Ditemukan 7603 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penilaian penikam perisai penolan peniti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1154 K/Pdt/2020
Tanggal 9 April 2020 — MURNI VS KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ANDI ISWITARDIYANTO & REKAN, dkk.
136 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MURNI VS KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ANDI ISWITARDIYANTO & REKAN, dkk.
    KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ANDIISWITARDIYANTO & REKAN, berkedudukan di Jalan RayaKalimalang, Komplek Pusbinal PU, Nomor C1, KelurahanPondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,yang diwakili oleh Andi Iswitardiyanto, S.E., M.Ec.Dev.,MAPPI (Cert) selaku Pimpinan Rekan (Pusat) KJPP AndiIswitardiyanto & Rekan, dalam hal ini memberi kuasakepada Faisal Wan, S.H., dan kawan, Para Advokat padaKantor Law Office Faisal Wan, S.H., & Rekan, beralamat diJalan T. Imam Bonjol, Nomor 12A Lt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2021 — Upload : 16-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3779 K/Pdt/2021
Tanggal 21 Desember 2021 — JABARUDDIN, dk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN
82 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JABARUDDIN, dk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN
    ., dan kawankawan, Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan StudiHukum Sulawesi Tenggara (LBHKasasiSultra), beralamatdi Perdos Kampus Lama Unhalu, Blok A, Nomor 4,Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, KotaKendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 April 2021;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan;1.Lawan:KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DANREKAN, berkedudukan di Gedung AEKI Indonesia,Jalan R.P.
Pengadilan PN KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 6 Juli 2021 — BAHARUDDIN, dkk LAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
84 — 0
  • BAHARUDDIN, dkkLAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3778 K/Pdt/2021
Tanggal 21 Desember 2021 — BAHARUDDIN, dkk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
76 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAHARUDDIN, dkk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
    ., dan kawankawan, Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi Dan StudiHukum Sulawesi Tenggara (LBHKASASISULTRA),beralamat di Perdos Kampus Lama Universitas Haluoleo(Unhalu), Blok A, Nomor 4, Kelurahan Lahundape,Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021;Para Pemohon Kasasi;1.Lawan:KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DANREKAN, yang diwakili oleh Pimpinannya, Ir. RachmatManggala Purba, S.E., M.M.
Pengadilan PN KENDARI Perdata Wanprestasi
Register : 11-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 5 Juli 2021 — JABARUDDIN, dk LAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
86 — 28
  • JABARUDDIN, dkLAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
    Kantor Jasa Penilai Publik Rachmat MP dan Rekan, yang beralamatGedung AEKI Indonesia jalan R.P Soeroso No. 20 Kel. Cikini,Kec.Menteng Jakarta Pusat (Kota) DKI Jakarta. Selanjutnya disebutsebagai Tergugat I.2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahaan NasionalRepublik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahaan Nasional Republik Indonesia ProvinsiSulawesi Tenggara, berkedudukan Jalan Abunawas No. 17,Pondambea, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
    Bahwa proses penilaian yang dilakukan Tergugatl tidak sesuai denganPetunjuk Teknis Penilaian SPI (Standar Penilai Indonesia) dan KEIP(Kode Etik Penilai Indonesia);7.
    Bahwa adapun Pedoman STANDAR PENILAIAN INIDONESIA (SPI)oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyatakanbahwa Nilai Pengganti Wajar Adalah Nilai untuk kepentingan pemilikyang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatuProperti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian nonfisik yang di akibatkan adanya pengambilalihan hak atas property dimaksud.
    Publik Rachmat MP danRekan selaku TIM Penilai Pengadaan Tanah Proyek jalan PariwisataKendariToronipa tidak relefan dengan prinsip Pemerintahansekarang yaitu amanat dari President Republik Indonesia Bapak Ir.Joko Widodo, mengatakan untuk pembebasan lahan dimasyarakat demi pembangunan bukan nilai dengan cara gantirugi melainkan dengan cara penggantian yang seimbang ;Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP dan Rekanyang telah di tuangkan dalam surat tentang penilaian harga ternyatasangat
    Dengan demikian, hasil Rapat Dengar Pendapat tidak dapat kamiHalaman1 4dari47halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2021/PN.Kdi.jadikan sebagai referensi untuk pengambil kesimpulan nilai, melainkanmenjadi pertimbangan melalui proses penilaian yang sesuai denganStandar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia(KEPI) Edisi Vil, tahun 2018..
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 10-06-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT PADANG Nomor 88/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 16 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat II : PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI Diwakili Oleh : PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Terbanding/Penggugat : H.DASMIR ST. PALANO
Turut Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA BUKITTINGGI
69 — 36
  • Pembanding/Tergugat II : PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI Diwakili Oleh : PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI
    Terbanding/Penggugat : H.DASMIR ST. PALANO
    Turut Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA BUKITTINGGI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — SIMON KARUNTU, dkk dan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SARWONO INDRASTUTI & REKAN
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIMON KARUNTU, dkkdanKANTOR JASA PENILAI PUBLIK SARWONO INDRASTUTI & REKAN
    Nomor 79 PK/Pdt/2016DanKANTOR JASA PENILAI PUBLIK SARWONO INDRASTUTI &REKAN, berkedudukan di Komplek Orchid Park Blok D Nomor175, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
    tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukanpenaksiran terhadap barangbarang milik Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat/Pembanding yang akan dilelang, padahaldisamping Termohon Peninjauan Kembali Vdahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding melalui Turut Termohon/Turut Terbanding/TurutTergugat melakukan penaksiran terhadap barangbarang yangdisengketakan tersebut seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diberi hak yang sama untukmelakukan penaksiran melalui lembaga penilai
    delapan ratus lima puluh juta rupiah) yangkemudian dilelang oleh Terbanding JVTergugat sebesarRp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dibeli olehTermohon Peninjauan Kembali Ill/Terbanding/Tergugat yang merupakanharga penawaran tertinggi karena tidak ada peserta lain yang mengajukanpenawaran dalam pelaksanaan lelang eksekusi tersebut, hal ini sangatberbanding terbalik dengan keadaan pasar yang ditaksir oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding melaluilembaga penilai
    Nomor 79 PK/Padt/2016Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H); Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan untuk juga melakukanpenaksiran sendiri dengan menggunakan jasa penilai independensebagaimana layaknya; Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi lelang dilaksanakan ternyataKetua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak sedang berada ditempat akan tetapi pada saat itu masih berada di Pekanbaru,sehingga penentuan harga limit ditentukan oleh Wakil PaniteraPengadilan Tanjung Pinang tanpa ada terlebih dahulu berkoordinasidengan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 815/Pdt.P/2018/PN.Tng
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat: SULAIMAN EFENDI RANGKUTI Tergugat: 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2.JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO
61 — 19
  • Penggugat:SULAIMAN EFENDI RANGKUTITergugat:1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG2.JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2433 K/PDT/2022
Tanggal 18 Juli 2022 — KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RIZKI DJUNAEDI DAN REKAN KANTOR CABANG BOGOR, DKK
46 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RIZKI DJUNAEDI DAN REKAN KANTOR CABANG BOGOR, DKK
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 02-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat:
ANANG SUHANDA BIN WILASTRA ALM
Tergugat:
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIZ dan REKAN
41 — 2
  • Penggugat:
    ANANG SUHANDA BIN WILASTRA ALM
    Tergugat:
    KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIZ dan REKAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509K/TUN/2005
Tanggal 7 April 2008 — DIREKTUR PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI, DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; vs. DRS. HARUN PASARIBU
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI,DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; vs. DRS. HARUN PASARIBU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-11-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4781 K/Pdt/2022
Tanggal 9 Nopember 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, Dk Dan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK NI MADE TJANDRA KASIH
52 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, DkDanKANTOR JASA PENILAI PUBLIK NI MADE TJANDRA KASIH
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 22-10-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 815/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
SULAIMAN EFENDI RANGKUTI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
2.JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO
78 — 32
  • Penggugat:
    SULAIMAN EFENDI RANGKUTI
    Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
    2.JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO
    Bahwa Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orangperseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesionalHalaman 6 Perkara Nomor: 815/Pdt.P/2018/PN.Tng.yang telah mendapat jjin praktik penilaian dari Menteri Keuangan untukmenghitung nilai/narga obyek pengadaan tanah.
    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Ruas Jalan TolCengkarengBatuceperKunciran untuk Di Kelurahan Tanah Tinggi,Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, yang melaksanakan tugaspenilaiannya adalah Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan. Yangmenurut sifatnya untuk Jasa Penilai Publik bersifat indevenden dalammelaksanakan tugasnya.8.
    Bahwa dalam melakukan tugasnya Penilai atau Jasa Penilai Publikberdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan PresidenNomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum; Dalam Pasal 65 berbunyi:(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugianbidang per bidang tanah, meliputi:a. tanah;b. ruang atas tanah dan bawah tanah;Cc. bangunan;d. tanaman;e. benda yang
    berkaitan dengan tanah; dan /atauf. kerugian lain yang dapat dinilai.(2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatifdan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah.9.
    Bahwa dalam tata cara penentuan penilaian terhadap besarannilai atas objek pengadaan tanah milik Pemohon Keberatan padamekanisme pelaksanaan penilaiannya, merupakan hasil penilaian tehnis olehpara petugas Jasa Penilai Publik yang dapat dipertanggung jawabkan baiksecara perdata maupun pidana, karena merupakan tanggung jawab penuhpihak Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.17. 17.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 17-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Kln
Tanggal 10 Desember 2021 — Penggugat:
HARTANA
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER
145 — 44
  • Penggugat:
    HARTANA
    Tergugat:
    1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
    2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 29-09-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 8 Maret 2022 — Penggugat:
Jonner Samosir
Tergugat:
1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
94 — 16
  • Penggugat:
    Jonner Samosir
    Tergugat:
    1.PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
    2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 19-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Arm
Tanggal 12 Juli 2017 — TAUFIK, Jabatan PENILAI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)Sih Wiryadi & Rekan,
130 — 249
  • TAUFIK, Jabatan PENILAI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)Sih Wiryadi & Rekan,
    seorang Penilai Property tanah danbangunanbiasa.Bahwa bukti kedua yang membuktikan TERMOHON Ill bukanlah seorangpenilai Bisnis adalah Kantor KJJPSIH Wiryadi & Rekan asal PEMOHON IIL.Bahwa PERMEN KEUANGAN NOMOR 125/PMK.01/2008 TETANG JASA4127.28.29.30.PENILAI PUBLIK Pasal 7 ayat (1) Penilai Publik dalam memberikanjasanya wajib mempunyai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dan BahwaKJPP memiliki Kwalifikasi sesuai Kwalifikasi Izin Penilai yangdimilikinya Pasal 16 ayat (1).Bahwa sesuai dengan DAFTAR
    yang ADIL, LAYAK dan DAPAT MEMBERIKELANGSUNGAN HIDUP YANG LEBIH BAIK, menurut amanat undangundang.Bahwa PerundangUndangan mengatur tentang JASA PENILAI PUBLIK : IZIN/KWALIFIKASI PENILAI,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 Pasal 3ayat (3) Izin Penilai Publik diklasifikasikan dalam bidang :a.
    Penilai Properti; dan/ataub. Penilai Bisnis= BIDANG JASA/KEWENANGAN PENILAI,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008Pasal 2ayat (1)Bidang Jasa Penilaian meliputi :a. Bidang Jasa Penilai Property; dan/ ataub. Bidang Jasa Penilai Bisnis.Ayat (3) Bidang Jasa Penilai Bisnis sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b meliputi antara lain :a.
    Opini Kewajaran" SANKSI BAGI PENILAI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008Pasal 6Ayat (1)Penilai Publik hanya dapat memberikan jasa Penilaiansesuai dengan klasifikasi izin Penilai Publik yang dimilikisebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat 3.Ayat (2)"Jika Penilai Publik melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yaitu Penilai Publik memberikanjasa Penilaian tidak sesuai dengan kwalifikasi izin PenilaiPublik, Penilai Publik dimaksud dikenakan sanksiadministratif berupa pembekuan
    Bila Penilai tidakmenerima atau ragu atas adanya instruksi tersebut, maka penilai dapatmelakukan konfirmasi tertulis atau membuat kesepakatan dalam suatu beritaacara diantara Penilai dengan Pemberi Tugas.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Nopember 2022 — Penggugat:
PT Pertamina Gas,
Tergugat:
PT Mutiara Energy,
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan,
143 — 43
  • Penggugat:
    PT Pertamina Gas,
    Tergugat:
    PT Mutiara Energy,
    Turut Tergugat:
    Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan,
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-10-2021 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 05-08-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 257/Pdt.G/2021/PN.Ckr
Tanggal 7 Juli 2022 — Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Ir. Areyanti, Junita MAPPI (Cert)
185 — 27
  • Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Ir. Areyanti, Junita MAPPI (Cert)
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 17-06-2022 — Putus : 09-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 274/Pdt/2022/PT MDN
Tanggal 9 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat : Jonner Samosir
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
40 — 9
  • Pembanding/Penggugat : Jonner Samosir
    Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
    Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 17-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Kln
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat:
SITI HIBATUN YULAIKA
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER
68 — 12
  • Penggugat:
    SITI HIBATUN YULAIKA
    Tergugat:
    1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
    2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP SIH WIRYADI DAN PARTNER