Ditemukan 7571 data
163 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
MURNI VS KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ANDI ISWITARDIYANTO & REKAN, dkk.
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ANDIISWITARDIYANTO & REKAN, berkedudukan di Jalan RayaKalimalang, Komplek Pusbinal PU, Nomor C1, KelurahanPondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,yang diwakili oleh Andi Iswitardiyanto, S.E., M.Ec.Dev.,MAPPI (Cert) selaku Pimpinan Rekan (Pusat) KJPP AndiIswitardiyanto & Rekan, dalam hal ini memberi kuasakepada Faisal Wan, S.H., dan kawan, Para Advokat padaKantor Law Office Faisal Wan, S.H., & Rekan, beralamat diJalan T. Imam Bonjol, Nomor 12A Lt.
Alek Prabudi
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
2.Dewan Pengawas Keuangan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
3.Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesin Penilai Indonesia Sumatera Utara dan Aceh c.q. Ketua Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Sumatera Utara dan Aceh
24 — 18
Penggugat:
Alek Prabudi
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
2.Dewan Pengawas Keuangan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
3.Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesin Penilai Indonesia Sumatera Utara dan Aceh c.q. Ketua Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Sumatera Utara dan Aceh
108 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
JABARUDDIN, dk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN
., dan kawankawan, Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan StudiHukum Sulawesi Tenggara (LBHKasasiSultra), beralamatdi Perdos Kampus Lama Unhalu, Blok A, Nomor 4,Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, KotaKendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 April 2021;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan;1.Lawan:KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DANREKAN, berkedudukan di Gedung AEKI Indonesia,Jalan R.P.
94 — 0
BAHARUDDIN, dkkLAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
86 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAHARUDDIN, dkk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
., dan kawankawan, Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi Dan StudiHukum Sulawesi Tenggara (LBHKASASISULTRA),beralamat di Perdos Kampus Lama Universitas Haluoleo(Unhalu), Blok A, Nomor 4, Kelurahan Lahundape,Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021;Para Pemohon Kasasi;1.Lawan:KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DANREKAN, yang diwakili oleh Pimpinannya, Ir. RachmatManggala Purba, S.E., M.M.
106 — 42
JABARUDDIN, dkLAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
Kantor Jasa Penilai Publik Rachmat MP dan Rekan, yang beralamatGedung AEKI Indonesia jalan R.P Soeroso No. 20 Kel. Cikini,Kec.Menteng Jakarta Pusat (Kota) DKI Jakarta. Selanjutnya disebutsebagai Tergugat I.2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahaan NasionalRepublik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahaan Nasional Republik Indonesia ProvinsiSulawesi Tenggara, berkedudukan Jalan Abunawas No. 17,Pondambea, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Bahwa proses penilaian yang dilakukan Tergugatl tidak sesuai denganPetunjuk Teknis Penilaian SPI (Standar Penilai Indonesia) dan KEIP(Kode Etik Penilai Indonesia);7.
Bahwa adapun Pedoman STANDAR PENILAIAN INIDONESIA (SPI)oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyatakanbahwa Nilai Pengganti Wajar Adalah Nilai untuk kepentingan pemilikyang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatuProperti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian nonfisik yang di akibatkan adanya pengambilalihan hak atas property dimaksud.
Publik Rachmat MP danRekan selaku TIM Penilai Pengadaan Tanah Proyek jalan PariwisataKendariToronipa tidak relefan dengan prinsip Pemerintahansekarang yaitu amanat dari President Republik Indonesia Bapak Ir.Joko Widodo, mengatakan untuk pembebasan lahan dimasyarakat demi pembangunan bukan nilai dengan cara gantirugi melainkan dengan cara penggantian yang seimbang ;Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP dan Rekanyang telah di tuangkan dalam surat tentang penilaian harga ternyatasangat
Dengan demikian, hasil Rapat Dengar Pendapat tidak dapat kamiHalaman1 4dari47halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PN.Kdi.jadikan sebagai referensi untuk pengambil kesimpulan nilai, melainkanmenjadi pertimbangan melalui proses penilaian yang sesuai denganStandar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia(KEPI) Edisi Vil, tahun 2018..
Terbanding/Penggugat : H.DASMIR ST. PALANO
Turut Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA BUKITTINGGI
85 — 40
Pembanding/Tergugat II : PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI Diwakili Oleh : PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Terbanding/Penggugat : H.DASMIR ST. PALANO
Turut Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA BUKITTINGGI
58 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIMON KARUNTU, dkkdanKANTOR JASA PENILAI PUBLIK SARWONO INDRASTUTI & REKAN
Nomor 79 PK/Pdt/2016DanKANTOR JASA PENILAI PUBLIK SARWONO INDRASTUTI &REKAN, berkedudukan di Komplek Orchid Park Blok D Nomor175, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukanpenaksiran terhadap barangbarang milik Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat/Pembanding yang akan dilelang, padahaldisamping Termohon Peninjauan Kembali Vdahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding melalui Turut Termohon/Turut Terbanding/TurutTergugat melakukan penaksiran terhadap barangbarang yangdisengketakan tersebut seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diberi hak yang sama untukmelakukan penaksiran melalui lembaga penilai
delapan ratus lima puluh juta rupiah) yangkemudian dilelang oleh Terbanding JVTergugat sebesarRp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dibeli olehTermohon Peninjauan Kembali Ill/Terbanding/Tergugat yang merupakanharga penawaran tertinggi karena tidak ada peserta lain yang mengajukanpenawaran dalam pelaksanaan lelang eksekusi tersebut, hal ini sangatberbanding terbalik dengan keadaan pasar yang ditaksir oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding melaluilembaga penilai
Nomor 79 PK/Padt/2016Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H); Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan untuk juga melakukanpenaksiran sendiri dengan menggunakan jasa penilai independensebagaimana layaknya; Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi lelang dilaksanakan ternyataKetua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak sedang berada ditempat akan tetapi pada saat itu masih berada di Pekanbaru,sehingga penentuan harga limit ditentukan oleh Wakil PaniteraPengadilan Tanjung Pinang tanpa ada terlebih dahulu berkoordinasidengan
70 — 19
Penggugat:SULAIMAN EFENDI RANGKUTITergugat:1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG2.JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO
54 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RIZKI DJUNAEDI DAN REKAN KANTOR CABANG BOGOR, DKK
ANANG SUHANDA BIN WILASTRA ALM
Tergugat:
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIZ dan REKAN
51 — 6
Penggugat:
ANANG SUHANDA BIN WILASTRA ALM
Tergugat:
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIZ dan REKAN
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI,DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; vs. DRS. HARUN PASARIBU
63 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, DkDanKANTOR JASA PENILAI PUBLIK NI MADE TJANDRA KASIH
SULAIMAN EFENDI RANGKUTI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
2.JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO
90 — 32
Penggugat:
SULAIMAN EFENDI RANGKUTI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
2.JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTOBahwa Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orangperseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesionalHalaman 6 Perkara Nomor: 815/Pdt.P/2018/PN.Tng.yang telah mendapat jjin praktik penilaian dari Menteri Keuangan untukmenghitung nilai/narga obyek pengadaan tanah.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan TolCengkarengBatuceperKunciran untuk Di Kelurahan Tanah Tinggi,Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, yang melaksanakan tugaspenilaiannya adalah Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan. Yangmenurut sifatnya untuk Jasa Penilai Publik bersifat indevenden dalammelaksanakan tugasnya.8.
Bahwa dalam melakukan tugasnya Penilai atau Jasa Penilai Publikberdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan PresidenNomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum; Dalam Pasal 65 berbunyi:(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugianbidang per bidang tanah, meliputi:a. tanah;b. ruang atas tanah dan bawah tanah;Cc. bangunan;d. tanaman;e. benda yang
berkaitan dengan tanah; dan /atauf. kerugian lain yang dapat dinilai.(2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatifdan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah.9.
Bahwa dalam tata cara penentuan penilaian terhadap besarannilai atas objek pengadaan tanah milik Pemohon Keberatan padamekanisme pelaksanaan penilaiannya, merupakan hasil penilaian tehnis olehpara petugas Jasa Penilai Publik yang dapat dipertanggung jawabkan baiksecara perdata maupun pidana, karena merupakan tanggung jawab penuhpihak Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.17. 17.
Jonner Samosir
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
118 — 16
Penggugat:
Jonner Samosir
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
HARTANA
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER
161 — 44
Penggugat:
HARTANA
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
59 — 9
Pembanding/Penggugat : Jonner Samosir
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
143 — 263
TAUFIK, Jabatan PENILAI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)Sih Wiryadi & Rekan,
seorang Penilai Property tanah danbangunanbiasa.Bahwa bukti kedua yang membuktikan TERMOHON Ill bukanlah seorangpenilai Bisnis adalah Kantor KJJPSIH Wiryadi & Rekan asal PEMOHON IIL.Bahwa PERMEN KEUANGAN NOMOR 125/PMK.01/2008 TETANG JASA4127.28.29.30.PENILAI PUBLIK Pasal 7 ayat (1) Penilai Publik dalam memberikanjasanya wajib mempunyai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dan BahwaKJPP memiliki Kwalifikasi sesuai Kwalifikasi Izin Penilai yangdimilikinya Pasal 16 ayat (1).Bahwa sesuai dengan DAFTAR
yang ADIL, LAYAK dan DAPAT MEMBERIKELANGSUNGAN HIDUP YANG LEBIH BAIK, menurut amanat undangundang.Bahwa PerundangUndangan mengatur tentang JASA PENILAI PUBLIK : IZIN/KWALIFIKASI PENILAI,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 Pasal 3ayat (3) Izin Penilai Publik diklasifikasikan dalam bidang :a.
Penilai Properti; dan/ataub. Penilai Bisnis= BIDANG JASA/KEWENANGAN PENILAI,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008Pasal 2ayat (1)Bidang Jasa Penilaian meliputi :a. Bidang Jasa Penilai Property; dan/ ataub. Bidang Jasa Penilai Bisnis.Ayat (3) Bidang Jasa Penilai Bisnis sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b meliputi antara lain :a.
Opini Kewajaran" SANKSI BAGI PENILAI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008Pasal 6Ayat (1)Penilai Publik hanya dapat memberikan jasa Penilaiansesuai dengan klasifikasi izin Penilai Publik yang dimilikisebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat 3.Ayat (2)"Jika Penilai Publik melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yaitu Penilai Publik memberikanjasa Penilaian tidak sesuai dengan kwalifikasi izin PenilaiPublik, Penilai Publik dimaksud dikenakan sanksiadministratif berupa pembekuan
Bila Penilai tidakmenerima atau ragu atas adanya instruksi tersebut, maka penilai dapatmelakukan konfirmasi tertulis atau membuat kesepakatan dalam suatu beritaacara diantara Penilai dengan Pemberi Tugas.
PT Pertamina Gas,
Tergugat:
PT Mutiara Energy,
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan,
166 — 56
Penggugat:
PT Pertamina Gas,
Tergugat:
PT Mutiara Energy,
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan,
SITI HIBATUN YULAIKA
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER
77 — 12
Penggugat:
SITI HIBATUN YULAIKA
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER