PandangNo. 578/S.Kep/593.82/97 tentang bentuk dan besarnya ganti kerugianbagi pemilik atas tanah karena pembebasan tanah untuk kepentinganjalan tol yang terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kodya UjungPandang; Skep Walikotamadya Kepala daerah Tingkat Il Ujung Pandang No.543/S.Kep/593.82/98 tentang penetapan kembali bentuk dan besarnyaganti rugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan jalan tol; Surat Wakil Gubernur Sulsel tanggal 6 Oktober 1998 No. 593.83/4792/Pem.Um

II Ujung PandangNo.543.S.Kep/593.P2/1998; 1 (satu) lembar surat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 6 Oktober1998 No.593.83/4792/Pem.Um.;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Jhonny Aliksander; 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisasi salinan putusan Pengadilan NegeriMakassar No. 190/Pdt.G/2003/PN. Mks tanggal 12 Oktober 2004;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

Il Ujung PandangNo.543.S.Kep/593.P2/1998; 1 (satu) lembar surat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 6 Oktober1998 No.593.83/4792/Pem.Um.;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Syamsuddin Samy; 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisasi salinan putusan Pengadilan NegeriMakassar No. 190/Pdt.G/2003/ PN.Mks tanggal 12 Oktober 2004;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

KDH Tk II Sambas kepadaGubernur KDH Tk Kalbar dengan Surat Nomor: 556/1195/Pem.Um tanggal21 Agustus 1993, dengan bidang usaha pengembangan kawasan TamanWisata Pasir Panjang (arena balap motor/motor cross);.

Il Sambas Nomor : 556/625/Pem.Um tanggal13 Mei 1994 perihal Rekomendasi Pencadangan;. Rekomendasi Gubernur Provinsi Daerah Tk Kalimantan Barat DinasPariwisata Pontianak Nomor: 566/193/Disparda tanggal 24 Mei 1994 tentangmenyambut baik dan sangat mendukung rencana pembangunan danpengembangan sarana/ fasilitas kepariwisataan;.

KDH Tk II Sambas kepadaGubernur KDH Tk Kalbar dengan Surat Nomor : 556/1195/Pem.Um tanggal21 Agustus 1993, dengan bidang usaha pengembangan kawasan TamanWisata Pasir Panjang (arena balap motor/motor cross);6.

Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Sambas Nomor : 656/547/Pem.Um tanggal 19 April1993 perihal: permohonan pencadangan areal untukkawasan wisata Pasir Panjang;5.

Daerah KDH Tk Il Sambas kepadaGubernur KDH Tk Kalbar dengan Surat Nomor : 556/1195/Pem.Um tanggal21 Agustus 1993, dengan bidang usaha pengembangan kawasan TamanWisata Pasir Panjang (arena balap motor/motor cross);6.

Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum di catatkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng,namun perkawinan tersebut telah di laporkan di Perbekel Umeanyar,sesuai dengan Surat Keterangan dari Perbekel Umeanyar no;135/Pem.Um/Ket/2017 tertanggal 02 Mei 2017;3.

dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (videPasal 149 R.Bg ) ;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara bersangkutandilanjukan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ataspertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya Penggugat,Penggugat telah mengajukan bukti suratsurat berupa :1.Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 133/Pem.Um

Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 134/Pem.Um/Ket/2017, tertanggal 02Mei 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkanternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108020308120005 atas nama kepala keluargaTergugat, tertanggal 03 Agustus 2012 yang telah diberi meterai secukupnyadan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberitanda P3;.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan dari pihakkeluarga, serta orangorang yang dekat dengan suami istri yang akan bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2dariPenggugat dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai saksi dalam perkaraperceraian ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat KeteranganKawin Nomor : 133/Pem.Um/Ket

- 1 (satu ) lembar surat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 6 Oktober 1998 No.593.83/4792/Pem.Um . Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SYAMSUDDIN SAMY . - 1 (satu ) eksemplar Fotocopy legalisasi salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 190/Pdt.G/2003/ Pn. Mks tanggal 12 Oktober 2004 . Tetap terlampir dalam berkas perkara . 6. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

II Ujung PandangNo.543.S.Kep/593.P2/1998 . 1 (satu ) lembar surat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 6 Oktober1998 No.593.83/4792/Pem.Um .Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SYAMSUDDIN GANY .e 1 (satu ) eksemplar Fotocopy legalisasi salinan putusan PengadilanNegeri Makassar No. 190/Pdt.G/2003/ Pn. Mks tanggal 12 Oktober2004.Tetap terlampir dalam berkas perkara .4.

Surat Wakil Gubernur Sulsel tanggal 6 Oktober 1998 No.593.83/4792/Pem.Um, perihal pembayaran ganti rugi tanah dijalantol Ujung Pandang yang ditujukan kepada Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat II Ujung Pandang.Dari bukti suratsurat yang dimasukkan oleh terdakwa INCEBAHARUDDIN melawan saksi korban JHONI ALIKSANDER terdapatbukti suratsurat / foto copy yang dipergunakan oleh terdakwa INCEBAHARUDDIN cs yang digunakan adalah milik saksi korban JOHNYALIKSANDER sebab bukti surat asli ada pada saksi korban

Surat Wakil Gubernur Sulsel tanggal 6 Oktober 1998 No.593.83/4792/Pem.Um, perihal pembayaran ganti rugi tanah dijalantol Ujung Pandang yang ditujukan kepada Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat II Ujung Pandang.Dari bukti suratsurat yang dimasukkan oleh terdakwa INCEBAHARUDDIN melawan saksi korban JHONNY ALIKSANDER terdapatbukti suratsurat / foto copy yang dipergunakan oleh terdakwa INCEBAHARUDDIN dan INCE RAHMAWATI (DPO) yang digunakan adalahmilik saksi korban JHONNY ALIKSANDER sebab bukti surat asli

Skep Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 543/S.Kep/593.82/98 tentang penetapan kembali bentuk dan besarnya ganti11rugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan jalan tol.Surat Wakil Gubernur Sulsel tanggal 6 Oktober 1998 No. 593.83/4792/Pem.Um, perihal pembayaran ganti rugi tanah dijalan tol Ujung Pandangyang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II UjungPandang.Dari bukti suratsurat yang dimasukkan oleh terdakwa INCEBAHARUDDIN melawan

II Ujung PandangNo.543.S.Kep/593.P2/1998 . 1 (satu ) lembar surat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 6Oktober 1998 No.593.83/4792/Pem.Um .Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SYAMSUDDIN SAMY .56 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisasi salinan putusan PengadilanNegeri Makassar No. 190/Pdt.G/2003/ Pn. Mks tanggal 12 Oktober2004 .Tetap terlampir dalam berkas perkara .6.

PTUNJKT.atas nama Penggugat dengan ukuran panjang seluas 5000 meter(lima ribu meter), dan Lebar seluas 5000 meter (lima ribu meter),selain sebagai identitas kepemilikan lahan surat pernyataan tersebutdi pergunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan BantuanPresiden berupa Tambahan Bantuan Ternak kerbau rawa sertapengembangbiakan kerbau rawa.Pada tanggal 07 Desember 1990, Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Tengah menetapkan Surat Keputusan Gubernur kepaladaerah Tingkat Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um

pembebasan tanah/pembelian tanah kepada perum tambang batu bara atas tanah seluas419,02 Ha untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan diKecamatan Banua lima, Kecamatan Dusun Timur dan KecamatanDusun hilir kabupaten daerah Tingkat Il Barito Selatan denganlampiran peta Kabupaten Barito Selatan dimana lokasi jalan dan tapakpelabuhan berada di lekukkan sungai Barito kecamatan dusun hilir,Desa Kalanis (selanjutnya disebut Surat Keputusan Gubernur kepaladaerah Tingkat Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um

).Sejak terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um, PT.

Terdapat perbedaan antara Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um, yangmenjadi dasar pertimbangan dan prasyarat penerbitan objek sengketadalam sengketa a quo dengan objek sengketa dalam sengketa a quoantara lain :a) Site Lokasi (Letak Tepat) jalan dan pelabuhan pada lampiranSurat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat KalimantanTengah No. 593.82/295/Pem.Um berpindah + 3 Kilometer dari titikpada lampiran objek sengketa dalam sengketa a quo.Hal. 19 dari

Sutomo Surabaya tanggal 04Juli 2018 berdasarkan Surat Kematian Nomor474.3/114/Pem.Um.2018 tanggal 16 Agustus 2018, sedangkanNURFIYAH (lbu) telah bercerai pada tanggal 15 Nopember 2017,berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3203CR300520180001 tanggal 31 Mei 2018, sesuai dengan putusan PengadilanNegeri Cianjur No 24/Pdt.G/2017/PN.Cjr; Bahwa oleh karena TRISTAN GUNAWAN HARTANDI danFARRELL GUNAWAN HARTANDI belum cukup umur (belumdewasa), maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masihdibawah

Sutomo Surabayatanggal 04 Juli 2018 berdasarkan Surat Kematian Nomor474.3/114/Pem.Um.2018 tanggal 16 Agustus 2018;Bahwa benar kedua cucu Pemohon tersebut yaitu TRISTAN GUNAWANHARTANDI dan DAVE FARRELL GUNAWAN HARTANDI, tinggalbersama Pemohon dari lahir hingga sekarang tinggal dan dalam asuhanPemohon;Bahwa benar selama menikah dengan anak Pemohon, NURFIYAHberpindah agama menjadi Budha dan setelah bercerai kembali keagamanya semula yaitu Islam sedangkan TRISTAN GUNAWANHARTANDI dan DAVE FARRELL GUNAWAN

Menyatakan Hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 22 Maret 2013, secara Agama Hindu di BADUNG sesuai Surat Keterangan Kelian Adat BADUNG Nomor : 0129/PEM.UM/10/2014, Tanggal 17 September 2014 adalah sah ; -------3.

Menyatakan Hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 22 Maret 2013, secara Agama Hindu di BADUNG Nomor : 0129/PEM.UM/10/2014, Tanggal 17 September 2014 putus karena perceraian ; -------------------------------------------------------------------------------4.

dansaksisaksi dalam perkara ini ; === n ne nnn non nme monn nnTENTANG DUDUK PERKARANYA.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan telah diregisterdalam perkara Gugatan Nomor 752 / Pdt.G / 2014 / PN Dps, Tanggal 15Oktober 2014 yaitu sebagai berikut : 1.Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, Penggugat telah melangsungkanperkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu di BADUNG, sesuaidengan Surat Keterangan Klian Adat BADUNG, Nomor0129/PEM.UM

Penggugat dengan Tergugatdapat baik kembali namun tetap tidak berhasil ; 10.Bahwa karena sudah tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis antaraPenggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sudah tidakmungkin lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat dalam sebuahrumah tangga yang bahagia, dan sudah sepatutnyalah perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan padatanggal 22 Maret 2013, secara agama Hindu di BADUNG, sesuaidengan Surat Keterangan Klian Adat BADUNG Nomor: 0129 / PEM.UM

Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat padatanggal 22 Maret 2013, secara agama Hindu di BADUNG, sesuaidengan Surat Keterangan Klian Adat BADUNG Nomor: 0129 / PEM.UM/ 10 / 2014, tanggal 17 September 2014 adalah sah ; 3. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat padatanggal 22 Maret 2013, secara agama Hindu di BADUNG, sesuaidengan Surat Keterangan Klian Adat BADUNG Nomor: 0129 / PEM.UM/ 10 / 2014, tanggal 17 September 2014 diputus karena perceraian ; 4.

Suratsurat : === === === 7+ == 22222Hal. 15 dari 35 Putusan Nomor 752/Pat.G/2014/PN Dps1.Foto copy Surat Keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh KelianAdat Nomor : 0129/PEM.UM/10/2014, tertanggal 17 September 2014 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda ........ P1 ; . Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit BaliMedNomor : M : 07.15.86 tertanggal 8 Januari 2015 (Ssesuai denganaslinya), diberi tanda .........

Bukti P8.A : Surat Asisten Pemerintah, Hukum dan HAM SETDAPemerintah Propinsi Jawa Barat No. 171.1/4654/Pem.Um tanggal 4 November 2011ditujukan ke pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, perihal : arahan berkaitandengan proses PAW anggota DPRD (Fotokopi sesuai denganfotokopi); =oBukti P8.B : Surat Bupati Indramayu No. 170/2009/Pem.Um tanggal 21November 2011 ditujukan Kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat, perihal : UsulPeresmian Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu masa jabatan20092014.

perihal Pemberhentian dan Pengantian antarwaktu anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar ( Fotocopy dari fotocopy );Bukti T5 : DPP Kabupaten Indaramayu sebagaimana dimaksuddalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor170/295/Persid/DPRD/2011 tanggal 13 September 2011 perihal Usul PengesahanPemberhentian Anggota DPRD Penggantian antar waktu masa bakti 2009 2014( Fotocopy dari fotocopy) ;6 Bukti T 6 : Bupati Indramayu sebagaimana dimaksud dalam SuratBupati Indramayu Nomor 170/1720/Pem.Um

/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang tentang peresmianpemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenIndramayu masa jabatan Tahun 20092014, terhadap Penggugat tidak ada,akibatnya salah satu obyek di sengketa kan tidak sesuai antara jumlah obyekgugatan dengan petitum oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;3 Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa; Bahwa terbitnya Surat Keputusan No.171.1/Kep.1270.pem.um/2011 tanggal

/2012 tentang PeresmianPengangkatan Penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Indramayu atas Cuengsih tertanggal 12 Januari 2012;b Surat keputusan No.171.1/kep.1270.Pem.um/2011 tentang PeresmianPemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Indramayu masa jabatan Tahun 20092014 atas nama H.

) yang didasari adanyasurat dari DPP Partai Golongan Karya (GOLKAR) No.45/DPPGOLKAR/XII/2011tanggal 24 Agustus 2011, tentang pemberhentian dan pergantian antar waktu DPRDKabupaten Indramayu dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) (vide buktiMenimbang, bahwa merujuk dari bukti T3 dan T4 tersebut ditindaklanjuti dariDPRD Kabupaten Indramayu melalui surat Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenIndramayu penggantian antar waktu masa bakti Tahun 2009 2014 (vide bukti T.5) danSurat Bupati Indramayu No.170/9720/pem.um

Setiap orang atau badan hukum yang menguasai tanahtanah sebagaidimaksud pada ayat (I) pasal ini, perlu memiliki bukti penegasan hakatas tanah" ;(Peraturan Daerah No.8 Tahun 1974 tersebut terlampir) ;Bahwa selanjutnya Pengaturan Tentang Tanah juga diatur di dalam InstruksiGubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNo.3/PEM.UM/TAHUN 1984 Tentang Larangan Melakukan TindakanTindakan Sebagai Penguasaan Atas TanahTanah yang selama ini disebutsebagai tanah suku dan tanahtanah Negara yang tidak berdasarkanwewenang

No. 31 K/TUN/2009jalan membagibagi tanah yang selama ini disebut sebagai tanah suku dantanah negara, yang tidak berdasarkan wewenang yang diatur oleh UndangUndang" ;(Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNo.3/PEM.UM/Tahun 1984 terlampir) ;Bahwa Simposium Tanah Suku tahun 1972, Peraturan Daerah ProvinsiNusa Tenggara Timur No.8 Tahun 1974 dan Instruksi Gubernur KepalaDaerah Tingkat Nusa Tenggara Timur No.3/PEM.UM/Tahun 1984, terlihatdengan jelas bahwa tidak ada lagi tanah adat

Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan olehKepala Desa Xx Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor 96/PEM.UM/III/2016 tanggal 22 November 2015 yang telah dimeterai secukupnyadan dinazzegel, lalu diberi tanda P.3;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukansaksisaksi sebagai berikut:1.

;Pada tanggal 31 Oktober 2016, Asisten Pemerintahan, Hukum,dan HAM atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Baratmengirimkan surat nomor 171/4934/Pem.Um hal Penjelasan PAWAnggota DPRD Kota Cimahi kepada Walikota Cimahi,menyampaikan agar usulan pemberhentian HM.

(bukti Ssesuai dengan aslilampiran fotocopy) ;Fotocopy Surat nomor : 171/5721/Pem.Um. tanggal 23november 2015, Hal : Penjelasan terhadap UsulanPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD KotaCimahi. (bukti Sesuai dengan asili) ;Fotocopy surat nomo : 171/13/Pem, tanggal 5 Januari 2016,Hal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Cimahi.

(bukti sesuai dengan asll) ;Fotocopy surat nomor : 171/3204/Pem.Um. tanggal 2Agustus 2016, Hal : Penjelasan PAW atas nama Sdr. H.M.Udin Kamaludin.A.Ma. yang digantikan oleh Sdri PutiMelati,S.Sn.,MBA. (bukti Sesuai dengan asll) ;Fotocopy Surat nomor : 210/4436/Pem, tanggal 28September 2016, Hal : Penyampaian KelengkapanDokumen PAW Anggota DPRD Kota Cimahi.

(bukti sesuaidengan asli) ;Fotocopy surat nomor 171/4934/Pem.Um, tanggal 31Oktober 2016, Hal : Penjelasan PAW Anggota DPRD KotaCimahi. ( bukti sesuai dengan aslia) ;Fotocopy surat nomor : 1100/PEM/DPP/X1/2016, tanggal 11November 2016, Perihal : Pemberitahuan & Himbauan.(bukti sesuai dengan fotocopy) ;Fotocopy surat nomor : 171/1653/Pem, tanggal 5 Mei 2017,Hal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen PAW AnggotaDPRD Kota Cimahi.

Bahwa Surat tertanggal 23 November 2015 dari Sekretariat DaerahPemrov Jawa Barat dengan Nomor 171/5721/Pem.Um yang ditujukan keWalikota Cimahi sehubungan dengan verifikasi kelengkapan persyaratanHalaman 92 dari 105 halaman Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUNBDGPAW usulan pemberhentian Sdr.H.M.

No. 32 PK/Pdt/2007yang mana berlaku sampai tahun 1997, oleh Tergugat Ill telah mohonperpanjangan Hak Pakai Tergugat II karena adanya perintah dari GubernurKepala Daerah Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan untuk menangguhkansambil menunggu penyelesaian dari Tergugat III, vide Surat Gubernur KepalaDaerah Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 November 1997 Nomor593.5/4933/Pem.Um ;Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat Ill mensertifikatkan tanahsengketa dan perbuatan Tergugat III menggusur semua

dari Instansiterkait untuk mengadakan penelitian terhadap pengaduan para Penggugattersebut, oleh Tim Terpadu tersebut telah melakukan penelitian baik secaraadministrasi pada berkas Sertifikat Hak Pakai nomor 2 Gambar Situasi Nomor 8tahun 1987, maupun secara fisik di lapoangan dan ditemukan fakta bahwa tanahtanah sengketa belum dibayarkan ganti ruginya oleh para Tergugat, hal inisesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi SulawesiSelatan tanggal 13 November 1997 Nomor 593.2/5608/Pem.Um

Surat Gubernur Kepala Daerah Bidang tangal 9 Maret 1998 Nomor593.2/2256/Pem.Um.1998, beserta lampirannya yang ditujukan kepadaBupati Kepala Daerah Tingkat Il Pangkep dalam pembuktian ini diberikode PK6 ;7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatantanggal 16 September 1987 No.

(videbukti T.1I.6)Bupati Kupang (Pembantu Bupati Rote Ndao) berdasarkan penyerahantanah adat oleh masyarakat adat 3 kecamatan tersebut pada tanggal 21Oktober 1992, mengusulkan kepada mengusulkan kepada Gubernur KDTK tanggal 3 November 1992 nomor: Pem.um 593/67/93. (vide bukti T. II.7)6) Berdasarkan usulan tersebut, pada tanggal 21 Oktober 1992 di buat Berita7)8)Acara Penyerahan Pengurusan Tanah Negara instansi kehutanan olehGubernur.

Kemudian, pada tahun 92/93: Perum Perhutani melakukankegiatan penanaman pada lokasi tersebut dengan melibatkan masyarakatsetempat.Gubernur NTT dengan Surat Nomor Pem.Um.593/67/93 tanggal 13November 1992, mengusulkan kepada pemerintah/kementrian kehutananuntuk ditetapbkan menjadi kawasan hutan.

Elang Bandung.10) Bukti T-10 : Kesimpulan Rapat tanggal 22 Juli 1999.11) Bukti T-11 : Surat BPN Kota Bandung No.530.2/1121/KP/1999 tanggal 4 Agustus 1999, perihal kekeliruan Sertipikat Hak Pakai No.1 / Kelurahan Garuda.12) Bukti T-12 : Surat BPN Kota Bandung No.610.32.73/979/KP/VII/2008, tanggal 23 Juli 2008, perihal penggambaran dan pengukuran ulang tanah harta peninggalan almarhum Oehe Soehe.13) Bukti T-13 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No.593/1433/Pem.Um, tanggal 27 Mei 2000

Elang Bandung.14) Bukti T-14 : Surat Gubernur Jawa Barat No.593/2305/Pem.Um, tanggal 8 Agustus 2000, perihal masalah tanah Sdr.

Elang Bandung .10) BuktiT10 : Kesimpulan Rapat tanggal 22 Juli 1999.11) Bukti T11: Surat BPN Kota Bandung No.530.2/1121/KP/1999 tanggal 4Agustus1999,perihal kekeliruan sertifikat Hak Pakai No.1/ Kelurahan Garuda.12) Bukti T12 : Surat BPN Kota Bandung No.610.32.73/979/KP/VII/2008, tanggal23Juli 2008, perihal penggambarandan pengukuran ulang tanah hartapeninggalan almarhum Oehe Soehe.13) BuktiT13 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No.593/1433/Pem.Um,tanggal 27 Mei 2000, perihal masalah tanah

milikSdr.Oehe Soehe ( alm) di JI.Elang Bandung .14) Bukti T14 : Surat Gubernur Jawa Barat No.593/2305/Pem.Um, tanggal 8Agustus2000, perihal masalah tanah Sdr.

ElangBandung.Kesimpulan Rapat tanggal 22 Juli 1999.Surat BPN Kota Bandung No.530.2 / 1121 /KP / 1999, tanggal 4 Agustus 1999,perihal Kekeliruan Sertipikat Hak Pakai No.1 / Kelurahan Garuda.Surat BPN No.610.32.73 / 979 /KP / VII /2008, tanggal 23 Juli 2008, perihalPenggambaran dan Pengukuran ulang tanah harta peninggalan alm Oehe Soehe.Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat No.593 / 1433 /Pem.Um, tanggal 27Mei 2000, perihal Masalah Tanah milik Sdr. Oehe Soehe (alm) di JI.

Elang Bandung.Bukti T14 : Surat Gubernur Jawa Barat No.593/2305/Pem.Um, tanggal 8Agustus 2000, perihal masalah tanah Sdr.

ElangBandung.14) Bukti T14 : Surat Gubernur Jawa Barat No.593/2305/Pem.Um, tanggal8 Agustus 2000, perihal masalah tanah Sdr.

Dirjen Anggarandengan suratnya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1999 untukpenyelesaiannya lebih lanjut masalah proses tukar menukar (Ruitslaag) antaraPenggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud (Dinas Pendidikan) Jawa Barat, agardiberikan Ijin Persetujuan pertukarannya ; Hal 15 dari 21 hal Put. 20/B/2013/PT.TUN.JKTBahwa, atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quoyaitu tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung telah diterbitkanSertipikat Hak Pakai Nomor

I Jawa Barat Nomor : 593.53/ 1072/Pem.Um,tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Asset Bekas Milik Asing/Cina di JalanGatot Subroto No. 4 Bandung Cq. Nomor : 593.53/754/ Dekon2001 tanggal 9April 2001 Cq. Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq.Nomor : 593/1805/Dekon, tanggal 29 Mei 2006 ; 4. Akta Otentik Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2, tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanahdan Bangunan di Jalan Gatot Subroto No. 4 Bandung ; 5.

Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/61/Pem.Um.2017, tanggal 24 Mei2017 atas nama Maman Rusman, selanjutnya diberi tanda P5 ;6.

Tasikmalaya dengan Nomor Rekening : 0583100107323(Copy).72.Petikan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 171/Kep. 1169 Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTasikmalaya Masa Jabatan Tahun 20142019 (Copy)73.Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 1171/Kep. 1169 Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTasikmalaya Masa Jabatan Tahun 20142019

Petikan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 171/Kep. 1169 Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTasikmalaya Masa Jabatan Tahun 20142019 (Copy)73. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 1171/Kep. 1169 Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTasikmalaya Masa Jabatan Tahun 20142019 beserta lampirannya (Copy)74.

Tasikmalaya dengan Nomor Rekening : 0583100107323(Copy).72.Petikan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 171/Kep. 1169 Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG.

Hal 88 dari 93 halTasikmalaya Masa Jabatan Tahun 20142019 (Copy)73.Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 1171/Kep. 1169 Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTasikmalaya Masa Jabatan Tahun 20142019 beserta lampirannya (Copy)74.Surat Pernyataan bermaterai tentang Penyerahan uang senilai Rp.247.500.000, ( dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr.UWON DARTIWAN, S.Pd kepada sdr.

Tergugat dalam menerbitkan objek gugatandidasarkan pada; surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/1761/Pem.Um tanggal 5 ASpril2012 perihal Usulan Pemberhentian Bupati Subang Non Aktif Drs. EepHidayat, M.Si dan Walikota Bekasi Non Aktif H. MochtarMohammad; Sehingga Gubernur Provinsi Jawa Barat tidak dapat diabaikan keberadaannyasebagai pihakpihak dalam penerbitan objek gugatan aquo oleh Tergugat.

Eep Hidayat, M.Si , dengan amar putusannyaantara lain menghukum lima Tahun penjara dan denda sebesar dua ratus juta;e Usulan Gubernur Jawa Barat Nomor 131/1761/Pem.Um tanggal 5April 2012 perihal Usulan Pemberhentian Bupati Subang Non AktifDrs. Eep Hidayat, M.Si dan Walikota Bekasi Non Aktif H.

PemberhentianBupati Subang Provinsi Jawa Barat/objek sengketa in litis, dapat disimpulkan bahwa,terbitnya objek sengketa in litis untuk memberhentikan secara definitif posisiPenggugat sebagai Bupati Subang karena adanya Putusan Kasasi Mahkamah AgungNomor: 2407 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang telah memvonis Pidana Penggugat (Bukti T3) ;Menimbang, bahwa dalam Persidangan a quo, ternyata penerbitan suratkeputusan objek sengketa telah dilengkapi dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor:131/1761/Pem.Um

(copy legalisir).8. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 171 /Kep.1025.Pem.Um / 2009, tanggal 31 Juli 2009 tentang peresmiankeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung hasilpemilihan umum tahun 2009 untuk masa jabatan tahun 20092014, 1(satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBandung nomor : 27 tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentangpembentukan panitia khusus 19 yang bertugas membahas rancanganperaturan daerah Kota Bandung tentang anggaran pendapatan

Mei1994 Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, Pernyataan Bersama / Addendumtanggal 2 Juni 1994 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari1995, telah dilaporkan Ka Kanwil Depdikbud Jabar kepada Gubernurselaku Ketua Tim Asistensi Daerah, dengan suratnya Nomor7694/102/R/1995 tanggal 17 Januari 1995, dan Gubernur Jawa Baratselaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat, kemudianmerekomendasikannya kepada Menteri Keuangan, selaku Ketua TimInterdep Pusat Cq Dirjen Anggaran dengan Suratnya Nomor593.53/1072/Pem.Um

tanggal 31 Mei 1994, yang dibuatuntuk menyelamatkan tanah dan bangunan sekolah di Jalan GatotSubroto Nomor 4 Bandung, agar Negara Cq Pemerintah RI tidakdirugikan, dan berlaku sebagai undangundang bagi Para Pihaknyacq Addendum tanggal 2 Juni 1994 cq Berita Acara Serah terimatanggal 16 Januari 1995 cq Surat Ka Kanwil Depdikbud Jabar kepadaGubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jabar Nomor7694/l02/R/1995 tanggal 17 Januari 1995 ;3) Surat Gubernur Kepala Daerah tTk.l Jawa Barat Nomor593.53/1072/Pem.Um

sekarang ;Suratsurat rekomendasi dari Gubernur Jabar selaku Ketua TimAsistensi Daerah Jawa Barat terdahulu yang intinya menyetujuiadanya Tukar Menukar cq Berita Acara Serah Terima untukmenyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung yang telah dibuat Ka Kanwil Depdikbud Jabar yangbertindak untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, danmemohon agar atas kasus di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung dapat segera diselesaikan, sebagaimana Suratsuratrekomendasinya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um