ada hubungan keluaraga maupun pekerjaan;melainkan sebagai teman; Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan data tentanglbunya yang bernama Istiwati ;Dian Nita A yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Mulyaningsih ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohonmembenarkan;Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan halhal lagi dan tetapmohon penetapan;Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar penyususnan

Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut dibagi dalamempat kontrak, dimana untuk Pekerjaan Jasa KonsultanPerencanaan (lanjutan) Penyususnan Feasibility Study (FS) AmdalPelabuhan Kota Bangun amggarannya sebesar Rp. 4.334.432.100,3. Bahwa untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan seleksi umumPekerjaan Jasa Konsultasi Kegiatan Penyususnan Feasibility Study(FS), Study AMDAL dan DED Pelabuhan Kota Bangun , denganPrakualifikasi tanggal 12 November 2008 dengan No.01/PanPBJ/APBD/DISHUB/XI/2008;4.

Bahwa untuk kelanjutannya telah ditandatangani Surat PerjanjianPemborongan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Jasa KonsultansiLanjutan Penyususnan Feasibility Study (FS) AMDAL PelabuhanKota Bagung Nomor.550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/II/2009 tanggal5 Maret 2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.659.450.000, antaraKepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara(Sdr.Ir.H.Harun Nurasid,MM,MT) dengan Direktur PT AuramatraJaya Egineering (Sdr. Ir Tatiek Sugihartiningrum,MT/Terdakwa);.

Kutai Kartanegara sebesar Rp. 44.214.404.600,Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut dibagidalam empat kontrak, dimana untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan (lanjutan)Penyususnan Feasibility Study (FS) Amdal Pelabuhan Kota Bangun amggarannyasebesar Rp. 4.334.432.100,Menimbang, bahwa untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan seleksiumum Pekerjaan Jasa Konsultasi Kegiatan Penyususnan Feasibility Study (FS),Study AMDAL dan DED Pelabuhan Kota Bangun , dengan Prakualifikasi tanggal

Kutai Kartanegara sebesar Rp. 44.214.404.600,Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut dibagidalam empat kontrak, dimana untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan (lanjutan)Penyususnan Feasibility Study (FS) Amdal Pelabuhan Kota Bangun anggarannyasebesar Rp. 4.334.432.100,Menimbang, bahwa untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan seleksiumum Pekerjaan Jasa Konsultasi Kegiatan Penyususnan Feasibility Study (FS),Study AMDAL dan DED Pelabuhan Kota Bangun , dengan Prakualifikasi tanggal

Kutai Kartanegarasebesar Rp. 44.214.404.600, Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut dibagidalam empat kontrak, dimana untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan (lanjutan)Penyususnan Feasibility Study (FS) Amdal Pelabuhan Kota Bangun anggarannyasebesar Rp. 4.334.432.100, Untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan seleksi umumPekerjaan Jasa Konsultasi Kegiatan Penyususnan Feasibility Study (FS), StudyAMDAL dan DED Pelabuhan Kota Bangun , dengan Prakualifikasi tanggal 12November 2008 dengan No.01/PanPBJ

pembayaran tagihan angsuran I (Pertama) ataspelaksanaan pekerjaan Penyusunan Buku RENSTRA, PROPEDA dan ProgramJangkaMenengah...............Menengah Kabupaten Waropen sesuai Surat Perjanjian Perencanaan (SPP) Nomor: 05/KONT/PDPP/BAPP/W/2004 tanggal 7 Juni 2004 dan SPMU No.679/BT/2004 pada tel.12 Nopember 2004, sejumlah Rp.276.500.000, (dua ratus tujuh puluh enam juta limaratus ribu rupiah), bertempat di Ruang Kerja Saya, untuk kepentingan pembayarantagihan angsuran II (Kedua) atas pelaksanaan pekerjaan Penyususnan

1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor : 6 Tahun2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPemerintah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2004;1 (satu) buah buku RENSTRA Kabupaten Waropen 20042009;1 (satu) buah buku PROPEDA Kabupaten Waropen 20042009;1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Perencanaan (SPP), Nomor : 05/KONT/PDPP/BAPP/W/2004, Tanggal 07 Juni 2004, Proyek : PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Waropen Tahun Anggaran2004, Pekerjaan : Penyususnan

Buku RENSTRA, PROPEDA dan ProgramJangka Menengah Kabupaten Waropen, Konsultan : PT SILVA PATRIA,Harga Borongan : Rp. 553.000.000,, Tahun Anggaran : 2004 ;1 (satu) bendel SPMU Nomor : 199/BT/2004, tanggal 19 Juli 2004 : Untukpembayaran : Tagihan angsuran I (pertama) Atas Pelaksanaan PekerjaanPenyususnan Buku RENSTRA, PROPEDA dan Program Jangka MenengahKabupaten Waropen , sejumlah Rp. 276.500.000,;1 (satu) bundel SPMU Nomor : 679/BT/2004, tanggal 12 Nopember 2004 :Untuk pembayaran : Atas Pekerjaan Penyususnan

satu) buah buku Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor : 6 Tahun 2004tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PemerintahKabupaten Waropen Tahun Anggaran 2004; 1 (satu) buah buku RENSTRA Kabupaten Waropen 20042009;e 1 (satu) buah buku PROPEDA Kabupaten Waropen 20042009;e 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Perencanaan (SPP), Nomor : 05/KONT/PDPP/BAPP/W/2004, Tanggal 07 Juni 2004, Proyek : Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2004, Pekerjaan: Penyususnan

RENSTRA, PROPEDA dan Program Jangka MenengahKabupaten Waropen, Konsultan : PT SILVA PATRIA, Harga Borongan : Rp.553.000.000,, Tahun Anggaran : 2004 ;e 1 (satu) bundel SPMU Nomor : 199/BT/2004, tanggal 19 Juli 2004 : Untukpembayaran : Tagihan angsuran I (pertama) Atas Pelaksanaan PekerjaanPenyususnan Buku RENSTRA, PROPEDA dan Program Jangka MenengahKabupaten Waropen, sejumlah Rp. 276.500.000,;e 1 (satu) bundel SPMU Nomor : 679/BT/2004, tanggal 12 Nopember 2004 : Untukpembayaran : Atas Pekerjaan Penyususnan

Dalam hal ini bahwa tidak boleh atau tidak diperbolehkanmemperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undangundang atau yangbertentangan dengan hukum, nilainilai kesopanan ataupun ketertiban umum.Maka oleh karena itu, menunjuk dari pendapat Salim H.S sebagimana dalambukunya Hukum Kontrak; Teori&Teknik Penyususnan Kontrak menguraikanbahwa perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua tidakterpenuhi.

pengayaan;Kegiatan pembelajaran remidialatau pembelajaran tambahan;Persiapan ujian akhir sekolah;Kegiatan ekstrakurikuler sepertikegiatan olahraga,kesenianataupunkegiatan bimbingan rohami;Kegiatan UKS;Kegiatan ulangan harian siswa;Pembayaran langganan daya dan jasa seperti pembayarantahihan listrik, air, teloon maupun sambungan internet;Kegiatan praktek lapangan atau magang siswa;Perawatan ringan sekolah;Perawatan ringan alat sekolah dan alat praktek /siswa;Pengembangan dan pelatihan guru sekolah;Penyususnan

hal 18) , sesuai petunjuk teknis peruntukan danaBOS yaitu:Pembelian / pengadaan buku teks pelajaran;Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatnpembelajaran;Pegandaan soaldan penyediaan lembar jawaban siswa dalamkegiatan ulangan dan ujian;Pembeliaan peralatan pendidikan;Pembelian bahan habis pakai;Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler;Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;Langganan daya dan jasa lainnya;Kegiatan penerimaan siswa baru;Penyususnan

perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair,perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulisdan perawatan fasilitas sekolah lainnya;Langganan daya dan jasa lainnya meliputi biaya untuk membayarlangganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajarmengajar seperti listrik, telefon, air, internet dan lainnya;Kegiatan penerimaan siswa baru yatu biaya untuk pengadaanformulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran , Meliputibiaya fotocopy dan konsumsi panitia penerimaan siswa baru;Penyususnan

dan pelaporan yaitu biaya untuk menyususn danmengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang, meliputibiaya fotocoy dan konsumsi penyususnan laporan ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyatabahwa Terdakwa menggunakan dana RBOS, BOS dan DBO untukkeperluan lainnya yang tidak terdapat di dalam proposal yangdiajukan dan dilarang dalam Petunjuk Teknis Dana BOS dan DBOtersebut diatas yaitu@ Untuk kegiatan tour paskibraka keTakengon yang diikuti beberapa orang guru, pelatin paskibrakadan

Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan belanja daerah, PelaksanaanTata Usaha Keuangan Daerah dan penyususnan Perhitungan AnggaranPendapatan Belanja Daerah. Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan Setiappengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;Kepmendagri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah pasal 132 ayat (1 dan 2) yang menegaskan bahwa Ayat (1).

Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban danpengawasan Keuangan dan belanja daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah dan penyususnan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah, yang menyatakan Setiap pengeluaran Kas harus didukungoleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang9Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2015/PT JAPmenagih.

Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban danpengawasan Keuangan dan belanja daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah dan penyususnan Perhitungan Anggaran Pendapatan10teBelanja Daerah. Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan Setiappengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;o Kepmendagri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah pasal 132 ayat (1 dan 2) yang menegaskan bahwa : Ayat (1).

Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawabandan pengawasan Keuangan dan belanja daerah, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan penyususnan Perhitungan AnggaranPendapatan Belanja Daerah. Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan14Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;o Kepmendagri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah pasal 132 ayat (1 dan 2) yang menegaskan bahwa *: Ayat (1).

Bahwa yang melakukan penyususnan berkas dan pemeriksaan terhadap terdakwaadalah Kanit saksi yaitu JHONVICTOR. Bahwa setelah saksi JHONVICTOR pindah ke Polsek Moutong, berkas perkara terdakwadiserahkan oleh saksi. Bahwa berkas yang diserahkan oleh saksi JHONVICTOR finggal dilimpahkan keKejaksaan, saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemenksaan dikarenakan saksitidak ikut dalam pemeriksaan dari awal.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar,.

Adalahdengan mengacu kepada:Peraturan Pemerintah Nomor:06 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor:3Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyususnan Pengelolaan Hutan sertaPemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 danPasal 120Permenhut Nomor:P.55/MenhutH/2006 Jo Nomor:P.63/MenhutII/2006 Pasal 13ayat (7), (8) dan (9)Keputusan gubernur Kalimantan tengah , Nomor:416 Tahun 2003 tentang Ketentuandan Tata cara Pemanfaatan Kayu Ulin Olahan di Wilayah Propinsi Kalimantantengah, pada Pasal 12 ayat

pembuatan LHP di Tpn, Pemuatan, Pengangkutan dan Pembongkaran di tempatPenimbunan Kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/kota2 Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembayaranpenggantian nilai tegakan.Bahwa ketentuan yang mengatur pemanfaatan kayu olahan/ gergajian jenis kayu ulin dankayu jenis lainnya yang berasal dari Kawasan Hutan Tetap, mengacu kepada:Peraturan Pemerintah Nomor:06 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor:3 Tahun2008 Tentang Tata Hutan dan Penyususnan

Adalahdengan mengacu kepada:a Peraturan Pemerintah Nomor:06 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor:3Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyususnan Pengelolaan Hutan sertaPemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 danPasal 120b Permenhut Nomor:P.55/MenhutII/2006 Jo Nomor:P.63/MenhutII/2006 Pasal 13ayat (7), (8) dan (9)c Keputusan gubernur Kalimantan tengah , Nomor:416 Tahun 2003 tentang Ketentuandan Tata cara Pemanfaatan Kayu Ulin Olahan di Wilayah Propinsi Kalimantantengah, pada Pasal

pembuatan LHP di Tpn, Pemuatan, Pengangkutan dan Pembongkaran di tempatPenimbunan Kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/kota2 Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembayaranpenggantian nilai tegakan.Bahwa ketentuan yang mengatur pemanfaatan kayu olahan/ gergajian jenis kayu ulin dankayu jenis lainnya yang berasal dari Kawasan Hutan Tetap, mengacu kepada:Peraturan Pemerintah Nomor:06 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor:3 Tahun2008 Tentang Tata Hutan dan Penyususnan

menerima eksepsi Tergugat Ill dan menyatakansecara hukum bahwa gugatanPENGGUGAT karena KompetensiRelatif Pengadilan dinyatakan Niet Ontvankelijkeverklaard (N.O) atautidak dapat diterima;Hal. 9 Putusan No.489/PDT/2017/PT.DKIDALAM POKOK PERKARA1.Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT Ill menolak secara tegasseluruh dalildalil yang diajukan oleh PENGGUGAT yang disusunsecara subyektif dengan mengesampingkan/menyembunyikanfakta yang sesungguhnya, terkecuali halhal yang TERGUGATakui kebenarannya;Bahwa dasar penyususnan

Bagian tugas danfungsi disebutkan :Pasal 103 A menyebutkan : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyaitugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi tekhnis dibidangperencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.Pasal 103 B menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 103A, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi :a Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria departemen ....dst.b Pelaksanaan norma....... dst.c Penyususnan

oleh Direktur Jenderal;Pasal 105 menyatakan : Direktorat Jenderal Planlogi mempunyai tugas merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standarisasi tekhnis dibidang perencanaan makro bidangkehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangundangan;Pasal 106 menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 105,Direktorat Jenderal Planologi kehutanan menyelenggarakan fungsi :a Perumusan kebijakan............0000+ dst.b Pelaksanaan kebijakan..........:...00 dst.c PeNYUSUSNAN

Januari 2014;11) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari CV Panca Buana Abadi Nomor16/SPER/PHOPBA/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 PerihalPermohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan (PHO) Kepada PejabatPembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenPesawaran,12) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor522/04/II1.06/SPK/2014 tanggal 5 Mei 2014 antara PejabatPembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenPesawaran dengan Irki Consultan pekerjaan Jasa KonsultasiPerencanaan Penyususnan

disusun PENGGUGAT adalah gugatanyang disusun berdasarkan dalildalil yang tidak dapatdipertanggungjawabkan dan dengan sengaja disusun dalam rangkamelepaskan dirinya dari pertanggungjawaban hukum yang semestinyadan keinginan licik secara terselubung berlindung dibalik dalil dalil yangdisusun berdasarkan keterangan yang seluruhnya diluar fakta hukumyang semestinya agar menundukkan diri pada hukum, dengan satu tujuanyaitu ingin menguasai OBJEK SENGKETA dengan cara tidak halal danmelawan Hukum;Bahwa dasar penyususnan

yang disusun berdasarkan dialildalil yang tidak dapatdipertanggungjawabkan dan dengan sengaja disusun dalam rangkamelepaskan dirinya dari pertanggungjawaban hukum yang semestinya.Oleh karenanya maka pembenaran fakta terhadap peristiwa danpertanggungjawaban hukum PENGGUGAT akan TERGUGAT Ilkemukakan dalam GUGATAN REKONPENSI lebih lanjut dalam materijawaban ini;Bahwa setelah secara seksama membaca dan mempelajari isi materigugatan Penggugat, dapatlah Tergugat Il simpulkan lebih dinibahwasanya dasar penyususnan

lalai dalampemeberian kredit yang dilakukan dan tidak sesuai denganPetunjuk Teknis Operasional Bank (PTO) sehingga pemberiankredit tersebut macet akibat dari kelalaian ataupun kesengajaantidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kehatihatian dalam memverifikasi dokumendokumen yang diajukan olehPara Nasabah atau tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturanhukum perbankan dan juga bertentangan dengan Surat KeputusanBank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentangKewajiban Penyususnan

telahdilakukan oleh Tergugat, artinya jika mencermati gugatan Penggugattersebut maka dapat dipastikan dalam memformulasikan gugatan olehPenggugat menggunakan substantierings theori, yang mana dalil gugatanPenggugat tidak hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasartuntutan Penggugat, tetapi juga menjelaskan faktafakta yang mendahululperistiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa secara teori penyusunan gugatan Majelis Hakimmemaknai telah tepat menggunakan teori dalam penyususnan

Panca Buana AbadiNomor 16/SPER/PHOPBA/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014Perihal Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan (PHO) KepadaPejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan KehutananKabupaten Pesawaran;1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor522/04/II.06/SPK/2014 tanggal 5 Mei 2014 antara PejabatPembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenPesawaran dengan Irki Consultan pekerjaan Jasa KonsultasiPerencanaan Penyususnan Rancangan Teknis Hutan Mangrove;1 (satu) bundel fotocopy

Mulia Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini) karena substansi dari Berita AcaraPemeriksaan tanggal 15 Desember 2009 tersebut, yang menyebutkan tidak ditemukan saranadanprasaranapenunjang kegiatan IUPHHKH eralatan enuniang operasional, tenaga kerja, dan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal kerja (telah meninggalkan areal kerja) adalah suatu kutipan yang diambil dari bagianPenjelasan pada Pasal 75 (5) huruf b dari PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 TentangTata Hutan Dan Penyususnan

Rencana Pengelolaan Hutan,serta Pemanfaatan Hutan Juncto Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang TataHutan Dan Penyususnan Rencana Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatan Hutan (untuk selanjutnya akan disebutsebagai PP No. 3 Tahun 2008) yang mengatur kewajibanbagi pemegang IUPHHKHTI, yaitu) pada Hutan TanamanIndustri, bukan Hutan Alam, sedangkan Penggugat adalahpemegang IUPHHKHA (Hutan Alam).

Taridala selama 1 (satu) hari dalamrangka penyususnan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawedi KPU Prov. Sultra yang di tanda tangani oleh Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupaSPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPUKNW/III/2012 tanggal 7 Juni2012 yang menerima perintah Ir. Hajartul A.

No. 2174 K/Pid.Sus/2017yang menerima perintah Sahiudin dan di tandatangani oleh SekretarisKPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;400. 1 (satu) lembar daftar Nominatif perjalanan Dinas dalam rangkakonsultasi penyususnan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusanKPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupatidan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012, tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna anggaran Ariyanto Haeba, S.H.

Hajartul A Taridala selama 1 (satu) hari dalamrangka konsultasi penyususnan regulasi, tata kerja dan penetapankeputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihanumum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara danpenerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor ,tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Ir.

No. 2174 K/Pid.Sus/2017perjalanan Dinas Rudiasin, A.Md selama 1 (satu) hari dalam rangkakonsultasi penyususnan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusanKPU Konawe di KPU Prov.

AKBAR selama 1 (satu) hari dalam rangkakonsultasi penyususnan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusanKPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupatidan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tanganioleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima danabeserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012yang menerima perintah Muh.

(Padahal, karena TerdakwaTerdakwa baru menerima salinanputusan pada 10 Nopember 2009, Pengadilan Tingkat Pertamamemberi kesempatan penyususnan memori banding selama 10hari, terhitung 10 Nopember 2009)(Mengetahui berkas perkara banding telah dikirimkan, tanggal 17Nopember 2009 TerdakwaTerdakwa melalui kuasa hukummenyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi) dan padatanggal 18 Nopember menyerahkan memori banding kepadaPengadilan Tingkat Pertama sekaligus meminta surat pengantaruntuk dapat melengkapi