Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.7134/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama SYAFRONI UNTUNG, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama DEDI WANSYAH Masa Jabatan 2019-2024;b.

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.7135/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama AL AZMI dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama MANGASA HALOMOAN TUA Masa Jabatan 2019-2024;c.

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.7136/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama RUBY HANDOKO ALIAS AKOK dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Drs. MUKHLIS, M.Pd Masa Jabatan 2019-2024;d.

MENGADILI :

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Ambon Nomor 447 Tahun 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah atas nama Rusdi Masawoy dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2021-2027 atas nama M.

Amin Masawoy tanggal 14 Juli 2022;

Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupaKeputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 264/PEM/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara BUDI MATEUS, S.Pd dan Peresmian Pengangkatan Saudara FREDERIKUS ADO Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, tanggal 24 Maret 2017; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 264/PEM/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara BUDI MATEUS, S.Pd dan Peresmian Pengangkatan Saudara FREDERIKUS ADO Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, tanggal 24 Maret 2017 ; 4.

Objek Gugatan adalah :Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 264/PEM/2017tentang "Peresmian Pemberhentian Saudara BUDI MATEUS, S.Pddan Peresmian Pengangkatan Saudara FREDERIKUS ADOPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Ketapang" tanggal 24 Maret 2017; Il. Kewenangan Pengadilan :1.

Peresmian Pemberhentiandan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Ketapang" dan selanjutnya diresmikan pengangkatan sebagaiKetua DPRD Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor : 546/PEM/2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang"Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Ketapang Masa Jabatan 20142019"; .

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan BaratNomor : 264/PEM/2017 tentang "Peresmian Pemberhentian Saudara BUDIMATEUS,S.Pd dan Peresmian Pengangkatan Saudara FREDERIKUSHalaman 15 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor :17/G/2017/PTUN.PTKADO Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang" tanggal 24 Maret 2017 ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubemur KalimantanBarat Nomor : 264/PEM/2017 tentang "Peresmian Pemberhentian SaudaraBUDI MATEUS,S.Pd dan Peresmian Pengangkatan SaudaraFREDERIKUS ADO Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Sabupaten Ketapang" tanggal 24 Maret 2017 ; 4.

Menyatakan sah Surat Keputusan Gubemur Kalimantan BaratNomor : 264/PEM/2017 Tentang Peresmian PemberhentianSaudara Budi Matheus, S.Pd dan Peresmian PengangkatanSaudara Frederikus Ado Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, Tanggal 24 Maret2017; 3.

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1679/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir atas nama RUSMANITA Masa Jabatan 2019-2024;b. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1869/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir atas nama Kurniawan Syahputra, S.H. Masa Jabatan 2019-2024;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1679/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir atas nama RUSMANITA Masa Jabatan 2019-2024;b. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1869/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir atas nama Kurniawan Syahputra, S.H. Masa Jabatan 2019-2024;4.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Sisa Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tertanggal 25 Mei 2018 Atas Nama Sdri.

Ir Hj Diah Sunarsasi;-----

3. Memerintahkan Tergugat dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Sisa Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tertanggal 25 Mei 2018 Atas Nama Sdri. lr Hj Diah Sunarsasi;-----

4.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalahKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 Tahun 2018tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian PengangkatanWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga SisaMasa Keanggotaan Tahun 20142019 tanggal 25 Mei 2018:;Bahwa substansi Gugatan Penggugat adalah mengenaipermasalahan internal Partai Gerindra di Dewan Pimpinan CabangHal. 28 dari 72 hal. Putusan No. 75/G/2018/PTUN.

SMG Pergantian Pimpinan DPRD;i) Berita acara nomor 171.3/083/BA.DPRD/2018tanggal 30 April 2018 terkait membahas usulpemberhentian dan usul pengangkatan wakil ketuaDPRD Kota Salatiga; i) Surat Walikota Salatiga kepada Gubernur JawaTengah nomor 171.3/192/101.1 tanggal 8 Mei 2018Perihal Mohon peresmian pemberhentian danpengangkatan Pimpinan DPRD Kota Salatiga;k) Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor170/44 Tahun 2018 tentang PeresmianPemberhentian Dan Peresmian PengangkatanWakil Ketua Dewan

Substansi Penerbitan Keputusan a quo telah sesual;1) Bahwa substansi Keputusan a $quo adalahpemberhentian Penggugat dan peresmian wakil anggotadewan atas nama Hj.Riawan Woro Endartiningrum, SEsebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU danDIKTUM KEDUA yang berbunyi sebagai berikut:KESATU : Meresmikan pemberhentian Sdri. Ir.Hj. DiahSunarsasih yang diresmikan pengangkatannyaberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 170/109tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan pimpinanHal. 38 dari 72 hal.

Pemberhentian Dan Peresmian PengangkatanHal. 54 dari 72 hal.

Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMGTengah Nomor 170/44 tahun 2018 tentang Peresmian PemberhentianDan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan PenNakilan RakyatDaerah Kota Salatiga Sisa Masa Keanggotaan Tahun 2018 2019tertanggal 25 Mei 2018 Atas Nama Sdri Ir. Hj.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah untukmembatalkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 78 Tahun 2020tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri NegeriBatu Merah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 20142020;d.

Bahwa melihat secara seksama terhadap ObjekSengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan WalikotaAmbon Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan SirimauMasa Bakti 20142020 Dan Peresmian Pengangkatan PenggantiAntarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau SisaMasa Bakti 20142020, Tanggal 28 Januari 2020.

Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota SaniriNegeri Batu Merah, Kecematan Sirimau Sisa Masa Bakti 20142020,Tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan pada konsideran Keputusankeputusan di atas TELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 27 JUNI2020, sehingga menurut hukum Objek Sengketa Keputusan WalikotaHalaman 19 dari 60 Putusan Perdata Nomor 133/Pdt.G/2020/PN AmbAmbon Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan SirimauMasa Bakti 20142020 Dan Peresmian

Bahwa dari konstruksi hukum sebagaimana Tergugat IV jelaskan diatas, bila dinubungkan dengan Objek Sengketa Keputusan WalikotaAmbon Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah Kecamatan SirimauMasa Bakti 20142020 Dan Peresmian Pengangkatan PenggantiAntarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecematan SirimauSisa Masa Bakti 20142020, Tanggal 28 Januari 2020, dalamkonsideran Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalperesmian sampai dengan

Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa MasaBakti 20142020 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti AntarwaktuAnggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa MasaBakti 20142020, Tanggal 30 Januari 2019, akan tetapi kedudukanhukum (Legal Standing) Penggugat yang telah diganti antarwaktu olehTurut Tergugat berdasarkan Objek Sengketa Keputusan WalikotaAmbon Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah Kecamatan SirimauMasa Bakti 20142020 Dan Peresmian

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009-2014;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009-2014;4.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009-2014;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat KeputusanGubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal11 Desember 2009 Tentang Peresmian Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara PeriodeTahun20092014 ; c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk = MENCABUT SuratKeputusan Nomor: 174Tahun 2009 bertanggal I I Desember2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan PerwakilaRakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun2009 2014tersebut Se ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee eed.

SYAFRIM dan MESAK KOGOYA sebagai pemegang Surat KeputusanNomor 174 Tahun 2009 bertanggal 11 Desember 2009 TentangObj ek....Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah KabupatenTolikara Periode Tahun 20092014, dan telah dipanggilmelalui Surat Nomor: W4.TUN/74 s/d = 76/HK.06/11/2010tanggal 24 Pebruari2010; Menimbang, bahwa Pihak ke 3.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkanKeputusan yang baru tentang Peresmian Pimpinan15DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 20092014,sesual peraturanperundang undangan ; e.

Bahwa Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah / Kota tersebut merupakan sebuah prosesyang harus diakhiri dengan keputusan Tata UsahaNegara (Beschiking) yang diterbitkan oleh Gubernur,dengan diterbitkannya Keputusan OGubernur tersebutbarulah timbul akibat hukum bagi pihak yang dikenaiKeputusan Tata Usaha Negara artinya dalam perkaraaquo tidak diterbitkannya surat Keputusantentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan26Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara oleh Gubernur disatu sisi bagi Penggugat

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan SuratKeputusan yang baru tentang Peresmian Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara PeriodeTahun 20092014; 5.

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;b. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;3.

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;b. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;4.

Bahwa Penggugat dan Penggugat II selaku Subyek hukum yangsama sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenHalaman 5 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABNMaluku Tenggara Barat, yang mendapat Keputusan Tata UsahaNegara yang sama Tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019, tanggal 10 September2018;2.

Bahwa Penggugat maupun Penggugat II memiliki akibat hukumyang sama dari diterbikannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut yakni : Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku TenggaraBarat Masa Jabatan 20142019.Bahwa dengan demikian kepentingan hukum dalam perkara Penggugat dan Penggugatll, memiliki hubungan erat atau koneksitas; demikian jugaSubyek hukum para pihak adalah sama,baik Penggugat!

dan Penggugat Il diangkat menjadi AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 20142019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku /ncasuTergugat dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 265Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Periode 20142019dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD KabupatenMaluku Tenggara Barat Masa Periode 20092014.Dengandemikian masa jabatan Penggugat dan Penggugat II selakuanggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Fredek Kormpaulun; (vide Bukti P.1&2 1, dan T11); dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat MasaJabatan 20142019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr.

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan objeksengketa berupa objek sengketa 1 yakni Keputusan Gubernur Maluku Nomor207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat MasaJabatan 20142019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr.

pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 8 Agustus 2014 beserta lampirannya;10) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/54 tahun 2009 tentang persemian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 22 Juli 2009 beserta lampirannya;11) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/69/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti

antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 3 desember 2008;12) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/68/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 3 desember 2008;13) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/49/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu

anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 22 September 2008;14) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/64/2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 9 Nopember 2008;15) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/42/2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota

dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 27 Juni 2006;16) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/43/2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 27 juni 2006;17) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/41/2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan

rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 27 juni 2006;18) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/27/2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar tanggal 17 April 2006;19) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/20/2005 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten

3 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgPengangkatan Pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyatdaerah kabupaten karanganyar tanggal 22 September 2008;14)1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor171/64/2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyatdaerah kabupaten karanganyar tanggal 9 Nopember 2008;15)1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor171/42/2006 tentang Peresmian

anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyartanggal 3 desember 2008;12) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/68/2008tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantiantar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyartanggal 3 desember 2008;13) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/49/2008tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantiantar waktu anggota dewan perwakilan

rakyat daerah kabupaten karanganyartanggal 22 September 2008;14) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/64/2006tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantiantar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyartanggal 9 Nopember 2008;15) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/42/2006tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantiantar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten

karanganyartanggal 27 Juni 2006;16) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/43/2006tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantiantar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyartanggal 27 juni 2006;17) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/41/2006tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti28antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyartanggal 27

juni 2006;18) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/27/2006tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantiantar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyartanggal 17 April 2006;19) 1 (satu) bendel fotocopy keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 171/20/2005tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantiantar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyartanggal 17 Juli 2005;20) 1 (satu) bendel

Menyatakan Batal : e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.16339 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7Februari 2014 atas nama ArudjiKartawinata ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.16340 Tahun 2014, tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Selatan, tanggal 7 Februari 2014 atas nama H.

Anton Nurdin Surat Keputusan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia = Nomor:161.16339 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaHal 3 dari hal 13 Put.

No. 232/B/PT.TUNJKTa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor161.16339 Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) ProvinsiSumatera Selatan atasnama ArudjiKartawinata;b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :161.16340 Tahun 2014tanggal 7 Februari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) ProvinsiSumatera Selatan atas nama H.

Pemberhentian Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan, tanggal 7 Februari 2014 atas nama ArudjiKartawinata ;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.16340 Tahun 2014tanggal 7 Februari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7Februari 2014 atas nama H.

Anton Nurdin HP, ST;3 Mewajibkan Pembanding/Tergugat untuk mencabut; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.16339Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan, tanggal 7 Februari 2014 atas nama ArudjiKartawinata ; Hal 7 dari hal 13 Put. No. 232/B/PT.TUNJKTe Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.16.340 Tahun2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7 Februari 2014atas nama H.

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONGRAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Talaud ;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurProvinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013,tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTOSebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanTalaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu SaudaraNENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan

perundangundanganJuncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanDiusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganb Bahwa proses terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat)Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian PemberhentianSaudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai

Pemberhentian Saudara NICODEMUSBAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKepulauan Talaud Dan Peresmian PengangkatanPengganti.......

namaNENDONG RAMLI MANGARO menggantikan NICODEMUS BAWINTO;Bahwa dengan tidak ditariknya Pimpinan dan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud,maka gugatan Penggugat ditolak karena kurang pihak ;d Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013,tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUSBAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu SaudaraNENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota

Pemberhentian Saudara NICODEMUSBAWINTO / Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud danPeresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLIMANGARO Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.e Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi UtaraNomor : 77 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Peresmian PemberhentianSaudara NICODEMUS BAWINTO / Penggugat Sebagai Anggota DPRD KabupatenKepulauan Talaud dan Peresmian Pengangkatan Pengganti

2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang pada tanggal 23 April 2013 dengan register perkara Nomor: 08/G/20131PTUNTPI, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2013, menggugatTergugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : OBJEKGUGATAN n2nnnnn nnn ence nnn nnennnense Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara(objek sengketa) berupae Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 390 Tahun 2013,tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian

2o2enn cenceAdapun alasan gugatan Penggugat didasarkan atas halhal sebagai berikut: 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Tanjung Pinang dari Partai AmanatNasional berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor.325 tahun 2009 tanggal 1Agustus 2009, telah resmi diangkat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tajung Pinangpriode 2009 2014;2 Bahwa Tergugat dengan Surat Kuputusan GubernurKepulauan Riau Nomor. 390 Tahun 2013 tanggal 1April 2013 Tentang Peresmian

Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturanPerUndangUndangan in casu Pasal 383 ayat (1) UndangUndang No. 27Tahun 2009; 5 Bahwa konsideran Keputusan Gubernur KepulauanRiau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, bagian mengingatsecara eksplisit menjadikan

paling lambattanggal 28 Januari 2013 bukan tanggal april 2013; Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang, jelas merupakan keputusan yang bertentangan denganPeraturan PerUndangUndangan yang berlaku in casu UndangUndang No.27 Tahun 2009.

pada poin 6dan 7 karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Tanjung Pinang telah berdasarkankewenangannya dan telah memenuhi asasasas umum pemerintahanyang baik, dengan alasan sebagai berikut:Terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor171.434/56/011/2014 tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSampang tertanggal 22 Januari 2014 ; 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas KeputusanGubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor171.434/56/011/2014 tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSampang tertanggal 10 Pebruari 2014 ;3.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor171.434/57/011/2014 tentang Peresmian PengangkatanPengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 ;untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;Adapun halhal yang menjadi dasardasar dan alasanalasandiajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut1.

Bahwa selanjutnya pada konsideran Menimbangberbunyi Dewan pengurus Cabang Partai KebangkitanNasional Ulama Kabupaten Sampangmengusulkan peresmian pemberhentian danpengangkatan pengganti antar waktu) anggota DPRDKabupatenSAMPANA ..ccecccceeeeeeeees Sampang atas nama Sdr. R. MOH. SYAKIR, S.Pdlmenggantikan sdr.

l adalah calonpengganti dari Penggugat sebagai anggota DPRDKabupatenSQ MPa NG jee ssn sess tec ener eee sees semenBahwa dari fakta hukum tersebut diatas jelas SuratKeputusan Tergugat Nomor : 171.434/56/011/2014tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampangtertanggal 22 Januari 2014 mengandung cacatsubstansial sehingga haruslahdibatalkan:; 6.

Bahwa Tergugat telah melakukan revisi dan perubahan atasSurat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/56/011/2014tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal22 Januari 2014 yang telah dirubah Nomor171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas KeputusanGubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor :171.434/56/011/2014 tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSampang tertanggal 10 Pebruari 2014, akan tetapi masihterdapat

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode Tahun 2009-2014 atas nama Yunis Labene dengan Nomor Urut: 20;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode 2009-2014 atas nama Yunis Labene dengan Nomor Urut: 20;-4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode Tahun 2009-2014 atas nama Perina Murib;5.

Bahwa Penggugat mohon Kepada, Majelis Hakim Tata UsahaNegara Jayapura untuk mernbatalkan SK Nomor : 183/2009tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Puncak atas nama YUNIS LABENE dengannomor urutBap em et ee re eter er ee ae ee meine eeeBerdasarkan uraian uraian tersebut di atas makaPenggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili , menetapkan dan memutuskan sebagaiDSPIRU) fe wise ome 2 ome came eee ee 2 Re Re CH BO Re Oe oe Mengabulkan Gugatan Penggugat

untukSSIUFUANYAS@ = san ew ms cone enn Se SO eeMenyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TergugatNo. 183/Tahun 2009 tentang peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode tahun20092014 yang di terbitkan Tergugat pada tanggal 15Desember 2009 atas nama YUNIS LABENE~ dengan nomor urutMemerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SuratKeputusan atas nama PERINA MURIB sesuai dengan ketentuanundang undang yang berlaku; Kabupat en/ Kot a /Membebankan kepada Tergugat

Berdasarkan UU No.2 2 Tahun 2003 tentang SUSDUKPasal 69 ayat (2), PP No. 25 Tahun 2004 tentang PedomanPenyusunan TATIB DPRD Pasal 3 ayat (2) dan KepmenclagriNo. 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian,Pengucapan Sumpah/Janji Anggota clan Penetapan PimpinanSementara DPRD Pasal 3 menyatakan "Peresmian KeanggotaanDPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernuratas namaPresiden."; ++ eG.

DPD dan DPRDclan Peraturan Pemerinfah No. 25 Tahun 2004 Pasal 42ayat (3) ticlak tepat adanya ketidakjelasan (obscuurlibel) masalah ini (perkara ini) bukan Penggantian AntarWaktu tetapi Peresmian Keanggotaan DPRD terpilih darihasil Pemilu) 2009.

Pada pokoknyamasing masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan maupunJAWADANNYS p ~~ ~~ mm mm mm nw nm en iii iin me we = te =Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulisberupa fotokopi surat surat bermeterai cukup yang diberi13tandaberikut:P 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P1 sampai dengan P15, dengan perincian sebagaiSK No. 183 Tahun 2009 tentang peresmian keanggotaanDPRD Kab.Puncak periode Tahun 20092014 tertanggal 15Desember 2009.

Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu, (AtasNama Kurnia Ramadhan, SE); 7 Bahwa Surat Keputusan Nomor : 171639 Tahun 2013, Tanggal 11 November 2013Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 433Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu, (Atas Nama KurniaRamadhan, SE) yang dikeluarkan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan pasal 1angka 9 Undangundang

Oleh sebab itupengajuan gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UUNo.9 tahun 2004 ); 2222 n nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnnBahwa seharusnya sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 171639 Tahun2013 Tanggal 11 November 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurNusa Tenggara Barat Nomor 433 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentiandan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenDompu, (Atas Nama Kurnia Ramadhan, SE) Tergugat sebagai

Akan tetapi dalam perkara a quo tindakanPenggugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 171639 Tahun2013 Tanggal 11 November 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurNusa Tenggara Barat Nomor 433 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentiandan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Dompu, (Atas Nama Kurnia Ramadhan, SE), secara nyatanyata dantegas telah mengabaikan atau melanggar ketentuan penjelasan Pasal 102 ayat (2)huruf h PP No.16/2010 dalam hal anggota

Oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Nomor : 171639 Tahun2013 Tanggal 11 November 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurNusa Tenggara Barat Nomor 433 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentiandan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Dompu, (Atas Nama Kurnia Ramadhan, SE), secara nyata dan jelasjelas telah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf b UndangUndang No.9Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata11

Untuk itu Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq Majelis Hakim yang mengadili danmemeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusantersebut;Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas, tindakan tergugat yang telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 171639 Tahun 2013 Tanggal 11 November2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :433 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PengangkatanAnggota Dewan

Bahwa...........17 Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi UtaraNomor : 67 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi.

Bolmong dan peresmian penggangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai WakilKetua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong didasarkan pada kebijakan internal partai yaitu PDIPsesuai surat dari DPP PDIP No. 1085/IN/DPP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihalPenggantian Pimpinan DPRD Kab.

Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab.Bolmong dan peresmian penggangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil KetuaPimpinan DPRD Kab.

Bolmong dan peresmian penggangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Aksebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong karena pelantikan pemberhentianPenggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Bolmong bukan domain Tergugat tetapiadalah domain paripurna DPRD Kab.

No. 73/PDT.G/20K/PN.KTG tanggal 01 November 2012(Asli)Surat Keputusan Gubernur No. 196 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten BolaangMongondow Masa Jabatan 20042009 dan Peresmian Pengangkatan AnggotaDPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan 20092014 ;(Foto copy sesuai foto copy/ Tanpa Asli)Risalah Panggilan kepada Penggugat No., 73/Pdt.G/2011/PN.KTG tanggal 13April 2012 tentang Panggilan menghadap di siding Pengadilan NegeriKotamobagu yang dilaksanakan

ABN tanggal 16 Januari 2014 mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;--------------------------------------------------II. Dalam Pokok Sengketa:-----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------2.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;--3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;-----------------------------------------------------------------4.

Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya,Tanggal 17 Desember 2013 dan tindakan lanjutnya sampai denganadanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA;2nennneneenennnceenc neces1.Mengabulkan gugatan PenggugatSITU Yea jeseeessesennmenaseesnnnsenaeeseeMenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa SuratKeputusan Gubernur Maluku Nomor : 298 Tahun 2013Tentang Peresmian

sudah tidak mengajukan suatuhal lagi dan bermohon putusan, dan untuk mempersingkat Putusan ini segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal 17Desember 2013, tentang Peresmian

gugatan Penggugat danobjek sengketa dinyatakan batal maka kepada pihak Tergugat diwajibkanuntuk mencabut keputusan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaanobjek sengketa sebagaimana tertuang dalam Penetapan Majelis HakimNomor : 01/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 14 Januari 2014, oleh karenagugatan Penggugat menyangkut objek sengketa tersebut dikabulkan, makakhusus penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Peresmian

ABNtanggal 16 Januari 2014 mengenai Penundaan PelaksanaanKeputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal17 Desember 2013, tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku BaratHal. 39 dari 42 hal. Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNII. Dalam PokokSengketa:21. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurMaluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat4.

Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRDKabupaten Musi banyuasin (MUBA ) tertanggal 31 Desember 2014, khusus atasnama Yulisman,SH ; ===Il.

Tenggang Waktu ; Bahwa Surat keputusan Gubernur propinsi SUMSEL Nomor No797/KPTS/I/2014tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/1/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggotaDPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA ) Tertanggal 31 Desember 2014halaman 3 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 16/G/2015/PTUNPLGditerbitkan pada tanggal 31.

Menghukum tergugat untuk mencabut surat Keputusan GubernurPropinsi Sumatera Selatan No.797/KPTS/II/2014 Tentang Perubahanatas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Penganngkatananggota DPRD Kabupaten MUBA khusus atas nama Yulisman,SH;4.

T5Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 797/KPTS/II/2014 tentangperubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 490/KPTS/1/2014 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pangangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin( Foto copy sesuai dengan asli );Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 490/KTPS/II/2014 tentangPeresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ( Foto copy sesuaidengan asli

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupaSurat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014Khusus atas nama Yulisman, SH;3.

Luwu.Bahwa awalnya Terdakwadatang ke tempat Peresmian Posko salah satuCalon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H.

SUMARIONO Desa Wiwitan,Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Peresmian Posko salah satuCalon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H.

Basmin MattayangSyukur Bijak;Bahwa pada saat acara peresmian Posko berlangsung Terdakwaduduksejajar dengan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H.

SUMARIONO DesaWiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu; Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Peresmian Posko salah satuCalon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H.

Basmin MattayangSyukur Bijak; Bahwa pada saat acara peresmian Posko kemenangan berlangsungTerdakwa duduk sejajar dengan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu)yaitu H.