PUTUSANNomor 18/Pdt.G/2020/PN Nab.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:MARTHEN RUMBEWAS, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,Alamat: Jalan Adibai Dalam Kampung Harapan, Rt 004, Rw002, Kelurahan Karang Tumarits, Distnik Nabire, KabupatenNabire, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasakepada Oktovianus Tabuni,

S.H, dan Marsius KaryantaGinting, S.H, AdvokatKonsultan Hukum pada KantorHukum Oktovianus Tabuni, S'H dan Rekan, yang berkantordi Jalan Ruben Tabuni No. 01, RtRw: 001/000 KalisusuNabire, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 5 Juli2020, selanjuinya disebut sebagai Penggugat;lawanYESAYA BAGAU, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: JalanCenderawasih Bumiwonorejo Distik Nabire KabupatenNabire Provinsi Papua, dalam hal ini membenkan kuasakepada Aljono Bagau, berdasarkan Surat Izin BeracaraSecara

Insidentl Di Pengadilan Negeri Nabire tanggal 10Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;LOMERUS KURANO, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan AdibaiDalam Kampung Harapan Kelurahan Karang TumanitisDistrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Il;BENYAMIN MANUFANDU, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,Alamat: Bukit Meriam, Kelurahan Morgo Distik NabireKabupaten Nabire Papua, dalam hal ini memberikan kuasakepada Komeles Manufandu berdasarkan

A Yani No.10Halaman I dari 51 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN NabNabire Provinsi Papua, dalam hal ini membenkan kuasakepada Bemardinus N Sulistyo, SP, M.Si, Henci MY.Nunaki, SP, M.Si, Keliopas Rumbewas, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 520/181/Pert tanggal 20 Juli 2020,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Il;KEMENTERIAN ATR/BPN / KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN NABIRE, yang berkedudukan di JalanMerdeka, No. 57, Kelurahan Karang Mulia, Nabire Papua,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masru

W30.U8/8/HK.02/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018, yangselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANPITER KWANG, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 26 Mei 1949, Jenis KelaminLakilaki, beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.008/RW.003,Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, Pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini memberikuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama EDUARD NABABAN,S.H.

jawaban tersebut Penggugat telahmengajukan Replik tertanggal 17 April 2018 sebagaimana terlampir dalamberkas perkara serta Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 24 April 2018sebagaimana terlampir dalam berkas perkara 5Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, pihakPenggugat telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P.1 sampaidengan P.9, yaitu berupa : + 220 222 noe non non nen nee nen nen ane1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten NabireProvinsi Papua

FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;

X7/6, Jakarta, yang diwakilioleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanGUBERNUR PAPUA, beralamat di Jalan Jenderal AhmadYani, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Y. Derek Hegemur, SH.

,MH. dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua,beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/3276/SET, tanggal 21 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 2867/B/PK/Pjk/2019Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/1936 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118466.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua

SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 Tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atasPajak Air Permukaan (SKPD PAP) masa pajak Oktober 2016 terkaitpenetapan Pajak Air Permukaan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidengan nilai objek Pajak Air Permukaan sebesar Rp369.619.200.000,00;dan nilai Pajak Air Permukaan yang harus dibayar sebesarRp36.961.920.000,00; berdasarkan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011"

PT FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;

X7/6, Jakarta, yang diwakilioleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur PT FreeportIndonesia;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/3268/SET, tanggal 21 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/0513 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117527.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA tanggal 12 Mei 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017; dan,4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas PajakAir Permukaan (SKPD PAP) masa pajak April 2017 terkait penetapanPajak Air Permukaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengannilai objek Pajak Air Permukaan sebesar Rp357.696.000.000,00;dan nilai Pajak Air Permukaan yang harus dibayar sebesarRp35.769.600.000,00; berdasarkan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi4/2011")

R.E Marthadinata RT.18Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya yangbernama Bethsie Pesiwarissa,SH Advokat dari KantorAdvokat dan Konsultan Hukum Bethsie Pesiwarissa,SH danRekan yang berkantor di jalan Anmad Yani No.87 B KompleksPerindustrian Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik JayapuraUtara Kota Jayapura Papua, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 15 Desember 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan

PUTUSANNomor 36/Pdt.G/2020/PN NabDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:Daniel Mandiwa, berkedudukan di Jalan Poros Lani, RT 005/ RW 005,PT Pin PerseroKampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire,Provinisi Papua dalam hal ini memberikan kuasakepada Julyanus' Tamartenan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law Office JulyanusTemartenan, S.H, beralamat

Sinak atas,Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, KabupatenNabire, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 2 November 2020 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriNabire tertanggal 16 November 2020, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:Cabang Nabire, bertempat tinggal di Jalan Pemuda,Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papuadalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredrik M.Noriwari, S.H, dkk berdasarkan surat kuasa khususNo. 0007.SKu/HKM.05.01/B18000000

(Vide Diktum Ketiga SK Bupati Paniai Tahun 1966).Dalam SK Gubernur Irian Jaya Barat Tahun 1971, menjelaskan yangpada intinya yaitu:1.Bahwa terhitung sejak 1 Januari 1971, Listrik Negara DaerahExploitasi XV lrian Barat beserta seluruh Unitunit dibawahnya diwilayah Irian Barat (sekarang adalah Provinsi Papua) dinyatakanmenjadi Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara Exploitasi XVdan segala bentuk penguasaan, pengelolaan administrasi,pengurusan, dan keuangannya diserahkan kepada kepadaDepartemen

Semua Inventaris Aset, aktiva tetap dan aktiva tidak tetap, besertaPara Pegawai berikut Perumahannya yang dikuasai oleh ListrikNegara Daerah Exploitasi XV Irian Barat diserahkan sepenuhnyakepada Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara Exploitasi XV.Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pat.G/2020/PN Nab(Vide Diktum Keempat Bukti SK Gubernur Irian Jaya Barat Tahun1971).Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa Tanah Tergugatadalah berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua

PT FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;

X7/6, Jakarta, yang diwakilioleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur PT FreeportIndonesia:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dr. M.

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/3272/SET, tanggal 21 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Pemohon Banding Mohon PadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Suat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan 973/0003 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117523.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanDesember 2016 Nomor 973/0003/DISPENDA tanggal 9 Januari 2017Juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/130/Tahun 2017tanggal 7 Juni 2017; dan,4.

SUSANTO ATD, SE VS GUBERNUR PAPUA;

., &Rekan, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 18/SKPDTPTUN/WHY/VII/2019, tanggal 25Juli 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR PAPUA, tempat kedudukan di Jalan Soa SiuDok II Kota Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Y. Derek Hegemur, S.H.

., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/15352/SET, tanggal 30 Desember 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Papua NomorSK.880/4818/SET tertanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas namaSutanto, ATD, S.E.;3.

PT FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;

Rasuna Said Kav X7/6, Jakarta, yang diwakilioleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur PT FreeportIndonesia;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. M.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahProvinsi Papua, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/3269/SET, tanggal 21 Maret2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

olehkarena itu Pemohon Banding mohon Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan973/0513 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117526.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali Untuk Membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah Atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA, tanggal 7 April 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 5 Juli2017; dan,4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerahatas Pajak Air Permukaan (SKPD PAP) masa pajak Maret 2017terkait penetapan Pajak Air Permukaan kepada Pemohon PK dengannilai objek Pajak Air Permukaan sebesar Rp369.619.200.000,00; dannilai Pajak Air Permukaan yang harus dibayar sebesarRp36.961.920.000,00; berdasarkan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi4/2011") dapat dibenarkan

PT FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;

Rasuna Said Kav X7/6, Jakarta, yang diwakilioleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur PT FreeportIndonesia;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. M.

itu Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/0340 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117525.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2017Nomor 973/0340/DISPENDA, tanggal 10 Maret 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 4 Juli2017; dan,4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerahatas Pajak Air Permukaan (SKPD PAP) masa pajak Februari 2017terkait penetapan Pajak Air Permukaan kepada Pemohon PK dengannilai objek Pajak Air Permukaan sebesar Rp333.849.600.000,00; dannilai Pajak Air Permukaan yang harus dibayar sebesarRp33.384.960.000,00; berdasarkan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi4/2011") dapat dibenarkan

SUSANTO ATD, SE VS GUBERNUR PAPUA;

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;

PUTUSANNomor 2827/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai5, Jalan HR Rasuna Said Kavling X7/6, Jakarta, diwakilioleh Jenpino Ngabdi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Y. Derek Hegemur, S.H.

Putusan Nomor 2827/B/PK/Pjk/2019Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/0002 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117522.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanNovember 2016 Nomor 973/0002/DISPENDA, tanggal 9 Januari 2017juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017,tanggal 6 Juni 2017; dan4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atasPajak Air Permukaan (SKPD PAP) masa pajak November 2016 terkaitpenetapan Pajak Air Permukaan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidengan nilai objek Pajak Air Permukaan sebesar Rp357.696.000.000,00dan nilai Pajak Air Permukaan yang harus dibayar sebesarRp 35.769.600.000, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PeraturanDaerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 (Perdasi 4/2011)