PT.ANGKASA PURA I ( PERSERO)............SEBAGAI PEMOHON TERHADAPPEMRINTAH DESA GLAGAH (AGUS PARMONO)...SEBAGAI TERMOHON

BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Melawan PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI KUTAI TIMUR, DKk

BANK MANDIRI, Tbk
2.HERI LUTVI
Turut Tergugat:
1.PEMRINTAH R.I Cq MENTRI KEUNGAN, KPKNL
2.RIDWAN EFENDI BIN MUSA

Pembanding/Tergugat II : Budi Darmono
Pembanding/Tergugat III : PT Alano Mandira Senarang
Terbanding/Penggugat : MUSTOFA bin LAPAIK
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemrintah DEsa Karimunjawa
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Wachid

BANK MANDIRI, Tbk
Terbanding/Tergugat II : HERI LUTVI
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMRINTAH R.I Cq MENTRI KEUNGAN, KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat II : RIDWAN EFENDI BIN MUSA

Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiranyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemrintah Kota Surabaya No. 3578-LT-26112012-0125, tertanggal 26 Nopember 2012 yang semula tertulis KEEANU KHOMEINY diganti menjadi KEEANU AUFAR AL GHAZALY ; 3.

Halaman 5 dari 7oleh :MENETAPKANMengabulkan permohonan Para Pemohon ; Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak pada KutipanAkta Kelahiranyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Pemrintah Kota Surabaya No. 3578LT261120120125, tertanggal26 Nopember 2012 yang semula tertulis KEEANU KHOMEINY diganti menjadiKEEANU AUFAR AL GHAZALY ;Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentangperubahan

tanggal 6 Januari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

pemeriksaan cepat telah menjatuhkan pidana dalam perkara TerdakwaMarselinus Mesah alias Mar tersebut di atas.Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan;Telah mendengar uraian singkat kejadian;Telan mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis 03 September 2020 dalam kegiatan pengurusanpembayaran Adat di kantor desa Oenggae yang dihadiri oleh TokohAgama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemrintah

R.Sugandhi, S.H. dalam bukunya KUHPdan Penjelasannya menyebutkan bahwa katakata atau kalimatkalimat yangsifatnya dianggap menghina, tergantung kepada situasi dan kondisi setempatatau dengan kata lain menurut pendapat umum setempat.Menimbang, bahwa pada hari Kamis 03 September 2020 dalam kegiatanpengurusan pembayaran Adat di kantor desa Oenggae yang dihadiri oleh TokohAgama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemrintah Desa, Terdakwa Marselinus Mesahalias Mar mengatakan kepada Saksi Korban Adi Kadik alias Adi dengan

katakata Anjing, Babi, Setan Sekarang Sudah Jam Berapa, Undangan JamSembilan Kenapa Lu (Kamu) Baru Datang sehingga Saksi Korban Adi Kadikalias Adi merasa terhina;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa denganmengatakan Anjing, Babi, Setan kepada Saksi Korban dalam kegiatanpengurusan pembayaran Adat di kantor desa Oenggae yang dihadiri olen TokohAgama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemrintah Desa sehingga menyebabkan SaksiKorban Adi Kadik alias Adi merasa terhina adalah suatu perbuatanpenghinaan

tanggal 18 September 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Lidia Kandau Br Bangun dengan Tergugat Martua Pandapotan Sitanggang yang dilakukan pernikahan Gereja Kahotlik dengan pendeta yang bernama P.Igasisus Simbolon OFM CAP pada tanggal delapan belas April dua ribu sembilan (18-04-2009) dan telah didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dengan Nomor : 1274CPK 2004201000421 tertanggal dua puluh April dua ribu sepuluh (20-04-2010) sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Pemrintah Kota

bersama tertanggal 20 februari 2015 yang pada pokoknya ;----------------------Bahwa jika terjadi perceraian, maka Pihak pertama (Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi) sanggup menyerahkan sebagian gajinya kepada Pihak Kedua (Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi), untuk biaya hidup bekas istri dengan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal 08 Peraturan Pemrintah

dan tidak adakemungkinan untuk dipertahankan; 2. lebih dari 2 tahun sudah berpisah; Bahwa jika terjadi perceraian, maka Pihak pertama (Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi) sanggup menyerahkan sebagian gajinya kepada Pihak Kedua (TermohonKonpensi/Penggugat Rekonpensi), untuk biaya hidup bekas istri dengan pembagian gajisesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Pasal O08 Peraturan Pemrintah

yang ditandatangani bersama pada tertanggal 20 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagaiBahwa jika terjadi perceraian, maka Pihak Pertama (Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi) sanggup menyerahkan sebagian gajinya kepada Pihak Kedua (TermohonKonpensi/Penggugat Rekonpensi), untuk biaya hidup bekas istri dengan pembagian gajisesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Pasal 08 Peraturan Pemrintah

Rekonpensi untuk mentaati kesepakatan bersama tertanggal20 februari 2015 yang pada pokoknya ;Bahwa jika terjadi perceraian, maka Pihak pertama (Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi) sanggup menyerahkan sebagian gajinya kepada Pihak Kedua(Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi), untuk biaya hidup bekas istri denganpembagian gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Pasal 08 Peraturan Pemrintah

.; Bahwa pelepasan tanah yang dilakukan oleh Pemrintah Desa Kramatsampang adalah tanah Bengok dan Banda desa yang dimulai denganproses musyawarah desa dengan keluarnya Peraturan Desa Kramatsampang.e Tahun 2008 pelepasan tanah dilakukan dengan dasar Perdes No.141/01/Pds.Kspg/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang PengadaanTanah Untuk Pengganti Tanah Bengkok Kepala Desa, PerangkatDesa Dan Banda Desa Yang Terkena Proyek Jalan Tol Ruas Kanci Pejagan.e Tahun 2010 pelepasan tanah dilakukan dengan dasar

Perdes No.141/01/ /VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, tentang Pelepasan TanahBengkok Perangkat Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol RuasKanci Pejagan.Bahwa untuk pelepasan tanah pada tahun 2008 Pemrintah DesaKramat sampang menerima dana ganti rugi sebesar Rp.883.521.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus duapuluh satu ribu rupiah) dari pihak Jalan tol ruas Kanci Pejagan dandisimpan ke Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Brebes rekeningnomor : 00140119554504.Bahwa selain dana yang disimpan

Unsur Berniaga Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah tanpa izinusaha niaga dari pemrintah;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu sebagaimana dibawah ini :Ad. 1 Unsur Setiap Orang : Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang yang menjadisubjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha yangkepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atasperbuatan yang dilakukan.Bahwa

Maka unsur Setiap orang ini telah terbukti secarasah dan menyakinkan menurut hukum.Ad. 2 Unsur Berniaga Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah tanpa izin usaha niaga dari pemrintah : Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan dariketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa :Bahwa ia terdakwa Wirdah Astuti Binti H.

memiliki surat keterangan yang dikeluarkan olehDishubpartel UPTD Pengujian berkala kendaraan untuk merubahbentuk mobil barang bak kayu menjadi mobil brang tangki dan bukannya surat izin untuk berniaga BBM jenis minyak tanah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterungkap tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsurunsur initelah termpenuhi ;Menimbang, bahwa jika dilihat fakta hukum, 2 maka bagian UnsurBerniaga Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah tanpa izin usaha niagadari pemrintah

mentaati kesepakatan bersama tertanggal 20 februari 2015 yang pada pokoknya ;Bahwa jika terjadi perceraian, maka Pihak pertama (Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi) sanggup menyerahkan sebagian gajinya kepada Pihak Kedua (Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi), untuk biaya hidup bekas istri dengan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal 08 Peraturan Pemrintah

.; Bahwa pelepasan tanah yang dilakukan oleh Pemrintah Desa Kramatsampang adalah tanah Bengok dan Banda desa yang dimulai denganproses musyawarah desa dengan keluarnya Peraturan Desa Kramatsampang.e Tahun 2008 pelepasan tanah dilakukan dengan dasar Perdes No.141/01/Pds.Kspg/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang PengadaanTanah Untuk Pengganti Tanah Bengkok Kepala Desa, PerangkatDesa Dan Banda Desa Yang Terkena Proyek Jalan Tol Ruas Kanci Pejagan.e Tahun 2010 pelepasan tanah dilakukan dengan dasar

Perdes No.141/01/ /VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, tentang Pelepasan TanahBengkok Perangkat Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas KanciPejagan.Bahwa untuk pelepasan tanah pada tahun 2008 Pemrintah Desa Kramatsampang menerima dana ganti rugi sebesar Rp. 883.521.000,00(delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu riburupiah) dari pihak Jalan tol ruas Kanci Pejagan dan disimpan ke BankRakyat Indonesia kantor cabang Brebes rekening nomor : 00140119554504.Bahwa selain dana yang disimpan

No.94/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgBahwa pelepasan tanah yang dilakukan oleh Pemrintah DesaKramatsampang adalah tanah Bengok dan Banda desa yang dimulaidengan proses musyawarah desa dengan keluarnya Peraturan DesaKramatsampang.e Tahun 2008 pelepasan tanah dilakukan dengan dasar Perdes No.141/01/Pds.Kspg/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang PengadaanTanah Untuk Pengganti Tanah Bengkok Kepala Desa, PerangkatDesa Dan Banda Desa Yang Terkena Proyek Jalan Tol Ruas Kanci Pejagan.e Tahun 2010 pelepasan tanah

dilakukan dengan dasar Perdes No.141/01/ /VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, tentang Pelepasan TanahBengkok Perangkat Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Kanci Pejagan.Bahwa untuk pelepasan tanah pada tahun 2008 Pemrintah DesaKramatsampang menerima dana ganti rugi sebesar Rp. 883.521.000,00(delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu riburupiah) dari pihak Jalan tol ruas Kanci Pejagan dan disimpan ke BankRakyat Indonesia kantor cabang Brebes rekening nomor : 00140119554504.Bahwa

ditaksir seberat 0,24 gr (nolkoma dua puluh empat gram) tersebut milik temannya bernama JOPI (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepada terdakwa pada saat JOPI melintas didepan rumah terdakwa,selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisikanserbuk kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat)gram dibawadan diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polre Tebing Tinggi untuk diperiksa dan setelahdiintrogasi terdakwa mengakui tidak ada izin dari Pemrintah

pada saat JOPI melintas didepan rumah terdakwa dan pada saatmenerima titipan tersebut dari Jopi terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkanJopi tersbeut adalah Narkotika jenis shabu shabu karena sebelumnya terdakwa pernahmengkonsumsi dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai narkotikajenis shabushabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang adalah salah dan melanggarhokum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan setelah diintrogasi terdakwamengakui tidak ada izin dari Pemrintah

Pemrintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara cq Kepala Kepolisian Resor Pematang Siantar cqkepala Kepolisian Sektor Siantar Utara ;Yang beralamat Kantor di Jalan Patuan Nagari No. 70 KecamatanSiantar Utara Kota Pematangsiantar Sumatera Utara Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II;Selanjutnya untuk penyebutan secara keseluruhan perbuatanTergugat I,Il kKeseluruhan disebut sebagai Para Tergugat ,Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975,karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yangmenyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidakterbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf(a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975,karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Menimbang bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwaPemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon danhalaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 2887/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgTermohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legalstanding untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal49 Ayat (1) huruf (a)

PEMRINTAH RI, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nsional Provinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabubaten Padang Pariaman

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor3603121308660001, yang dikeluarkan oleh Pemrintah KabupatenTangerang tanggal 20 April 2013 bermeterai cukup dan fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3603126505730001,yang dikeluarkan oleh Pemrintah Kabupaten Tangerang tanggal April2013 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;Hal. 3 dari 11 hal.Penet. No.868/Pdt. P/2017/PA.Tgrs2. Fotokopi Kartu.