No. 29 S II Blok 005, Kohir Nomor C.194 SPPT. 00083.0 Jual Beli No. 304/2014 atas nama H. abdul somat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Milik sargini/Marsitir;

- Sebelah Timir : Tanah milikJarun;

- Sebelah Selatan : Tanah Pengarisan

Tanah seluas 995 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunanpermanen yang terletak di Kabupaten Tangerang, Propinsi BantenPersil No. xx S II Blok 005, Kohir Nomor C.xxx SPPT. xxxxx.0 Jual BelliNo. xxx/2014 atas nama H. abdul somat dengan batas batas sebagaiberikut:Sebelah Utara : tanah Milik sargini/Marsitir;Sebelah Timir : Tanah milikJarun;Sebelah Selatan : Tanah Pengarisan;Sebelah Barat : Saluran arr;Sebagai harta bersama (gonogoni) antara Pemohon denganTermohon;9.

Tangerang;Sebelah Selatan : Tanah milik Sukedah;Sebelah Barat : Tanah Wakaf;Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2018/PA.Tgrs2) Tanah seluas 995 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunanpermanen yang terletak di Kabupaten Tangerang, Propinsi BantenPersil No. xx S Il Blok 005, Kohir Nomor C.xxx SPPT. xxxxx.0 Jual BelliNo. xxx/2014 atas nama H. abdul somat dengan batas batas sebagaiberikut:Sebelah Utara : tanah Milik sargini/Marsitir;Sebelah Timir : Tanah milikJarun;Sebelah Selatan : Tanah Pengarisan

Ranca balung Rt. 001 Rw. 04, DesaSolear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Propinsi BantenPersil No. 29 S II Blok 005, Kohir Nomor C.194 SPPT. 00083.0 Jual BeliNo. 304/2014 atas nama H. abdul somat dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara : tanah Milik sargini/Marsitir; Sebelah Timir : Tanah milikJarun; Sebelah Selatan : Tanah Pengarisan; Sebelah Barat : Saluran air;1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Merk Toyata KijangInnova V Tahun Pembuatan 2005 No.

Hal ini sejalan dengan pengarisan tetapYurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan tertanggal 9 Juli 1975 No.81K/Sip/ 1971;Bahwa gugatan Penggugat masih mengandung kekaburan karenagugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah sawah sengketa tersebut milikbersama dalam gugatan adalah warisan, maka Pengadilan Negeri Bulukumbatidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena wewenangPengadilan Agama Bulukumba ;Berdasarkan halhal dan alasan hukum sepanjang Eksepsi Tergugattersebut diatas adalah

berdasar hukum gugatan Penggugat Niet onvanklijkVerklaard sebagai dasar hukum eksepsi yang sejalan dengan pengarisan tetapMahkamah Agung RI.

Pengugat agar kembali saja keIndonesia menceraikannya.3: Bahwa selama kepulangan Tergugat ke IndonesiaPengugat harus mengalami penderitaan lahir dan batin selama kuranglebih 2 tahun dengan hanya memakan nasi putih berlauk garam untukmenyambung hidup; Pengugat sudah tidak mempunyai lagi biaya karenapada waktu pulangnya Tergugat ke Indonesia bersama ayahnya2ABDULLAH BIN BULLU ia telah membawa sejumlah uang arisan karenakebetulan Tergugat adalah Bandarnya yang dalam hal ini Pengugatlahyang dikejar oleh pengarisan

memeriksa ulang secara keseluruhannya baik mengenaipenilaian fakta/pembuktian maupun mengenai penilaian penerapan hukumnya,setelah itu hakim banding membuat pertimbangan dengan hukum yangberdasarkan fakta perkara perdata ini, apalagi hakim banding tersebut hanyasekedar melihat amar putusan Pengadilan Negeri tanpa mengkajinya; Bahwa demikian kiranya putusan hakim banding yang menguatkan putusan hakimyang pertama tersebut, praktis secara hukum dan undangundang bertentangandengan hakikat dan prinsip pengarisan

hanya secara serta merta mengambil alin pertimbanganHakim Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 3,sehingga dengan mengambil alih alasanalasan pertimbangan putusanHakim Pertama menjadi alasanalasan pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri, tanoa memberi motivasi pertimbangan alasanalasan apa yangdipandang benar dalam putusan tersebut, sehingga dengan demikian HakimBanding adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan prisipYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.Hal ini sesuai pengarisan

memeriksa ulang secarakeseluruhannya baik mengenai penilaian fakta/oembuktian maupunmengenai penilaian penerapan hukumnya, setelah itu hakim bandingmembuat pertimbangan dengan hukum yang berdasarkan fakta perkaraperdata ini, apalagi hakim banding tersebut hanya sekedar melihat amarputusan Pengadilan Negeri tanpa mengkajinya; Bahwa demikian kiranya putusan hakim banding yang menguatkan putusanhakim yang pertama tersebut, praktis secara hukum dan undangundangbertentangan dengan hakikat dan prinsip pengarisan

Sikap dan cara dilakukan oleh Hakim Banding adalahjustru bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku dan prinsipYurisprudensi Tet ap Mahkamah Agung RI karena seharusnya menuruthukum dan undangundang Pengadilan Tinggi selaku peradilan ulangansuatu perkara haruslah diperiksan ulang keselurahan baik mengenaifaktanya/pembuktian maupun penilain tentang mengenai penerapanHukumnya, demikianlah seh arusnya hakikat dan fungsi suatu peradilanJudex Facti , hal ini sesuai pedeman pengarisan Yurisprudensi tetapMahkamah

Rongga Perut .a.Hati : Warna merah gelaap, perabaan kenyal,ukuran panjangdua puluh delapan sentimeter lebar sembilan belas sentimtertinggi tujuh sentimeter, pada pengarisan terdapat darah merahgelap.Limpa : warna merah keabu abuan, perabaan kenyal, ukuranpanjanga dua belas sentimeter, lebar delapaan sentimeter,tinggi sembilan sentimeter, pada pengarisan terdapat darahmerah gelap;Lambung : panjang lengkung besar tiga puluhsentimeter ,lengkung kecil tujuh belas sentimeter.Usus : tidak ada kelainan,

Hati : Warna merah gelaap, perabaan kenyal,ukuran panjangdua puluh delapan sentimeter lebar sembilan belas sentimtertinggi tujuh sentimeter,oada pengarisan terdapat darah merahgelap.b. Limpa : warna merah keabu abuan,perabaan kenyal ,ukuranpanjanga dua belas sentimeter ,lebar delapaansentimter ,tinggo sembilan sentimeter,oada pengarisanterdapat darah merah gelap;c. Lambung : = panjang lengkung besar tiga puluhsentimeter ,lengkung kecil tujuh belas sentimeter.d. Usus: tidak ada kelainan,.

fatwa hukum berbunyi sebagai berikut:Cara pemeriksaan di tingkat banding ...... dstnya..... seharusnyahakim banding, mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalamkeseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapanhukumnya* (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI Iltahun 1977 halaman 249); Bahwa oleh karenanya, putusan Judex Facti tingkat banding yangmenguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, praktissecara hukum dan Undangundang bertentangan dengan hakikat danprinsip pengarisan

Dan juga Pemohon Kasasi jamin bahwa tanah dan bangunan yang sudahmenjadi miliknya tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain dan ataukepada siapapun;Menurut tertib hukum acara perdata dan pengarisan yurisprudensi tetapMahkamah Agung Republik Indonesia, persyaratan untuk menjatuhkan amarputusan uang paksa (dwangsom) sangat diperketat dan selektif, karena antaraPenggugat dengan Tergugat harus mempunyai hubungan langsung kausal(hubungan langsung) dan keadaanya sangat mendesak dan tidak boleh ada

Pasinringi (kenyataannyadilapangan kebun yang dikuasai Maijja/A.Pasinring);Bahwa oleh karena luas dan batas tanah yang tercantum dalam gugatanpara Termohon Kasasi/para Penggugat berbeda atau tidak sama denganluas dan batasbatas tanah kenyataannya dilapangan yang dikuasai paraPemohon Kasasi/para Tergugat dan turut Tergugat , maka menuruthukum dan pengarisan yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia, gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk

Dengandemikian, dari pengarisan pasalpasal Kitab Undang Undang Hukum Perdatatersebut diperoleh kaidan hukum, bahwa sesorang hanya dapat mewasiatkanatau menghibah wasiatkan harta miliknya sendiri, sedangkan harta orang laintidak bisa. Bilamana sipemberi wasiat mewasiatkan sesuatu benda yang bukanmiliknya, maka wasiat atau hibah wasiat itu batal demi hukum. Oleh karena,tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah jelas tanah milik sah La Taddi,dan bukan tanah kepunyaan Labbe.

Bentuk surat ini sudah terpenuhiforrnil dan materiil sebagai alat bukti tulisan/surat yang merupakan alatbukti ke 2 (dua);Bahwa dengan demikian paling sedikit satu orang saksi, ditambah satu alatbukti yang lain pengarisan ini dijelaskan sendiri oleh Pasal 1905Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 3141 K/Pdt/201220KUHPerdata Pasal 169 HIR (M.

Tujuannya, agar barang tersebut tidak digelapkan olehTergugat selama proses persidangan berlangsung, sehinggapada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaranutang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi dengan jalanmenjual barang sitaan itu ; Bahwa bertitik tolak dari pengarisan pasal 227 ayat (1) HIR, pelaksanaansita Jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utangpiutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi (pasal 1243 jo pasal 1247 KUHPerdata) olehnya itu gugatan para Penggugat