5.
    Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kios / gudang sepatu miliksaksi korban NAWIR MAHENDRA alias NAWIR dan mengambil barangberupa :e 13 (tiga belas) pasang sepatu pansus wanita dengan harga Rp.35.000,e 5 (lima) pasang sepatu pansus wanita dengan harga Rp.30.000,e 4 (empat) pasang sandal jepit pria dengan harga Rp.30.000,e 23 (dua puluh tiga) pasang sandal wanita (highhels) dengan hargaRp.40.000, Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Tbte 7 (tujuh) pasang sandal wanita dengan harga Rp.28.000
    Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu 13 (tiga belas)pasang sepatu pansus wanita, 5 (lima) pasang sepatu pansus wanita, 4(empat) pasang sandal jepit pria, 23 (dua puluh tiga) pasang sandalwanita highhell, 7 (tujuh) pasang sandal wanita, 4 (empat) pasang sandalanak anak, 18 (delapan belas) pasang sandal anak anak, 7 (tujuh)pasang sandal wanita, 9 (Sembilan) pasang sandal anak anak, 2 (dua)pasang sandal anakanak.
    Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu 13 (tiga belas)pasang sepatu pansus wanita, 5 (lima) pasang sepatu pansus wanita, 4(empat) pasang sandal jepit pria, 23 (dua puluh tiga) pasang sandalwanita highhell, 7 (tujuh) pasang sandal wanita, 4 (empat) pasang sandalanak anak, 18 (delapan belas) pasang sandal anak anak, 7 (tujuh)pasang sandal wanita, 9 (Sembilan) pasang sandal anak anak, 2 (dua)pasang sandal anak anak.
    Menetapkan barang bukti berupa: 13 (Tiga Belas) Pasang Sepatu Pansus Wanita5 (Lima) Pasang sepatu Pansus wanita4 (Empat) Pasang Sandal jepit Pria 23 (Dua puluh Tiga) Pasang Sandal wanita (highheel) 7 (Tujuh) Pasang sandal wanita 4 (Empat) Pasang Sandal anak anak 18 (Delapan Belas) Pasang Sandal anak anak 7 (Tujuh) Pasang Sandal anak anak 9 (Sembilan) Pasang Sandal anak anak 2 (Dua) Pasang Sandal anak anakDikembalikan kepada saksi korban Nawir Mahendra alias Nawir ;6.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
109 — 27
  • Raperda Pansus Kota Denpasar Tanggal 2123 Februari 20112. Alat Kelengkapan Pansus Kota Batam Tanggal 1416 April 20113.
    dan berapa pansus yangdisetujui oleh paripurna dewan.
    Tanggal 10 12 Feb Palembang BanggarHalaman 161 dari 363Putusan No. 123/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGTanggal 21 23 Feb Denpasar Pansus Tanggal 17 19 Mar Pangkal Pinang Pansus IllTanggal 23 26 Mar Surakarta Pansus IllTanggal 14 16 April Sidoarjo Pansus VITanggal 19 21 Mei Sleman Pansus VillTanggal 26 28 Mei Gresik Pansus VIIITanggal 19 21 April 2011 Semarang Pansus VITanggal 26 28 Jun Badung Bali BanggarTanggal 25 27 Juli Semarang BanggarTanggal 18 20 Agust Mojokerto BanggarTanggal 12 14 Sept Malang BanggarTanggal
    Pansus Kota Denpasar tanggal 21 s/d 23 Februari 2011B.
    Dalam Banmus tersebut ditentukan tanggal kunjungan danjuga dibentuk Pansus. Kemudian keanggotaan Pansus diumumkan diParipurna internal, lalu. setelah Pansus terbentuk/diumumkankemudian Pansus melakukan rapat untuk menentukan pimpinanPansus juga menentukan kemana lokasi tujuan kegiatan yang akandilaksanakan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
130 — 26
  • Rapat Paripurna Ketua Pansus menjelaskan Draft Ranperda kepadaanggota Dewan yang juga dihadiri eksekutif sebagai undangan;e.
    Dari draft tersebutdilakukan pembahasan oleh Pansus bersamasama dengan tim eksekutif; Bahwa hasil pembahasan Draft Ranperda oleh Pansus adalah sebagaiberikut:1. Pada awalnya draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan danKedudukan Keuangan DPRD yang diserahkan oleh sekretariat dewandibahas oleh tim pansus.
    Namun khusus untuk pembentukan Pansus' PerubahanPerda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD tersebut saksi tidak mengetahul bagaimanaproses pembentukan Pansus tersebut karena pada saat itu saksibukan anggota fraksi manapun. Saksi baru) mengetahuiterbentuknya Pansus tersebut pada saat diumumkan di Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembentukan dan susunanKeanggotaan Pansus Perubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentangSusunan dan Kedudukan Keuangan DPRD.
    Miyono mengadakan rapat Pimpinanbersama unsur eksekutif dan Tim Pansus, hasil rapat tersebut atas usulSdr.
    Namun khusus untuk pembentukan Pansus untuk melakukanPerubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana prosespembentukan Pansus tersebut karena pada saat itu bukan anggota fraksimanapun; Bahwa saksi baru mengetahui terbentuknya Pansus untuk melakukanPerubahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD pada saat diumumkandi Paripurna; Bahwa dasar pembentukan dan susunan Keanggotaan Pansus PerubahanPerda No 4 Tahun
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 02-05-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 26-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 42/PID/2016/PT KPG
Tanggal 31 Mei 2016 — - BEDIONA PHILIPUS, SH, Msi alias IPI
89 — 35
  • Hal 5Laporan Pansus 1 tersebut ditandatangani oleh 7 (tujuh) oranganggota pansus antara lain : SIMON GELETAN KROVA, BEDIONAPHILIPUS, SH., MSi, FRANSIGKUS LIMAWAI, SFil, PETRUSGERO, SERVASIUS SUBAN, MARIA SUCITRA DEW, danFREDERIKUS W. WAHON, sedangkan dua anggota pansus lainnyatidak ikut tandatangan adalah SULAIMAN SYARIF danABDULRAHMAN MUHAMMAD, sebagaimana tercantum dalamLaporan Pansus 1 DPRD Kab.
    WAHON, lalu menyerahkan laporan pansus 1yang telah keduanya ganti kepada SIMON GELETAN KROVA,SERVASIUS SUBAN dan FREDERIKUS W. WAHON untukmenandatangani dan ketiganya tanpa membaca lagi LaporanPansus 1 tersebut menandatangani laporan pansus tersebutsebagai anggota Pansus 1 DPRD Kab. Lembata.Bahwa selain pada Laporan Pansus 1 DPRD Kab.
    Pansus tidak bertujuan menggulingkan Sdr.
    Lembata mulai bekerja sejak tanggal 18 April 2013sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 dan karena Pansus 1 tersebut belumselesai, sehingga diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013.Bahwa setelah melakukan rangkaian pengkajian, Pansus 1 DPRDKab.
    Lembata.Bahwa selain pada Laporan Pansus 1 DPRD Kab.