Ditemukan 13 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penundaan panundaan penanda perunda pemunda penundan penunda penundaanã penandaan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 08-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 216/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 8 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; H. MUHAMMAD TINGGUL;
66 — 48
  • Berkas perkara banding Nomor: 216/B/2017/PT.TUN.JKT da ratsuratlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ( Bundel A dan BundelB);TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi T Usaha Negara Jakartamemperhatikan dan menerima keadaankead engenai duduknya perkaraseperti tertera dalam Putusan Pengadilan: Usaha Negara Jakaarta Nomor:298/G/2016/PTUNJKT tanggal 18 017 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :ENGADILIDALAM PENUNDAA ban enanennennanenannnnannenannenansensnnnnenannanannenannnnennnansnn2
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-08-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 181/B/2013PT.TUN.JKT.
Tanggal 25 September 2013 — KUWU DESA WERU KIDUL, KECAMATAN WERU, KABUPATEN CIREBON.; FIDYA RIZKI ANGGELINA, DKK ( 5 ORANG );
28 — 13
  • sengketadi tingkatSalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :119/G/2012/PTUN.BDG tanggal 23 April 2013;Berkas perkara Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketaseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 23April 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : MENGADILI:DALAM PENUNDAA
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 16-04-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 08-11-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 9 Agustus 2012 — YOHANIS PIGOME, S.SOS.; JOHANIS JHON DOGOPIA.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI
101 — 39
  • peraturan yang berlaku;Bahwa dengan di keluarkanya Objek sengketa Tata UsahaNegara oleh TERGUGAT, maka sangat jelas dapat merugikankepentingan para PENGGUGAT dan juga dapat menimbulkandampak kerugian bagi pemerintah Daerah dalam rangkapelayanan publik kepada masyarakat;Bahwa berdasarkan seluruh alasan alasan para Penggugatdiatas maka para PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara dan mengadili perkara sengketaTata Usaha Negara ini berkenan untuk memutuskan Halhalsebagai berikut :Dalam Penundaa
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 12-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 124/B/2017/PT.TUN.SBY
Tanggal 29 Agustus 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I dan 1. PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA. 2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. vs FERRY SO
142 — 62
  • Berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir dan berkaitan denganperkara ini; === = == 22229222222TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 182/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Mei 2017 yangamarnya sebagai berikut :220 222 nner eneMENGADILIDalam Penundaa : 0000nnnnennnnennnannennnne nnn nanan annannn Menolak
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
PT UNGGUL LESTARI . Diwakili oleh Herman Tandinata
Tergugat:
1.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.PT. BERKAT CAHAYA TIMBER
397 — 218

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN

    • Menyatakan Penetapan Nomor : 189/G/2018/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2019 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1636 — 3427

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN

    • Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat dan Penggugat Intervensi;

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 18-01-2012 — Putus : 12-03-2012 — Upload : 08-02-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 02/G/2012/PTUN-PDG
Tanggal 12 Maret 2012 — -PT. ARUPADHATU ADISESANTI, yang diwakili oleh Direkturnya EKO TEGUH ARIEF WICAKSONO -KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
76 — 49
  • PENUNDAA N gsentenicscceseneneneamennereni ncaa eannneneannee Menolak permohonan penundaanPenggugat ;DALAM EKSEPSI.e Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenanganabsolut;DALAM POKOKPERKARA:e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);e Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 199.000, (Seratus Sembilan Puluh Sembilan RibuDemikian diputus pada Hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 oleh EFFRIANDY,S.H., selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
549 — 279

  • DALAM PENUNDAAN

    - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

    DALAM EKSEPSI

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-02-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Maret 2018 — Pemohon:
1.PT. ALUVINDO EXTRUSION
2.PT. SRIMURNI SURABAYA
Termohon:
PT. JAYA BERSAUDARA
274 — 128
  • Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Kemayoran Jakarta Pusat;

    6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU serta Kreditur lain yang dikenal, dengan surat tercatat agar datang pada sidang Permusyawaratan yang telah ditetapkan diatas;

    7. Menetapkan biaya Pengurus dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

    8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaa

Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 17-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 139/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
1012 — 204

  • ---------------------------------------- M E N G A D I L I : ---------------------------------------

    DALAM PENUNDAAN :--------------------------------------------------------------------------------- `

    Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;-------------------------------------------

    <

Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-07-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 08-11-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 27 September 2012 — FRANZALBERT JOKU; MOZES KALLEM, S.H.; FREDRIK SOKOY, S.Sos., M.Sos.; ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.; ZADRAK WAMEBU, S.H., M.M.; FRANKLIN ORLOF DEMENA; VS 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA; 2. IZAK RANDI HIKOYABI; 3. G I A N T O, S.H.;
90 — 30
  • berkenanmengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objeksengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud olehketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Junto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, tentangPeradilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Pengggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata UsahaNegara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :12Dalam Penundaa
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 17-03-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 12/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Agustus 2017 — Penggugat:
1.HARTONO
2.RIDUAN
3.MASDARI KIDANG
4.SOLIHIN
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
Tergugat II Intervensi:
ZEKY HAMZAH, S.E.
135 — 272
  • DALAM PENUNDAA Niecssseenecccccennereecincneensnnennnnecnmmenaneen Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor 141.1/ K. 166/ 2017tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan PengangkatanKepala Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon, KabupatenKutai Timur tertanggal 17 Februari 2017;Il. DALAM EKSEPSI: Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI; Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima(niet onvantkelijk verklaard);II.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
351 — 401
  • Dalam Penangguhan/Penundaan : Bahwa Tergugat Menolak dan sangat keberatan terhadapPermohonan Penundaa Pemberlakuan Objek Perkara yang diajukanoleh Penggugat dan telah ditetapbkan Penundaan Pemberlakuannyaoleh Majelis Hakim dengan dasar dan alasan Hukum ebagaimana dijelaskan di bawah ini ;1.