136/PDT2019/PT DPS

132/PDT2019/PT DPS

tinggal di Desa Ponggerang,Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala,selanjutnya disebut sebagai TERBANDINCGIIlsemula TERGUGAT III;YANI LAKALUKU, bertempat tinggal di Desa Sabang KecamatanDamsol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;MAKMUR, S.Sos, bertempat tinggal di tinggal di BTN TinggedeJalan Akasia Il Nomor 5 Blok E Desa Tinggede,Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semulaTERGUGAT V;Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 46/PDT2019

oleh Samsudin A Pakaya, SH Advokat yangberalamat kantor Jalan Sintuvu No 13, KelurahanMamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ProvinsiSulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 04 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagaiPARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;PENGADILAN TINGGI tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 46/PDT/2019/PT PAL tanggal 13 Juni 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 46/PDT2019

besar terhadap Penggugat,mohon kepada kepada Pengadilan Negeri Kelas la Palu untukmemerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan pembangunankioskios atau melaksanakan kegiatan apapun serta melarang melakukantransaksi terhadap objek sengketa ( Sewa, jaminan, gadai, jual beli dll.) atasobjek sengketa sampai putusan akhir dikeluarkan.Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka dengan iniPENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palu in casu Majelis HakimHalaman 4 dari 9 Putusan Nomor 46/PDT2019

Dalam Eksepsi :Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 46/PDT2019/PT PAL Menerima eksepsi Para Tergugat;C.

,MHHalaman 9 dari 9 Putusan Nomor 46/PDT2019/PT PAL

BERKAHALBAKAR), Umur 63 tahun, Bertempat Tinggal di Jl.Gunung Colo No. 03 Kelurahan Mangkio BaruKecamatan Luwuk Kabupaten Banggai ProvinsiSulawesi Tengah, Status Perkawinan : Kawin, JenisKelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan PensiunanPDAM Luwuk, Kewarganegaraan Indonesia,Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semulaTergugat Il;Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 69/PDT2019/PT PAL3. FUAD BAKKAR (Ahli waris dari Ny.

Bambang Djafaar, S.H.Para Advokat pada kantor Advokat Abdul Salam &Associates berkedudukan kantor di Rukan GrandKetintang, Jalan Raya Ketintang Baru No. 16BSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Oktober 2018;Pengadilan Tinggi tersebut;Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 69/PDT2019/PT PALSetelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 69/PDT/2019/PT PAL tanggal 23 September 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara

Bahwa terhadap penguasaan tanah merujuk pada surat akta jualbeli dan sertifikat hak milik (point 3) tersebut diatas adalah diperolehHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 69/PDT2019/PT PALsecara sah, namun pada tanggal 19 Maret 2018 tanah milik Penggugattelah dihancurkan/dirusak oleh Para Tergugat secara tidak sah danmelanggar hukum;5, Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak dalam perkara No.02/Pdt.G/1996/PN Lwk namun Para Tergugat telah menunjuk bahwa tanahmilik Penggugat adalah bagian dari tanah milik

Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat, masingmasing per Tergugat sebesar Rp.300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) perhari setiap Para Tergugat lalaimemenuhi isi putusan ini, demi menjamin terpenuhinyaHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 69/PDT2019/PT PALdilaksanakannya putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampaidilaksanakan6.

,MHPANITERA PENGGANTITtd.Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 69/PDT2019/PT PALZAINAL ARIFIN, SH.,MHPerincian biayaa. Redaksi Rp. 10.000,b. Meterai Rp. 6.000,c. Pemberkasan Rp. 134.000,Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)Untuk salinan yang sama bunyinyaPanitera Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahTANWIMAN SYAM, SHHalaman 12 dari 11 Putusan Nomor 69/PDT2019/PT PAL

Nomor 442 PK/Pdt2019

sebagaimana ternyatadi dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepadaPenggugat/Pembanding tanggal 3 Januari 2019 dan kepadaTergugat/Terbanding tanggal 31 Desember 2018;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukanoleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktudan menurut caracara yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt2019

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu sesuaidengan akta perkawinan No. 5108 KW 20112017 0024 , tanggal20 Nopember 2017 adalah sah;Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt2019/PT.DPS Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu sesuaidengan akta perkawinan No. 5108 KW 20112017 0024, tanggal20 Nopember 2017

Nomor 1974 K/Pdt2019

305/Pdt2019/PT MDN

PutusanMahkamah Agung RI No.2090K/Pdt2019 tanggal 26 Agustus 2019 amamyahanya berbunyi sbb :MENGADLI :1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RINI SARWESTRItersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi inisejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);Tidak ada bunyi lain !!!!

perkara ini (RIN SRWESTRI) yang dahulu berkedudukansebagai Turut Tergugat, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan NegeriSalatiga pada tanggal 8 Agustus 2018 namun kemudian Putusan ini dibatalkanoleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya No.435/Pdt2018/PT.SMGtanggal 10 Desember 2018, selanjutnya Turut Tergugat (RIN SARWESTRIHalaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pat.G2021/PN Sit.penggugat dalam perkara ini) mengajukan kasasi namun kasasinya ditolak denganputusan Mahkamah Agung RI No.2090K/Pdt2019

disebut sebagai ; TERBANDING semula PEMBANTAH ; DAN:ANGSARUDDIN, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan porosParepare, Desa Padangloang Alau, KecamatanDuapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,sebagai Terbantah Il, selanjutnya disebutsebagai ; TURUT TERBANDING semula TERBANTAH II ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019No.43/PDT/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :43/PDT2019

Agung Wibowo, SH.MHum.FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PERDATAFile Putusan (Plashdisk)NOoRWN EPooNo Perkara PT 285 Pdt2019 PT.MDNTgl Penunjukkan Majelis 05062019Musyawarah 06082019Tanggal Putus PT 22082019Amar KUATTanggal Register PT 05072019Nama Pihak /Terdakwa BUN KIAT NGxPOL KENER SIHITE DKKKlasifikasi PMHNama Majelis AGUNG WIBOWO, SH MHUMhalaman 33 dari 31 halaman Putusan Nomor 285/Pdt/2019/PT MDN10.11.12.13.14.15.Oo ole NSoo10.11.12.13.14.15.Nama P PNomor Perkara PNTanggal Putus PNTanggal BandingTGL

No Perkara PTTgl Penunjukkan MajelisMusyawarahTanggal Putus PTAmarTanggal Register PTNama Pihak /TerdakwaKlasifikasiNama MajelisNama P PNomor Perkara PNTanggal Putus PNTanggal BandingTGL SIPPTGL dit.di Kep PDT285 Pdt2019 PT.MDN050620190608201922082019KUAT05072019BUN KIAT NGXPOL KENER SIHITE DKKPMHAGUNG WIBOWO, SH MHUMHARIS MUNANDAR, SH.MH.DR.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pasal 3menyatakan :1) Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini telah melampirkan SuratPemutusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Malinau Nomor : 471/02.14/Pdt2019

Surat Kuasa Khusus tertanggal22 Juni 2018;Hal 3 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks2018DAN:LA PAGGARU alias SYAMSUDDIN, Pekerjaan Petani, bertempat tinggaldi Atakkae, Kelurahan Atakkae, KecamatanTempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutsebagai ;TERBANDING semula TERGUGAT VI;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019No.61/PDT/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :61/PDT2019

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,selaku Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. dan DANIEL DALLEPAIRUNAN, SH.MH. masingmasing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 226/PEN/PDT2019/PT.DKI. tanggal 4 April 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh KetuaMajelis tersebut beserta HakimHakim Anggota, serta dibantu

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut:Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 571/Pdt.G/2018/ PNMdn, tanggal 13 Desember 2018 tersebut;Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2019/PT.MDNFORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PERDATAFile Putusan (Plashdisk)Nomor Perkara PT 342 Pdt2019

Put. 207/PDT2019/P 1 MKSDipindai dengan CamScannerdengan demikian judex factic scharusnya tidak menjadikan ketcrangan para saksitersebut sebagai dasar dalam membuat pertimbangan hukum.Alat bukti keterangan saksi pun mempunyat syarat formil dan materil.Antara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif.

Gunung Lompo Battang Lr.85 A/ 10, Kelurahan Lajangiru, KecamatanUjung Pandang, Kota Makassar, selanjutnyadisebut sebagai ; TURUT TERBANDING semula TERGUGAT X;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari 2019No.16/PDT/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :16/PDT2019/PT.MKStersebut dalam tingkat banding ;Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor :

Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 November 2019, Nomor578/PEN/PDT2019/PT.BDG, tentang penetapan hari sidang;3.

Tabel3 Kerugian PLN Wilayah AcehENS AREA (kWh)NO TANGGAL TOTAL (kWh)BNA SGL LSM LSA = MBOI 41 T2016 196.125,50 293,750,83 183.265,57 673.141,902 4/18/2016 135.565,33 59.94. 67 116.098,13 970.117,90 17,390,00 633,090,033 1iS/2016 4277 037 00 114.462 00 164 183,59 101.579, 17 26,742.43 829.004,194 1/20/2016 148.683,33 69.915,67 197.777,16 134.446,11 9 076,67 53.898,945 1/21/2016 Halaman 8 dari 61 hafaman PutusareN6mor 589/Pdt2019/PT MDN 55.938,426 1222016 9 556.67 22 604 46 17.954 17 = 0.115,28Jumiah

peraturan menteriNegara Agraria / Kepala badan Pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997tentang ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah, oleh karena Penggugat yang bukan sebagai pemiliktanah wajar tidak mengetahui pengukuran karena tanah tersebut adalah MilikTergugat Intervensi dan Tergugat Intervensi Il yang sertipikatnya telah Terbitmasing masing sejak tahun 2012.Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan Kepemilikan dengan PutusanMahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt2019