., pekerjaanPegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala SeksiSendket, Konflik dan Perkara pada Kantor, (Partanahan Kota Balikpapan; S< i1. Surat Pemberitahuan pe Rp 87.500.DAT Ke ccscsscssccssessen Ducrssstsseseeen Rp. 42.000,3. Redaksi ON rec cecsneueen Rp 5.000,w=,4M iY Ro 6.000. Oe TR ren p .000, 3. Biayaptbbes Banding .....eeeceseeeees Ro 109.000.ReyPUL AA ceeeeseseeeeee Rp 250.000,/TSpliang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.Him 19 dari 19 hIlm Put. No. 268/B/2015/PT.TUN.JKT.

Kepala Kantor Badan Partanahan Nasional Kabupaten Siak sebagaianggota (Drs. H. Hasrisaily); 5. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Siak sebagai anggota (Drs. Roslina);6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak sebagai anggota (lIr.AuliaAZIZ,IBE, MIMI); mnnnnnnn nnn nnn nnn nn nnn ncn mrt7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan / Peternakan dan PerikananKabupaten Siak sebagai anggota (Ir.H.Muhibul Basyar,M.Si); 8.

Selaku Kabag Tapem dan/Sekretaris bukan Anggota yang mengetahui bahwasanya anggota panitiapengadaan tanah yang antara lain : e Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah KabupatenSiak sebagai Wakil ketua merangkap anggota(Drs.Nuzirwan aziz); e Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Siak sebagaiWakil Ketua II merangkap anggota (Azirman,SH);e Kepala Kantor Badan Partanahan NasionalKabupaten Siak sebagai anggota (Drs.

Suntoro,S.ip.M.Si meminta panitia pengadaan tanah yangantara lain Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagaiWakil ketua merangkap anggota (Drs.Nuzirwan aziz); Kepala DinasPertanahan Kabupaten Siak sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota(Azirman,SH); Kepala Kantor Badan Partanahan Nasional Kabupaten Siaksebagai anggota (Drs. H. Hasrisaily); Kepala Dinas Pendapatan KabupatenSiak sebagai anggota (Drs.

Sekretaris Daerah, sebagai Ketua merangkap anggota (Drs.H.Adli Malik);Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagai Wakil ketua merangkap anggota (Drs.Nuzirwan aziz); Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Wakil Ketua Ilmerangkap anggota (Azirman,SH); Kepala Kantor Badan Partanahan Nasional Kabupaten Siak sebagaianggota (Drs. H. Hasrisaily); Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Siak sebagai anggota (Drs.

Selaku Kabag Tapemdan/ Sekretaris bukan Anggota yang mengetahui bahwasanyaanggota panitia pengadaan tanah yang antara lain : Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagaiWakil ketua merangkap anggota (Drs.Nuzirwan aziz); Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Wakil Ketua IImerangkap anggota (Azirman,SH); Kepala Kantor Badan Partanahan Nasional Kabupaten Siaksebagai anggota (Drs. H.

Suntoro,S.ip.M.Si meminta panitiapengadaan tanah yang antara lain Asisten Tata Praja SekretariatDaerah Kabupaten Siak sebagai Wakil ketua merangkap anggota(Drs.Nuzirwan aziz); Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Siaksebagai Wakil Ketua Il merangkap anggota (Azirman,SH); KepalaKantor Badan Partanahan Nasional Kabupaten Siak sebagai anggota(Drs. H. Hasrisaily); Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Siaksebagai anggota (Drs.

Kepala Kantor Badan Partanahan Nasional Kabupaten Siaksebagai anggota (Drs. H. Hasrisaily);5. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Siak sebagai anggota(Drs. Roslina);6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak sebagaianggota (Ir.Aulia Aziz,BE,MM);7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan / Peternakan danPerikanan Kabupaten Siak sebagai anggota (lr.H.MuhibulBasyar,M.Si);8. Camat yang bersangkutan sebagai anggota (SaudaraJUARMAN,S.Sos, M.Si);9.

Kepala Kantor Badan Partanahan Nasional Kabupaten Siaksebagai anggota (Drs. H. Hasrisaily);5. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Siak sebagai anggota (Drs.Roslina);6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak sebagai anggota(Ir.Aulia Aziz,BE,MM);7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan / Peternakan danPerikanan Kabupaten Siak sebagai anggota (Ir.H.MuhibulBasyar,M.Si);8. Camat yang bersangkutan sebagai anggota (terdakwaJUARMAN,S.Sos, M.Si);9.

,
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Partanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Jayapura

Selebar Kota Bengkulu.Bahwa pada Tanggal 19 April 2018 Surat Pemindahan Penguasaan Tanahdari Sulaiman ke Apriyanto yang diajukan pada tanggal 18 April 2018dikeluarkan oleh Kecamatan Selebar dengan nomor register : 593.2/149/IV19/K.SL/Pem/2018.Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk Penerbitan SertifikatTanah kepada pihak Badan Partanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu,namun dari pihak Badan Partanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulumengatakan bahwa tanah seluas 6000 m* (enam ribu meter persegi) yangterletak

Bahwa agar tanah tersebut bisa dibalik namakan menjadi nama Para Penggugat, makaKantor Pertanahan/Badan Partanahan Kota Surabaya memerlukan putusan dariPengadilan Negeri Surabaya ;Berdasar alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan sebagaiberikut :1. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya ;2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Achiyat ;4.

No. 684 K/Pid/2016yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karenadidakwa:KESATUBahwa Terdakwa BUSRI GANI BUYUNG Panggilan ACIAK bersamadengan KAINAN Panggilan KAINAN dan JASWIRUDDIN Panggilan WIR (yangkeduanya dilakukan penuntutan secara terspisah / Splitzing) pada hari yangtidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2013 atau setidaktidaknya suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat disebuah kantin pada KantorBadan Partanahan Negara Kabupaten Padang Pariaman di

Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;AtauKEDUABahwa Terdakwa BUSRI GANI BUYUNG Panggilan ACIAK bersamadengan KAINAN Panggilan KAINAN dan JASWIRUDDIN Panggilan WIR (yangkeduanya dilakukan penuntutan secara terspisah / Splitzing) pada hari yangtidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2013 atau setidaktidaknya suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat disebuah kantin pada KantorBadan Partanahan Negara Kabupaten Padang Pariaman di Kampung BarungKota Pariaman atau setidaktidaknya masih termasuk

KAWATIJAH
5.KASTO
6.SUDARTO
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Partanahan Kabupaten Kulon Progo

Selebar Kota Bengkulu.Bahwa pada Tanggal 19 April 2018 Surat Pemindahan Penguasaan Tanahdari Sulaiman ke Apriyanto yang diajukan pada tanggal 18 April 2018Hal 2 dari 29 hal Putusan Perdata Nomor 56/Pat.G/2018/PN Bgl10.11.12.dikeluarkan oleh Kecamatan Selebar dengan nomor register : 593.2/149/IV 19/K.SL/Pem/2018.Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk Penerbitan SertifikatTanah kepada pihak Badan Partanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu,namun dari pihak Badan Partanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulumengatakan

tanggal 18 April 2018 Surat PemindahanPenguasaan Tanah dari SULAIMAN kepada Penggugat APRIYANTOdiajukanke Camat Kecamatan Selebar dan pada tanggal 19 April 2018 dikeluarkanlahSurat Pemindahan Penguasaan Tanah oleh Camat Kecamatan Selebar denganNomor Register : 593.2/149/IV19/K.SL/Pem/2018;Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan permohonanuntuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanahnya tersebut kepada KantorBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu, namun dari pihak KantorBadan Partanahan

NamaNIPJabatanNurdin, S.H.196810041992031006Kasubsi Landreform dan KonsolidasiTanah pada Kantor partanahan KotaBanda Aceh ;T. Ramii,1959052219822031002Kepala Subseksi Sengketa dan Konflikpada Kantor Pertanahan Kota BandaAceh;Dian sastriawan,S.H198302022009031003Pit.

yang dibuatoleh kantor Partanahan Nasional Kabupaten Barru atas nama Nasrah selakutanah warisan adalah merupakan pembagian Penggugat. Sepengetahuankami bahwa sertifikat itu adalah merupakan pemberian Pemerintah DesaHarapan Tahun 1991 sebanyak 5 sertifikat. Salah satunya adalah NomorHal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 48 PK/Pdi/2014194 tidak termasuk tanah milik kepunyaan Turut Tergugat. Olehnya itu kelirudan mengadaada;5.

Bank Mandiri (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Badan Partanahan Nasional Kota Tega

., selaku Kepala Seksi Penanganan MsalahHalaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 568/PDT/2019/PT BDGDan Pengendalian Partanahan, Purnomo Sudaryanto,SH., selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,Konflik Dan Perkara Pertanahan, Bahtiar, S.Si., selakuKepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Edi,selaku Pengadministrasi Umum, RendyRhomadannius, SE., SH., MM., M.Kn., dan DianSukmana, SH., masingmasing pegawai tidak tetappada kantor tersebut berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 1943/SK32.15/XII/2018 tanggal

No. 402 K/TUN/2011II Intervensi dan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura padapokoknya atas dalildalil :yang menjadi objek gugatan/sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara, dalam Hal ini Kepala Kantor Partanahan Kabupaten Jayapura(TERGUGAT), Berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 3643 An.

yang terletak di Dusun Ladea, Desa PolewaliKecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas batas sebagaiberikut: Utara : Sawah milik Sunre Selatan : La Hami Barat : Jalanan Timur : La HamiAdalah tidak benar, atau apakah ada tanah warisan yang lain, sebabberdasarkan sertifikat hak milik atas nama Nurdin Lakulase No. 812 tanggal25 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Partanahan Nasional KabupatenPinrang luas tanah adalah 545 m2 bukan 20 m x 26 m =520 m?

disertifikatkan olehnya, dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 501Tahun 2013 Atas Nama Daharudin (Tergugat Ill);19.Bahwa disamping tanah objek perkara tersebut telah disertifikatankan olehTergugat Ill, dan tergugat Ill juga menyuruh orang lain (Para Turut Tergugat 1dan 2) untuk mengerjakan sebahagian tanah objek perkara tersebut;;20.Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah objek perkara21yang jelasjelas adalah hak milik para penggugat dan ahli waris Au LamatAlmh lainnya oleh Badan Partanahan

., surat Badan Partanahan (BPN)Kabupaten Banyuasin tanggal 30 Mei 2011 melapor kepada GubernurSumatera Selatan, berisi antara lain : Hasil Pengukuran Ulang, bahwaTanah SHM Nomor 167/Desa Sungai Pinang terkena jalan poros amperaseluas 9.203 m?..3. Apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Desa Sungai Pinang masih tetapberlaku ?4.

Kedua belah pihak sanggup dan bersedia apabila diperlukan untukmenghadap pejabat/instansi pemerintah maupun swasta yang berwenang ( Notaris/PPAT,Badan Partanahan Nasional, lurah , camat untuk maksud dan tujuan plepasan haka kepadapihak lain (pembeli );Pasal 7Bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat tentang nilai (harga) penjualan atas harta bersamatersebut, kedua belah pihak sepakat untuk saling membicarakan/merundingkan kembali hinggapada akhimya memperoleh kesamaan yang saling mengutungkan dan

., mengandung cacat hukum, makanya sudah jelas maksudPenggugat tidak mendudukkan Badan Partanahan Nasional (BPN)Makassar, karena Penggugat takut kebohongannya terhadap sertifikat yangdimilikinya akan terungkap cacat hukumnya ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat danbenar, tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Pemohon Kasasi

Sertifikat Hak TanggunganNomor 1478/2009 yang dibuat oleh Kantor Partanahan Kota Depok;Bahwa karena Tergugat tidak dapat melunasi pembayaran kredit atas nama Tergugat kepadaTurut Tergugat II maka sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian KreditNomor 15, tertanggal 24 Februari 2009 antara Tergugat dan Turut Tergugat I, dimana TurutTergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak TanggunganNo 204/2002 dan Sertifikat Hak Tanggungan No 1478/2009 maka Turut Tergugat

Sertifikat Hak TanggunganNomor 1478/2009 yang dibuat oleh Kantor Partanahan Kota Depok;Bahwa karena Tergugat tidak dapat melunasi pembayaran kredit atas nama Tergugat kepadaTurut Tergugat II maka sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian KreditNomor 15, tertanggal 24 Februari 2009 antara Tergugat dan Turut Tergugat II, dimana TurutTergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak TanggunganNo 204/2002 dan Sertifikat Hak Tanggungan No 1478/2009 maka Turut Tergugat

Blok G3 No. 9, KelurahanMekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok antara Penggugat dengan Tergugat didaftarkan keKantor Pertanahan Depok sehingga telah berganti nama pemilik menjadi milik Tergugatsebagaimana tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4728, yang selanjutnya didaftarkan Hak Tanggungan peringkat pertama (I) tanggal 24022009 sebesar Rp.256.250.000,(dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sertifikat HakTanggungan Nomor 1478/2009 yang dibuat oleh Kantor Partanahan