Bahwa berdasarkan permohonan dari Pengurus yang disampaikankepada Hakim Pengawas, dalam rangka pemberesan harta pailitPT.KNN Konstruki Indonesia apabila dinyatakan pailit, mengingatkerumitan dalam pemberasan harta pailit, maka beralasan hukumpermohonan Pengurus untuk menambah Kurator yaitu yang bernamaSuryani Mangisi Hutajulu,S.H.

No.27 Jakarta, dan atas rekomendasi HakimPengawas telah menyatakan dalam rangka pemberesan harta paillitPT.KNN Konstruki Indonesia apabila dinyatakan pailit, mengingat tingkatkerumitan dalam pemberasan harta pailit, maka beralasan hukumpermohonan Pengurus untuk menambah Kurator yaitu yang bernamaSuryani Mangisi Hutajulu, S.H.

KNNKonstruksi Indonesia, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keduaorang Kurator tersebut memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kuratordalam Kepailitan ini yang akan bertugas melaksanakan pemberasan hartapailit, sedangkan Hakim Pengawas akan ditunjuk dari salah seorangHakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melakukan pengawasanterhadap pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Tim Kurator, MajelisHakim menunjuk Sdri Dahlia Panjaitan, S.H.,

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Factisudah tepat dan benar karena pembagian hasil pemberesan tahap dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan dimana kreditorkonkuren tetap mendapatkan bagian sesuai dengan prosentasijumlah piutang meskipun hasil pemberasan harta pailit tidak akancukup untuk melunasi tagihan para kreditor separatis;5.

., sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberasan harta pailit dalam kepailitan PT. New Surabaya;6. Membebankan biaya permohonan kepailitan ini kepada Termohon Pailit sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

., sebagai Hakim Pengawas untukmengawasi pengurusan dan pemberasan harta pailit dalam kepailitan PT. New Surabaya;6. Membebankan biaya permohonan kepailitan ini kepada Termohon Pailit sebesarRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada hari : Jum/at, tanggal : 01 JANUARI 2009,oleh kami : JACK J. OCTAVIANUS, SH., MH., sebagai KetuaMajelis, H.

Bahwa untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitandengan pewaris almarhumah Sulistyarsi binti Tadjiyo, baik yang berupahak, pemberasan, kewajiban dan balik nama serta pengurusan atashartaharta peninggalan (tirkah) pewaris almarhumah Sulistyarsi bintiTadjiyo, maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Warisdari pewaris almarhumah Sulistyarsi binti Tadjiyo; 10.Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dariperkara ini; Berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas,

Petroplas Industri tidakserta merta menjadi milik PT Petroplas Industri yang dikuasai dan dalampengurusan/pemberasan Tergugat I.Bahwa perbutan Tergugat II yang tidak meneliti secara seksama dokumenkepemilikan harta pailit milik PT.

No. 620/PDT/2019/PT.BDG10.11.12.13.melakukan pengurusan dan pemberasan harta pailit PT. Petroplas Industritelah menghalangi Penggugat untuk menikmati/mengambil manfaatekonomi atas objek perkara sehingga Penggugat telah kehilangan potensikeuntungan yang dapat ditaksir secara wajar dengan sejumlah uangsebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah).Bahwa oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk mengeluarkanobjek perkara dari daftar aset pailit milik PT.

a.PEMOHON (sebagai istri);b.PEMOHON II (Sebagai anak perempuan kandung).C.PEMOHON III (Sebagai anak perempuan kandung).Hal. 3 dari 20 hal Penetapan Nomor: 124/Pdt.P/2021/PA.Clqd.PEMOHON IV (sebagai anak perempuan kandung).e.PEMOHON V ( sebagai anak lakilaki kandung)Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.5.Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan PenetapanAhli Waris yaitu untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yangberkaitan dengan Pewaris, yakni almarhum PEWARIS, baik yangberupa hak, pemberasan

Indo Precast Utama, karenanya Majelis Hakim menilaibahwa Kurator tersebut memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kuratordalakm Kepailitan ini yang akan bertugas melaksanakan pemberasan hartapailit, sedangkan Hakim Pengawas akan ditunjuk dari salah seorang HakimNiaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Pengurus dan biayaPKPU akan ditetapbkan kemudian, terpisah dengan keputusan ini namun tetapdengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Pemberasan/ATK Rp. 50.000,3. Biaya Pgl dan PNBP Rp.620.000,4. Redaksi Rp. 10.000,5. Matera Rp. 10.000,Jumlah Rp. 720.000, (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);hal 13 dari 14 halamanperkara nomor 216/Pdt.G/2021/MS.Bnaputus tanggal 8 Juli 2021hal 14 dari 14 halamanperkara nomor 216/Pdt.G/2021/MS.Bnaputus tanggal 8 Juli 2021

Bahwa, untuk menjamin pemberasan utangutang Pemohon kepada Kreditur yaituSdri. GO SIK YEN, CV. ANUGRAH ABADI dan PT. BANK MANDIRI, (Persero) Tbk.,dengan ini mohon agar ditetapbkan sebagai Budel Pailit terhadap harta kekayaanPemohon sebagai berikut :02nn ene nneneSebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya seperti yang diuraikandalam Sertifikat Hak Milik No. 114/Kel.

Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan paraTerdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskansebagai berikut:leMenyatakan terdakwa MISTRO bin SAWITO dan Terdakwa II TOHA binSUNOTO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (2) UURINo.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberasan

Tentang Pengakhiran TugasDan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Bukti P7),Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") dinyatakan berakhirtugasnya terhitung mulai tanggal 27 Februari 2004 dan selanjutnyaBPPN dinyatakan bubar dan dengan berakhirnya dan/ataudibubarkannya BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaanNegara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, termasuk ketiga bidangtanah berikut bangunan miiik Penggugat tersebut berada didalampenguasaan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Pemberasan

Sbytanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya mengenai23sita jaminan atas obyek tersebut diatas, dinyatakandihapus demi hukum dan Pembanding semula Terbantah, Kurator meneruskan pemberasan dengan melakukan prosespenjualan aset pailit dimuka umum ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diiatas, maka patutdan pantas Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memberiputusan sebagai berikut ; DALAM PROVIS Menolak permohonan Provisi dari Terbanding semula Pembantah : DALAM EKSEPS1.

ARGAKAELASE (vide bukti P2) ;Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN DpsMenimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkandiatas dan tanpa ada sanggahan dari pihak Para Termohon serta sebagaimanatugas dan kewenangan kurator sebagai pemberasan harta Pailit dari ParaTermohon pailit, hakim menyimpulkan bahwa Pemohon sebagai Kurator dariperkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Smg Jo No.21/Pdt.SusPailit/2018/PN Niaga

., AAIK" bukan lagi sebagai Kurator dan telah kehilangan hak dankewenangannya sebagai Kurator, sehingga tidak berhak dan berwenanglagi untuk melakukan pengurusan serta pemberasan atas harta Pailit dariPT Asuransi Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) termasuk tetapi tidak terbataspada mengajukan gugatan Actio Paulianan dalam perkara a quo;Bahwa sebagaimana diketahui, alasan pengajuan Gugatan Actio Pauliana iniadalah karena Tergugat telah menjual asset dari PT Asuransi Jiwa BumiAsih Jaya (Dalam Pailit), quodnon

., AAIK" bukan lagi sebagai Kurator dan telah kehilangan hak dankewenangannya sebagai Kurator, sehingga tidak berhak dan berwenang lagiuntuk melakukan pengurusan serta pemberasan atas harta Pailit dari PTAsuransi Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) termasuk tetapi tidak terbatas padamengajukan gugatan Actio Paulianan dalam perkara a quo;Bahwa selain itu terdapat pertimbangan yang sangat keliru yang sangatmerugikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana berikut kami kutippertimbangannya:Menimbang, bahwa

Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusandan pemberasan harta para Termohon ;5. Menunjuk dan mengangkat ZETO BACHRI, SH.,MH dari kantor ZETO &ASSOCIATES, untuk bertindak sebagai kurator dalam perkara ini ;6. Menyatakan hutang Termohon kepada Pemohon sebesarRp.7.005.523.800, (tujuh milyar lima juta lima ratus dua puluh tiga ribudelapan ratus rupiah) belum termasuk denda keterlambatan dan biayabiaya,telah jatuh tempo beserta segala akibat hukumnya ;7.

ARGA PURA(vide bukti P2) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telahdipertimbangkan diatas dan tanpa ada sanggahan dari pihak Para Termohon sertasebagaimana tugas dan kewenangan kurator sebagai pemberasan harta Pailit dariPara Termohon pailit, hakim menyimpulkan bahwa Pemohon sebagai Kurator dariperkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Smg Jo No.21/Pdt.SusPailit/2018/PN Niaga Smg tanggal24 September 2018 dan berdasarkan penetapan

. = 2 SQEKETAN A 7 peuamt i S 3 KOTAMADYA BATAM SBLAKU KETVGPRLAHBAIA PEMBERASAN TANAH*QSOSUS DAERAH ZNpUgERT PORTA PULAU BATAM4 KANTOR PERTANARAN * Lyt* SH GNETS aad a .ON ges ae . : Lerner Bia TUSeiN Ean NIP, Q10153 39 er. :Contoh Tanda tangan Tijo dalam Surat Jual Beli dengan Pemilik awal(TAN KA SE) dengan dengan Surat Jual Beli Nomor 16/1968:Hal. 25 dari 32 Hal.

Adapun berdasarkanPasal 16 ayat (1) Jo.Pasal 69 ayat (1) UU Kepaillitan dan PKPU,TERGUGAT berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusandan/atau pemberasan harta pailit milik HENDRA BASOEKI (dalamPailit)sejak tanggal Putusan Pailit No.125 tersebut diucapkan.Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :Debitor demi hokum kehilangan haknya untuk menguasai danmengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggalputusan pernyataan pailit diucapkan.Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

Miskin , sedangkan Rumah Tangga Miskin penerima Raskinsebanyak 103 Rumah Tangga Miskin yang tersebar/berdomisili di Wilayahdusun I,I dan Ill tidak diberikan jatah Raskin tersebut kepada mereka danTerdakwa menjual Raskin alokasi bulan November 2008 sampai denganalokasi bulan Desember 2008 sebanyak 2060 kg kepada orang lain yangbukan Rumah Tangga Miskin penerima Raskin sesuai data dari BPSKabupaten Kupang ;Bahwa pada Tahun 2009 berdasarkan instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun2008 tentang Kebijakan Pemberasan

Miskin , sedangkan Rumah Tangga Miskin penerima Raskinsebanyak 103 Rumah Tangga Miskin yang tersebar/berdomisili di Wilayahdusun I,Il dan Ill tidak diberikan jatah Raskin tersebut kepada mereka danTerdakwa menjual Raskin alokasi bulan November 2008 sampai denganalokasi bulan Desember 2008 sebanyak 2060 kg kepada orang lain yangbukan Rumah Tangga Miskin penerima Raskin sesuai data dari BPSKabupaten Kupang ;Bahwa pada Tahun 2009 berdasarkan isntruksi Presiden RI Nomor : 1Tahun 2008 tentang Kebijakan Pemberasan