Bahwa terdapat 3 (tiga ) calon haji yang telah melakukan pelunasan namunuang setoran pelunasan tidak dimasukanMega Syariah untuk pelunasan PDTH yaitu atas namakerekening nasabah di Bank No. Nama Setoran awal Pinjaman Pelunasan keterangan No. Out standingtalangan Biaya ujroh PerjanjianPinjaman1 ACHMAD 4.000.000,) 24.000.0000 24.000.000,) 2.400.000 .../Qardh 22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo Ds. MGL/..../....

Puncen PDTH/GRT 02 RW8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20102 ISRIATUN = 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000 3.900.000) 168/Qardh 15.000.000Ds.Puncen PDTH/GRT 02 RW8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20103 JUMITRI 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000, 3.900.000 170/Qardh 15.000.000Ds. Puncen PDTH/GRT 02 RW 8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20104 JANI 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000, 3.900.000 116/Qardh 15.000.000Ds.

Suruhan PDTH/GRT 002 RW MGL/VIII/2010, Hal 10 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG. No. Nama Jumlah Dana yang Pinjaman keterangan No. Perjanjian Outsetoran dicatatkan talangan Biayaujroh Pinjaman standingberdasarkan dalamketerangan rekeningnasabah bank007 tgl. 11 AgustusTegalrejo 2010Magelang5 SOBIB 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000) 3.900.000 /Qardh 15.000.000Ds. Kemiri Rt PDTH/G06 RW5 MGL/VII/2010,Kaloran tgl.

AgustusTemanggung 20106 MOCH . 25.500.0000, 6.000.000,j 22.500.000 2.400.000 561/Qardh 22.500.000ZAELANI PDTH/GDs.

/Qardh j22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo MGL/..../... Hal 11 dari32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG. No. Nama Setoran Pinjaman Pelunasan keterangan No.

menyatakan bahwaTerdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali sejak bulan Agustus tahun 2011tetapi Terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan kesatuan Terdakwamemberikan jawaban melalui Dansatlinlamil Jakarta Nomor : R/260/1X/2010 tanggal 6 September 2010 yang menyatakan bahwa atas namaTerdakwa Klik Bek Joko Susanto Nrp. 95706 tidak dapat dihadirkandalam persidangan karena sampai saat ini yang bersangkutan masihdesersi dan belum tertangkap serta sudah dilaksanakan usulanpemberhentian dengan tidak hormat (PDTH

tiga) kali direncanakan sidang Pada tanggal15 September 2011, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militertelah memanggil Terdakwa, dan kesatuan Terdakwa memberikanjawaban melalui Dansatlinlamil Jakarta Nomor : R/260/IX/2010 tanggal6 September 2010 yang menyatakan bahwa atas nama Terdakwa KIkBek Joko Susanto Nrp. 95706 tidak dapat dihadirkan dalampersidangan karena sampai saat ini yang bersangkutan masih desersidan belum tertangkap serta sudah dilaksanakan usulan pemberhentiandengan tidak hormat (PDTH

Sidang ke dua pada tanggal 10 Oktober 2011, Terdakwa tidak hadirmeskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, kesatuanTerdakwa mengirimkan jawaban dari Dansatliniamil Jakarta Nomor:R/299/X/2010 tanggal 10 Oktober 2011 bahwa Terdakwa sampai saatini masih disersi dan belum tertangkap serta sudah dilaksanakanusulan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH).3.

bulanSeptember 2011 sampai dengan hari ini Tanggal 24 Oktober 2011Terdakwa tidak pernah bisa dihadirkan didalam persidangan, padasidang pertama kesatuan Terdakwa mengirimkan jawaban melaluiDansatlinlamil Jakarta Nomor : R/260/IX/2010 tanggal 6 September2010 yang menyatakan bahwa atas nama Terdakwa Klik Bek JokoSusanto Nrp. 95706 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karenasampai saat ini yang bersangkutan masih desersi dan belum tertangkapserta sudah dilaksanakan usulan pemberhentian dengan tidak hormat(PDTH

) dari kKesatuannya, pada panggilan sidang ke dua kesatuanTerdakwa memberikan jawaban melalui Dansatlinlamil Jakarta Nomor :R/260/IX/2010 tanggal 6 September 2010 yang menyatakan bahwaatas nama Terdakwa Klik Bek Joko Susanto Nrp. 95706 tidak dapatdihadirkan dalam persidangan karena sampai saat ini yangbersangkutan masih desersi dan belum tertangkap serta sudahdilaksanakan usulan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) darikesatuannya.

Terdapat nasabah PDTH yang telahmelakukan pelunasan namun uang setoranpelunasan tidak dimasukan kerekening nasabah diBank Mega Syariah untuk pelunasan PDTHC. Dokumen PDTH pada Bank mega SyariahGalleri Magelang tidak lengkap yaitu : Tidakditandatanganinya permohonan pengajuan PDTHoleh calon haji, Cek list kelengakapan dokumenyang dikirimkan ke Bank Mega Syariah CabangSemarang dinyatakan lengkap oleh terdakwa ENYCHUSNIATI kenyataannya tidak lengkap.

AgustusKaloran 5010TemanggungMOCH 25.500.0000 6.000.000, 22.500.000 2.400.000561/Qardh (22.500.000ZAELANI PDTH/GMGL/VIII/2011,Ds. Jrakah tgl. 29RE BW OF Agustus 2011Srumbung,MagelangDUROTUN 25.500.0000 14.400.000,+ 15.000.000, 3.900.000/Qardh 22.500.000KHILMAH PDTH/GMGL/ Hal 6 dari 42 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG. Ds.

/Qardh 22.000.000MANSYUR PDTH/GMGL/..../....,Tulusrejo Ds. tgl.Il RT 03 RW02 ButuhPurworejo2 SITI 4.000.000 24.000.000 24.400.00 2.400.000 727/Qard 22.000.00BADRIYAH 0 h 0PDTH/GKarangrejo MGL/X/20RT 03 RW 11,02 Butuh tgl.Punveree Pp Oktober 20113 ACHMADI 4.000.000 24.000.000 24.000.00 2.400.000 669/Qard 22.000.00 0 h 0Kunirejo PDTH/GWeta Rt 03 MGL/X/20 Hal 7 dari 42 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.

AgustusKaloran 2010TemanggungMOCH 25.500.0000 6.000.000,j 22.500.000 2.400.000 561/Qardh 22.500.000ZAELANI PDTH/GMGL/VIII/2011Ds. Jrakah tgl 29RE 1 RW oF Agustus 2011Srumbung,MagelangDUROTUN 25.500.0000 14.400.000,; 15.000.000, 3.900.000 /Qardh 22.500.000KHILMAH PDTH/GMGL/wil... tgl. 16Ds.RowodadiRt 03 RW O14Butuh, Hal 13 dari 42 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.

1 orang calon haji pesertaprogram naik haji dengan PDTH sudah melunasinya tetapi oleh terdakwa tidakdicatatkan ke dalam rekening yang bersangkutan di Bank Mega Syariah.

berdasarkan dokumen kredit yang ada di Bank mega Syariah buktibukti PDTH ke 65 orang sebagai berikut: DANANOREK OUTNO.

, sehingga sulitmembedakan mana yang sejak awal mengikui PDTH atau mengajukan porsihaji terhadap permasalahan keberangkan ke 65 orang calon haji yangterdaftar pada PDTH Bank Mega Syariah pada waktu jatuh tempo PDTH ,Bank Mega Syariah melakukan penagihan kepada 65 calon haji tersebutternyata secara umum bahwa mereka sebagian besar untuk naik hajiHalaman 18 dari Putusan No. 21/Pid.Sus/2017/PN Mgg dengan program porsi haji sebanyak 60 orang dan 5 orang diantaranya adalahmelalui program PDTH,Bahwa dari

65 orang calon haji yang diusulkan PDTH oleh terdakwa ENYCHUSNIATI, S.Ag ENY CHUSNIATI, S.

Terdapat nasabah PDTH yang telah melakukan pelunasan namun uangsetoran pelunasan tidak dimasukan kerekening nasabah di Bank MegaSyariah untuk pelunasan PDTH.c.

Bahwa terdapat 3 (tiga ) calon haji yang telah melakukan pelunasan namunuang setoran pelunasan tidak dimasukanMega Syariah untuk pelunasan PDTH yaitu atas namakerekening nasabah di Bank No. Nama Setoran awal Pinjaman Pelunasan keterangan No. Out standingtalangan Biaya ujroh PerjanjianPinjaman1 ACHMAD 4.000.000,) 24.000.0000 24.000.000,) 2.400.000 .../Qardh 22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo Ds. MGL/..../....

Puncen PDTH/GRT 02 RW8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20102 ISRIATUN = 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000 3.900.000) 168/Qardh 15.000.000Ds.Puncen PDTH/GRT 02 RW8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20103 JUMITRI 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000, 3.900.000 170/Qardh 15.000.000Ds. Puncen PDTH/GRT 02 RW 8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20104 JANI 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000, 3.900.000 116/Qardh 15.000.000Ds.

Suruhan PDTH/GRT 002 RW MGL/VIII/2010, Hal 10 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG. No. Nama Jumlah Dana yang Pinjaman keterangan No. Perjanjian Outsetoran dicatatkan talangan Biayaujroh Pinjaman standingberdasarkan dalamketerangan rekeningnasabah bank007 tgl. 11 AgustusTegalrejo 2010Magelang5 SOBIB 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000) 3.900.000 /Qardh 15.000.000Ds. Kemiri Rt PDTH/G06 RW5 MGL/VII/2010,Kaloran tgl.

AgustusTemanggung 20106 MOCH . 25.500.0000, 6.000.000,j 22.500.000 2.400.000 561/Qardh 22.500.000ZAELANI PDTH/GDs.

/Qardh j22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo MGL/..../... Hal 11 dari32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG. No. Nama Setoran Pinjaman Pelunasan keterangan No.

Aspek Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) UndangUndang No. 31Tahun 1997, Judex Facti tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkanhukuman tambahan yang bersifat administrasi berupa pemecatan daridinas militer/PDTH kepada Terdakwa.Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatandari dinas militer/PDTH kepada Pemohon Kasasi adalah sudah melebihidari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 1997, sehingga penjatuhan hukumtambahan pemecatan dari

dinas militer/PDTH tersebut tidak sah ataubatal demi hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.Sebelum menguraikan alasan Pemohon Kasasi lebih jauh, PemohonKasasi menilai bahwa dasar hukum untuk memeriksa dan mengadiliperkara Pemohon Kasasi tidak lengkap sesuai ketentuan Pasal 194 ayat(1) huruf f UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997,hal ini dapat dilihat pada halaman ke37 putusan Pengadilan Militer II10Semarang tersebut.

No. 134 K/MIL/201310selanjutnya mengarah pada Pasal 2 KUHPM tersebut sebagai dasarhukum yang kami gunakan untuk membatalkan penjatuhan hukumankepada Terdakwa berupa PDTH yang dilakukan oleh Judex Facti adalahsebagai berikut :Merujuk Pasal 2 KUHPM, pasal ini merupakan kaedah penunjuk yangmenunjukkan berlakunya hukum materiil yang dapat diterapkan kepadaprajurit (Pemohon Kasasi) yang melakukan tindak pidana, yang secaramateriil tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHPM.

Penunjukan berlakunya hukum materiil diluarKUHPM, berarti memberikan kewenangan kepada Judex Facti untukmenerapkan norma hukum dan sanksi hukum yang secara eksplisittersurat dalam Pasal 281 ke1 KUHP, sedangkan sanksi hukum yangtercantum dalam pasal tersebut tidak mencantumkan sanksi hukum yangbersifat administrasi berupa PDTH. Selanjutnya Judex Facti dalammenghukum Pemohon Kasasi telah menjatuhkan hukuman tambahanberupa PDTH.

Dengan demikian artinya Judex Facti telah menganggapdirinya mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman tambahan yangbersifat administrasi berupa PDTH kepada Pemohon Kasasi, oleh karenaitu Pemohon Kasasi menilai bahwa Judex Facti telah melakukan peranganda sebagai berikut :a.

galeri magelang, telah melakukan pelayanan terhadap 65orang calon jemaah haji atau nasabah calon haji, di mana dari ke 65orang tersebut, 64 orang mempunyai dana cash untuk memperoleh porsihaji dan telah menyetorkan uang masingmasing Rp 25.500.000, namunHalaman 2 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMGdana dari tiaptiap calon jemaah haji tersebut tidak seluruhnya dicatatkansebagai setoran porsi haji, akan tetapi terdakwa mencatatkannyasebagai setoran awal Pembiayaan Dana Talangan Haji (PDTH

Bahwa akhirnya pihak Bank Mega mengetahui bahwa ada 64 orang yangoleh terdakwa telah dimasukkan program PDTH, tetapi 64 orang itutidak tahu kalau dana yang disetorkan ke Bank Mega Syariah tidakseluruhnya dibukukan dalam rekening mereka sebagai porsi haji.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bank Mega Syariah Magelangmelakukan sisa pembayaran porsi haji kepada Departemen Agamauntuk 65 orang jemaah/nasabah berdasarkan PDTH dari 65 orangtersebut total sejumlah Rp. 955.000.000,.

dan jasaPorsi Haji/ Funding khusus simpanan haji.Bahwa sewaktu Terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag bekerja di BankSyariah Galery Magelang, ada nasabah atau masyarakat yangmemperolah fasilitas PDTH dan Porsi Haji pada Bank Mega SyariahGalery Magelang yaitu dari Kab.

, sehingga sulit membedakan mana yang sejakPDTH ataupermasalahan keberangkan ke 65 orang calon haji yang terdaftar padaPDTH Bank Mega Syariah pada waktu jatuh tempo PDTH , Bank MegaSyariah melakukan penagihan kepada 65 calon haji tersebut ternyataawal mengikui mengajukan porsi haji terhadapsecara umum bahwa mereka sebagian besar untuk naik haji denganprogram porsi haji sebanyak 60 orang dan 5 orang diantaranya adalahmelalui program PDTH ,Bahwa dari 65 orang calon haji yang diusulkan PDTH oleh terdakwaENY

Menetapkan tentang barang bukti:1) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/994A/II/2013 tanggal 25 Juli 2013.2) 3 (tiga) lembar Daftar Hadir personel satkol Denma Mabesal dari bulan Juni 2013 s.d Juni2014.3) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasal Nomor STR/41/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang PDTHdari Dinas Keprajuritan TNI AL.4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/1884/VI/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentangMelaksanakan PDTH dari dinas TNI AL.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.

dariDinas Keprajuritan TNI AL.4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/1884/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentangMelaksanakan PDTH dari dinas TNI AL.Menimbang, bahwa keseluruh barang bukti surat tersebut telah diperlinatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat buktilain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.Menimbang , bahwa berdasarkan keteranganketerangan

tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahanTerdakwa.Menimbang, bahwa oleh karana Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biayaperkara.Menimbang, bahwa barang bukti berupa suratsurat :1) 1(satu) lembar Surat Pemyataan Desersi Nomor R/994A/II/2013 tanggal 25 Juli 2013.2) 3 (tiga) lembar Daftar Hadir personel satkol Denma Mabesal dari bulan Juni 2013 sampai denganJuni 2014.3) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasal Nomor STR/41/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang PDTH

dariDinas Keprajuritan TNI AL.4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/1884/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentangMelaksanakan PDTH dari dinas TNI AL.

Pidana Tambahan : Dipecatdari dinas militer3: Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :1) 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Desersi Nomor R/994A/II/2013 tanggal 25 Juli 2013.2) 3 (tiga) lembar Daftar Hadir personel satkol Denma Mabesal dari bulan Juni 2013 sampai denganJuni 2014.3) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasal Nomor STR/41/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang PDTH dariDinas Keprajuritan TNI AL.4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/1884/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentangMelaksanakan PDTH

Aspek Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) UUNo.31 tahun 1997, yudex factie tidak diberi kewenangan untukmenjatuhkan hukuman tambahan yang bersifat administrasiberupa pemecatan dari dinas militer/PDTH kepada T erdakwa.Yudex factie dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupapemecatan dari dinas militer/PDTH kepada terdakwa adalah sudahmelebihi dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh UU RINo.31 tahun 1997, sehingga penjatuhan hukum tambahanpemecatan dari dinas militer/PDTH tersebut tidak sah atau

Oleh karena yudex factie tidakmencantumkan Pasal 2 KUHPM dalam konsideran mengingatsebelum mengadili, maka legalitas penjatuhan hukumantambahan kepada terdakwa juga tidak sah menurut hukum.Oleh karena keberadaan Pasal 2 KUHPM sangat penting dalamrangka memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, maka telaahankami selanjutnya mengarah pada Pasal 2 KUHPM tersebut sebagaidasar hukum yang kami gunakan untuk membatalkan penjatuhanhukuman kepada terdakwa berupa PDTH yang dilakukan olehyudex factie adalah

Selanjutnya yudex factie dalam menghukum terdakwa telahmenjatuhkan hukuman tambahan berupa PDTH. Dengan demikianartinya yudex factie telah menganggap dirinya mempunyaikewenangan menjatuhkan hukuman tambahan yang bersifatadministrasi berupa PDTH kepada Terdakwa, oleh karena itu kamimenilai bahwa yudex factie telah melakukan peran ganda sebagaiberikut:a.

Melakukan penilaian kepada terdakwa tentangkepatutan dan kelayakana terdakwa apakah masih patut dan layakuntuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNIAD.Dalam hal ini yudex factie telah menghukum terdakwa denganhukuman tambahan berupa pecat dari dinas militer/PDTH.Menurut kami, bahwa penjatuhan hukuman tambahan pecatdari dinas militer/PDTH oleh yudex factie adalah suatu tindakan dankeputusan yang berlebihan, melebihi dari kewenangan yangdiberikan oleh Hukum Acara Pidana Militer.

Dalam hal ini yudexfactie telah melanggar aturan sebagai berikut:1) Melanggar Pasal 69 UU RI No.31 tahun 1997 berikutpenjelasannya.2) Melanggar azasazas UU RI No.31 tahun 1997, yaitu:Azas kesatuan komando.Azas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya.Oleh karena yudex factie dalam menjatuhkan hukuman tambahankepada terdakwa berupa PDTH telah melebihi dari Kewenanganyang diberikan oleh UU RI No.31 tahun 1997, maka putusan yudexfactie yang menghukum terdakwa berupa PDTH tersebut tidak10mempunyai

/I/2012 tanggal 4 Januari 2012MendengarMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatKeterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwaTerdakwa telah dipanggil 2 (dua) kali sejak tanggal 13 Februari 2012tetapi Terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan kesatuan Terdakwamemberikan jawaban melalui Dansatkoarmabar Nomor : R/50/II/2012tanggal 01 Februari 2012 bahwa yang bersangkutan sampai dengansaat ini belum tertangkap/melarikan diri dan sudah diusulkanpemberhentian dengan tidak hormat (PDTH

Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II08Jakarta, Terdakwa telah 2 (dua) kali direncanakan sidang Padatanggal 13 Februari 2012, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militertelah memanggil Terdakwa, dan kesatuan Terdakwa memberikanjawaban melalui Dansatkoarmabar Nomor : R/50/II/2012 tanggal 01Februari 2012 bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat inibelum tertangkap/melarikan diri dan sudah diusulkan pemberhentiandengan tidak hormat (PDTH) dari dinas TNI AL.2.

Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkanTerdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama tanggal 13Februari 2012 sampai dengan hari ini Tanggal 27 Februari 2012Terdakwa tidak pernah bisa dihadirkan didalam persidangan, padasidang pertama kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melaluiDansatkoarmabar Nomor : R/50/II/2012 tanggal 01 Februari 2012bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum tertangkap/melarikan diri dan sudah diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat(PDTH

- 1 (satu) Lembar foto copy ST Panglima TNI Nomor ST /398/2009 tanggal 22 Juli 2019 tentang penekanan kepada Prajurit yang terlibat perbuatan hubungan suami-isteri diluar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana susila dengan anak dibawah umur untuk ditindak tegas di berhentikan dari dinas TNI (PDTH).

No. 78K/PM IIl16/AD/X/2020MenimbangMenimbangtegas di berhentikan dari dinas TNI(PDTH). 1 (satu) Lembar foto copy STRPangdam XIV/Hsn Nomor STR 120/2019tanggal O6 Mei 2019 2019 tentanglarangan bagi Prajurit TNI melakukanseksual menyimpang sesama jenis(Homoseksual/ Lesbian.Agar tetap dilekatkan dalam berkasperkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratusrupiah).2.

Yonif Raider 700/Wyc dan pihak KumdamXIV/Hsn pernah melakukan penyuluhan hukum = danSosialisasi di Yonif Raider 70O0/WYC tentang ST PanglimaTNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentangpenekanan kepada Prajurit yang terlibat perbuatanhubungan suamiisteri diluar nikah yang sah, hubungansesama jenis (Homo Seksual/Lesbian), hidup bersamadengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah danmelakukan tindak pidana susila dengan anak dibawahumur untuk ditindak tegas di berhentikan dari dinas TNI(PDTH

Bahwa Danyonif Raider 700/Wyc ( Mayor Inf HengkyPantriargo) pada saat jam Komandan bulan September2019 memerintahkan kepada seluruh anggota Yonif700/Wyc agar jangan melakukan perbuatan hubungansuamiisteri diluar nikah yang sah, hubungan sesamajenis (Homo Seksual/Lesbian), hidup bersama denganwanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah danmelakukan tindak pidana susila dengan anak dibawahumur untuk ditindak tegas di berhentikan dari dinas TNI(PDTH) serta STR dari Pangdam XIV/Hsn NomorSTR/120/2019

Bahwa secara Khusus Danyonif Raider700/Wyc( (Mayor Inf Hengky Pantriargo) pada saat jamKomandan bulan September 2019 memerintahkan kepadaselurun anggota Yonif 700/Wyc agar jangan melakukanperbuatan hubungan suamiisteri diluar nikah yang sah,hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian), hidupbersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yangsah dan melakukan tindak pidana susila dengan anakdibawah umur untuk ditindak tegas di berhentikan daridinas TNI (PDTH) serta STR dari Pangdam XIV/HsnNomor

Bahwa secara Khusus Danyonif Raider700/Wyc( (Mayor Inf Hengky Pantriargo) pada saat jamKomandan bulan September 2019 memerintahkan kepadaselurun anggota Yonif 700/Wyc dilarang melakukanperbuatan hubungan suamiisteri diluar nikah yang sah,hubungan sesama jenis (Homo Seksual/Lesbian), hidupbersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yangsah dan melakukan tindak pidana susila dengan anakdibawah umur untuk ditindak tegas di berhentikan daridinas TNI (PDTH) serta STR dari Pangdam XIV/HsnNomor STR

Terdapat nasabah PDTH yang telah melakukan pelunasan namun uangsetoran pelunasan tidak dimasukan kerekening nasabah di Bank MegaSyariah untuk pelunasan PDTHc. Dokumen PDTH pada Bank mega Syariah Galleri Magelang tidak lengkapyaitu : Tidak ditandatanganinya permohonan pengajuan PDTH oleh calonhaji, Cek list kelengakapan dokumen yang dikirimkan ke Bank MegaSyariah Cabang Semarang dinyatakan lengkap oleh terdakwa ENYCHUSNIATI kenyataannya tidak lengkap.

Jrakah IMGL/ VHI/20Rt1RW0O1 11, tel. 22Srumbung, Asustus 2011Magelang7 DUROTUN 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000// Qardh 22.500.000KHILMAH PDTH/GDs.

Bahwa dari 10 calon jamaah haji, mereka tidak mengetahui dana yang telahdisetorkan kepada Bank Mega Syariah Galeri Magelang melalui terdakwa tidakseluruhnya disetorkan/dimasukkan ke rekening masingmasing calon jemaahhaji, namun terdakwa usulkan memperoleh PDTH, sehingga akibat perbuatan11 terdakwa, Bank Mega Syariah Magelang dirugikan sebesar 185.500.000,00 (seratusdelapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah menerima pencairan PDTH dari 10 calon jemaah haji dariPT.

/Qardh 22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo Ds.

Bahwa dari 10 calon jamaah haji, mereka tidak mengetahui dana yang telahdisetorkan kepada Bank Mega Syariah Galeri Magelang melalui terdakwa tidakseluruhnya disetorkan/dimasukkan ke rekening masingmasing calon jemaahhaji, namun terdakwa usulkan memperoleh PDTH, sehingga akibat perbuatan16 terdakwa, Bank Mega Syariah Magelang dirugikan sebesar 185.500.000,00 (seratusdelapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah menerima pencairan PDTH dari 10 calon jemaah haji dariPT.

Dankesatuan Terdakwa memberikan Jawaban melalui Dan SatKoarmabar Nomor: R/228/IX/2009/Kor tanggal 04 September 2009,bahwa Terdakwa sampai saat ini belum menyerahkan diri/tertangkap dan telah diusulkan PDTH berdasarkan Surat Dan SatKoarmabar Nomor: R/217/VIII/2009/Kor tanggal 31 Agustus 2009Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidanganbahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapatmenghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidangpertama bulan Juli 2009 sampai dengan hari

ini08 September 2009Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, akan tetapikesatuan Terdakwa memberikan Jawaban melalui Dan SatKoarmabar Nomor: R/228/IX/2009/Kor tanggal 04 September 2009,bahwa Terdakwa sampai saat ini belum menyerahkan diri/tertangkap dan telah diusulkan PDTH berdasarkan Surat Dan SatKoarmabar Nomor: R/217/VIII/2009/Kor tanggal 31 Agustus 2009.Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militerakan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yangtidak

tidak dapatdihadirkan karena untuk mendengarkan pembacaan putusan KasasiMahkamah Agung RI dan setelah pembacaan putusan Kasasi Terdakwadipindahkan ke Lapas Kelas Cipinang Jakarta Timur untuk menjalani sisapidananya selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan 3 (tiga) hari danselanjutnya pada bulan Oktober 2009 Denmadam VII/Wrb mengirimkansurat Nomor : R/71/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 bahwa sehubungandasar tersebut di atas, di ajukan kepada Pangdam VII/Wrb UsulPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH

Sidang ketiga pada tanggal 13 Oktober 2009, Terdakwa tidak hadirmeskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, pada bulan Oktober2009 Denmadam VII/Wrb mengirimkan surat Nomor : R/71/X/2009 tanggal15 Oktober 2009 bahwa sehubungan dasar tersebut di atas, di ajukankepada Pangdam VII/Wrb Usul Pemberhentian Dengan Tidak Hormat(PDTH) karena yang bersangkutan tidak bisa dipertahankan lagi sebagaiprajurit dengan alasan telah melakukan tindak pidana (opembunuhanberencana secara bersamasama)Bahwa menurut

Terdakwatidak dapat dihadirkan karena untuk mendengarkan pembacaan putusanKasasi Mahkamah Agung RI dan setelah pembacaan putusan KasasiTerdakwa dipindahkan ke Lapas Kelas Cipinang Jakarta Timur untukmenjalani sisa pidananya selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan 3 (tiga)hari dan selanjutnya pada bulan Oktober 2009 Denmadam VII/Wrbmengirimkan surat Nomor : R/71/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 bahwasehubungan dasar tersebut di atas, di ajukan kepada Pangdam VII/Wrb UsulPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH

Aspek Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1997 Judex Facti tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkanhukuman tambahan yang bersifat Administrasi berupa pemecatan dari dinasMiliter/PDTH kepada Terdakwa;2.

Aspek Hukum Acara Pidana Militer (Hapmil) UndangUndang Nomor 31Tahun 1997, Judex Facti tidak diberi kKewenangan untuk menjatuhkanhukuman tambahan yang bersifat administrasi berupa pemecatan daridinas militer/PDTH kepada Terdakwa;Judex Facti dalam menjatuhnkan hukuman tambahan berupa pemecatan daridinas militer/PDTH kepada Pemohon Kasasi adalah sudah melebihi darikewenangan yang diberikan kepadanya oleh UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997, sehingga penjatunhan hukum tambahanpemecatan

dari dinas militer/PDTH tersebut tidak sah atau batal demi hukum danharus dinyatakan batal demi hukum;Sebelum menguraikan alasan Pemohon Kasasi lebih jauh, Pemohon Kasasimenilai bahwa dasar hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara PemohonKasasi tidak lengkap sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Peran kedua, melakukan penilaian kepada Terdakwa tentang kepatutan dankelayakan Pemohon Kasasi apakah masih patut dan layak untuk tetapdipertahankan dalam dinas prajurit TNIAD;Dalam hal ini Judex Facti telah menghukum Terdakwa dengan hukumantambahan berupa dipecat dari dinas militer/PDTH;Menurut Pemohon Kasasi, bahwa penjatuhan hukuman tambahan dipecat daridinas militer/PDTH oleh Judex Facti adalah suatu tindakan dan keputusan yangberlebinan, melebihi dari kewenangan yang diberikan oleh Hukum Acara

Melanggar azasazas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1997, yaitu: Azas Kesatuan Komando; Azas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya;Oleh karena Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tambahan kepadaPemohon Kasasi berupa PDTH telah melebihi dari kewenangan yang diberikanoleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, maka putusanJudex Facti yang menghukum Pemohon Kasasi berupa PDTH tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan harus dinyatakan bataldemi

Bahwa Saksi dan Terdakwa bersamasama anggota Ajendam IM lainnyapernah diberikan Pembinaan Mental Terpadu berupa Penyuluhan Hukumoleh Perwira dari Kumdam IM dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izinoleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militerdan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkandapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian DenganTidak Hormat (PDTH).Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi2 :Nama lengkap : Roni Septian.Pangkat

militer dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi daruratperang).Bahwa Saksi dan Terdakwa bersamasama anggota Ajendam IM lainnyapernah diberikan Pembinaan Mental Terpadu berupa Penyuluhan Hukumoleh Perwira dari Kumdam IM dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izinoleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militerdan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkandapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian DenganTidak Hormat (PDTH

operasi militer dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi daruratperang).Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh Prajurit TNI AD yang berdinas diKodam IM mengetahui tentang ketidakhadiran tanpa izin oleh seorangPrajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagipelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapatdikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan TidakHal 8 dari 22 hal Putusan No. 11K/PM.I01/AD/I/2017MenimbangMenimbangHormat (PDTH

Bahwa Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti Fungsi BintalKomando berupa penyuluhan hukum, penyuluhan agama (rohani)maupun jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap PrajuritTNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktutertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yangmelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampaidengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian DenganTidak Hormat (PDTH).13.

disebabkan oleh gayahidup Terdakwa yang boros.Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti Fungsi BintalKomando berupa penyuluhan hukum, penyuluhan agama (rohani)maupun jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap PrajuritTNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktutertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yangmelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampaidengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian DenganTidak Hormat (PDTH

V/Diponegoro lainnya pernah diberikanPenyuluhan Hukum dari Hukum RindamIV/Diponegoro dan Jam Komandan dengan materiKetidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNImerupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagipelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sertabahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).13.

Bahwa Saksi dan Terdakwa bersamasama anggotaRindam lV/Diponegoro lainnya pernah diberikanPenyuluhan Hukum = dari Hukum RindamIV/Diponegoro dan Jam Komandan dengan materiKetidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNImerupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagipelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sertabahkan dapat dikenakan hukuman = tambahanberupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat(PDTH).13.

Diponegoro.Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul07.00 WIB, Terdakwa mengikuti apel pagi diKidemlat Rindam IV/Diponegoro.Bahwa Terdakwa selama berdinas pernah mengikutijam komandan yang isinya menekankan bahwasetiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkankesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itumerupakan suatu tindak pidana militer dan bagiyang melanggarnya dapat dikenakan hukumanpidana penjara bahkan sampai dengan pemberianhukuman tambahan berupa Pemberhentian DenganTidak Hormat (PDTH

Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi1dan Saksi2 selama berdinas pernah mengikuti jamkomandan yang isinya menekankan bahwa setiapPrajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuantanpa izin dalam jangka waktu tertentu itumerupakan suatu tindak pidana militer dan bagiyang melanggarnya dapat dikenakan hukumanpidana penjara bahkan sampai dengan pemberianhukuman tambahan berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat (PDTH).18.

Putusan Nomor 54K/ PM II11 / AD / VIII / 2019MenimbangMenimbangDengan Tidak Hormat (PDTH).13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkankesatuan Rindam IV/Diponegoroonegoro tanpa izinyang sah dari Dansatnya Terdakwa juga tidakpernah memberi kabar ke kesatuan baik melaluisurat maupun telepon.14.

suatu operasi militer dan NegaraKesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaanaman (tidak dalam kondisi darurat perang).Bahwa Saksi dan Terdakwa bersamasama anggotaRindam IX/Udayana lainnya, pernah diberikanPenyuluhan Hukum dari Hukum Kodam dan JamKomandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izinoleh seorang Prajurit TNI merupakan bentukkejahatan Pidana Militer, dan bagi pelakunya dapatdikenakan hukuman pidana serta bahkan dapatdikenakan hukuman tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH

suatu operasi militer dan NegaraKesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaanaman (tidak dalam kondisi darurat perang).Bahwa Saksi dan Terdakwa bersamasama anggotaRindam 1IX/Udayana lainnya, pernah diberikanPenyuluhan Hukum dari Hukum Kodam dan JamKomandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izinoleh seorang Prajurit TNI merupakan bentukkejahatan Pidana Militer, dan bagi pelakunya dapatdikenakan hukuman pidana serta bahkan dapatdikenakan hukuman tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH

13 (tiga belas) hari.Bahwa benar Terdakwa bersama dengan para Saksidan Prajurit TNI AD yang berdinas di RindamIX/Udayana selama berdinas pernah mengikuti jamkomandan dan Penyuluhan Hukum yang isinyamenekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergimeninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangkawaktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidanamiliter dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakanhukuman pidana penjara bahkan sampai denganpemberian hukuman tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH

Bahwa benar Terdakwa bersama dengan para Saksidan Prajurit TNI AD yang berdinas di RindamIX/Udayana selama berdinas pernah mengikuti jamkomandan dan Penyuluhan Hukum yang isinyamenekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergimeninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangkawaktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidanamiliter dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakanhukuman pidana penjara bahkan sampai denganpemberian hukuman tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH.15.

STK/198/2005 tanggal 1 April2005 tentang Penyelesaian Pelanggaran Susila Diusulkan Pemberhentian denganHormat (PDTH).

STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentangPenyelesaian Pelanggaran Susila Diusulkan Pemberhentian dengan Hormat (PDTH)artinya bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam proses pengadilanatau dengan kata lain dijadikan pertimbangan PDTH baik Oditur dalam tuntutannyamaupun putusan Hakim.

Demikian pula dalam ST Pangab dan ST Panglima TNItersebut tidak dijelaskan perbuatan susila yang mana yang dapat diusulkan PDTH,apakah semua perbuatan susila yang diatur dalam KUHP atau perbuatan susilatertentu saja yang bisa diusulkan PTDH.

melaksanakan suatu operasimiliter dan Negara Kesatuan Republik Indonesiamasih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisidarurat perang).Bahwa Saksi dan Terdakwa bersamasama anggotaKodim 0728 / Whng lainnya pernah diberikanPenyuluhan Hukum dari Hukum Korem dan JamKomandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izinoleh seorang Prajurit TNI merupakan bentukkejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapatdikenakan hukuman pidana serta bahkan dapatdikenakan hukuman tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH

Bahwa Saksi dan Terdakwa bersamasama anggotaKodim 0728 / Whng lainnya pernah diberikanPenyuluhan Hukum dari Hukum Korem dan JamKomandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izinoleh seorang Prajurit TNI merupakan bentukkejahatan Pidana Militer dan bagi pelakunya dapatdikenakan hukuman pidana serta bahkan dapatdikenakan hukuman tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa di persidangan Oditur Militer menyampaikankepada Majelis

tanggal 24 Agustus 2018 sampaidengan tanggal 13 November 2018 atau selama 82(delapan puluh dua) hari secara berturutturut.Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernahmengikuti jam komandan yang isinya menekankanbahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkankesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itumerupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yangmelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidanapenjara bahkan sampai dengan pemberian hukumantambahan berupa Pemberhentian Dengan TidakHormat (PDTH

Wng tanpaizin yang sah dari Dansatnya Terdakwa juga tidakpernah memberi kabar ke Kesatuan baik melaluisurat maupun telepon.Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernahmengikuti jam komandan yang isinya menekankanbahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkankesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itumerupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yangmelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidanapenjara bahkan sampai dengan pemberian hukumantambahan berupa Pemberhentian Dengan TidakHormat (PDTH