Ditemukan 27 data
231 — 71
Tindak Pidana Penyerobotanatas sebidang tanah yang berlokasi di Desa Passo Lareri/ RT.041 / RW. 009Kecamatan Baguala Kota Ambon, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang danmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa dengan maksudmenguntungkan diri sendiri, atau orang lain, dengan secara melawan hukum,menjual, menukarkan dan membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanahyang belum bersertifikat, sesuatu gedung,bangunan penananman
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
bayar (756.990.41 2) (592.082.198) (756.990.41 2)5 Kelebihan bayar dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 756.990.412 756.990.412 756.990.4126 PPN yang kurang dibayar 164.908.2147 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 164.908.2148 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (6+7) 329.816.428 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, PemohonBanding mengajukan permohonan keberatan melalui surat Nomor: FD95/09/2011MSD tanggal 26 September 2011 yang diterima oleh KantorPelayanan Pajak Penananman
Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/2016dokumen pendukung yang menguatkan alasanalasan yang mendukungalasan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telahditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penananman Modal Asing Enam;Bahwa atas keberatan tersebut, Terbanding menerbitkan surat keputusankeberatan Nomor: KEP1612/WPJ.07/2012 tanggal 4 September 2012tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/AtauJKP Masa Pajak
Ahmad Yantomi, SH
Terdakwa:
Purwanto Bin Suwardi
48 — 10
Suwardi pada hari dan tanggal yang Terdakwatidak ingat lagi di tahun 2014 bertempat di Desa Muara Burnai II Dusun III KecamatanLempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menjual, menukarkan ataumembebani dengan credit verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penananman
57 — 27
Surat Keputusan Kepala Dinas Penananman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah No. 543.32/19568tahun 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batuan(SIRTU) kepada SRI WAHYUNINGSIH, diktum KETIGA menyatakan :IUP operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak laintanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi JawaTengah;2.
60 — 4
Deli Serdang;Bahwa saksi tidak melihatnya dari awal tetapi saat saksi bersama 2 (dua)orang anggota pekerja saksi yang bernama Eduardo Wahyu BremaGinting dan Peri Kurniawan Ketaren, saksi melihat sudahterjadipembakaran;Bahwa saat itu saksi dan kedua pekerja saksi tersebut hendakmengerjakan penananman pohon jagung dan pohon jeruk diatas lahanatau perladangan milik Sdr.
68 — 11
Deli Serdang;Bahwa saksi tidak melihatnya dari awal tetapi saat saksi bersama 2 (dua)orang anggota pekerja saksi yang bernama Eduardo Wahyu BremaGinting dan Peri Kurniawan Ketaren, saksi melihat sudahterjadipembakaran;Bahwa saat itu saksi dan kedua pekerja saksi tersebut hendakmengerjakan penananman pohon jagung dan pohon jeruk diatas lahanatau perladangan milik Sdr.
SRI WAHYUNINGSIH
Tergugat:
WILLIAM LIM
136 — 44
Surat Keputusan Kepala Dinas Penananman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah No. 543.32/19568tahun 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batuan(SIRTU) kepada SRI WAHYUNINGSIH, diktum KETIGA menyatakan :IUP operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak laintanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi JawaTengah;2.
Terbanding/Tergugat I : H.THAMRIN AD,SH
Terbanding/Tergugat II : DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
86 — 49
Serta ketentuanyang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 1 tahun 2016 TentangBangunan Gedung dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yangditerbitkan oleh Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Tarakan, khususnya terkait dengan persyaratan teknis persyaratanadministrasi dan prosedur penerbitan IMB.
1.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
2.DEWI SHINTA DAME SIAHAAN, SH
Terdakwa:
Lubis Kamal
83 — 28
sumpah yang dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi mengerti pada saat ini di mintai keterangan sebagaisaksi dalam dugaan Tindak Pidana pelaku usaha pangan yang denganHalaman 10 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Ransengaja memperdagangkan pangan yang tidak memiliki izin edar denganproduk panggan kicap pekat tong nam produksi YEO HAPSENGMALAYSIA"Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahKabupaten Natuna di Dinas Penananman
PT. SUKSES LOGINDO ALAM, diwakili SUDRAJAT, A.Md
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
156 — 68
Bahwa, yang dijadikan objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat padahuruf A halaman 2 (dua) mengenai Objek Gugatan adalah Surat KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKepulauan Bangka Belitung (atas nama Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka BelitungHalaman 11 dari 83 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2019/PTUNPGPKabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penananman Modal) Nomor:503/555/DPMPTSPPPT/2018, tanggal 15 November
Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusandengan amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.2.4.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan BangkaBelitung (atas nama Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Provinsi KepulauanBangka Belitung Kabid Perencanaan dan PengembanganIklim Penananman
72 — 28
Pajukukkang Kab.Bantaeng atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan ataumembebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat,sesuatu gedung, bangunan, penananman atau pembenihan di atas tanah yangbelum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau
1.FAJAR KURNIAWAN ADHYAKSA, S.H.
2.KOESHARTANTO, SH
Terdakwa:
PURNOMO HADI SUSANTO
75 — 19
Moch Jakram
- 1 (satu) lembar foto copy gambar blok PBB
Dikembalikan kepada saksi Abdul Manan
1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas penananman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota Batu tanggal 24 Januari 2022
Dikembalikan kepada Sdr.
Muhammad Ikram Arifin
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang
Intervensi:
NG TJU HO
165 — 78
Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penananman Modal dan Pelayanan,Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor :503.570.648/0001/DPMPPTSPDS/I/2018 tentang Pemberian IzinMendirikan Bangunan (IMB) tanggal 03 Januari 2018 atas nama NgTju Hoa, selanjutnya disebut .................. Bukti T. Il Intervensi 1 ;2. Foto copy Surat Keterangan Situasi Bangunan Nomor :503.570.647/0007/DPMPPTSP/DS/2017 tanggal 03 Januari 2018atas nama Ng Tju Hoa, selanjutnya diS@DUt..................
ZURWANDI, SH
Terdakwa:
Drs. HASAN BASRI, M.Si Bin NGARIF
155 — 18
Bengkalis tanggal 16 Februari 2016
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2016/759 yang dikeluarkan Kepala Badan Penananman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bengkalis tanggal 16 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T/Pzn/SITU/2016/757 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.
97 — 23
Bahwa saksi tahu waktu menjadi Kepala UPT Pertanian dan saksi terima datadari Kepala Desa waktu ada proyek penananman kelapa. Bahwa data tanah sengketa naik atas nama Amaq Mis. Bahwa saksi terima data tanah sengketa dari Kepala Desa, dan Kepala Desamenaikkan atas dasar penguasaan. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ganti ruginya, hanya diberitahu olehKepala Desa. Bahwa tidak lebih dari 2 hektar tanah Amag Mis yang ditanami kelapa.
212 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Kn dan terakhir kali diubah dengan Akte Nomor 92 tanggal 28Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Dwi Karya Reksa Abadi yang telah diberitahukan kepada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SuratNomor: AHUAH.01.1005379 tertanggal 19 Februari 2014;Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan Persetujuan PerluasanPenanaman Modal (Persetujuan Prinsip) yang diterbitkan oleh BadanKoordinasi Penananman Modal berdasarkan Surat PersetujuanPerluasan Penanaman
60 — 18
Cing KhaiLieyang alamatnya berada di Cikarang Kota Bekasi berbeda dengan alamat yangterdapat di Kop surat fax yang penuntut umum tunjukan, alamat yang terdapat didalam Izin Prinsip penananman Modal Asing dari Badan Koordinasi PenanamanModal dan Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Kab.Tangerang KecamatanRajeg Desa Sukasari, dimana alamat yang terdapat di Kop Surat fax yang penuntutumum Tunjukan,Izin Prinsip penenaman modal asing dan keterngan domisili daridesa rajeg tertulis bahwa alamat PT.
1.DRS AGUS DERMAWAN DASUKI Dkk
2.HERMAWAN LUKITO
3.H WAN ISMET BSc
4.MURYANTO SARWOKO
5.H DICKY SUWANDI
6.USMAN BUDIHARTO
7.DR H ENDJANG NAFFANDY MSi
8.TOTOK WIDJANARKO
9.ASIAHWATI
10.IR DINA PARI RAHMAN
11.MAC SJAVIANTO
12.RIZAL HANIFAN ARDLIANTO
13.SETYANTO
14.BOMA HERMAWAN
15.USEP FATHUDDIEN
16.EDDY SUPARMAN SE
17.H RACHMAT
18.IYUS ROSWADI
19.H TATANG TARJONO
20.DEFI FIRDAUS
21.SALEH ARDISOMA
22.ANWAR SANUSI ST
23.ABDUL YASMIN EFENDI
24.IR BAMBANG PUDJIANTO
25.SUHARTONO
26.ADE YUSUP
27.Drs SUWANDI
28.H MUCHLIS ABDULLAH
29.NANA H SUDRADJAT
30.KAMALUDDIN
31.DR CHAIRIL AIBAR SIREGAR
32.DIDIT ADI DWI ANANDA P
33.IR H HERRY PURNOMO MT
34.DRS R AGAH GS BSC
35.MUSTARI KANI
36.RHE ROESLAN ADIWIDJAJA
37.SULAEMAN
38.R ASEP BUDIARSA
39.H KARDJOKO
40.H EMAN SUHERMAN
41.EDI SETIAWAN ST
42.ADB MANAN
43.JATUN
Tergugat:
WALIKOTA BANDUNG Cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Intervensi:
PT MARGAHAYU RAYA Perseroan diwakili H Hari Raharta Sudrajat SE
655 — 239
; Ayat 3 pelaksanaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan IMB kepada kepalaSOPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan perizinan terpadu;Menimbang, bahwa terkait pendelegasian wewenang Walikota Bandungtelah mengeluarkan suatu surat keputusan dengan Nomor 875.2/Kep.176DPMPTSP/2017 tentang pendelegasian sebagian wewenang penandatangananperizinan dan non perizinan dari Walikota Bandung kepada Pelaksana TugasKepala Dinas Penananman
84 — 51
27 meter untuk menahansikfailnya dan ada beberapa yang kita perbaiki dan setelah itu kitapasang angkur, ternyata besinya tidak bisa menahan beban yang adasehingga angkur tersebut tidak dapat menahan beban turap.Bahwa terhadap hasil pekerjaan saksi telah laporkan kepada PPTKBahwa saksi pernah melihat adanaya pelaksanaan boring dan sondirpada tahun 2010Bahwa untuk kedalaman untuk tiang pancang adalah sedalam 2426meterAtas keterangan saksi Tanggapan memberikan tanggapan bahwa menurutterdakwa untuk penananman
96 — 44
Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Penananman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPMP2T) Kabupaten Lampung Selatan;d. Izin Prinsip Penanaman Modal dari yang dikeluarkan oleh Kepala BadanPenananman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T)Kabupaten Lampung Selatan;e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Kepala BadanPenananman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T)Kabupaten Lampung Selatan;f.