Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam peerintah tersebut diatas habis. Biaya Perkara : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkankecelakaan lalulintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :Penjara selama5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan.Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani,kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yangmenentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukantindak pidana atau pelanggaran disiplin, sebelum masapercobaan yang ditentukan dalam peerintah

Pembanding/Tergugat : Peerintah Kota Surabaya Cq Walikota Surabaya Diwakili Oleh : MUHAMMAD, SH
Terbanding/Penggugat : Fonny Herawati
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Bismo Tunjungan
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Oandigapah prima

INDO DESIGN KONSULTAN;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130.2/LS/02/IV/2015 Tanggal 14 April 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130/LS/55/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130.2/LS/10/V/2015 Tanggal 05 Juni 2015;Hal 86 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2019/PT KPG51.52.53.34.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.1 (Satu) Lembar fotocopy

Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130.4/21/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130.2/LS/37/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130/LS/66/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130/LS/34/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;Barang bukti no 1 s/d 54 dikembalikan kepada

INDO DESIGN KONSULTAN;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130.2/LS/02/IV/2015 Tanggal 14 April 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130/LS/55/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130.2/LS/10/V/2015 Tanggal 05 Juni 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130.4/21/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015;1 (Satu

) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130.2/LS/37/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130/LS/66/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015;1 (Satu) Lembar fotocopy Dokumen Surat Peerintah Pencairan Dana No.SPM : PEM.130/LS/34/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;Hal 94 dari 118 hal Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2019/PT KPG55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Cq.

Bahwa menurut hukum alasan yqng dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraiansebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undangundang Nmor tahun 1974 besertapenjeasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 peraturan peerintah Nomor 9 tahun1975 yang ada pada dasarnya adalah sebagai berikut;a. salah satu pihak berbuat zina atau manjadai pemabuk , pemadat , penjudi dan ainsebagainya yang sukar disembuhkan;b. salah satu pihak meninggakan pihak lain seama 2 dua tahun berturut turut tanpa ijinpihak ain

Pelunasan atas nama Harto Semito;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksisaksi yaitusaksi Jahuari dan saksi Tukimin dan bersesuaian juga dengan keterangan saksiDwi Pramono yang telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpahHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 80/Padt P/2018/PN Kindiketahui jika nama Harjo Semito sebagaimana dalam paspor Pemohon yaitubukti P6 adalah nama orang tua dari Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5 berupa SuratKeterangan yang dikeluarkan oleh Peerintah

Pasal19 huruf (f) Peraturan Peerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUU. No. 1 Tahun 1974 jo.

dengan tergugatbenar benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi.Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka adalah sangatbijaksana jika perkawinan seperti itu diputuskan saja sebab jika dipaksakanuntuk dipertahankan , maka sama halnya membiarkan penggugat hidup dalampenderitaan yang berkepanjangan.Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat dapatdinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telahbersesuaian dengan Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Peerintah

terikat dalam perkawinan yang sah, olehkarena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon telah memiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datangmenghadap dipersidangan dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah sedang ternyataketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir oleh karena itu perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimanadimaksud Pasal 27 Peraturtan Peerintah

kumpul bersamamaupun ketika Pembanding berada di Hongkong yaitu adanya ketidakharmonisan baik melalui hubungan telepon/HP maupun dituangkan dalam mediafacebook, oleh karenanya maka berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbuktibahwa antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadipertengkaran dan perselisihan secara teruS menerus yang sulit untuk dapatdirukunkan kembali, sehingga gugatan Pembanding telah memenuhi alasanperceraian yang tersebut dalam Pasa 19 huruf f Peraturan Peerintah

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 35120060312900001 tanggal 12Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Peerintah Kabupaten Situbondo, Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0313/062/V1/2014 tanggal22 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Negeri Sipil pada Direktoran Kesehatan TNI AD Bandung, telah dapatmenunjukkan surat ijin dari Pejabat Atasannya untuk melakukan perceraianyaitu surat dari Direktur Kesehatan Angkatan Darat Nomor SIC/01/I/2016Hal.6 dari 11 hal.Put.No.0804/Pdt.G/2016/PA.Badgtanggal 14 Januari 2016 (bukti P4), dengan demikian Penggugat telahmemenuhi ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal 3 Peraturan PemerintahRI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil Jo pasal 3 Peraturan Peerintah

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :5203171405570001 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkanoleh Peerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, (P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :5203177112740275 tanggal 20 April 2014 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenLombok Timur, (P.2);Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon danPemohon II telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Saksi 1.

menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan inisecara keseluruhan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahannama yang semula bernama TURIYAH kemudian dirubah menjadi namaANISAH dengan keperluan agar Pemohon tidak mengalami hambatan dankesulitan dalam mengurus segala dokumen di instansi peerintah

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalampokok perkara telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa alasan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya didasarkan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek perkara a quo (P1 = T12) baik didalam konsideran bagianmengingat maupun dalam bagian memutuskan, menetapkan, Kesatuselain mencantumkan dasar hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga mncantumkanPeraturan Peerintah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mengajukangugat cerai dengan alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkanPenggugat selama 2 tahun berturutturut tanpa pamit dan tanpaalasan yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf bPeraturan Peerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam. 8.

selama Tergugat pergi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakpernah ada komunikasi lagi sampai sekarang , dan selain itu Tergugat juga tidak pernahkirim nafkah wajib pada Penggugat sampai sekarang ;Bahwa Penggugat tidak rela atas tidak diberikannya nafkah wajib dan ketidakpeduliantergugat pada penggugat tersebut ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka dalildalil gugatan Penggugat telahberdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesusai dengan Pasal 19huruf (b) Peraturan Peerintah

Foto copy Kutipan akta Perkawinan No. 2012/WNI/1999, tertanggal 24 Desember1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Peerintah Kotamadya DaerahTingkat II Surabaya, diberi tanda bukti P2; 3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 125622/97/03999, atas nama Kepala Keluarga LleKhee Kiong, tertanggal 18 Juli 1997, diberi tanda bukti P3;4.

tidakpernah memberi nafkah Penggugat;Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sangguplagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untukbercerai;7 Bahwa, karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, makaPenggugat memohon berada dalam asuhan Penggugat;8 Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Peerintah

pisik terhadap Penggugat dan Tergugat juga sekarang sudah menikah lagidengan perempuan lain;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkategorikanperpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung lebihkurang 3 tahun tersebut akibat percekcokan yang terus menerus dan sudah sulituntuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukumsesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Peerintah

selama Tergugat pergi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakpernah ada komunikasi lagi sampai sekarang , dan selain itu Tergugat juga tidak pernahkirim nafkah wajib pada Penggugat sampai sekarang ;Bahwa Penggugat tidak rela atas tidak diberikannya nafkah wajib dan ketidakpeduliantergugat pada penggugat tersebut ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka dalildalil gugatan Penggugat telahberdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesusai dengan Pasal 19huruf (b) Peraturan Peerintah