PAROKI KATEDRAL IMACULATA ATAMBUA, Alamat JalanMaromak Oan, Atambua, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II,semula Tergugat II ;3. BALTASAR WAJA, Umur + 75 tahun, Jenis Kelamin LakiLaki,pekerjaan Pensiunan PNS, Kebangsaan Indonesia, alamat RT 03/RW 01,Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu,selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;4.STEVANUSPengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 46/Pdt/2013/PTK.4.

PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA KATOLIK PAROKI SANTA BERNADET., DAN Turut Termohon Kasasi : RUSLAN;;

Menyatakan terdakwa SITTI MURNI PAROKI binti LA PAROKI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITTI MURNI PAROKI binti LA PAROKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 8 (delapan) hari;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;5.

SITTI MURNI PAROKI binti LA PAROKI

PUTUSANNomor: 261/Pid.B/2012/PN.Parepare.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atasnama Terdakwa:Nama Lengkap : SITTIMURNI PAROKI binti LA PAROKITempat Lahir : PinrangUmur dan Tanggal Lahir : 45 tahun/31 Desember 1966Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan H.A.M.

Parepare, sejak tanggal 6Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013.Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut,Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti;Telah mendengar Surat Tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut sebagai berikut:1) Menyatakan terdakwa SITTI MURNI PAROKI binti LA PAROKI terbuktibersalah melakukan tindak pidana

BINTI LA PAROKI pada hari Jumat Tanggal10 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaktidaknya pada tahun2012 bertempat di jalan H.A.M.

Menyatakan terdakwa SITTI MURNIPAROKI binti LA PAROKI telahterbukti secara sah meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaPENGGELAPAN;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITTI MURNI PAROKI binti LAPAROKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandan 8 (delapan) hari;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;5.

PAROKI SAPUTRA Als. PAROKI Anak Dari BATA

KTPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara terdakwa:Nama : PAROKI SAPUTRA Als. PAROKI Anak Dari BATATempat Lahir : Sei.MelayuUmutr/Tanggal Lahir : 23 tahun / 04 Maret 1990Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Sei. Melayu Kec. Sei.

KTP tanggal 20 Mei 2013.3 Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM.64/KETAP/05/2013 tanggal 3 Mei 2013.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa dipersidangan.Telah pula mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 23 Juli 2013 yang didalam uraiannya pada pokoknya berpendapat bahwaterdakwa PAROKI SAPUTRA Als.

PEROKI Anak Dari BATA, bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimanadiatur dalam pasal 363 ayat (1) ke4,ke5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAROKI SAPUTRA Als.

PAROKI Anak Dari BATA dengan identitas lengkap yangbersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat untuk unsurini telah terpenuhi dan terbukti ;Ad.2.

PAROKI Anak Dari BATA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencuriandalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut .2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAROKI SAPUTRA Als.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abbas Paroki bin H.

Paroki) kepada Penggugat (Jumiati binti Hasan);

Penggugat:
Jumrati binti Hasan
Tergugat:
Abbas Paroki bin H. Paroki

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN PAROKI MARIA RORA MYSTICA tersebut;

PIMPINAN PAROKI MARIA MYSTICA VS DARIUS JEMAN

PUTUSANNomor 422 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalam tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN PAROKI MARIA MYSTICA, berkedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan Km. 18, Kelurahan Pai, Kecamatan KotaMakassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Viani Octavius,S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat dan Advokat Magangdari Kantor Viani Octavius Law FirmAdvocates

ketentuan Pasal 1 angka 15Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karenahubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakanhubungan kerja memenuhi unsur pekerjaan, upah dan perintah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMakassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:PIMPINAN PAROKI

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAROKI SAPUTRA Alias PAROKI ANAK LAKI-LAKI DARI BATA (RIP) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut

Penuntut Umum:
RILEX TRI ANGGA, S.H
Terdakwa:
PAROKI SAPUTRA Als PAROKI Anak laki-laki dari (RIP) BATA

Paroki

PIMPINAN GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO JOSEPH, DK VS DAFID ERWIN, DKK

PGDP PAROKI GEREJA KATOLIK SANTO SERVATIUS KAMPUNG SAWAH Cq. PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA KATOLIK KRANGGAN PAROKI SANTO SERVATIUS;

PGDP PAROKI GEREJA KATOLIK SANTO SERVATIUSKAMPUNG SAWAH CQ PANITIA PEMBANGUNAN GEREJAKATOLIK KRANGGAN PAROKI SANTO SERVATIUS;Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/2015Dalam hal ini diwakili oleh : Romo Yakobus Rudiyanto, SJ,kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum/Pastor KepalaDP/PGDP ST.

Saom Haryadi adalah pihak yang memberikan pernyataan tidakkeberatan atas berdirinya Gereja Katolik Kranggan Paroki St.Servatiussedangkan 9 orang lainnya merupakan pihak yang tidak ikutmenandatangani pernyataan tidak keberatan.

Bahwa Para Penggugat salah menyebutkan objek gugatan dalam perkara aquo, oleh karena yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Surat KeputusanNomor 503/0545/IB/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentangSurat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas nama PanitiaPembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki St. Servatius.

SAKARIA YANSEN Lawan DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISI KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR

dari SURAT BUKTI BARU (NOVUM)berupa Buku PEDOMAN DASAR DEWAN PASTORAL PAROKIKEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR bahwa Tergugat DEWANPASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISI BUKANLAHsekumpulan Pastor MELAINKAN ~ sebagai Suatu.

BADANPELAYANAN pada tingkat Paroki yang terdiri dari : (1) IMAM, (2)RELIGIUS dan (3) KAUM AWAM.

Uraian tentang unsurunsur kelengkapan BADAN yaituTERGUGAT yang bernama DEWAN PASTORAL PAROKI SANTOFRANSISKUS ASISI yang terdiri dari IMAM, RELIGIUS' danKAUM AWAM adalah untuk mematahkan dalil yang KHILAFdan KELIRU dalam pertimbangan hukum putusan KasasiNomor : 176 K/Pdt.SusPHI/2014 bahwa Tergugat DEWANPASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISI adalahsekumpulan Pastor yang memimpin ibadah.KE TIGABahwa dengan ditemukannya SURAT BUKTI BARU(NOVUM) pada tanggal 13 Juli 2014 berupa buku PEDOMANDASAR DEWAN

PASTORAL PAROKI KEUSKUPAN AGUNGMAKASSAR maka pertimbangan hukum atau konsiderans dalamPutusan Kasasi Nomor : 176 K/PDT.SUSPHI/2014 yangmenyatakan TERGUGAT DEWAN PASTORAL PAROKI SANTOFRANSISKUS ASISI KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR tidak dapatdigugat karena yang harus digugat adalah YAYASAN SANTOFRANSISKUS adalah merupakan pertimbangan hukum yangTIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM~ yang dilandasi padaadanya fakta peristiwa, fakta hukum dam keberadaan alatbukti didalam Berkas Perkara dan Berita AcaraPersidangan.Karena

sekumpulan Pastor maupun sebagai sebuahperusahan melainkan sebagai suatu BADAN pada tingkatParoki yang terdiri dari kaum beriman kristiani (Imam,Religius dan Kaum Awam) dan dimaksudkan memberikanbantuan sedemikian rupa demi optimalisasi danketerpaduan karya pastoral Paroki.

PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah cq Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki Santo Servatius

PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah cqPanitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki SantoServatius ; Dalam hal ini diwakili oleh : 1.

ROMO YAKOBUSRUDIYANTO, SJ, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanKetua Umum/Pastor Kepala DP/PGDP St.ServatiusKampung Sawah, Tempat Tinggal di Jalan Laksda AdiSucipto 161 Papringan RT 008/003 Kelurahan CaturTunggal, Kecamatan Depok, Sleman, DI Yogyakarta.Berdasarkan surat pembebasan tugas/pengangkatanNo.130/4.3.17/2011 tertanggal 30 Maret 2011 oleh UskupKuskupan Agung dan sesuai kewenangan yang diberikanberdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PengurusGereja Dan Dana Papa Romo Khatolik Paroki/Gereja

Bahwa pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempatdiperoleh Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan ParokiSt.Servatius secara prosedural tidak ada kaitannya dengan pembagiansembako ataupun pemberian sejumlah uang :I Pihak Gereja KatolikKranggan Paroki St.Servatius telah melakukan kegiatan sosial jauhsebelum diperolehnya pernyataan tidak keberatan dari masyarakatlingkungan setempat. sehingga apabila ada diantara Para Penggugat yangtidak memberikan persetujuan ;.

Bahwa Para Penggugat salah menyebutkan obyek gugatan dalamperkara a quo, oleh karena yang diterbitkan oleh Tergugat adalahSurat Keputusan Nomor 503/0545/IB/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17Desember 2012 tentang Surat Izin Pelaksanaan MendirikanBangunan (SIPMB) atas nama Panitia Pembangunan gereja KatolikKranggan Paroki St. Servatius.

/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Surat IzinPelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas nama PanitiaPembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki St.SET VALIUIG, ga m nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnmnnnnnnnmnns3.

.;PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah.;NURMAN.;NIMAN.;HUSIN DKK.;

PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah cqPanitia Pembangunan gereja Katolik KrangganParoki Santo Servatius, dalam hal ini diwakili oleh : 1.ROMO YAKOBUS RUDIYANTO, SJ, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Ketua Umum/Pastor KepalaHal.1 dari41 hal.Put. No : 166/B/2014/PT.TUN.JKT.DP/PGDP StServatius Kampung Sawah, TempatTinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto 161 Papringan RT008/003 Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok,Sleman, DI Yogyakarta.

Berdasarkan suratpembebasan tugas/pengangkatan No.130/4.3.17/2011tertanggal 30 Maret 2011 oleh Uskup Kuskupan Agungdan sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkanAkta Perubahan Anggaran Dasar Pengurus Gereja DanDana Papa Romo Khatolik Paroki/Gereja SantoServatius tanggal 24 Agustus 2008 No.62 yangdisahkan oleh Notaris Maria Rahmawati Gunawan,S.HCi Jeera 9 seeeeseeesseeeeeeereneteraemee eeeDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. iur. LIONA N. SUPRIYATNA, SH.,MH;2. ANDREAS D. SUKMANA, SH.

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISI KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR tersebut;

DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISI KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR VS SAKARIAS YANSEN

PUTUSANNomor 176 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat Kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISIKEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR yang diwakili oleh Pastor P.Agustinus Pare Tikupasang, berkedudukan di Jalan Letjend.Hertasning Nomor 102, Kota Makassar, dalam hal ini memberikuasa kepada Ardy S Yusran, Advokat, beralamat di Jalan S.Celendu

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2012, Penggugatdikagetkan dengan sebuah Surat Keputusan Dewan Pastoral ParokiSanto Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar, Nomor 02/Depas/FA/VIII/2012 selaku Pemberi Kerja, yang isinya membebas tugaskan danmemberhentikan Penggugat sebagai security/satpam disekitar LokasiGedung Paroki Santo Fransiskus Asisi terhitung sejak tanggal 30 Agustus2012, dengan alasan adalah pelanggaran disiplin yang dilakukan olehPenggugat yang menurut Tergugat telah berulangkali

masa kerja selama 7 (tujuh) tahun 11 (Ssebelas) bulan, terhitungsejak bulan Desember 2005 hingga bulan November 2013, adalahperjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugatdengan segala akibat hukumnya;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat selaku Pemberi Kerja melakukanPemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugatberdasarkan surat keputusan Nomor 02/Depas/FA/VIII/2012, yang isinyamembebas tugaskan dan memberhentikan Penggugat sebagai security/satpam pada lokasi Gedung Paroki

Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 11November 2013 Perkara register Nomor 11/PHI/2013/PN.Mks, yang Kinidimohonkan untuk pemeriksaan kasasi, ternyata dalam Putusan MajelisJudex Facti tersebut terdapat kekeliruan yang nyata dalam menerapkanhukum/Undangundang yang sangat dalam dan mendasar oleh karenaMajelis Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti bukti, sertaketerangan saksi Tergugat Atas nama Naha selaku Pengurus DewanPastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi (Gereja

Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi DEWANPASTORAL PAROKI

SAKARIAS YANSEN VS DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISI KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2012, Penggugat dikagetkandengan sebuah Surat Keputusan Dewan Pastoral Paroki Santo FransiskusAsisi Keuskupan Agung Makassar, Nomor 02/Depas/FA/VIH/2012 selakuPemberi Kerja, yang isinya membebas tugaskan dan memberhentikanPenggugat sebagai security/satpam disekitar Lokasi Gedung Paroki SantoFransiskus Asisi terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012, dengan alasanadalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yang menurutTergugat telah berulangkali

atau keliru dan karena ituharuslah dibatalkan;Bahwa uraian di atas adalah bersesuai dan selaras dengan tafsir authentiksistimatik dari surat bukti baru (novum) berupa buku "Pedoman DasarDewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar" bahwa Tergugat"Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi" bukanlah sekumpulanPastor melainkan sebagai suatu badan pelayanan pada tingkat Paroki yangterdiri dari : (1) Imam, (2) religius dan (3) kaum awam;Hal. 10 dari 17 hal.Put.

Nomor 17 PK/Pdt.SusPHI/2015Uraian tentang unsurunsur kelengkapan badan yaitu Tergugat yangbernama Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi yang terdiri dariimam, religius dan kaum awam adalah untuk mematahkan dalil yang khilafdan keliru dalam pertimbangan hukum putusan Kasasi Nomor 176 K/Pdt.SusPHI/2014. bahwa Tergugat "Dewan Pastoral Paroki SantoFransiskus Asisi" adalah sekumpulan Pastor yang memimpin ibadah;.

) yang diajukan, diketahui bahwa didalam kepengurusan badan tersebut yaitu Tergugat yang bernama DewanPastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar,terdapat Bendahara yang bertugas mengurus harta kekayaannya, sebagaiberikut: Mengurus keuangan Dewan Pastoral Paroki..............

Pastoral Paroki"Hal. 13 dari 17 hal.Put.

RM EMANUEL INOSENSIUS DURA, PR, PASTOR PAROKISALIB SUCI SOA vs YOHANES WIO NANU

Romo Frans Goa dalammimbar di Gereja Paroki juga berseru supaya Tergugat menyerahkantanah yang dikuasainya kepada gereja;Pada masa berikutnya Romo Niko Naro, Pr selaku pastor paroki pernahmenegur Tergugat di lokasi sengketa supaya segera menyerahkan tanahitu kepada gereja;Pada awal saat Penggugat menjadi Pastor Paroki, Penggugat sudahmemberitahukan kepada Tergugat supaya menyerahkan tanah sengketaHal. 4 dari 16 hal. Put.

Menyatakan hukum bahwa Gereja Paroki Salib Suci Soa yang berhakHal. 6 dari 16 hal. Put.

BahwaPenggugat selaku Pastor Paroki Salib Suci Soa, Paroki Salib Suci Soamenguasai sebidang tanah.... Baik di situ maupun di tempat lain sama sekalitidak disebut, dalam kapasitas pribadi seperti dalil Judex Facti tersebut;Ketiga, yang sangat penting untuk dipahami apa itu Paroki? Menurut Codexluris Canonici, Paroki ialah komunitas kaum beriman Kristiani tertentu...

(Kanon 515 paragraf 1 dan Paragraf 3: Paroki yang didirikan secara /egitimmenurut hukum sendiri memiliki status badan hukum);Sekarang pertanyaan: siapa yang bisa procederen atau mengangkat perkaradi Pengadilan melawan seseorang? Paroki sendiri?: tidak mungkin. Sebabseperti yang sudah dikatakan di atas: Paroki ialah komunitas kaum berimankristiani tertentu.

Dan resmimenjabat Pastor Paroki Salib Suci Soa;Jadi adalah kekeliruan besar mengenai orang atau error in persona jika(Romo) Rm.

EMANUEL INOSENSIUS DURA, PR, PASTOR PAROKI SALIB SUCI SOA

parita air; Timur : Dengan tanah Ignasius Tena Rema; Barat : Dengan tanah gereja yang sekarang dikuasai Antonius SueNgai anak dari Daniel Ngai Sue;Bahwa di atas tanah sengketa beberapa orang umat Paroki Salib Suci Soapernah masuk dan berusaha menguasai tanah sengketa tersebut tetapidicegah oleh mantan guru agama Paroki Salib Suci Soa almarhum GabrielNanu Legho (ayah kandung Tergugat) yang merupakan orangkepercayaan pastor paroki waktu itu Pater Adriaan Mommersteeg, SVDuntuk menjaga dan mengawasi

Pada awal saat Penggugat menjadi pastor paroki, Penggugat sudahmemberitahukan kepada Tergugat supaya menyerahkan tanahsengketa kepada gereja, karena memang tanah tersebut adalah tanahgereja;Bahwa perbuatan Tergugat dengan tanpa hak dan bertentangan denganhak Penggugat menguasai tanah objek sengketa dan tidak maumenyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada gereja Paroki SalibSuci Soa dan tetap menguasai objek sengketa seolaholah miliknya,walaupun sudah diminta berkalikali oleh pihak gereja Paroki

kuasatetapi adanya izin tertulis daripada Bapak Uskup sebagai ordinariswilayah yang mengangkat Imam sebagai Pastor Paroki itu;Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini telah tidak menerapkanatau telah mengabaikan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalisyang berlaku terhadap Penggugat yang berkedudukan selaku seorangImam yang memegang jabatan Pastor Paroki dan sebagai seorangpengelola yang diangkat oleh bapak Uskup;Bahwa seorang Imam menjadi Pastor Paroki itu berdasarkanpengangkatan dari bapak Uskup

Dimana untuk Kanon 532 diberi lingkarandengan tinta, yang bunyinya;Dalam semua urusan Yuridis, Pastor Paroki mewakili badan hukumParoki menurut norma hukum, hendaknya ia mengusahakan agarharta benda Paroki dikelola menurut norma Kanonkanon 1281 1288;Bahwa ternyata Kuasa Penggugat hanya mengajukan P.1 dan P.2 itu,tetapi Kanon yang ditunjuk oleh Kanon 532, yaitu Kanon 1281 1288tidak diajukan sebagai bukti;Karena Penggugat selaku Imam yang menjabat Pastor Paroki itu telahtidak memenuhi ketentuan Kanon

Foto copy Surat tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat oleh Sekretaris DPP SalibSuci Soa, mengetahui Pastor Paroki Salib Suci Soa yaitu Rm. ArnoldusDhae, Pr.;2. Foto copy Surat tanggal 3 November 2015 yang dibuat oleh Ketua Panitiamengetahui Pastor Paroki Salib Suci Soa yaitu RD. Arnoldus Dhae, Pr.;3. Foto copy Surat tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat oleh Ketua Panitia IntanParoki Salib Suci Soa dan mengetahui Pastor Paroki Salib Suci Soa yaituRD. Arnoldus Dhae, Pr.

PAROKI tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Memberi izin kepada Pemohon,Muhammad Asriadi bin Sainuddin,untuk menjatuhkantalak saturaji kepada TermohonMartang Syamsuddin binti Syamsuddin Paroki, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

4.1.

Pemohon:
MUHAMMAD ASRIADI BIN SAINUDDIN
Termohon:
MARTANG SYAMSUDDIN BINTI SYAMSUDDIN PAROKI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BADAN PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET, tersebut

BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADE VS MARDAN, DKK

PUTUSANNomor 84 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMAKATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET, beralamat diKomplek Barata, Jalan Barata Raya Nomor 32, Karang Tengah, KotaTangerang, Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ferra RatnaWardani, SH, 2. Satya Wicaksana, S.H., S.E., MM., BSC., CLA, 3.Wennienton, SH, 4.

tanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkanbanding ;=" Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 525K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADAN PENGURUSGEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI

sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BADAN PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA (PGDP) ROMAKATOLIK PAROKI