Pemabding VS Terbanding

/keterangan keluarga dari Termohon bernama SAKSI I (Abang Kandung) dan SAKSI II(abang Sepupu) sehingga telah cukup jelas mengenai sebabsebab dan perselisihan danpertengkaran antara Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding serta sudahpernah didamaikan oleh keluarga untuk rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapitidak berhasil, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keteranganpara saksi tersebut memperkuat bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon/ Pemabding

Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak dan atau belummemanggil secara patut dan adil terhadap Pemabding yang sedangHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor. 39/PDT/2018/PT BNAberada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A KotaLhokseumawe;9.

permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbandingsemula Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Bandingkepada Terbanding pada tanggal 2 Februari 2021.Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukanmemori banding tertanggal 6 Februari 2021 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 Februari 2021 dandiserahkan pada tanggal 10 Februari 2021 kepada Terbanding semulaPenggugat dan Pemabding

setiap bulan;Bahwa Pembanding memahaminya bahwa Hutang Harus DibayarPembanding / Pelawan tidak pernah menyangkal untuk membayar hutangkepada Terbanding/Terlawan akan tetapi Pembanding/Pelawan hanyameminta keringanan tata cara untuk membayar yaitu Pembanding/Pelawanakan membayar Rp. 30.000.000, setiap bulan hingga hutang Pembanding/Pelawan lunas;Bahwa oleh karena menurut Hakim Tingkat Pertama bahwa Pemabndingtidak memiliki legal standing sebagai Pelawan maka untukmempertahankan hak dan Itikad baik Pemabding

untuk membayar danusahanya masih berjalan, akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim tidakmempergunakan seluruh hak dan kewenangannya untuk mengetahui faktahukum secara sempurna;Bahwa karena permasalahan hukum adalah tentang pembayaran hutang,maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sangat tidak memenuhi asaskeadilan;Bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapatdisimpulkan belum menyentuh keadilan, maka Pembanding/Pelawan akanmengajukan gugatan denagn harapan bahwa Itikad Baik Pemabding

(Satu milyard dua ratus juta rupiah) ;Bahwa, selain pembayaran yang dilakukan Pemabding tahap , tahap Hl,tahap III dan tahap IV dengan total jumlah sebesar Rp. 1.200.000.000,(satu milyard dua ratus juta rupiah), masih ada lagi pembayaran berupa :1. Kwitansi tanggal 05 Juni 2008 (panjar tanah Desa Pengambatan)Rp. 400.000.000, dan.Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2020/PT MDN2.

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 30Desember 2019 dan selanjutnya telah pula diserahkan kepada kuasahukum Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding, masingmasing padatanggal 2 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene;Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat mengajukankontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMajene pada tanggal 13 Januari 2020 dan telah diserahkan kepada kuasahukum Pembanding, semula Tergugat I, Il dan kuasa hukum Pemabding

semula ParaPenggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemegang Kontrak Kerja sesuai denganSPK Surat Perjanjian Nomor : 2.12/KPAPPP/SPP/VIII/2016, tertanggal 2Agustus 2016, senilai Rp. 26.288.350.000 (dua puluh enam milyar dua ratusdelapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertalian denganSurat Perjanjian Kemitraan/Kerja Operasi (KSO), yang dibuat dibawah tanganbermaterai tertanggal 21 Juni 2016 dan diwarmerking oleh Gongga Marpaung,Sarjana Hukum, Notaris di Medan maka Terbanding I/ Pemabding

Oleh Majelis HakimTinggi yang memeriksa dan mengadili perkara, pada tanggal 23 Mei 1992,telah diputus yang amar putusannya berbuny : MENGADILI:Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dariTergugat/Pemabding tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 26September 1989 No.06/Pts.