., B.A VS DEPARTEMENKEHUTANAN cqKEPALAKESATUAN PEMANGKU HUTAN PROPINSI SUMATERA BARAT cq KEPALA BAGIAN KESATUAN PEMANGKU HUTAN (DINAS KEHUTANAN) KABUPATEN PESISIR SELATAN, DK

I SUMATERA BARAT cqKEPALA BAGIAN KESATUAN PEMANGKU HUTAN(DINAS KEHUTANAN) KABUPATEN PESISIR SELATAN, diPainan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala KesatuanPemangku Hutan Provinsi Sumatera Barat cq Kepala BagianKesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) KebupatenPesisir Selatan sekarang Kepala Dinas Kehutanan Energidan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan , dalamhal ini memberikan kuasa Drs.

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/1981 G.S Nomor 768/1981tanggal 20 Oktober 1981 atas nama Departemen Kehutanan cq KepalaBahagian Kesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten PesisirSelatan telah lumpuh dan tidak berdaya hukum yang mengikat lagi;. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objeksengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala bentukbangunan yang ada diatasnya;.

Pihak Tergugat , antara Departemen Kehutanan dengan Kepala BahagianKesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan,ditambah dengan cq Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Pro vinsi SumateraBarat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Tergugat I:. Dalam EksepsiA. Eksepsi Persona Standi In Judicio , Penggugat Tidak Punya KapasitasSebagai Penggugat1.

PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN KPH TELAWA VS IGNATIUS GOGOT CAHYANTO DKK

SYOFYAN, OS, b/dDepartemen Kehutanan c/q Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Propinsi Sumatera Barat c/q Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan, Dkk

., tempat lahir Pagar Alam, tanggal lahir 10 Agustus 1943, sukuCaniago, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan AbdulMuis,, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IVJurai;Dalam perkara ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum,yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan1 Departemen Kehutanan c/q Kepala Kesatuan Pemangku Hutan PropinsiSumatera Barat c/q Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (DinasKehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan, di Painan, yang selanjutnya disebut sebagai

semasa hidup Dumunar (alm)/angku mamak kaumPenggugat, saat itu dengan tanpa kesepakatan kaumnya telah dijualkepada Adang Durakman/Kepala Daerah Hutan Sumbar di Bukittinggidengan surat jual beli tanggal 31 Desember 1956;Bahwa tanah tersebut kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahansetempat/Tergugat II dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai no.01/1981, dengan gambar sebagaimana dalam surat ukur no. 768/1981tanggal 02 Oktober 1981, tercatat atas nama Departemen Kehutanan c/q Kepala Bahagian Kesatuan Pemangku

perkaranya dengan Putusan yang dimohonkan amarnyaberbunyi sebagai berikut .1 Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan sah objek sengketa sebagai harta pusaka kaum Penggugat;3 Menyatakan jualbeli antara Dumunar (alm) dengan Tergugat I atastanah objek sengketa melalui surat jualbeli tanggal 31 Desember 1956mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan;4 Menyatakan sertifikat hak pakai no. 01/1981 G.S no.768/1981 tanggal20 Oktober 1981 a.n Departemen Kehutanan c/q Kepala BahagianKesatuan Pemangku

keadaan kosong dari segalabentuk bangunan yang ada diatasnya;6 Menghukum Tergugat tergugat untuk membayar ongkos perkara.Bila pengadilan berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 18 November 2015, Penggugatmengajukan perubahan/perbaikan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Identitas Penggugat, setelah nama Sofyan Os, BA., ditambah dengan sukuCaniago;2 Pihak Tergugat I, antara Departemen Kehutanan dengan Kepala BahagianKesatuan Pemangku

Hutan (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pesisir Selatan,ditambah dengan c/q Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Propinsi SumateraBarat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan MahkamahAgung (PERMA) No. tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukanbahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkarayang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkannama mediator, karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Alias RIVALDO Bin HARUN PEMANGKU SETYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa

Penuntut Umum:
DEBI RESTA Y ,SH
Terdakwa:
SUYANTO alias RIVALDO bin HARUN PEMANGKU SETYA

persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa SUYANTO Alias RIVALDO Bin HARUNPEMANGKU SETYA telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana memakai surat palsu atau. yangdipalsukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum;Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SUYANTO Alias RIVALDOBin HARUN PEMANGKU

Jika pemakaian surat itu dapat menimbulakn kerugian ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Barang siapa :Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disiniadalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatanyang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa SUYANTO aliasRIVALDO bin HARUN PEMANGKU SETYA adalah orang yang telahmelakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat faktaHalaman 15 dari

PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) MALANG

Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malangsebagai Tergugat tidak saja merubah identitas pihak tergugat, tetapi juga merubahyuridiksi dan kompetensi Pengadilan yang akan memeriksa perkara a quo.

Marajo, selaku pemangku jabatan/pemegang gelar Datuk Marajo (Penghulu Basa) Suku Panyalai, Kenagarian Lubuk Alung, dkk.Melawan :Happy Naldi, S.E, dkk.

Marajo, selaku pemangku jabatan/oemegang gelar DatukMarajo (Penghulu Basa) Suku Panyalai, Kenagarian LubukAlung, beralamat di Korong Toboh, Kampung Tangah, NagarToboh Gadang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, KabupatenPadang Pariaman, disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;2.

Bahwa Penggugat adalah Penghulu/Pemegang/Pemangku resmi gelar sakoadat Datuk Marajo didalam Kaum Suku Panyalai di Kanagarian Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, sejak tahun 2000; Karenanya, sesuai dengan gelarsako yang telah Penggugat pegang maka Penggugat merupakan salah satubagian dari Pemangku Adat Puncak di Kanagarian Lubuk Alung yang disebutdengan Basa Nan Barampek, Pucuak Nan Baranam; Hal ini diperkuat olehSurat KEPUTUSAN BERSAMA KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUK ALUNG,KECAMATAN LUBUK ALUNG DAERAH

TINGKAT Il PADANG PARIAMANNo.101KAN/LAVIISAKO ADAT/2000 Tentang Penunjukan Pemangku GelarSako Adat Datuk Marajo Suku Panyalai Kanagarian Lubuk Alung tertanggal 26Juli 2000(Bukti P1), dan Surat PERSETUJUAN REKOMENDASI!

Marajo (Pemangku gelar sako adat Datuk Marajo pada waktu itu) ikut hadirdan turut menandatangani Berita Acara tersebut. (Bukt' P6); BerartPaman/Mamaknya Tergugat yaitu Zairin Z Dt.

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwaPenggugat mengajukan surat gugatan dalam perkara aquo dalamKapasitasnya sebagai Pemangku Jabatan/Pemegang Gelar Dt.

Anting dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: 001/IPA/2008 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : NASARUDIN ACAL, dst, (sebagaimana bukti Surat P-2 );
2. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: 002/IPA/2008 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : NASARUDIN ACAL, dst, (sebagaimana

bukti Surat P-3);

2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: 007/IPA/2008 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada IYAL, dst, (sebagaimana bukti Surat P-15);

Segati, No: 009/IPA/2008 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : NASARUDIN ACAL, dst, (sebagaimana bukti Surat P-7);

Pemangku Adat Desa Segati, No: 022/IPA/2008 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : IYAL I, dst, (sebagaimana bukti Surat P-21);

MARAJO, selaku pemangku jabatan/pemegang gelar Datuk Marajo(Penghulu Basa) Suku Panyalai, Kenagarian Lubuk Alung, 2. MAIKYMANEZA, 3. MAILON MANEZA dan 4. MAIRID MANEZA tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

MARAJO, SELAKU PEMANGKU JABATAN/PEMEGANG GELAR DATUK MARAJO (PENGHULU BASA) SUKU PANYALAI KENAGARIAN LUBUK ALUNG, DKK VS HAPPY NALDI, SE., DKK.;

MARAJO, selaku pemangku jabatan/pemegang gelar Datuk Marajo (Penghulu Basa) Suku Panyalai,Kenagarian Lubuk Alung, bertempat tinggal di Korong TobohKampung Tangah, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan SintuakToboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;2. MAIKY MANEZA, bertempat tinggal di Perum Griya Batu AsihBlok B3 Nomor 24, RT 04/RW 18, Sungai Langkai, Sagulung,Kota Batam;3. MAILON MANEZA, bertempat tinggal di Balah Hilir Utara,Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, KabupatenPadang Pariaman;4.

Menyatakan Penggugat adalah sah selaku Penghulu/Pemegang/Pemangku resmi gelar Sako Adat Datuk Marajo didalam Kaum SukuPanyalai di Kanagarian Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;3. Menyatakan objek sengketa adalan Harta Kagadangan Datuk Marajodalam Urang Nan Sapuluh Nagari Lubuk Alung, yang luasnya lebihkurang 30.000 m?

Nomor 80 K/Pdt/2020Tumpak Ketiga (III) dengan batasbatas sepadan sebagai berikut:Sebelah Utara Jalan Raya Lubuk AlungPariaman yang disebaliknyaberbatasan dengan Tumpak II:Sebelah Selatan tanah Milik Mardinus Arif dan Tanah Pusaka DatukSinaro Suku Panyalai;Sebelah Timur Jalan Raya PadangBukittinggi;Sebelah Barat tanah PJKA;Menyatakan Penggugat selaku pemegang jabatan/pemangku resmiGelar Sako Datuk Marajo Dalam Nan Sapuluh di Kanagarian Lubuk Alungmemiliki kekuasaan penuh untuk mengelola dan menguasai

(tiga puluh ribu meter persegi) atau sama dengan 3 Ha(tiga hektar);Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Pemohon Kasasi I/Penggugat adalah sah selakuPenghulu/Pemegang/Pemangku resmi gelar Sako Adat Datuk Marajodidalam Kaum Suku Panyalai di Kanagarian Lubuk Alung, KabupatenPadang Pariaman;Menyatakan objek sengketa adalah Harta Kagadangan Datuk Marajodalam Urang Nan sapuluh Nagari Lubuk Alung, yang luasnya lebih kurang30.000 m?

MARAJO, selaku pemangku jabatan/pemegang gelar Datuk Marajo(Penghulu Basa) Suku Panyalai, Kenagarian Lubuk Alung, 2. MAIKYMANEZA, 3. MAILON MANEZA dan 4. MAIRID MANEZA tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ADMINISTRATUR/ KEPALA KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KKPH) BOGOR UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN, 3. ASISTEN PERHUTANI/KEPALA BAGIAN KESATUAN PEMANGKU HUTAN UJUNG KARAWANG RPH PONDOK TENGAH tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

ADMINISTRATUR/KEPALA KESATUAN PEMANGKU HUTAN(KKPH) BOGOR UNIT Ill JAWA BARAT DAN BANTEN, beralamatJalan Raya Kelurahan Tengah, Komplek Pemda Cibinong;3.

ADMINISTRATUR/KEPALA KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KKPH) BOGOR UNIT IllJAWA BARAT DAN BANTEN, 3. ASISTEN PERHUTANI/KEPALABAGIAN KESATUAN PEMANGKU HUTAN UJUNG KARAWANG RPHPONDOK TENGAH tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jum/at, tanggal 28 November 2014 oleh H.

KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA - ACEH VS SULTAN DELI dalam hal ini diwakili oleh PEMANGKUSULTAN DELI TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN AL-HAJ,GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI

berikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat I, Il dan Ill tidak dapat diterima untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos' perkara sebesarRp678.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor433/PDT/2011/PT.MDN. tanggal 13 Januari 2012 adalah sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Pembanding Sultan Deli dalam hal inidiwakili oleh Pemangku

statusPenggugat dalam perkara a quo adalah sebagai Kepala Adat dariPersekutuan Hukum Masyarakat Adat Deli yang baru lahir (muncul) padatanggal 22 Juli 2005, sedangkan status hukum Kesultanan Deli yangdiatasnamakan oleh Penggugat adalah sebagai Kepala PemerintahanSwapraja (Zelfoestuur) yang diangkat berdasarkan Kontrak Politik tanggal16 Juni 1938;Bahwa berdasarkan Novum Kelompok A tersebut (Bukti PK01, Bukti PK02 dan Bukti PK03), maka menurut hukum Penggugat Sultan Deli yangdalam hal ini diwakili oleh Pemangku

(vide : Bukti PK 06);2.10.Bahwa oleh karena tanahtanah Swapraja Kesultanan Deli demi hukumtelah hapus dan beralin menjadi Tanah Negara, maka gugatan Penggugatdalan perkara a quo menjadi kehilangan objek gugatan yangmengakibatkan gugatan itu harus ditolak;2.11.Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat demihukum sudah hapus dan beralih kepada Negara, maka gugatan PenggugatSultan Deli yang dalam hal ini diwakili oleh Pemangku Sultan Deli TengkuHamdy Osman Deliknhan ALHAJ, gelar Tengku

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cq KEPALA WILAYAH UNIT I PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH cq Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA VS SRI AMINAH, DKK

PUTUSANNomor 162 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI(Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cqKEPALA WILAYAH UNIT PERUM PERHUTANIJAWA TENGAH cq Administratur/Kepala KPH(Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDUUTARA, diwakili oleh Denaldy M.

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah ahiwaris dari Siti Alsum yang berhak atas objek sengketa, sehingga perbuatanTergugat II dan Tergugat III menguasai objek sengketa merupakan perbuatanmelawan hukum;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (Perusahaan HutanNegara Indonesia) cq KEPALA WILAYAH UNIT PERUM PERHUTANI JAWATENGAH cq Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku

SIMEL, dst, (sebagaimana bukti Surat P-22);

1.21. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: /IPA/200 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : AGOS, dst, (sebagaimana bukti Surat P-24);

1.22. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: /IPA/200

SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : AGOS, dst, (sebagaimana bukti Surat P-25);

1.23. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: /IPA/200 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : AGOS, dst, (sebagaimana bukti Surat P-26);

1.24. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No

tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: /IPA/200 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : POSA, dst, (sebagaimana bukti Surat P-34);

1.31. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: /IPA/200 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : JAS NITA, dst, (sebagaimana bukti Surat P-36);

1.32

ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : MARDAN, dst, (sebagaimana bukti Surat P-43);

1.38. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: /IPA/200 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : MARDAN, dst, (sebagaimana bukti Surat P-44);

1.39. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No:

Pemangku Adat Desa Segati, No: /IPA/200 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : ERI, dst, (sebagaimana bukti Surat P-48);

1.42. Surat Keterangan tertanggal 17 September 2008 diketahui Pemangku Adat Desa Segati, No: /IPA/200 SURAT PENGHIBAHAN TANAH ULAYAT UNTUK PERLADANGAN yang dberikan kepada : ERI, dst, (sebagaimana bukti Surat P-49);

1.43. Surat Keterangan tertanggal 17

DENAN (ADENAN) VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEHUTANAN cqPERUM PERHUTANI UNIT II ADMINISTRASI KABUPATENMALANG cq BAGIAN KESATUAN PEMANGKU HUTANKEPANJEN (BKPH)

., Advokat, berkantor di Jalan PanglimaSudirman, Nomor 60, Dusun Wates, Desa GondanglegiWetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN' REPUBLIKINDONESIA cg DIREKTORAT JENDERAL KEHUTANAN cqPERUM PERHUTANI UNIT II ADMINISTRASI KABUPATENMALANG cq BAGIAN KESATUAN PEMANGKU HUTANKEPANJEN (BKPRH), berkedudukan Jalan A.

Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA tersebut;

Administratur/Kepala KPH(Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARAlawanSRI AMINAH, DKKdanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAMNEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IPROPINSI JAWA TENGAH cq. BUPATI KEPALA DAERAHTINGKAT II KABUPATEN WONOSOBO cq. CAMAT KEJAJARcq. KEPALA DESA DIENG, KECAMATAN KEJAJAR,KABUPATEN WONOSOBO

Administratur/Kepala KPH(Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARAyang beralamat di Jalan Veteran Nomor 30, Magelang, JawaTengah, diwakili oleh DR. Ir. Mustaha Iskandar, S.H.,MDM.

Administratur/Kepala KPH(Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA tersebut harusditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMAPERUM PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cq.KEPALA WILAYAH UNIT PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH cq.Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANIKEDU UTARA tersebut:;Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1075 K/Pdt/20172.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Pebruari 2008 bertempat di Gianyar yang dipuput oleh Rohaniawan/Pemangku Ida Bagus Oka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adat Jero Kuta Pejeng dan Kelian Banjar Puseh Pejeng Gianyar adalah Putus karena perceraian ; --------------------------------------4.

Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Pebruari 2008 bertempat di Banjar Puseh Desa Adat Pejeng Gianyar yang dipuput oleh Rohaniawan/Pemangku Ida Bagus Oka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; ----------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 476.000., ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

/PN Dps.dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, danselanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yangmemiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara tersebut; senennenene Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dihubungkan denganketerangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGATperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan padatanggal 14 Pebruari 1988 bertempat di Banjar Puseh Desa Adat PejengGianyar yang di puput oleh Rohaniawan/Pemangku

KERETA API (PERSERO) Divisi Regional I Sumatera Utara-Aceh , dk vs SULTAN DELI, dalam hal ini diwakili oleh PEMANGKU SULTAN DELI TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN AL-HAJ, GELAR TENGKU RAJAMUDA DELI

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesarRp678.500, (enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);1213Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiMedan dengan Putusan Nomor 433/PDT/2011/PT.MDN. tanggal 13 Januari2012 yang amarnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Pembanding Sultan Deli dalam hal inidiwakili oleh Pemangku Sultan Deli Tengku Hamdy Osman DelikhanAlhaj

Menyatakan, perkawinan antara Penggugat : NYOMAN KERTIYASO dengan Tergugat : ANDAYATI yang telah dilangsungkan dihadapan pemangku agama Hindu : Pemangku Ketut Kumpul pada tanggal 7 Maret 2002 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.71/2002 tertanggal 13 Maret 2002 dari Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, PUTUS KARENA PERCERAIAN ;4.

dinyatakan tertutup untuk umum olehHakim Ketua, kedua pihak yang berperkara dipanggil masuk keruangsidang, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir.Untuk menguatkan dalildalil gugatannya tersebut, Penggugat lalumenyerahkan Surat (Bukti Surat) bermeterai cukup, yaitu : Fotocopy Kutipan AKTA PERKAWINAN No.71/2002 tertanggal 13 Maret2002 dari Kantor Dinas Kependudukan Banyuwangi tentang perkawinanantara NYOMAN KERTIYASO dan ANDAYATI yang telah dilangsungkandihadapan pemuka agama Hindu : Pemangku

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patuttidak datang menghadap ;Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;Menyatakan, perkawinan antara Penggugat : NYOMAN KERTIYASOdengan Tergugat : ANDAYATI yang telah dilangsungkan dihadapanpemangku agama Hindu : Pemangku Ketut Kumpul pada tanggal 7Maret 2002 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.71/2002tertanggal 13 Maret 2002 dari Kantor Dinas Kependudukan KabupatenBanyuwangi, PUTUS KARENA PERCERAIAN ;4.

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat, setelah mana Penggugat menyatakan tetap padagugatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilgugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis (Bukti Surat)berupa fotocopy bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagaiberikut : Fotocopy Kutipan AKTA PERKAWINAN No.71/2002 tertanggal 13Maret 2002 dari Kantor Dinas Kependudukan Banyuwangitentang perkawinan antara NYOMAN KERTIYASO dan ANDAYATIyang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu :Pemangku

mengajukan apaapa lagi dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, makasegala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaanperkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalahmohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telahdilangsungkan dihadapan pemangku

Menyatakan, perkawinan antara Penggugat : NYOMANKERTIYASO dengan Tergugat : ANDAYATI yang telahdilangsungkan dihadapan pemangku agama Hindu : PemangkuKetut Kumpul pada tanggal 7 Maret 2002 sebagaimana kutipanAkta Perkawinan No.71/2002 tertanggal 13 Maret 2002 dariKantor Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, PUTUSKARENA PERCERAIAN ;4.

Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah dan warung manisan beserta segala isinya yang berlokasi di Pemangku Pardasuka Pekon Hanakau seluas 524 M

pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

EC.KETUTBUDIARTHA sambil menunjuk dengan mengatakan Saksi Korban Drs.EC.KETUT BUDIARTHA adalah pemangku (pemuka agama Hindu)nyogok;= Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan katakata yang diucapkanTerdakwa Pemangku niki ten dadi Pemangku Nyogok (BahasaIndonesia : pemangku itu tidak boleh jadi pemangku nyogok);= Bahwa setelah mengatakan katakata itu kemudian Terdakwa diajakpulang oleh saudaranya;= Bahwa saat kejadian posisi Saksi duduk dengan Saksi Korban Drs.EC.KETUT BUDIARTHA namun agak jauh dengan

EC.KETUT BUDIARTHAadalah Pemangku nyogok dengan mengucapkan men to Pemangku nyogok to(Bahasa Indonesia : Kalau pemangku nyogok bagaimana?)

Saat setelah Terdakwamengatakan katakata Yen Pemangku Nombok Kenken? (BahasaIndonesia : kalau pemangku nyogok bagaimana?) kemudian anaknyamengatakan Sabarsabar Pak ayo mulih (Bahasa Indonesia : Sabarsabar Pak ayo pulang); Bahwa saat itu ada pembicaraan dari Saksi dr. MADE BAGIADNYA, S.PB.,kemudian Terdakwa mengatakan Yen Pemangku Maan NombokKenken? (Bahasa Indonesia : kalau pemangku nyogok bagaimana?)tetapi Saksi tidak tahu Saksi dr.

di sebelahnya dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakanYen Pemangku Maan Nombok Kenken?

MADE BAGIADNYA, S.PB. yangmenyatakan pemilihnan kepala keluarga tidak harus berhenti sebagai pemangku,kepala keluarga beda dengan Pemangku (rohaniawan Hindu) karena kepalakeluarga bisa berhenti begitu saja tetapi Pemangku tidak bisa begitu.