Ditemukan 9657 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemaaf pemakai pemkot pemuka pemaki
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2007 — Putus : 10-05-2007 — Upload : 26-06-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.TGR
Tanggal 10 Mei 2007 — Berjaya Vs Pemkab. Kubar
132 — 30
  • Berjaya Vs Pemkab. Kubar
Pengadilan PN KEBUMEN Perdata
Putus : 11-06-2008 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 7/Pdt.G/2008/PN.Kbm.
Tanggal 11 Juni 2008 — PEMKAB KEBUMEN vs SUGENG MARJOKO
136 — 60
  • PEMKAB KEBUMEN vs SUGENG MARJOKO
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 28-08-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 164/PDT/2012/PT-MDN
PEMKAB SIMALUNGUN HASONANGAN NOVERANDO SINAGA
13 — 4
  • PEMKAB SIMALUNGUNHASONANGAN NOVERANDO SINAGA
Pengadilan PN KEBUMEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-07-2009 — Putus : 27-01-2010 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 13/Pdt.G/2009/PN Kbm
Tanggal 27 Januari 2010 — ARIE MOELIONO (Penggugat) vs Pemkab Kebumen (Tergugat)
71 — 17
  • ARIE MOELIONO (Penggugat) vs Pemkab Kebumen (Tergugat)
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata
Register : 04-10-2016 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 09-09-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 44/PDT.G/2016/PN Gst
Tanggal 17 Nopember 2017 — TAFONASOKHI LAIA LAWAN PEMKAB NIAS SELATAN
29 — 9
  • TAFONASOKHI LAIALAWANPEMKAB NIAS SELATAN
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Mkd
Tanggal 19 Nopember 2015 — ACHMAD SUROSO HINDARTO atas PEMKAB MAGELANG, DKK
199 — 65
  • ACHMAD SUROSO HINDARTO atas PEMKAB MAGELANG, DKK
    PEMKAB MAGELANGberalamat di Jl. Letnan Tukiyat No. 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang(alamat baru dengan penyebutan nama jalan yang baru adalah Jl. SoekamoHatta No. 59 Kota Mungkid), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1) DAM LAKSANA, S.H.
    Bahwa berdasarkan perundingan yang sudah berulang kali Para Penggugatlakukan yakni terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan 13 April2013 dengan pihak Pemkab khususnya Bagian Aset Daerah yang intinyatelah di capai kesepakatan mengenai waktu perpanjangan HGB (Hak GunaBangunan) dan HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun) dengan masawaktu 20 (Dua Puluh) tahun.
    Sertifikat yang dikeluarkan merupakan Surat Tandabukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisikdan data yuridis yang termuat di dalamnya;Bahwa dalam pertemuan musyawarah yang terdahulu antara ParaPenggugat dengan Pemkab Magelang (Tergugat) masingmasing salingmemahami (Baik Pemerintah Kabupaten Magelang maupun Para Penggugat)bahwa semua itu adalah akibat kesalahan di masa lalu yang dilakukan olehPihak Ke3 yakni PT.
    Memerintahkan kepada Pemkab Magelang (Tergugat) untuk melaksanakanputusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasimaupun upaya hukum lainnya dan menghormati proses persidangan danputusan pengadilan tanopa mengambil tindakan/langkah apapun selainmelaksanakan putusan pengadilan ini;11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari keterlambatan jika tidak melaksanakanputusan ini;12.
    Dalil gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwaberdasarkan perundingan yang telah dilakukan Para Pengugat lakukanyakni terhitung sejak bulan Desember sampai dengan 13 April 2013dengan Pemkab khususnya bagian Aset Daerah yang intinya telahdicapai kesepakatan mengenai waktu perpanjangan HGB dan HMSRSdengan masa wakitu 20 (dua puluh) tahun adalah kebohongan ParaPenggugat.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-06-2011 — Putus : 16-06-2011 — Upload : 04-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 211/PDT/2011/PT.MDN
Tanggal 16 Juni 2011 — PEMKAB NIAS X ELIAS U. SURUMAHA, DKK
19 — 7
  • PEMKAB NIAS X ELIAS U. SURUMAHA, DKK
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 24-01-2017 — Putus : 12-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 19/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 12 Mei 2017 — PEMKAB. BATU BARA VS PT. KWALA GUNUNG
20 — 11
  • PEMKAB. BATU BARA VS PT. KWALA GUNUNG
    1700 (seribu tujuh ratus rupiah)sehingga dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalahsebesar Rp 514.080.000, (lima ratus empat puluh juta delapan puluh riburupiah) yang merupakan perkalian antara 320.400 Kg (tiga ratus dua puluh Halaman 23 dari 29 halaman PutusanNomor 19/Pdt/2017/PT.MDN10.11.12.13.empat ratus kilogram) tandan buah kelapa sawit dengan Rp 1700 (seributujuh ratus rupiah) dan dalam perjanjian Tergugat yang menerima danakan memanfaatkan lahan tersebut untuk perkantoran Pemkab
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-06-2010 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 10-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 K/PDT/2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — Pemkab. Temanggung VS Drs. Toto Ary Prabowo
80 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemkab. Temanggung VS Drs. Toto Ary Prabowo
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 103/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 26 Mei 2016 — ACHMAD SUROSO HINDARTO, dkk melawan PEMKAB MAGELANG, dkk
75 — 41
  • ACHMAD SUROSO HINDARTO, dkk melawan PEMKAB MAGELANG, dkk
    PEMKAB MAGELANG.beralamat di Jl. Letnan Tukiyat No. 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang(alamat baru dengan penyebutan nama jalan yang baru adalahHalaman 4 Putusan No. 103 / Pdt / 2016 / PT SMGJl. SoekamoHatta No. 59 Kota Mungkid), dengan surat kuasa khusustertanggal Mungkid 31 Maret 2015, No.SKK/178/03/2015 di daftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 25 Mei 2015No.88/V/2015/PN.Mkd. memberi kuasa kepada :1) IDAM LAKSANA, S.H.
    Bahwa berdasarkan perundingan yang sudah berulang kali ParaPenggugat lakukan yakni terhitung sejak bulan Desember 2012 sampaidengan 13 April 2013 dengan pihak Pemkab khususnya Bagian AsetDaerah yang intinya telah di capai kesepakatan mengenai waktuperpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik SatuanRumah Susun) dengan masa waktu 20 (Dua Puluh) tahun.
    Sertifikat yang dikeluarkanmerupakan Surat Tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;Bahwa dalam pertemuan musyawarah yang terdahulu antara ParaPenggugat dengan Pemkab Magelang (Tergugat) masingmasing salingmemahami (Baik Pemerintah Kabupaten Magelang maupun ParaPenggugat) bahwa semua itu adalah akibat kesalahan di masa lalu yangdilakukan oleh Pihak Ke3 yakni PT.
    Memerintahkan kepada Turut Tergugat Ill (BPN Kabupaten Magelang)untuk menebitkan Sertifikat HGB (Hak Guna Banguan) dan HMSRS (HakMilik Satuan Rumah Susun) atas nama Para Penggugat sebagaipemegang sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Miliksatuan Rumah susun) tanpa ada embelembel di atas tanah HPL (HakPengelolaan);Memerintahkan kepada Pemkab Magelang (Tergugat) untukmelaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukumbanding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dan menghormati
    Dalil gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwaberdasarkan perundingan yang telah dilakukan Para Pengugatlakukan yakni terhitung sejak bulan Desember sampai dengan 13April 2013 dengan Pemkab khususnya bagian Aset Daerah yangintinya telah dicapai kesepakatan mengenai waktu perpanjanganHGB dan HMSRS dengan masa waktu 20 (dua puluh) tahun adalahkebohongan Para Penggugat.
Pengadilan PN BENGKAYANG
Putus : 01-01-1970 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 11/Pdt.G/2015/PN.Bek
Tanggal 1 Januari 1970 —
50 — 23
  • - Irawan, S.Sos- Pemkab Kab Bengkayang Cq. Direktur Utama PDAM
Pengadilan PT MEDAN
Register : 22-04-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 157/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 20 Agustus 2015 —
20 — 13
  • PEMKAB HUMBAHAS Cq. DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN LAWAN POSMAN SIMAMORA
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Idm
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
RUDIYANTO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Pemkab. Indramayu
2.KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, PEMKAB. INDRAMAYU
79 — 6
  • Penggugat:
    RUDIYANTO
    Tergugat:
    1.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Pemkab. Indramayu
    2.KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, PEMKAB. INDRAMAYU
Pengadilan PT MEDAN
Register : 11-09-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 283/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 22 Nopember 2017 —
26 — 14
  • AHMAD DAHLAN NASUTION, DK VS BUPATI PEMKAB. ASAHAN, DK
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 14-11-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 284/PDT/2016/PT-MDN
MUHAMMAD TOHIR SIREGAR X PEMKAB ASAHAN CQ. KEP. DINAS TATA KOTA
37 — 22
  • MUHAMMAD TOHIR SIREGAR X PEMKAB ASAHAN CQ. KEP. DINAS TATA KOTA
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN KIP
Register : 15-04-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 23/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 19 Juni 2014 — PPID Pemkab Musi Banyuasin VS GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKKOS)
121 — 49
  • PPID Pemkab Musi Banyuasin VS GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKKOS)
    PUTUSANNOMOR :23/G/2014/PTUNPLGDemi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarasederhana telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :PPID Pemkab Musi Banyuasin, yang diwakili oleh DICKI MEIRIANDO,SSTP.MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KetuaPPID Pemkab Musi Banyuasin,alamat J Kol.
    RODIAH, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil/staff knusus PPID/HUMAS PEMKAB MUBA, Alamat JL. Kol. WahidUdin Nomor i 257,Sekayu, MusiBanyuasin;5. F.M. MUSLIM, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf KhususHukum dan penyelesaian Sengketa PPID/HUMAS PEMKA MUBA,Alamat JL. Kol.Wahid Udin Nomor:257, Sekayu, MusiBanyuasin;6. ERWIN SIMANJUNTAK, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:Staf Khusus Hukum dan penyelesaianSengketa PPID/HUMAS PEMKABMUBA, Alamat JL.Kol.
    JalanPramuka Raya No 56 Komplek Bina Marga, Matraman,Jakarta dan staff khusus hukum dan penyelesaian sengketaPPID PEMKAB MUBA, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 22 Maret 2014 kepada:; Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MELAWANGERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKKOS), yangberalamat di Jalan Kapten Anwar Sastro no. 1352 Blok A.1Palembang; Dalam hal ini diwakili TABRANI, KewarganegaraanIndonesia, Ketua Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan(GAKOSS) Anti KKN, Beralamat di Jalan
    Musi Banyuasin pada bulan Oktobertahun 2012, maka mekanisme dan Prosudural permohonan Informasi ditujukan untuk seluruh SKPD PEMKAB Muba harus/wajib melalui PPID;Sedangkan secara fakta hukum ternyata TERMOHON KEBERATAN/DAHULU PEMOHON INFORMASI tidak melalui mekanisme danHalaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23/G/2014/PTUNprosuderal yang di atur oleh peraturan perundangundangan, karenaTERMOHON KEBERATAN/DAHULU PEMOHON INFORMASI, tidakmeminta Informasi terhadap PEMOHON KEBERATAN/DAHULUTERMOHON
    Musi Banyuasin, dengan demikian yang menjadipertanyaan hukum apakah PPID Pemkab Musi Banyuasin dapat menjadi PemohonKeberatan dalam sengketa ini padahal yang dahulu menjadi Termohon Informasiadalah Badan Kesbangpol Kabupaten MusiBaty WaSiNyn nanan nnnnennnnnnnnnnnnn =Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan KomisiInformasi Nomor tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiPublik juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun2013 Tentang Standar
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN KEPANJEN Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kpn
Tanggal 19 Februari 2024 — Penggugat:
PT BPR ARTHA KANJURUHAN Pemkab Malang (Perseroda)
Tergugat:
DWI LUHUR SUPRIYADI
29 — 14
  • Penggugat:
    PT BPR ARTHA KANJURUHAN Pemkab Malang (Perseroda)
    Tergugat:
    DWI LUHUR SUPRIYADI
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Kpn
Tanggal 22 April 2021 — BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG
Tergugat:
SITI RAHAYU
63 — 45
  • BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG
    Tergugat:
    SITI RAHAYU
    BPR ARTHA KANJURUHAN PEMKAB MALANG, Berkedudukan danBerkantor Pusat di Jalan Raya Singosari No. 275, Singosari, KabupatenMalang. Diwakili oleh: RAMELAN: Direktur Utama PT.
    BPR ARTHAKANJURUHAN PEMKAB MALANG. Berdasarkan Akta Notaris Nomor: 15,Tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat oleh Yudo Sigit Riswanto, S.H.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata Tanah
Putus : 17-12-2015 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Bbu
Tanggal 17 Desember 2015 — BMM) Pemkab Way kanan
190 — 0
  • BMM)Pemkab Way kanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695 K/Pdt/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — ACHMAD SUROSO HINDARTO, DKK VS PEMKAB MAGELANG DAN PT BPR ARTHA MERTOYUDAN, DKK
126 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACHMAD SUROSO HINDARTO, DKK VS PEMKAB MAGELANG DAN PT BPR ARTHA MERTOYUDAN, DKK
    tahumengenai kejelasan dan kepastian mengenai status tanah tersebut selainkarena tidak diberitahu oleh PT Merbabu maupun Pemerintah KabupatenMagelang dari awal Para Penggugat memegang sertifikat HGB (Hak GunaBangunan) murni tanpa ada keterangan di atas Hak Pengelolaan (HPL)*begitu pula dengan sertifikat HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun);Bahwa berdasarkan perundingan yang sudah berulang kali Para Penggugatlakukan yakni terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan 13 April2013 dengan pihak Pemkab
    Sertifikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisyang termuat di dalamnya;Bahwa dalam pertemuan musyawarah yang terdahulu antara ParaPenggugat dengan Pemkab Magelang (Tergugat) masingmasing salingmemahami (baik Pemerintah Kabupaten Magelang maupun ParaPenggugat) bahwa semua itu adalah akibat kesalahan di masa lalu yangdilakukan oleh pihak ke3 yakni PT Merbabu (Turut Tergugat ) yang sampaisaat ini tidak diketahui
    terhadap pemegang sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan)dan HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun) murni tanpa ada tambahandi atas tanah HPL (Hak Pengelolaan);Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (BPN Kabupaten Magelang) untukmenebitkan Sertifikat HGB (Hak Guna Banguan) dan HMSRS (Hak MilikSatuan Rumah Susun) atas nama Para Penggugat sebagai pemegangsertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik satuan Rumahsusun) tanpa ada embelembel di atas tanah HPL (Hak Pengelolaan);Memerintahkan kepada Pemkab